Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah DKI Jakarta melakukan reformasi perpajakan dengan membuat e-BPHTB. E- BPHTB bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani kewajiban perpajakan BPHTB. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan e-BPHTB online dan pengaruhnya pada penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat di provinsi DKI Jakarta, mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penerapan e- BPHTB online, dan menggambarkan evaluasi pada penerapan e-BPHTB online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengawasan BPHTB berjalan baik dengan memberikan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan adanya kerjasama pada pihak terkait. Penerapan e-BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat belum dipengaruhi oleh e-BPHTB online ini karena Wajib Pajak yang memanfaatkan masih sedikit dan adanya sistem approval kurang efektif dan efisien. Tingkat kepercayaan masyarakat sudah dikatakan baik karena pemberian fasilitas yang dibuat oleh pemerintah salah satunya e-BPHTB. Faktor yang mendorong penerapan e- BPHTB online terbagi menjadi tiga yaitu perkembangan zaman terhadap teknologi, kedua manfaat kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dan Fiskus, dan pandemi covid-19. Faktor penghambat pada penerapan program ini yaitu masyarakat yang masih awam terhadap teknologi, sistem approval yang kurang efektif dan efisien karena masih membutuhkan sumber daya manusia dalam pengoperasiannya, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat keberhasilan pada penerapan e-BPHTB yaitu terbagi menjadi dua, evaluasi terhadap kompetensi sumber daya manusia yang masih minim pengetahuan karena tidak ada pelatihan pada pegawai pajak dan penyempurnaan aplikasi pada sistem approval.

---

The DKI Jakarta government carried out tax reform by making e-BPHTB. E-BPHTB aims to simplify BPHTB tax obligations for the general public. This study was carried out to determine the driving and impeding factors in the application of e-BPHTB online, to describe the evaluation of the application of e-BPHTB online, and to analyze the application of e-BPHTB online and its impact on local tax revenue and community compliance in the DKI Jakarta province. This research was conducted using qualitative methods. This research uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The results of this study indicate that the implementation of the supervision policy of BPHTB is running well by providing supervision to taxpayers with the cooperation of related parties. The application of e-BPHTB to local tax revenues and public compliance has not been affected by this online e-BPHTB because taxpayers who use it are still few and the approval system is less effective and efficient. The level of public trust has been said to be good because of the provision of facilities made by the government, one of which is e-BPHTB. The factors that encourage the application of e-BPHTB online are divided into three, namely the development of the times towards technology, the second is the convenience benefits felt by taxpayers and tax officials, pandemic covid-19. The inhibiting factors in implementing this program are people who are still unfamiliar with technology, the approval system is less effective and efficient because it still requires human resources in its operation, and the lack of quality human resources. The level of success in the implementation of e-BPHTB is divided into two, evaluation of the competence of human resources which is still lacking in knowledge because there is no training for tax employees and improvement of applications on the approval system."

"Salah satu usaha Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan penerimaan adalah dengan mengembangkan sistem BPHTB secara elektronik atau disebut dengan e-BPHTB. Meskipun layanan e-BPHTB di DKI Jakarta sudah mulai diluncurkan pada akhir tahun 2019, ternyata belum mampu memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Menjelang akhir tahun tepatnya pada bulan Oktober 2020, realisasi BPHTB di DKI Jakarta baru mencapai Rp2,77 triliun atau sekitar 45,06% dari target penerimaan BPHTB. Pemerintah meminta Bapenda DKI Jakarta untuk segera melakukan penyederhanaan proses administratif kepengurusan BPHTB. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan sistem e-BPHTB sudah sesuai dengan asas kenyamanan pembayaran dan kemudahan regulasi. Akan tetapi belum sesuai dengan aspek efisiensi biaya. Hambatan yang muncul dari penerapan sistem e-BPHTB di DKI Jakarta yaitu adanya kendala pada jaringan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang masih terbatas.

---

One of Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta efforts in order to increase BPHTB revenue as well as a form of improving BPHTB Taxpayer services and compliance is to develop an electronic BPHTB system or called e-BPHTB. Although the e-BPHTB service in DKI Jakarta has started to be launched at the end of 2019, it has not been able to meet the set revenue target. Towards the end of the year, in October 2020, the realization of BPHTB in DKI Jakarta had only reached Rp.2.77 trillion or about 45.06% of the BPHTB revenue target. The government asked the DKI Jakarta Bapenda to immediately simplify the administrative process for BPHTB management. This study uses a post-positivist paradigm with a qualitative approach and type of descriptive research. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews with related sources The results of this study conclude that the implementation of the e-BPHTB system policy is in accordance with the principles of payment convenience and ease of regulation. However, it is not in accordance with the aspect of cost efficiency. The obstacles that arise from the implementation of the e-BPHTB system in DKI Jakarta are the network constraints and the limited number of Human Resources."

