Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam keadaan yang tidak pasti, fleksibilitas keuangan dianggap memainkan peran penting dalam penyesuaian strategis perusahaan dan juga penting bagi perusahaan di negara berkembang dengan pasar saham volatilitas tinggi. Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap sektor kesehatan seiring dengan perkembangan pandemi, muncul pertanyaan apakah perusahaan kesehatan harus dipimpin oleh direktur yang berlatar belakang medis atau tidak. Penelitian ini menguji pengaruh fleksibilitas keuangan terhadap kinerja perusahaan sektor kesehatan di negara-negara ASEAN-5 dengan peran moderator direksi dengan gelar dokter (MD). Data tahun 2015 - 2020 dari perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, Bursa Singapura, Bursa Efek Thailand, dan Bursa Efek Filipina dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teknik regresi deret waktu. Analisis dilakukan dengan menggunakan software Stata. Studi ini menemukan bahwa fleksibilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor kesehatan di negara-negara ASEAN-5 dan direktur dengan gelar MD tidak memiliki efek moderasi.

---

Under uncertain circumstances, financial flexibility is considered to play an important role in enterprise strategic adjustment and is also important for firms in developing countries with high volatility stock markets. With increasing public attention to the health sector as the pandemic progresses, the question arises whether healthcare companies should be led by directors with a medical background or not. This study examines the effect of financial flexibility on the performance of health sector firms in ASEAN-5 countries with the moderating role of directors with medical doctor (MD) degree. Data for 2015 - 2020 from health sector firms listed in Indonesia Stock Exchange, Bursa Malaysia, Singapore Exchange, Stock Exchange of Thailand, and The Philippine Stock Exchange were collected and analyzed using time-series regression technique. Analysis was conducted using Stata software. The study finds that of financial flexibility has no influence on health sector firms performance in ASEAN-5 countries and directors with MD degree has no moderating effect"

"Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh proporsi direktur wanita dalam jajaran direksi terhadap performa keuangan perusahaan dalam sektor industri dan sektor keuangan di Indonesia pada 2017 hingga 2021. Performa keuangaan perusahaan diukur melalui ROA dan Price-to-Book Value (PtBV). Sampel penelitian ini adalah 43 perusahaan sektor industri dan 102 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data penelitian diolah menggunakan regresi data panel dengan metode estimasi Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proporsi direktur wanita dalam jajaran direksi tidak berpengaruh pada performa keuangan perusahaan jika tidak ada pengaruh dari variabel lain. Proporsi direktur wanita dalam jajaran direksi terbukti berpengaruh terhadap ROA perusahaan apabila terdapat leverage dalam keuangan perusahaan. Pengujian terhadap intensitas pembelanjaan modal dan leverage dalam keuangan perusahaan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap ROA perusahaan.

---

This study identifies the effect of the proportion of female directors on the board of directors on the financial performance of companies in the industrial and financial sectors in Indonesia in the range of years from 2017 to 2021. The company's financial performance is measured through Return on Assets (ROA) and Price-to-Book Value (PtBV). The sample of this research are 43 companies in the industrial sector and 102 companies in the financial sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The research data was processed using panel data regression with the Fixed Effect Model and Random Effect Model estimation methods. This study found that the proportion of female directors on the board of directors is not related to the financial performance of companies in Indonesia if there is no influence from other variables. The proportion of female directors in the board of directors is proven to have an effect on the Return on Assets (ROA) of companies in Indonesia if there is influence from leverage in the company's finances. Tests on the control variables, namely the intensity of capital expenditure and leverage in corporate finance, show that these two variables affect the company's Return on Assets (ROA)."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuat model prediksi financial distress guna menanggapi penurunan kinerja perusahaan terbuka akibat pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi logistik untuk menguji hubungan antara financial distress dengan variabel independen seperti rasio keuangan dan rasio pasar saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio leverage, solvabilitas, dan profitabilitas berpengaruh lebih signifikan dibandingkan rasio lainnya. Karena financial distress tidak terjadi secara tiba-tiba, penelitian ini membagi modelnya menjadi 2, yaitu 1 tahun sebelum distress (M1) dan 2 tahun sebelum distress (M2). Hasilnya menunjukkan bahwa M1 memiliki hasil yang lebih baik, dengan akurasi prediksi mencapai 91,63% (dengan default cut-off point = 0,5). Penulis juga memperkirakan ulang model berbasis akuntansi lainnya dan membandingkan model penulis dengan model lain. Hasilnya menunjukkan bahwa model penulis berkinerja lebih baik dibandingkan model lain (selisih +12,24%); sehingga model penulis menjadi model berbasis akuntansi yang paling cocok untuk prediksi financial distress untuk emiten di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan model penulis didasarkan pada kombinasi variabel akuntansi dan variabel pasar modal

