Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisa serangkaian perubahan dalam kebijakan mengatasi permasalahan pengangguran di Arab Saudi. Arab Saudi sudah mencapai tahap terakhir negara penyewa atau late rentier state, yaitu negara non demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penelitian ini berargumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran di Arab Saudi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. Penerapan Saudi Vision 2030 memperlihatkan proses liberalisasi yang dilakukan Arab Saudi dalam berbagai sektor. Selanjutnya, dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis beberapa permasalahan. Pertama, mengapa Arab Saudi mereformasi sistem ketenagakerjaannya? Kedua, bagaimana implementasi Saudi Vision dalam mengatasi pengangguran warga Saudi? Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan terhadap fenomena pengangguran dan liberalisasi ekonomi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030.

---

This study analyzes a series of changes in policies to address unemployment problems in Saudi Arabia. Saudi Arabia has reached the final stage of a late rentier state, which is a non-democratic state that is responsive to the needs and conditions of society. This study argues that employment reform is a form of the Kingdom's response to overcome unemployment problems in Saudi Arabia in realizing Saudi Vision 2030. The implementation of Saudi Vision 2030 shows the liberalization process carried out by Saudi Arabia in various sectors. Furthermore, with a descriptive qualitative method, this research will analyze several problems. First, why is Saudi Arabia reforming its employment system? Second, how is the implementation of Saudi Vision in overcoming the unemployment of Saudi citizens? The findings of this study prove the argument that labor reform is a form of the Kingdom's response to the phenomenon of unemployment and economic liberalization in realizing Saudi Vision 2030."

"Visi 2030 Arab Saudi merupakan kebijakan yang diinisiasikan oleh Mohammed Bin Salman (MBS) untuk mendiversifikasi ekonomi negara tersebut. Salah satu sektor yang menjadi fokus pengembangan adalah pariwisata. Kebijakan publik sektor pariwisata Arab Saudi berfungsi sebagai landasan peraturan untuk mencapai visi 2030. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan MBS di bidang pariwisata, jenis wisata baru yang diperkenalkan, pelonggaran hukum syariah yang dilakukan, dan dampak perubahan sosial terhadap masyarakat Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nasucha dan Pasolong, serta metode kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah mengimplementasikan kebijakan MBS dengan mengembangkan destinasi wisata unik di seluruh negara tersebut. Wisata baru yang diperkenalkan mencakup proyek-proyek inovatif yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pelonggaran hukum syariah dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keagamaan. Dampaknya mencakup perubahan signifikan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat, dengan peningkatan toleransi dan pemahaman lintas budaya.

---

Saudi Arabia's Vision 2030 is a policy that Mohammed Bin Salman (MBS) initiated to diversify the country's economy. One of the sectors that is the focus of development is tourism. The public policy of Saudi Arabia's tourism sector serves as a regulatory cornerstone to achieve Vision 2030. This study examines the implementation of SBM policies in tourism, new types of tourism introduced, the easing of sharia law carried out, and the impact of social change on Saudi society. This research uses the public policy theory proposed by Nasucha and Pasolong and descriptive qualitative methods. Research findings show that the Saudi Arabian government has implemented SBM policies by developing unique tourist destinations nationwide. The new tours introduced include innovative projects that are a major tourist attraction. The easing of sharia law is carried out to support the development of the tourism sector without compromising religious principles. The impact includes significant changes in people's mindsets and lifestyles, with increased tolerance and cross-cultural understanding."

"Kerajaan Arab Saudi mempunyai sejarah yang panjang dalam menerapkan hukum Islam sebagai acuan pada kebijakan-kebijakan negara. Modernisasi yang terjadi di Arab Saudi tentunya bersinggungan dengan Wahabisme yang diterapkan sebagai ideologi utama di Kerajaan Arab Saudi. Penelitian ini membahas tentang modernisasi di Arab Saudi yang digagas oleh Muhammad bin Salman dalam Visi 2030. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori fungsional struktural yang digagas oleh Talcott Parsons dengan pendekatan decision making process dan teori modernisasi oleh Inglehart dan Welzel. Hasil dalam penelitian ini adalah masa kepemimpinan Raja Salman dan Kerajaan Arab Saudi yang menerapkan Visi 2030 sebagai bentuk modernisasi oleh Muhammad bin Salman. Terdapat perubahan yang signifikan dalam pemerintahan Arab Saudi dari masa ke masa. Masyarakat yang dulu dikenal konservatif dapat dengan cepat menerapkan reformasi ekonomi dan sosial yang mulai mengarah pada sistem liberal. Hal tersebut dikarenakan kuatnya kekuasaan yang dipimpin oleh raja dan terjaminnya kesejahteraan negara.

