Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya reformasi Polri di bidang pelayanan SIM yang diharapkan mampu memberikan hasil yang best practice melalui pelaksanaan program SIM Nasional Presisi (SINAR) di Satpas Polda Metro Jaya. Namun, inovasi ini belum berdampak signifikan, dan masyarakat DKI Jakarta masih banyak yang belum merasakan manfaat yang dihasilkan dari program ini. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, teori best practice, dan teori manajemen. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi program SIM Nasional Presisi (SINAR) yang dilaksanakan Satpas Polda Metro Jaya telah memenuhi kriteria best practice, yang mana hal ini dapat dilihat dari dimensi dampak, dimensi kemitraan, dimensi keberlanjutan, dimensi kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, dan dimensi transferability. Namun, pada dimensi kesetaraan gender dan pengeculian sosial SINAR belum mampu mengakomodasi perpanjangan SIM untuk kaum disabilitas dalam hal ini SIM D. Ditemukannya hambatan pada dimensi kesetaraan gender dan pengeculian sosial ini dapat disebabkan oleh minimnya kompetensi sumber daya manusia Satpas pada bidang teknologi informasi, kurangnya koneksi sosial dan publikasi hingga inovasi yang baik ini tidak popular atau dikenal baik oleh seluruh lapisan masyarakat, dukungan anggaran untuk inovasi yang belum menyeluruh dan belum didukung oleh dana DIPA, dan jaringan internet tidak stabil yang mengganggu proses pelaksanaan perpanjangan SIM A dan C.

---

The background of the research is the Indonesian Natioanl Police reform in services related to issuing driving license services. Such services are expected to be able to generate best practices through the implementation of SINAR (Precision National Driving License). As a matter of fact, the innovation has not resulted in a significant impact and there are still many people living in Jakarta Special District who have not yet experienced the benefits generated by the program. Based on these problems, this research is intended to evaluate the implementation of the program and analyze the factors that influence them so that the results of the decisions can be used to optimize the implementation of the program. The study employs several analytical tools, such as innovation theory, best practice theory, and management theory. The study also uses the qualitative approach using field research method. The results of the study indicate that the innovation of SINAR program carried out by Satpas of Jakarta Metropolitan Police Region the Polda Metro Jaya Satpas has met the best practice criteria, which can be seen from the impact dimensions, partnership dimensions, sustainability dimensions, leadership and community empowerment dimensions, and transferability dimensions. However, on the dimensions of gender equality and social exclusion, the SINAR program has not been able to accommodate the extension of driving licenses for people with disabilities, in this case Diving License D. The results of the research also reveal that the obstacles found in the dimensions of gender equality and social exclusion can be caused by the lack of competence of Satpas human resources in the field of information technology; lack of connection of social media and publications until these good innovations are not popular or well known by all levels of society; budget support for innovations that has not been comprehensive and has not been supported by state budget; and unstable internet networks that interfere with the process of the implementation of the extensions of Driving License A and Driving License C"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas pelayanan Satpas Polresta Bekasi Kota dengan menggunakan model kualitas pelayanan Servqual. Peningkatan kualitas pelayanan menggunakan teknologi informasi di Satpas Polresta Bekasi Kota merupakan sistem yang baru dikembangkan sehingga mendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil 150 orang kelompok masyarakat yang datang ke Satpas Polresta Bekasi Kota untuk meminta pelayanan Surat Izin Mengemudi. Sampel diambil secara acak dari masyarakat yang datang memerlukan pelayanan. Kuesioner untuk mengukur persepsi masyarakat dari masing-masing dimensi kualitas disebarluaskan kepada responden. Analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian menggunakan statistik deskriptif dan analisis diagram kartesius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan (perceived service) telah melampaui harapan masyarakat (expected service) terhadap pelayanan Satpas Polresta Bekasi Kota terhadap semua dimensi kualitas pelayanan. Secara keseluruhan hasil analisis deskritif menunjukkan kualitas pelayanan yang baik untuk masing-masing dimensi. Hasil analisis diagram kartesius menunjukkan bahwa terdapat 7 butir pernyataan yang termasuk dalam kuadran I sebagai prioritas utama, sembilan pernyataan pada kuadran II yang berarti perlu mempertahankan prestasi yang telah dianggap baik dalam pelyananan, tiga butir pernyataan pada kuadran III yang merepresentasikan prioritas yang rendah dari unsur pelayanan, dan 11 butir pertanyaan yang termasuk pada kuadran IV yang menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan telah berlebihan. Secara keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan Satpas Polresta Bekasi Kota telah memenuhi kepuasan masyarakat. Pemetaan yang dihasilkan dalam analisis Servqual akan menjadi perhatian lebih lanjut oleh Polresta Bekasi Kota.

