Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan e-faktur 3.0 berdasarkan persepsi Wajib Pajak, Regulator, dan Konsultan Pajak. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif berdasarkan hasil wawancara. Responden ini ditetapkan secara purposive. Penelitian ini menggunakan Theory Acceptance Model (TAM), model kesuksesan Delone and McLean, dan Kepatuhan Pajak. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan e-faktur 3.0 memberikan manfaat dan informasi yang dibutuhkan, meningkatkan efisiensi, mudah digunakan, memberikan kenyamanan dan proses yang aktual, kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan yang baik, memberikan kepuasan kepada WP/PKP, dan memberikan net benefit terkait time saving dan cost saving bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak juga memandang bahwa e-faktur 3.0 yang memiliki fitur prepopulated data memberikan kemudahan bagi WP/PKP dalam melaksanakan kewajiban PPN dan berkontribusi pada kepatuhan pajak. Regulator memandang bahwa e-faktur 3.0 merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan faktur fiktif. Kemudahan dalam penggunaan e-faktur 3.0 meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu, konsultan pajak memandang bahwa e-faktur 3.0 dapat meminimalkan adanya faktur fiktif namun tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kepatuhan perpajakan tetap tergantung pada pribadi Wajib Pajak

---

This study aims to evaluate the implementation of e-invoice 3.0 based on the perceptions of Taxpayers, Regulators, and Tax Consultants. This study uses qualitative and descriptive analysis based on the results of interviews. These respondents were determined purposefully. This study uses the Theory Acceptance Model (TAM), the Delone and McLean success model, and Tax Compliance. The results of this study conclude that the application of e-invoicing 3.0 provides the benefits and information needed, increases efficiency, is easy to use, provides convenience and actual processes, system quality, information quality, and good service quality, gives satisfaction to taxpayers (WP)/taxable entrepreneur (PKP), and provide net benefits related to time saving and cost saving for taxpayers. Taxpayers also view that e-invoice 3.0 which has a prepopulated data feature provides convenience for WP/PKP in carrying out VAT obligations and contributing to tax compliance. The regulator views that e-invoicing 3.0 is one of the efforts to minimize fictitious invoices. Ease of use of e-invoice 3.0 improves tax compliance. In addition, the tax consultant views that e-faktur 3.0 can minimize the existence of fictitious invoices, but does not have a significant effect on tax compliance when compared to the previous version. Tax compliance still depends on the individual Taxpayer."

"Tesis ini membahas persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 serta persepsi petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama penerapan e-faktur 3.0. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang telah ditetapkan secara purposive. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Account Representative (AR), Pegawai Pelaksana bagian ektensifikasi dan penyuluhan, dan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan Theory Acceptance Model (TAM) serta Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa e-faktur 3.0 mampu memberikan manfaat, kemudahan serta efektivitas dan efisiensi waktu terhadap Wajib Pajak dibandingkan dengan e-faktur versi 2.2. Implementasi e-faktur 3.0 dinilai sukses terutama pada kualitas sistem yang dimiliki, kualitas informasi yang sajikan, kualitas layanan yang berikan, kepuasan pengguna serta manfaat bersih yang mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak/PKP selaku pengguna e-faktur 3.0. Selain itu, persepsi petugas pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 yaitu bahwa e-faktur memberikan kontribusi dalam meminimalisir adanya faktur pajak fiktif dan faktur pajak TBTS melalui system yang sudah terintegrasi dengan system DJP. Penerapan e-faktur 3.0 juga memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya.

---

The focus of this study is the taxpayer's perception of the application of e-invoice 3.0 as well as the tax officer's perception of taxpayer compliance during the application of e-invoice 3.0. This research uses qualitative research methods with descriptive research objectives. Data collection techniques through interviews, and documentation. Interviews are conducted on respondents who have been designated purposively. Respondents used in this study consisted of Account Representative (AR), Executive Officer of the expedient and counseling section, and Taxable Entrepreneurs. The study used the Theory Acceptance Model (TAM), Delone & MacLean Success Model and Tax Compliance. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 is able to provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 can provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The implementation of e-invoice 3.0 is considered successful, especially in the quality of the system owned, the quality of information presented, the quality of service provided, user satisfaction and net benefits that can provide satisfaction and comfort for taxpayers as users of e-invoice 3.0. In addition, the perception of the tax officer towards the application of e-invoice 3.0 is that e-invoices contribute to improving taxpayer compliance and minimizing tax invoices Not Based on Actual Transactions."

"Skripsi ini membandingkan implementasi kebijakan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru melalui pendataan objek PBB dengan model implementasi milik Edward III. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan implementasi ekstensifikasi berdasarkan SOP. Analisis pada skripsi ini akan menggambarkan implementasi SOP dilapangan yang kemudian dibandingkan dengan model implementasi Edward III. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan implementasi sudah sesuai dengan model implementasi Edward III sehingga berdasarkan model implementasi Edward III implementasi kebijakan ekstensifikasi di KPP Mampang telah berjalan dengan baik.