---

The Kingdom of Saudi Arabia has a long history of applying Islamic law as a reference for state policies. The modernization that has taken place in Saudi Arabia is of course intersect with Wahabism which is applied as the main ideology in the Kingdom of Saudi Arabia. This study discusses modernization in Saudi Arabia which was initiated by Muhammad bin Salman in Vision 2030. The research method that the author uses is a qualitative research method with a descriptive analysis approach and uses library data collection techniques. The theory used is the structural functional theory initiated by Talcott Parsons with a decision making process approach and modernization theory by Inglehart and Welzel. The results in this study are the reign of King Salman and the Kingdom of Saudi Arabia who implemented Vision 2030 as a form of modernization by Muhammad bin Salman. There have been significant changes in the government of Saudi Arabia from time to time. Societies that were once known to be conservative were able to quickly implement the economic and social reforms that began to lead to a liberal system. This is due to the strong power led by the king and the guarantee of state welfare."

"Tradisi adalah sebuah perilaku dalam masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi kopi di Arab Saudi merupakan tradisi yang memiliki nilai dan adat yang masih dipertahankan. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengenal lebih dalam mengenai tradisi kopi pada masyarakat di Arab Saudi yang berkaitan dengan perannya dalam kehidupan sosial dan pelestarian tradisi di Arab Saudi. Melalui metode menelaah dimensi sejarah, ritual minum kopi di Arab Saudi, serta nilai dan dampak yang ditimbulkan dari tradisi kopi di Arab Saudi terhadap kohesi sosial dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Kohesi sosial secara sederhana dapat diterangkan sebagai perekat atau ikatan yang menjaga masyarakat tetap bersatu atau terintegrasi.  Rumusan masalah berisi tentang ritual, adat istiadat, dan praktik yang terkait dengan konsumsi kopi di masyarakat Arab dan menganalisis peran mereka dalam membina hubungan sosial dan melestarikan warisan budaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif agar dapat memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif yang menjadikan sebuah budaya atau fenomena sosial sebagai pemeran utama dari terbentuknya  perilaku sosial di masyarakat. Penulis menemukan bahwa tradisi kopi pada masyarakat Arab Saudi memiliki adat dan nilai yang masih diterapkan pada masa kini hingga memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat, hal ini memperlihatkan bahwa tradisi kopi di Arab Saudi masih dilestarikan dan menjadi bagian integral dalam masyarakat.

---

Tradition is a behavior in society that is passed down from generation to generation. The coffee tradition in Saudi Arabia is a tradition that has values and customs that are still maintained. The aim of this article is to get to know more about coffee traditions among people in Saudi Arabia which are related to its role in social life and the preservation of traditions in Saudi Arabia. Through a method of examining the historical dimensions, coffee drinking rituals in Saudi Arabia, as well as the values and impacts that coffee traditions in Saudi Arabia have on social cohesion and the preservation of traditional values. Social cohesion can simply be explained as the glue or bond that keeps society united or integrated. The problem formulation contains rituals, customs and practices related to coffee consumption in Arab society and analyzes their role in fostering social relations and preserving cultural heritage. The research uses qualitative methods in order to provide a more analytical and subjective explanation which makes a culture or social phenomenon the main actor in the formation of social behavior in society. The author found that the coffee tradition in Saudi Arabian society has customs and values that are still applied today and have an impact on the social life of the community. This shows that the coffee tradition in Saudi Arabia is still preserved and is an integral part of society."