"Penelitian ini menganalisis proyek implementasi Pajak Daerah melalui online system oleh PT. Bank DKI untuk proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah analisis discounted cash flow dengan Net Present Value menggunakan alternatif target implementasi seluruh wajib pajak, wajib pajak terkomputerisasi atau wajib pajak manual, sementara pilihan metode implementasi adalah metode tapping, software atau mobile. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi target wajib pajak manual dan metode tapping membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai NPV positif dan kombinasi wajib pajak terkomputerisasi dan metode mobile memberikan nilai NPV paling besar, namun memberikan potensi manipulasi data oleh wajib pajak, sehingga metode software lebih baik dalam hal potensi tersebut.

---

This research analyses tax online system implementation project by PT. Bank DKI for decision making. Method being used is discounted cash flow analysis with net present value using target alternative all tax subject, computerized tax subject and manual tax subject, alternative implementation methods used are tapping, software and mobile methods.

This research concludes that combination of manual tax subject and tapping method takes longer time to reach positive NPV, while combination of computerized tax subject with mobile method gives higher NPV within less than 1 year implementation. Furthermore, mobile method has vunerable threat to be manipulated by tax subject, while software method give short time to positive NPV and able to secure the tax data from manipulation by tax subject."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala serta optimalisasi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun tidak mencapai target maka penulis ingin melihat bagaimanakah potensi pajak parkir dan upaya optimalisasi pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study purposed to analyze the potential and problem and optimization of the parking tax to the local tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in Jakarta for three years did not reach the target, the authors wanted to see how the potential tax and parking tax optimization efforts parking in Jakarta. Analysis is performed by calculating the potential of the parking tax from 2010 to 2012. Potential assessment results show that the parking tax parking tax in Jakarta is considerable potential for tax revenue generation. Researchers suggested that the Tax Agency outreach to taxpayers, intensifying the online system to taxpayers, intensifying the parking tax audit, and improve services to the public."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Sistem online atas data transaksi pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi penerapan sistem online Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta dengan Analisis Biaya Manfaat (cost and benefit analysis) untuk memberikan gambaran apakah manfaat dari penerapan sistem online pajak dari segi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Online pajak telah memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

---

Jakarta administration to implement an online system for payment transaction data Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in Regional Tax Payments Supervision order. This study aimed to evaluate the implementation of online systems Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in DKI Jakarta Province with benefit cost analysis to give an idea whether the benefits of implementing online systems in term of taxpayer compliance monitoring of doing tax payment is greater than the cost incurred. This study concludes that the implementation of online tax system has provided grater benefits than costs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"Penelitian ini membahas pengawasan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem online atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan kendala penerapan sistem online Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem online pajak telah memberikan manfaat, terutama meminimilisasi biaya administrasi pajak dan efisiensi dalam pengawasan pemungutan pajak. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem online adalah belum kooperatifnya wajib pajak dan beragamnya tipe alat transaksi di tempat usaha wajib pajak yang menyebabkan target jumlah objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang menggunakan sistem online pajak belum tercapai. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pelayanan Pajak mengupayakan kesesuaian alat sistem online dengan alat transaksi di tempat usaha wajib pajak, melakukan lebih banyak penyuluhan kepada wajib pajak, serta menambah bank untuk bekerjasama dalam penerapan sistem online pajak.

---

This study discusses regional tax collection monitoring of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax through the online system conducted by Provincial Government of DKI Jakarta. This study is intended to analyze the benefits and constraints of the implementation of the online system of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax in DKI Jakarta. The approach used is a case study approach. This study concludes that the online system has provided benefits especially tax costs minimilized and efficiency in the monitoring of tax collection. Constraints encountered in the implementation of the online system such as taxpayers uncooperative and various types of transaction tools in taxpayer's place of business that causes the target number of taxpayers use tax online system has not been achieved. Recommendations from this study is the Provincial Government of DKI Jakarta, particularly the Dinas Pelayanan Pajak, compliance efforts online system tools with transaction tool in a taxpayers place of business, doing more outreach to taxpayers, as well as add a bank to cooperate in the implementation of tax online system."