---

This thesis compares the implementation of new personal taxpayer‘s extension policy through land and property tax object data collection with Edward III’s implementation model. This research is using qualitative descriptive as research method to explain extensification’s implementation based on SOP. This thesis’s analysis is going to portray SOP implementation being practiced then compared to Edward III’s implementation model. This research’s result are the implementation is suitable to Edward III’s model and based on Edward III’s model, implementation in KPP Mampang Prapatan is running well."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 yang bertujuan untuk membenahi administrasi sistem perpajakan. Salah satu pembenahan administrasi yang difokuskan adalah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu dengan cara membuat sistem bernama E-faktur. Sistem ini diberlakukan secara bertahap dimulai dari Juli 2014 hingga Juli 2016 dimana akan berlaku secara Nasional. Pada Laporan Magang ini menganalisis terkait keefektifan penerapan dari e-faktur tersebut di KPP Pratama Tebet, yang dinilai berdasarkan tiga indikator yaitu penerimaan PPN, jumlah PKP yang memiliki digital certificate, dan tingkat kepatuhan. Indikator penerimaan PPN dianalisis dengan analisis model ekonometri pendekatan OLS (Ordinary Least Square), variabel penjelas yang digunakan adalah SPT Masa PPN, jumlah PKP, jumlah SSP PPN dan variabel dummy sistem e-faktur. Sedangkan untuk dua indikator lainnya dijelaskan dengan analisis deskriptif. Dari hasil estimasi dan analisis pada data deret waktu bulanan periode tahun 2011 s/d 2015, diperoleh hasil bahwa penerapan e-faktur berdampak positif terhadap penerimaan PPN, dengan jumlah PKP yang terus meningkat dalam kepemilikan digital certificate namun belum secara continu meningkatkan tingkat kepatuhan.

---

The Directorate General of Taxation (DGT) has a Strategic Plan (Strategic Plan) 2015-2019 which aims to improve the administration of the tax system. One of the administrative reform that focused is related to Value Added Tax (VAT), by making a system called E-faktur. The system is phased in gradually starting from July 2014 until July 2016 which would apply nationally. In this internship report analyzes related to the effectiveness of the implementation e-faktur in KPP Pratam Tebet, which is assessed on three indicators there are VAT revenue, the amount of PKP which has a digital certificate, and compliance. VAT revenue indicators analyzed using econometric models approach OLS (Ordinary Least Square), explanatory variables used are VAT return period, the number of PKP, the number of SSP VAT and dummy variables e-faktur system. As for the two other indicators are described with descriptive analysis. From the estimation and analysis on the monthly time series of data cover the period 2011 until 2015, showed that the adoption of e-faktur has positive impact on VAT receipts, with the number increasing PKP in possession of a digital certificate but not yet continously improve compliance levels."

"Dalam upaya pengembangan UMKM dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Direktorat Jenderal Pajak telah menginisiasi program Business Development Service. Program ini telah dilaksanakan di berbagai wilayah termasuk KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Oleh karena itu penting untuk melakukan tinjauan terhadap sejauh mana program ini berguna dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi program BDS dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari praktisi perpajakan, akademisi perpajakan, konsultan pajak, dan pelaku UMKM. Evaluasi terhadap program BDS dilakukan beradasarkan pada kriteria Dunn yang menunjukkan bahwa program BDS telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan program. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa program BDS ini layak untuk dilaksanakan kembali di masa depan. Program BDS dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dengan menyelenggarakan empat sub program yang digunakan untuk melakukan pendekatan end to end dengan Wajib Pajak UMKM, memastikan adanya kesadaran dan kepatuhan, serta memperluas basis pajak

---

In an effort to develop MSMEs and increase awareness and compliance of MSME taxpayers, the Directorate General of Taxes has initiated the Business Development Service program. This program has been implemented in various areas including KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Therefore, it is important to review the extent how which this program is useful in improving tax compliance. This study aims to evaluate the BDS program in improving MSME taxpayer compliance. This research was carried out using a qualitative approach and the type of descriptive research. Data were collected using in-depth interviews and a literature study. Informants in this study consisted of tax practitioners, tax academics, tax consultants, and SMEs. The evaluation of the BDS program was carried out based on Dunn's criteria which showed that the BDS program had met the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of the program. This study shows that the BDS program is feasible to be re-implemented in the future. The BDS program is implemented by KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan by organizing four sub-programs to carry out an end-to-end approach with MSME taxpayers, ensuring awareness and compliance, and expanding the tax base."

"[Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan sosialisasi perpajakan terkait E-Faktur terhadap Wajib Pajak yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sosialisasi telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan tercapainya tujuan dan manfaat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner dengan Wajib Pajak dan wawancara terstruktur dengan Account Representative di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan terkait E-Faktur telah berjalan cukup efektif meskipun masih ditemukannya faktor-faktor yang menghambat efektivitas dari sisi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian diharapkan adanya peran aktif dari Account Representative, KPP Pratama Jakarta Pancoran, maupun Kantor Pusat DJP untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam penyelenggaraan sosialisasi perpajakan.