"Anime merupakan sebuah film bagian dari budaya populer Jepang yang berhasil mendunia karena pengaruh globalisasi dan modernisasi hingga ke negara-negara di Timur Tengah. Arab Saudi menjadi salah satu negara yang memiliki komunitas pecinta anime terbanyak dan menjadi industri serta pasar anime terbesar di Timur Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan Anime Jepang yang membawa pengaruh terhadap keadaan sosial di Arab Saudi dengan menggunakan teori film animasi yang dikemukakan oleh Jean Ann Wright dan teori budaya populer yang dikemukakan oleh Dominic Strinati. Metode penyusunan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis interpretatif studi literatur, dengan mengambil data dari data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel di internet yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik anime sejatinya memiliki kesamaan dengan budaya Arab Saudi, sehingga membuat anime Jepang dapat berhasil masuk dan diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah Arab Saudi, serta terus berkembang hingga memberikan pengaruh baru yang cukup signifikan di Arab Saudi.

---

Anime is a film part of Japanese popular culture which has become successful worldwide due to the influence of globalization and modernization in countries in the Middle East. Saudi Arabia is one of the countries that has the largest community of anime lovers and is also the largest anime industry and market in the Middle East. This research aims to examine the development of Japanese anime which has an influence on social conditions in Saudi Arabia using the theory of animated films put forward by Jean Ann Wright and popular culture theory put forward by Dominic Strinati. The preparation method in this research uses a qualitative descriptive method with interpretive analysis of literature studies, by taking data from secondary data sourced from books, scientific journals and articles on the internet that are related to the research topic. This research shows that the characteristic of anime has similarities with Saudi Arabian culture, thus making Japanese anime successful in entering and being well received by the people and government of Saudi Arabia and continuing to develop until it has a significant new influence in Saudi Arabia."

"Sejak abad ke 19 Hukum Barat sudah masuk ke dunia Islam sehingga ada tiga jenis negara dalam memposisikan Hukum Islam, ada yang menggunakan hukum Islam sebagai sistem hukum secara formal, ada yang mengantikan hukum Islam secara penuh dengan hukum sekuler, dan ada yang menggunakan hukum sekuler namun masih menggunakan hukum Islam secara berdampingan dengan Hukum Islam. Arab Saudi termasuk dalam negara kategori pertama, sedangkan Indonesia termasuk dalam kategori ketiga.Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan kelembagaan perbankan di Indonesia dan Arab Saudi beserta implementasinya dengan kerangka hukum komparatif. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dan wawancara, dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat di Indonesia dan Arab Saudi terkait dengan hukum perbankan, bahan hukum primer dan sekunder tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk diperbandingan dalam kerangka hukum komparatif. Hasil penelitian ini adalah Indonesia dan Arab Saudi memiliki kesamaan, yaitu dual banking system, sistem syariah dan konvensional berjalan beriringan, dan ada Unit Usaha Syariah, yakni bagian bank konvensional yang menjalankan usaha syariah. Indonesia memiliki Bank Indonesia dan OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas perbankan. Arab Saudi hanya memiliki SAMA untuk mengawasi seluruh perbankan. Bank di Indonesia harus memahami perbedaan ini apabila ingin bekerjasama dengan bank dari Arab Saudi.

---

Since the 19th century Western Law has entered the Islamic world so that there are three types of states in positioning Islamic Law, some use Islamic law as a formal legal system, some replace Islamic law fully with secular law, and some use secular law but still use Islamic law side by side with Islamic Law. Saudi Arabia is included in the first category of countries while Indonesia is included in the third category. The author here will discuss the comparison of banking institutional arrangements in Indonesia and Saudi Arabia along with their implementation with a comparative legal framework. The method used is a literature study and interview, by examining primary and secondary legal materials found in Indonesia and Saudi Arabia related to banking law, the primary and secondary legal materials are then described and analyzed for comparison within a comparative legal framework. The results of this study are similarities and institutional differences in banking systems in Indonesia and Saudi Arabia, namely the dual banking system, namely Islamic banks and conventional banks go hand in hand, and there is a Sharia Business Unit which is part of conventional banks that run sharia businesses. Indonesia has Bank Indonesia and OJK to regulate and supervise all banking, Saudi Arabia only has SAMA to supervise all banks, sharia banks depend on each scholar in each Islamic bank. Banks in Indonesia must understand what this difference is if they want to cooperate with banks from Saudi Arabia."