---

This study aims to create a new model for financial distress prediction in response to public companies’ deteroriation of performance due to the COVID-19 pandemic. The research method used was logistic regression to examine the relation between financial distress and independent variables such as financial ratios and stock market ratios. The result shows that the ratios of leverage, solvency, and profitability affected more significantly than other ratios. Since financial distress does not occur suddenly, this study divided its model into 2, namely 1 year before the distress (M1) and 2 years before the distress (M2). The results indicate that M1 had a better result, with 91,63% classification accuracy (by default cut-off point = 0.5). We also re-estimated other accounting-based models and compare our model to them. The results demonstrate that our model performed better than other models (+12,24% difference); thereby our model appeared to be the most suitable accounting-based model for financial distress prediction for the Indonesia Stock Exchange. This is because author’s model is based on a combination of accounting variables and capital market variables."

"Bagi investor, terdapat dua hal yang sering kali menjadi perhatian dalam memutuskan pilihan investasinya, yaitu tingkat pengembalian dan risiko. Bersamaan dengan tingkat pengembalian terdapat risiko yang menyertainya.Beberapa faktor akuntansi keuangan diyakini mempengaruhi risiko sistematis (beta) suatu saham. Beaver et al. (1970) melakukan penelitian penting pertama untuk menghubungkan risiko pasar dengan data akuntansi keuangan. Mereka menemukan adanya hubungan yang signifikan antara perkiraan beta dengan beberapa rasio keuangan seperti dividend payout ratio, pertumbuhan aktiva, financial leverage, lilaiiditas, ukuran aktiva, variabilitas keuntungan, dan beta akuntansi. Perbedaan data akuntansi yang berasal dari berbagai keputusan keuangan perusahaan mungkin memiliki informasi tentang besarnya risiko sistematis suatu saham.Ukuran perusahaan juga ditemukan sebagai faktor penting dalam menentukan besamya risiko sistematis di antara perusahaan. Husnan (1990), Chan dan Chen (1991) memperlihatkan perbedaan tingkat risiko sistematis antara perusahaan kecil dan besar.Berdasarkan kejadian di Indonesia, penelitian ini mencari peran variabel rasio keuangan (NPL, CAR, EPS, dan ROE) dan ukuran perusahaan (total aktiva) dalam menentukan tingkat risiko sistematis saham perbankan dan hubungan antara variable tersebut dalam mempengaruhi risiko sistematis saham perbankan selama periode 2000 - 2004. Sampel yang digunakan sebanyak 21 perusahaan perbankan yang masih terdaftar sampai dengan akhir Desember 2004 dan telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta minimal selama dua tahun.Penelitian ini menggunakan tiga tahap. Tahap pertama adalah menentukan parameter dari tingkat pengembalian saham individual (R) dan tingkat pengembalian pasar (Rm). Data yang digunakan untuk setiap saham adalah harga penutupan mingguan. Tahap kedua adalah menghitung nilai koefisien beta (B) masing-masing saham individual per periode dengan menggunakan perangkat lunak E-views 4.1. Tahap ketiga adalah penggunaan regresi berganda untuk menentukan hubungan antara rasio keuangan dan ukuran perusahaan dengan beta saham.Hasil penelitian menunjukkan variabel rasio keuangan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi perubahan beta saham secara signifikan pada level 5% untuk model regresi 5 tahunan. Sedangkan jika model regresi dilakukan per tahun maka variabel rasio keuangan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mulai berpengaruh signifikan terhadap beta saham sejak tahun 2002 dan tidak memiliki pengaruh signifikan pada tahun 2000 dan 2001.Bila sampel diklasifikasikan berdasarkan ukuran perusahaan (total aktiva), diperoleh hasil beta saham perusahaan besar dipengaruhi dengan signifikan oleh rasio keuangan (CAR, ROE) dan ukuran perusahaan (LN_TA). CAR dan LN_TA memiliki pengaruh positif terhadap beta saham, sedangkan ROE memiliki pengaruh negatif. Hubungan LN_TA dengan beta saham sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan hubungan CAR dan ROE terhadap beta saham tidak sesuai dengan harapan. Untuk perusahaan kecil, variabel rasio keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap beta perusahaan. Hal ini menunjukkan rasio keuangan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi di perusahaan kecil. Dengan kata lain, ada faktor-faktor lain di luar rasio keuangan yang dijadikan dasar dalam berinvestasi di perusahaan kecil.Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap beta saham. Rata-rata beta saham perusahaan besar jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata beta saham perusahaan kecil. Hal ini menunjukkan perusahaan besar lebih berisiko dibandingkan dengan perusahaan kecil."