"ABSTRAKSalah satu sumber daya alam yang diperlukan oleh manusia adalah air. Air merupakan sumber daya yang terbatas. Pengambilan dan penggunaan air tanah yang berlebihan seperti yang terjadi pada dewatering menyebabkan persediaan air tanah menipis dan penurunan permukaan tanah yang akan mengakibatkan longsor. Permasalahan yang terjadi adalah belum semua penyelenggaraan dewatering dikenakan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pajak air tanah atas dewatering di Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif pengendalian eksternalitas negatif dan produktivitas penerimaan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori kebijakan Merilee Grindle dimana keberhasilan suatu kebijakan dianalisis dengan melihat isi kebijakan dan konteks implementasi pajak air tanah atas dewatering. Selain itu peneliti juga menganalisis faktor-faktor pemungutan pajak air tanah atas dewatering belum optimal di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan metode kualitatif yaitu melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah kepentingan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terpengaruhi dari peran dalam mengendalikan eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan dewatering yang merupakan manfaat yang diinginkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah, letak pengambilan keputusan berada di pimpinan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, pelaksana kebijakan masih belum didukung dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, demikian pula dengan sumber-sumber daya yang digunakan. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat masih belum searah dengan tujuan kebijakan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa masih mengutamakan kepentingan masing-masing instansi, dan tingkat kepatuhan serta respon dari sasaran kebijakan masih rendah. Faktor yang menyebabkan implementasi pajak air tanah atas dewatering belum optimal di Provinsi DKI Jakarta adalah relatif rendahnya penegakan hukum, sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, belum dilakukannya pengawasan yang memadai dan koordinasi dengan instansi terkait belum dilakukan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACTOne of the natural resources needed by humans is water. Water is a limited resource. Excessive extraction and use of groundwater as occurs in dewatering causes the groundwater supply to run low and land subsidence to cause landslides. The problem that occurs is that not all dewatering arrangements are subject to a groundwater tax in DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the implementation of groundwater tax on dewatering in DKI Jakarta Province in the perspective of controlling negative externalities and revenue productivity. To analyze these problems, researchers used the Merilee Grindle policy theory in which the success of a policy was analyzed by looking at the contents of the policy and the context of the implementation of groundwater tax on dewatering. In addition, the researchers also analyzed the factors of collecting groundwater tax on dewatering that were not optimal in DKI Jakarta Province. This research uses a post positivist approach, with qualitative methods through in-depth interviews and literature study. The results of the study are the interests of the DKI Jakarta Provincial Tax and Levies affected by the role in controlling negative externalities caused by dewatering activities which are the benefits desired by the Regional Tax and Levies Agency, the location of decision making is in the leadership of the Regional Tax and Retribution Service Unit, implementing policies are still not supported by adequate quality and quantity, as well as the resources used. The power, interests and strategies of the actors involved are still not aligned with the objectives of the policy, the characteristics of the ruling institutions and regimes still prioritize the interests of each agency, and the level of compliance and response of policy targets is still low. Factors causing the implementation of groundwater tax on dewatering have not been optimal in DKI Jakarta Province are the relatively low law enforcement, inadequate human resources both in terms of quality and quantity, adequate supervision and coordination with related agencies have not been carried out continuously."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis terhadap implementasi pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system di DKI Jakarta bagaimana implikasi atas kebijakan tersebut dan apa saja kendala yang dialami dalam implementasi online system pada pembayaran dan pelaporan pajak parkir di DKI Jakarta Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system sudah berjalan sesuai dengan Pergub Nomor 224 Tahun 2012 Implikasi atas penerapan kebijakan tersebut bersifat positif dan telah memenuhi asas efficiency Kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system.

---

This research discusses the analysis implementation of online sytem on payment and reporting parking tax in DKI Jakarta how the implications of those policies and what are the constraints being experienced in the implementation of online system on the payment and reporting parking tax in DKI Jakarta Descriptive qualitative data collection methods is chosen to be approach of this research by collecting data from literature review and field studies in depth interview technique The results of this research show that the implementation of online system on payment and reporting parking tax has been running in accordance with Pergub Number 224 by 2012 The implications of the application of the policy is positive and has fulfilled the principle of efficiency Technical and non technical constraints hampered policy implementation of payment and reporting parking tax through the online system

"

"ABSTRAKTarget awal implementasi online sebanyak 10.951 wajib pajak danbaru terpasang online sebanyak 4.978 wajib pajak sedangkan kebijakan onlinetelah berlangsung sejak tahun 2012. Online sistem terdiri dari online systemBRI dan e-pos merupakan bagian dari pelaksanaan e-government yangbertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketika suatusistem berjalan sesuai dengan prinsip e-government, seharusnya masyarakatatau wajib pajak bersedia untuk dilakukan online system.Berdasarkan hal ini, dilakukan penelitian pada level implementasimenggunakan teori Grindle. Yang menjadi variable penelitian adalah isikebijakan dan lingkungan implementasi. Selain itu juga dilakukan penelitiankesesuaian online system dengan penerapan e-government denganmenggunakan pedoman OECD.

---

ABSTRACTInitial targets of online implementation as much as 10 951 taxpayersand currently online as much as 4,978 taxpayers whereas this policy has beengoing on since 2012. Online system consists of an online system BRI and e-Pos ispart of the implementation of e-government which aims to improve services tocommunity. When a system is running in accordance with the principles of egovernment,community or taxpayers should be willing to do online system.Based on this, the research conducted at the level of implementationusing Grindle theory. Which becomes variable research is the contents of thepolicy and implementation environment. It also conducted research online systemconformity with the implementation of e-government by using the OECDguidelines."