"Penelitian ini menganalisa Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030 Sebagai Sekuritisasi Kepentingan Politik Muhammad bin Salman. Perekonomian Kerajaan Arab Saudi sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Permasalahannya, sektor minyak dan gas bumi bukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dan sektor minyak dan gas bumi mengalami fluktuasi harga. Hal tersebut membuat stabilitas ekonomi Kerajaan Arab Saudi sangat rentan. Guna menanggalkan ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi maka Muhammad Bin Salman selaku Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi menginisiasi program Visi Saudi 2030. Yi Feng mengatakan bahwa instabilitas ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi dapat mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan teori liberalisasi ekonomi serta teori keamanan rezim diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi Arab Saudi merupakan upaya untuk mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman.

---

This study analyzes Saudi Arabia's Economic Liberalization through Saudi Vision 2030 as a Securitization of Political Interests of the Muhammad bin Salman Regime. The economy of the Kingdom of Saudi Arabia is highly dependent on the oil and gas sector. The problem is that the oil and gas sector is not a renewable resource and the oil and gas sector experiences price fluctuations. This makes the economic stability of the Kingdom of Saudi Arabia very vulnerable. In order to get rid of dependence on the oil and gas sector, Muhammad Bin Salman as the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia initiated the Saudi Vision 2030 program. Yi Feng said that economic instability could affect political stability. Based on this statement, the question of this research is how the Saudi Vision 2030 as economic liberalization can secure the regime of Muhammad bin Salman? By using qualitative research methods and using the theory of economic liberalization and regime security theory, it is expected to be able to answer research questions. This paper concludes that the Saudi Vision 2030 as Saudi Arabia's economic liberalization is an effort to secure the regime of Muhammad bin Salman."

"Rekonsiliasi hubungan diplomatik telah dilakukan oleh Arab Saudi dengan Qatar pada tanggal 5 Januari 2021 setelah terjadinya pemutusan hubungan diplomatik sejak tanggal 5 Juni 2017. Penelitian ini membahas tentang sejarah hubungan diplomatik negara Arab Saudi dengan Qatar, faktor yang melatarbelakangi rekonsiliasi hubungan diplomatik, dan menjelaskan kebijakan rekonsiliasi hubungan diplomatik dalam tinjauan sekuritisasi. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif dan menggunakan teori sekuritisasi yang berasal dari Mazhab Kopenhagen yang dicetuskan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Hasil dari penelitian diketahui bahwa dalam sejarah hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Qatar pernah mengalami beberapa kali pemutusan hubungan diplomatik dan terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi rekonsiliasi hubungan diplomatik yakni mediasi yang dilakukan oleh Kuwait dan Amerika Serikat, ancaman dari Iran beserta kelompok yang terafiliasi dengannya, dan kerugian ekonomi. Rekonsiliasi dilakukan untuk melakukan tindakan sekuritisasi terhadap kepentingan masing-masing. Sekuritisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi yakni menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas politik di kawasan regional, membendung pengaruh Iran di Timur Tengah, dan memperkuat hubungan dengan negara GCC sebagai mitra penting. Sedangkan sekuritisasi yang dilakukan oleh Qatar yakni menjaga keamanan dan stabilitas politik di kawasan regional, menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan juga negara anggota GCC, dan bagi kepentingan ekonominya.

---

The reconciliation of diplomatic relations was carried out by Saudi Arabia with Qatar on 5 January 2021, after the termination of diplomatic relations on 5 June 2017. This study discusses the history of diplomatic relations between the state of Saudi Arabia and Qatar, the factors behind the reconciliation of diplomatic relations, and explains the policy of reconciliation of diplomatic relations in the securitization review. This research was structured using qualitative methods and used securitization theory originating from the Copenhagen School initiated by Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. The results of the study are known that in the history of diplomatic relations Saudi Arabia with Qatar has experienced several terminations of diplomatic relations and there are three factors behind the reconciliation of diplomatic relations, namely mediation carried out by Kuwait and the United States, threats from Iran and its affiliated groups, and economic losses. Reconciliation is carried out to carry out securitization actions against the interests of each of them. Securitization carried out by Saudi Arabia is to maintain security stability and political stability in the region, stem Iran's influence in the Middle East, and strengthen relations with GCC countries as important partners. Meanwhile, the securitization carried out by Qatar is to maintain security and political stability in the regional region, maintain good relations with neighboring countries and also GCC member states, and for their economic interests."