"Pembahasan yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu tinjauan yuridis mengenai efektivitas penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya tindak pidana perbankan. Permasalahannya timbul mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketentuan mengenai Penyidik OJK dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sementara itu, di dalam ketentuan undang-undang organik masing-masing lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga terdapat ketentuan mengenai penyidik yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk penyidikan tindak pidana perbankan. Dalam tesis ini, metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang - Undang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil penelaahan berupa telaah aspek yuridis dalam bentuk deskriptif analitis. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK maupun penyidik Jaksa, Polisi atau KPK, khususnya penyidikan tindak pidana perbankan, dapat bersinggungan dan mempengaruhi efektivitas dari penyidik OJK sehingga ketentuan terkait perlu ditinjau kembali.

---

The discussion set forth in this paper is a juridical review of the effectiveness of investigations by the Financial Services Authority (OJK) in handling crimes in the financial services sector in Indonesia, particularly banking crimes. The problem arises considering that in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority there is a provision regarding OJK Investigators with the authority to investigate crimes in the financial services sector which includes the banking sector, capital market, insurance, and other financial service institutions. Meanwhile, in the provisions of the organic law of each, police, prosecutor, and the Corruption Eradication Commission, there are also provisions regarding investigators who also have the authority to carry out criminal investigations, including investigations into banking crimes. In this thesis, the writing method used is a normative juridical method that focuses on examining positive laws which are the legal basis for the existence of the research objects. The data collection was carried out by researching and reviewing various literature materials (secondary data) in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, especially the Financial Services Authority Law, the Criminal Procedure Code, and other related laws and regulations. The results of the study are in the form of an analysis of juridical aspects in the form of descriptive analytical. The conclusion of this paper is that the implementation of investigations carried out by OJK investigators and prosecutors, police and KPK investigators, especially investigations of criminal acts in the banking sector, can intersect and affect the effectiveness of OJK investigators so that the relevant provisions need to be reviewed."

"Perkembangan inovasi dan digital pada sektor perbankan perlu diperhatikan dengan adanya ketentuan mengenai tata kelola bank yang baik. Penelitian ini menganalisis bagaimana sebenarnya kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan persetujuan atas rencana pemberhentian direktur utama, direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dan komisaris independen yang termuat di dalam Pasal 11 & 43 POJK 17/2023 tentang pedoman tata kelola bagi bank umum. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan doktrinal yang didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia serta teori- teori yang sesuai dengan situasi yang terjadi. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mengacu pada hukum positif di Indonesia, seperti POJK Tata Kelola, UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dinilai hanya sebatas memberikan persetujuan terkait rencana pemberhentian, sehingga kewenangan untuk memberhentikan tetap beradap RUPS pada saat pelaksanaannya. Selain itu, adanya ketentuan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan juga dinilai menginterupsi hak-hak dari RUPS, yakni hak untuk memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris dalam UU PT. Meskipun begitu, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengintervensi hak RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris karena Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebelum pelaksanaan RUPS. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pemegang saham memiliki hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS dan hak untuk mengusulkan mata acara rapat sehingga dalam hal ini, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan mengintervensi beberapa hak dari pemegang saham.