---

This study examines the quality of the service unit of Police office in Bekasi City in using the Servqual model. The improvement of service quality using technology information at Police office in Bekasi City is the new system which inspiring the intention of this study. The number of samples with quantitative descriptive method in the study was 150 people which include the people requesting the driver license services at Police office in Bekasi City. The samples of the study has been taken randomly from the people come to the Police Office at Bekasi City asking for driving license services. The questionaires to measure the perception of respondents for each dimension were distributed to the people asking for services from the Police office at Bekasi City. The analysis to answer the research questions was using the descriptive statistic and cartesius diagram.

The findings of this study indicated that the perception of the people to the perceived service was beyond the expected services of the Police office in Bekasi City. The people ware satisfied with all dimensions of service quality. Based on the descriptive analysis, the overall service quality was excellent. In addition the cartesius diagram was also indicated there was six item statement include the quadran I considering as the first priority; five items in quadran II that has to maintain considering as the better performance; three items in quadran III which represent the low priority; and elevent items in quadran IV which represent the service quality was far beyond the expectation of the customer. In conclusion, the overall service quality undertaken by the Police Office in Bekasi City was well performed. The item mapping using Servqual model will be further examine by the Police office in Bekasi City."

"Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah, yaitu Polri perlu mendapatkan perhatian serius dari instasi-instansi pemerintah. Saat ini sedang dikembangkan konsep dan prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas, yang kemudian disebut pelayanan prima, yang menguraikan tentang konsep, prinsip, mutu dan indikator pelayanan prima dalam konteks tugas seorang aparatur negara, strategi mengidentifikasikan pelanggan dan analisa permasalahan pelayanan prima dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat sebagai pelanggan.Dengan adanya penyederhanaan proses dengan menggunakan program simulasi i-Graft Process 2000 yang digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa waktu proses saat ini dibandingkan dengan waktu proses yang diusulkan, maka didapat waktu pengurusan pembuatan SIM yang lebih lama, tempi dengan hasil yang lebih berkualitas.Pada proses usulan, jumlah operasi mengalami perubahan antara current process dengan proposed process, jumlah transportasi mengalami perubahan antara current process dengan proposed process, jumlah inspeksi juga mengalami perubahan antara current process dengan proposed process dan jumlah penundaan (delay) mengalami perubahan antara current process dengan proposed process. Pada proses usulan, jumlah waktu mengalami perubahan dan biayapun mengalami perubahan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan karena diharuskannya para pemohon SIM untuk mengikuti kursus teori dan kursus mengemudi selama 15 jam dan 20 jam.

---

Society demand about service quality of government employees, which is Police, need require getting serious attention of government department. This time, they have improving service principles and concept which with quality and called excellent services, which elaborate about concept, principal and indicator of excellent services and quality in context of duty as government employees, strategy to identifying customer and analysis problems of excellent service in making of Driving License (SIM), so that can give satisfying service of society as customer.

With existence of process moderation by using simulation program of i-Graft Process 2000, which is used as appliance assist to analyses time process in this time compared to proposed process time, hence got time management of making of longer SIM, but with result of more with quality.

At proposal process, amount of operation are changed between current process and proposed process, amount of transportation are changed between current process and proposed process, amount of inspection are changed between current process and proposed process and amount of delay are changed between current process and proposed process. At proposal process, amount of time are changed between current process and proposed process and expense are changed between current process and proposed process. This matter caused by obliging of all applicants of SIM must follow theory courses and driving courses during 15 hours and 20 hours."