---

This study discusses the effectiveness of the implementation of socialization related taxation E-Faktur against taxpayer held by KPP Pratama Jakarta Pancoran. The aim of this study was to determine whether sosialization was effective in improving taxpayer compliance with the achievement of the goals and benefits. This research is a qualitative descriptive design. The approach used in this research was conducted through a questionnaire with taxpayer and a structured interview with the Account Representative at KPP Pratama Jakarta Pancoran. The results showed that the taxation-related socialization E-Faktur has been running quite effectively while still finding the factors that hinder the effectiveness from the taxpayer and DJP. It is expected the active role of Account Representative, KPP Pratama Jakarta, and DJP to make continuous

improvements in socialization taxation., This study discusses the effectiveness of the implementation of socialization

related taxation E-Faktur against taxpayer held by KPP Pratama Jakarta

Pancoran. The aim of this study was to determine whether sosialization was

effective in improving taxpayer compliance with the achievement of the goals and

benefits. This research is a qualitative descriptive design. The approach used in

this research was conducted through a questionnaire with taxpayer and a

structured interview with the Account Representative at KPP Pratama Jakarta

Pancoran. The results showed that the taxation-related socialization E-Faktur

has been running quite effectively while still finding the factors that hinder the

effectiveness from the taxpayer and DJP. It is expected the active role of Account

Representative, KPP Pratama Jakarta, and DJP to make continuous

improvements in socialization taxation.]"

"Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas pemeriksaan pajak sebagai salah satu akivitas kunci dalam menunjang penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak dapat dilaksanakan seperti dalam kondisi normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 dengan aturan perpajakan dan mengevaluasi capaian kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19 dengan kriteria evaluasi kebijakan publik Dunn (2018) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kualitatif melalui wawancara dan reviu dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Cilandak telah dilaksanakan berdasarkan aturan perpajakan dan kebijakan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak telah mengakomodir tercapainya tujuan pemeriksaan secara efektif, efisien, cukup, sama/merata, dan layak. Kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak juga mendapatkan respon yang baik dari para pemangku kepentingan.

---

The condition of the Covid-19 pandemi has caused tax audit activities as one of the key activities in supporting government revenues from the taxation sector to be unable to be carried out as under normal conditions. This study evaluates the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi with tax regulations and evaluate policies related to the implementation of audits that were in effect during the Covid-19 pandemi with Dunn's (2018) public policy evaluation criteria, that is effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study uses primary data with qualitative methods through interviews and document reviews. The results showed that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office had been carried out based on the tax regulations and audit policies that were in effect during the Covid-19 pandemi. In addition, the results of the study show that policies related to the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office have accommodated the achievement of audit objectives in an effective, efficient, sufficient, equal, and appropriate. The policy of implementing tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office also received a positive response from stakeholders."

"Tax ratio Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan dan penerimaan pajak yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ/2022 perihal perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta pemantauan dan evaluasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan dengan menggunakan kriteria evaluasi (OECD, 2021) yang terdiri dari relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan, serta mengevaluasi faktor-faktor dari pelaku kegiatan pengawasan pajak, yaitu berupa dukungan manajemen puncak, Account Representative, dan wajib pajak yang mempengaruhi kegiatan pengawasan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap 10 responden sebagai data primer dan telaah dokumen, peraturan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian sebagai data sekunder, kemudian melakukan triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data atau informasi yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan SE-05 telah terlaksana dengan baik dengan tercapainya target penerimaan pajak, tercapainya indikator penilaian kantor, dan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pengawasan perpajakan, terbukti bahwa ketiga faktor tersebut mempengaruhi kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Secara ringkas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan pajak serta mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan.

---

Indonesia's tax ratio is still relatively low when compared to several countries in the ASEAN region. Therefore, the Directorate General of Taxes needs to create policies to improve sustainable taxpayer compliance and optimal tax revenue. This study aims to evaluate the performance of taxpayer compliance supervision activities to improve tax compliance and optimize tax revenue based on Director General of Taxes Circular Letter No. SE-05/PJ/2022 concerning planning, implementation, follow-up, monitoring and evaluation at the Jakarta Grogol Petamburan Small Tax Office using evaluation criteria (OECD, 2021) consisting of relevance, coherence, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability, as well as evaluating factors from tax supervision actors, namely with the support of top management, Account Representatives, and taxpayers that influence tax supervision activities. The method used in this study is a descriptive-qualitative. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with 10 respondents as primary data and reviewing documents, regulations, and previous research relevant to the research theme as secondary data, then triangulating the data to check the validity of the data or information obtained. The results of this study indicate that the SE-05 supervision activities have been implemented well with the achievement of tax revenue targets, the achievement of office assessment indicators, and helping to improve taxpayer compliance. In the factors that influence tax supervision activities, it is proven that these three factors influence taxpayer compliance supervision activities. In short, this study is expected to contribute to efforts to improve tax compliance and tax revenues and identify what factors can affect the success or failure of tax compliance supervision activities."