"Penelitian ini membahas mengenai gerakan digital hak-hak perempuan Saudi untuk mengakhiri sistem perwalian laki-laki (mahram). Kampanye ini berawal di media sosial Twitter dengan tagar #EndMaleGuardianship pada tahun 2016. Maka yang menjadi pertanyaan penulis adalah bagaimana gerakan digital End Male Guardianship sebagai bentuk aktivisme digital dapat menyuarakan hak perempuan di Arab Saudi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode ini terbagi menjadi tiga tahapan, terdiri dari tahap pengumpulan data, analisis data, interpretasi atau pemaknaan akan data yang sudah didapat, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya gerakan sosial End Male Guardianship sebagai bentuk aktivisme digital, tepatnya media sosial, dapat menyuarakan hak perempuan di Arab Saudi. Aktivis Saudi memulai gerakan digital End Male Guardianship dengan harapan dapat memiliki kebebasan dalam tiga hal, yaitu kebebasan berpergian, memperoleh pendidikan tinggi, dan pernikahan. Temuan dari penelitian ini adalah gerakan ini berhasil menyampaikan pesan perjuangan perempuan Saudi dan direspon oleh pemerintah dengan tanggapan positif, meskipun tidak semua kebijakan dapat dihapuskan.

---

This research discusses the digital movement of Saudi women's rights to end the male guardianship system (mahram). This campaign started on social media Twitter with the hashtag #EndMaleGuardianship in 2016. This paper aims to examines how the digital movement End Male Guardianship as a form of digital activism can speak for the rights of women in Saudi Arabia. The research method that the author uses is a qualitative research method, where this method is divided into three stages. Consisting of the stages of data collection, data analysis, interpretation or meaning of the data that has been obtained, and ends with drawing conclusions. The purpose of this research is to determine the efforts of the End Male Guardianship social movement as a form of digital activism, specifically social media, to voice women's rights in Saudi Arabia. Saudi activists started the digital movement End Male Guardianship with the hope of having freedom in three aspects, namely freedom of travel, obtaining higher education, and marriage. The result of this research are that this movement succeeded in conveying the message of the struggle of Saudi women and the government responded positively to it, although not all policies could be abolished."

"Saudi Vision 2030 merupakan inisiatif strategis yang dirancang oleh Pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi negara pada sektor minyak dan mendorong diversifikasi ekonomi, dengan fokus utama pada transformasi sektor non-minyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi dari Saudi Vision 2030 dalam transformasi sektor non-minyak, khususnya dalam pencapaian diversifikasi ekonomi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan ekonomi, yang menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi dalam mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.Meskipun Saudi Vision 2030 telah menetapkan strategi diversifikasi ekonomi, masih terdapat hambatan seperti perubahan budaya bisnis dan ketergantungan historis pada minyak. Namun, diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi kerentanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi diversifikasi ekonomi Saudi Arabia adalah dengan menginvestasikan modal di bidang non minyak: property, pendidikan, pariwisata, dan jasa.

---

Saudi Vision 2030 is a strategic initiative designed by the Saudi Arabian government to reduce the country's economic reliance on the oil sector and promote economic diversification, with a primary focus on transforming the non-oil sector. This research aims to analyze the strategy and implementation of Saudi Vision 2030 in the transformation of the non-oil sector, particularly in achieving economic diversification. The theory used in this research is the theory of economic growth, which emphasizes the importance of economic diversification in reducing dependence on specific sectors and promoting long-term economic growth. Despite setting a strategy for economic diversification, Saudi Vision 2030 still faces obstacles such as changes in business culture and historical dependence on oil. However, this diversification is expected to reduce economic vulnerability and drive the creation of new job opportunities. The results of this research indicate that Saudi Arabia's economic diversification strategy involves investing capital in non-oil sectors such as property, education, tourism, and services."