"Tesis ini membahas masalah pelayanan yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang makin canggih, cepat, tepat, aman dan menyenangkan atas pelayanan. Salah satu instansi yang pelayanan yang masih menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan di Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi. Polda Metrojaya, yang memiliki tugas pelayanan atas Surat Ijin Mengemudi. Pelayanan ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun ujian praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, masih adanya biaya yang tidak seragam, praktek pencaloan dan tempat pelayanan yang tidak nyaman. Proses pelayanan Surat Ijin Mengemudi oleh Direktorat Lalu Lintas Polri Polda Metrojaya untuk wilayah administrasi pemerintah daerah Khusus Ibukota masih sentralisasi, sedangkan kesatuan Lalu Lintas di Polres untuk wilayah pemerintah di luar Daerah Khusus Ibukota diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan menerbitkan SIM. Untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara ilmiah kualitas pelayanan Surat Ijin Mengemudi pada Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi Polda Metrojaya dengan menggunakan pendekatan Indek Kepuasan Masyarakat, yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendekatan ini dipilih karena metode ini didesign dan divalidasi untuk dapat digunakan dalam berbagai sektor jasa/pelayanan terutama dalam lembaga pemerintah. dan memiliki keunggulan antara lain: memiliki tingkat validasi dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian ini adalah untuk Satuan pelayanan adminitrasi Surat Ijin mengemudi di Polres Metro Tangerang unsur Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, di Polres Bekasi Kota unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi dan untuk Polres Bekasi Kabupaten antara lain unsur Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan serta Kenyamanan lingkungan. Unsur unsur tersebut masih mengecewakan dan belum memuaskan masyarakat sehingga perlu dibenahi dan di tingkatkan. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya menyusun program peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi, Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan. penyusunan standar operasional prosedur, pemenuhan sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, dan evaluasi pelayanan publik.

---

This thesis discusses nowadays service problems related with the needs and desires of community that increasingly sophisticated, fast, accurate, safe and fun for the service. One of the agencies service that is still be public spotlight is department of Administrative Services Unit for Driver's License. Polda Metrojaya, which had task of servicing over driver's license, is often complained by community. The causes are nonstandard care, especially concerning to theory test and practical exam, unclear requirement, completion time, variably cost, practice of brokering, and uncomfortable service place. Driver's license service processed by the Directorate of Traffic Police Polda Metrojaya for local government administrative region Special Capital is still centralized, while the Traffic Police unit to areas outside the government's Special Capital Region was given authority to issue and publish driver’s license.

To assess and carry out scientific research quality of a driver's license at the Administrative Services Unit at Polda Metrojaya by using the approach of Community Satisfaction Index, which has been issued by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This approach was chosen because the method is designed and validated for used in various service sectors / services, especially in government institutions and has advantages such as: has a high level of validation and reliability.

Results of this study, for driving license administration services unit in Tangerang Metro Police Service Officers were clarity and ease of getting information elements, in the City of Bekasi Police Officer were official politeness and hospitality, environment leisure, office building / services feasibility, availability of clean toilets and worship places, availability of practicing place, availability of a copy shop, and in Bekasi Police District were certainty of schedule, service speed, and convenience environment. The elements are still disappointing and unsatisfactory the communities that need to be addressed and improved.

Recommendation of this study is the need to establish program to improve public services relating to the Clarity of Services Officer and the ease of getting information, courtesy and hospitality of Officer, Environment Leisure, Feasibility of Office Building / services, availability of clean toilets and worship places, availability of practising place, availability of copy shop, service schedule and speed assurance, comfortable environment, preparation of standard operating procedures, compliance infrastructure, information and communication technology, and evaluation of public services."

"Pelayanan SIM adalah pelayanan dasar administratif dalam suatu kewajiban pelaksanaan tugas Polri pada pasal 88 dan 89 UU No. 22/2009. Berbagai Inovasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggara SIM telah dilakukan oleh Polri dengan melihat kondisi perkembangan teknologi dan informasi serta kondisi kebutuhan manusia memudahkan masyarakat dalam proses pembuatan dan perpanjangan SIM. Polri telah menetapkan perangkat aturan baru yang mengatur tentang penerbitan dan penandaan SIM ke dalam Perpol 5/2021, yang dapat di implementasikan di Lembaga Satlantas Polres Metro Bekasi. Perubahan peraturan yang mempengaruhi penyelenggaraan penerbitan khususnya di era pandemi Covid-19 juga mempengarui moral dalam pelaksanaanya. Dalam penelitian skripsi ini akan dibahas mengenai perubahan strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kepolisian di masa Pandemi Covid-19 pada penerbitan SIM Polres yang menghasilkan faktor pendukung serta penghambat peningkatan kualitas pelayanan agar mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik. jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan bentuk penelitian kualitatif-deskriptif dan sebagai dokumen pendukung penelitian adalah wawancara narasumber dan informan terkait penelitian serta observasi lokasi Satlantas Polres Metro Bekasi. Atas permasalahan tersebut, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa dibentuknya Perpol Nomor 5/2021 dapat mempengaruhi inovasi-inovasi berbasis teknologi yang diberikan oleh Kepolisian Satlantas Polres Metro Bekasi akan mempengaruhi faktor pendukung dan penghambat strategi peningkatan kualitas pelayanan publik selama Pandemi Covid-19. Maka, perlu lahirnya SDM yang lebih profesional serta peningkatan layanan go digital untuk mencegah praktik Maladministrasi.