---

The development of innovation and digitalization in the banking sector needs to be considered with the existence of good bank governance regulations. This research analyzes the authority of the Financial Services Authority (OJK) in approving the plan for the dismissal of the president director, the director overseeing the compliance function, and the independent commissioner as stipulated in Articles 11 & 43 of POJK 17/2023 concerning governance guidelines for commercial banks. This research utilizes a doctrinal approach based on the applicable regulations in Indonesia and theories that are relevant to the current situation. The data used in this study are secondary data referring to positive law in Indonesia, such as the POJK Governance, the Limited Liability Company Law, the Banking Law, and other regulations related to the research topic. The authority of the Financial Services Authority is considered to be limited to giving approval related to the dismissal plan, so the authority to dismiss remains with the GMS during its implementation. In addition, the provisions regarding the authority of the Financial Services Authority are also considered to interrupt the rights of the GMS, namely the right to dismiss members of the board of directors and commissioners in the Limited Liability Company Law. However, the authority of the Financial Services Authority does not intervene in the GMS’s right to dismiss members of the board of directors and commissioners because the Financial Services Authority gives approval before the GMS is held. Nevertheless, it should be noted that shareholders have the right to request the convening of the GMS and the right to propose meeting agendas, so in this case, the authority of the Financial Services Authority intervenes in some rights of shareholders."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari diversifikasi pendapatan yang dilakukan oleh bank terhadap profitabilitas dan risiko bank-bank yang ada di negara ASEAN-5 selama berlangsungnya pandemi covid-19. Sampel terdiri dari 86 bank publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Efek Singapura (SGX), Bursa Malaysia (MYX), Bursa Saham Filipina (PSE), dan Bursa Efek Thailand (SET). Metode penelitian menggunakan regresi panel dengan metode estimasi fixed-effect model. Penelitian ini menemukan bahwa diversifikasi pendapatan secara positif dan signifikan dalam memengaruhi profitabilitas dan risiko keuangan serta memengaruhi risiko kredit secara negatif signifikan pada bank-bank di ASEAN-5 selama pandemi covid-19..

---

This study aims to examine the effect of income diversification carried out by banks on the profitability and risk of banks in ASEAN-5 countries during the COVID-19 pandemic. The sample consists of 86 public banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), Singapore Stock Exchange (SGX), Malaysia Stock Exchange (MYX), Philippines Stock Exchange (PSE), and Thailand Stock Exchange (SET). The research method uses panel regression with the fixed-effect model estimation method. This study finds that there is positive and significant relationship between income diversification influencing bank profitability and financial risk and negative significant effected credit risk in banks in ASEAN-5 during covid-19 pandemic."

"

Skripsi ini membahas adanya potensi tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) melalui financial technology (fintech) peer-to-peer lending di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Sektor Jasa Keuangan (SJK) melakukan upaya pengawasan dalam mencegah TPPT melalui fintech P2P lending. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Metode yang digunakan yaitu kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis dari dimensi content of policy menunjukkan bahwa masih kebijakan OJK dalam mencegah TPPT melalui fintech P2P lending perlu dilengkapi dengan peraturan, inovasi, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan upaya-upaya lainnya. Hasil analisis context of policy menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sudah didukung oleh karakteristik institusi dan rezim serta sinergi antara kepentingan, kekuasaan, dan strategi aktor yang bersangkutan dalam kebijakan. Keberhasilan kebijakan juga mengalami hambatan dalam penerapan program APU-PPT di fintech P2P lending dan membutuhkan penyusunan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur terkait ketentuan teknis penerapan program APU-PPT. Saran-saran yang dihasilkan dari analisis penelitian ini antara lain melakukan analisis struktur organisasi, analisis bidang hukum dari segi regulasi, inovasi sistem pengawasan di bidang teknologi dan informasi, segera mengesahkan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur terkait ketentuan teknis penerapan program APU-PPT, dan peningkatan pegawai bersertifikasi CAMS.

---

This thesis discusses the potency of criminal terrorism financing through financial technology (fintech) peer-to-peer lending in Indonesia. The Financial Services Authority (OJK) as a Supervisory and Regulatory Agency (LPP) in the Financial Services Sector (SJK) undertakes supervisory efforts to prevent it through fintech P2P lending. This study uses a post-positivist approach with descriptive research type. The method is qualitative using in-depth interviews and literature study. The analysis results from the content of policy shows that the OJK’s policy in preventing criminal terrorism financing through fintech P2P lending needs to be complemented by regulations, innovation, increasing the quantity and quality of human resources, and other measures. The results of the context of policy analysis shows that the success of policies is supported by the characteristics of institutions and regimes as well as the synergy between the interests, powers and strategies of the actors concerned in the policies. The success of the policy also encountered obstacles in the implementation of the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML-CFT) program in fintech P2P lending and required the preparation of the Surat Edaran OJK (SEOJK) which regulates the technical provisions for implementing the AML-CFT program. The suggestions of this research include analyzing organizational structures, analyzing the legal field from a regulatory perspective, innovating the supervisory system in the field of technology and information, ratifying the OJK Circular (SEOJK) which regulates the technical provisions for implementing the AML-CFT program immediately, and increasing in CAMS certified employees.

 

"