---

SIM service is a basic administrative service in an obligation to carry out the duties of the Police in Articles 88 and 89 of Law no. 22/2009. Various innovations in improving the quality of SIM providers have been carried out by the National Police by looking at the conditions of technological and information development as well as the conditions of human needs to facilitate the community in the process of making and extending SIMs. The National Police has set a new set of rules governing the issuance and marking of SIMs in Perpol 5/2021, which can be implemented at the Bekasi Metro Police Satlantas Institute. Changes in regulations that affect the implementation of publishing, especially in the era of the Covid-19 pandemic, also affect the morale in its implementation. In this thesis research, we will discuss the change in strategy in improving the quality of police public services during the Covid-19 Pandemic in the issuance of the Police SIM which produces supporting factors and obstacles to improving service quality in order to prevent maladministration in public services. This type of thesis research uses a juridical-normative type of research in the form of qualitative-descriptive research and as a supporting document for research is interviews with sources and informants related to research and observations of the location of the Bekasi Metro Police Traffic Unit. Based on these problems, this thesis concludes that the establishment of Perpol Number 5/2021 can affect technology-based innovations provided by the Bekasi Metro Police Satlantas Polres and will affect the supporting factors and inhibiting strategies for improving the quality of public services during the Covid-19 pandemic. So, it is necessary to create more professional human resources and improve go digital services to prevent maladministration practices. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi karena kinerja pelayanan publik khususnya dalam birokrasi-birokrasi pemerintah sering terjadi tindakan exortion, yaitu menyalahgunakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Praktek exortion itulah yang paling mengganggu masyarakat karena dalam praktek tersebut petugas sering meminta imbalan. Sering tanpa malu atas tugas dan tanggung jawab si pejabat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya termasuk dalam pemberian SIM. Kini masyarakat tidak suka dengan proses pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu, berisiko, apalagi minim atensi dan empati. Mereka menginginkan pelayanan yang instan tetapi memuaskan. Bahkan, mereka menghendaki semua keinginan dan kebutuhannya terpenuhi dalam waktu singkat, tanpa perlu merasa khawatir dan cemas. Salah satu instansi yang pelayanannya kerap mendapat sorotan dari masyarakat adalah Satpas Polda Metro Jaya yang memiliki tugas pelayanan atas surat izin mengemudi (SIM). Proses pengurusan SIM di Polda Metro Jaya sering dikeluhkan oleh masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan yang tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, biaya yang tidak seragam, praktek percaloan, dan ternpat pelayanan yang tidak nyaman. Oleh karena itu tesis ini bertujuan untuk menganalisa kualitas kinerja pelayanan SIM pada SATPAS Polda Metro Jaya dengan menggunakan metode Servqual.Untuk sampai pada tujuan tersebut digunakan desain penelitian korelasional dengan melibatkan 500 responden yang diambil dengan teknik acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang sebelumnya teiah teruji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas melibatkan 30 sampel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 12.Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Kualitas pelayanan SATPAS SIM Polda Metro Jaya secara umum sudah baik dengan tingkat pemenuhan harapan pelayanan sebesar 89,3%. Meskipun semua harapan pemohon SIM belum dapat dipenuhi namun petugas sebenarnya sudah menunjukkan upaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM.Dimensi pelayanan yang pemenuhannya paling tinggi adalah empati, diikuti jaminan, daya tanggap, bukti fisik, dan keandalan. Dimensi pelayanan yang paling dianggap penting oleh pemohon SIM adalah dimensi keandalan, jaminan, bukti fisik, empati dan daya tanggap.Ada ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan pemohon SIM terhadap dimensi pelayanan dengan kinerja yang diberikan. Pemohon SIM mengutamakan keandalan pelayanan namun kenyataannya dimensi keandalan justru menunjukkan gap yang paling besar."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh motivasi terhadap kinerja aparat Satuan Pelaksana Adminsitrasi SIM (Satpas Polda Metro Jaya). Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, pimpinan Satpas Polda Metro Jaya memberikan motivasi kepada pegawainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Teori yang digunakan adalah teori Kinerja menurut Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson, dan teori Motivasi menurut Frederick Herzberg. Penelitian ini dilakukan terhadap 54 aparat Satpas Polda Metro Jaya di Kantor Satpas Polda Metro Jaya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja.

---

This research discusses about the influence of motivation on employee's job performance at Satpas Polda Metro Jaya. In order to improve employee?s job performance, the leaders of Satpas Polda Metro Jaya give motivation for their employee. The research aims to investigate the influence of motivation toward job performance. The theories are job performance theory by Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson, and motivation theory by Frederick Herzberg. The study was conducted at the Satpas Polda Metro Jaya Office. Researched method of this study was quantitative research, data collected through distribution of questionnaires to respondents. Analysis result show that motivation has a strong and positive influence toward job performance."

"Tesis ini membahas cara meminimalkan laporan polisi yang prematur dalam kasus perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial. Dengan panjangnya mekanisme tersebut maka banyak pekerja yang mengambil jalan cepat dengan membuat laporan kepada Polisi. Sehingga laporan polisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya terkait perselisihan hubungan industrial semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi laporan polisi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dianggap prematur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis manajerial, yaitu dengan cara pandang aspek manajemen dan hukum. Penulis menganalisa laporan polisi yang berkaitan dengan kasus perselisihan hubungan industrial. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen-dokumen. Data diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Penulis secara langsung memperoleh informasi dari responden dan melakukan wawancara dengan petugas polisi subdit Sumdaling serta analisis pustaka yang diperoleh dari KUHP, UU Kepolisian dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir laporan polisi yang prematur tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan sehingga upaya minimalisir tidak berjalan maksimal. Saran dari Penulis bagi Pemerintah agar dapat melaksanakan sosialisi atas peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bagi pengusaha agar lebih akomodatif mendengarkan keluh kesah pekerja serta bagi Polisi perlu membuat form pengaduan beserta kerjasama dengan Sudinakertrans dalam menghadapi kasus perselisihan hubungan industrial.

---

This thesis analysis the ways to minimize premature police report regarding the case on industrial relation. Under Law No. 2 In 2004, a labor dispute resolution mechanisms can be done out of court or through a court of industrial relations. Due to its long mechanism, many workers take a shortcut to make a report to the police so. So the police report in the jurisdiction of Jakarta Metropolitan Police related to an industrial dispute is increasing from year to year, but the police report could not be continued because it is considered premature. This study is qualitative by using managerial juridical methods, namely with the perspective of management and legal aspects. The author analyze police reports related to the case of an industrial dispute. Data is collected through observation, interviews and review of documents. Primary data is gathered from respondents by interviewing police officers as well as the Sub Directorate Sumdaling. Literature analysis is obtained from the Criminal Code, the Police Act and the Industrial Dispute Settlement Act. The results showed that Ditreskrimsus Jakarta Metropolitan Police have made efforts to minimize the premature police report, but these efforts face several obstacles. Suggests therefore, the writer for the Government to carry out socialization of legislation regarding labor and mechanisms for resolving industrial disputes and for employers to be more accommodative to listen the workers complaints as well as for the police to formulated form of complaints and to closely cooperate with Sudinakertrans in dealing with cases of industrial disputes."

"Road accidents are the major cause of death and injury among young people in the developing world, and the field of psychology can offer great insights into the many factors that are at play when we get behind the wheels of our cars. Based on data collected around the world on drivers of all age groups, Graham Hole provides an up to date picture of the realities of driving, including visual perception issues, cell phone distractions, fatigue, drugs, and the effects of aging. These insights can help explain why we crash, as well as how we achieve the amazing feat of not crashing more oft"

"ABSTRAKMobil MPV merupakan tipe mobil yang selalu ada pada peringkat pertama penjualan di Indonesia. Riset ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penguatan kepuasan pengendara mobil MPV akibat dari intervensi variabel pengendara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square PLS-SEM terhadap 516 pengendara mobil MPV di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi melalui kuesioner yang telah dibagikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel pengendara dengan variabel operasional terhadap kepuasan pengendara mobil. Pada akhir riset menggunakan metode fenomenologi untuk lebih memahami karakteristik pengendara dan memberikan analisa yang lebih akurat dalam memahami fenomena ini.

---

ABSTRACTMPV is a type of car that has always existed at the first rank of sales in Indonesia. This research aims to undesrtand the relationship of strengthening the satisfaction of MPV driver as a result of intervention by driver variables. The methods used in this research is Partial Least Square PLS SEM against 516 MPV drivers in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi through a questionnaire which had been distributed. The results showed the existence of a significant relationship between a driver variable with operational variable towards satisfaction of the driver. At the end of research using the method of Phenomenology to better understand the characteristics of the driver and give a more accurate analysis in understanding this phenomenon."