Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji kerjasama intelijen dalam merespon kehadiran non- government organization (NGO) asing, Brot Fur Die Welt (BFDW) yang beroperasi di Papua, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis program-program NGO asing BFDW dengan mitra-mitra lokalnya di Indonesia dan sejauh mana program tersebut selaras dengan pembangunan di Indonesia dan tidak membahayakan kedaulatan negara republik Indonesia.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BFDW mempunyai mitra-mitra lokal dengan tema-tema isu program pembahasan advokasi HAM, kemanusiaan, kesetaraan, peningkatan peran bagi perempuan dan lain-lain. Disamping ditemukan hasil penelitian bahwa BFDW merupakan salah satu NGO asing yang tidak mempunyai ijin prinsip maupun ijin operasional di Indonesia namun beroperasi di Indonesia melalui mitra-mitranya. TPOA (tim pengawasan orang asing) termasuk di dalamnya komunitas intelijen bersama dengan kementerian dan lembaga lain di Indonesia sudah merespon permasalahan ini. Namun, sampai hasil penelitian ini berakhir belum ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tindaklanjut temuan tersebut.Hasil penelitian juga menemukan kesimpulan bahwa banyaknya NGO-NGO asing yang beroperasi di Indonesia dan tidak mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu mengindikasikan banyaknya celah dalam UU keormasan sehingga banyak ormas asing yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri di Kemenlu dan tetap bisa beroperasi di Indonesia.

---

This research examines intelligence cooperation responding the presence of foreign Non Government Organizations BFDW (brut for the world) operating in Papua and several other regions in Indonesia. This research try to analyze the program of BFDW with it patners in Indonesia and to what extent these programs are in harmony with development in Indonesia and don?t endanger the sovereignity of the republic of Indonesia.

The result of this study concluded that BFDW with its local patners has so many programs with the themes of programs issues on human rights advocacy, humanity, equality, increasing the role of women in public space. In addition research result found that BfdW does not have permission both from foreign ministry of Indonesia and from local government.

TPOA (Foreign surveillance team) including intelligent community in Indonesia and intra government instution responded this issue. However until the final research done there had been no single policy carried out by government as a follow up to these findings.

The results of the study also found the conclusion that the large number of foreign NGOs operating in Indonesia and not registering with the ministry of foreign aafair indicates that there are many loopholes in the law on organization. Many foreign NGOs choosed not to register themselves with the ministry of foreign affairs and they can still operated their programs throuch its local partners"

"Tesis ini bertujuan untuk mengetehui bagaimana fungsi intelijen AngkatanDarat dalam mengatasi aksi terorisme dan bagaimana peran aparat Intelijenmengatasi aksi terorisme serta kewenangan satuan Intelijen Angkatan Darat dalammengatasi aksi terorisme. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana peran sertamasyarakat dalam mengatasi aksi terorisme di lingkungannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yangmenghasilkan data deskriptif mengenai permasalahan untuk mengatasi aksi-aksiterorisme yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan melalui sumber data dariinforman atau nara sumber, perpustakaan maupun melalui arsip. Untukmengumpulkan data digunakan teknik pengamatan partisipatif terhadap obyekpenelitian, teknik wawancara terhadap informan sebagai nara sumber yang terkaitlangsung dengan aparat/personel Intelijen di wilayah Bogor yang mempunyai perandalam mengatasi aksi terorisme. Juga menggunakan teknik dokumentasi denganmengadakan penelusuran data yang sifatnya data sekunder.Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparatItelijen di satuan dan staf intelijen di Kotama kewilayahan untuk mengatasi aksi-aksiterorisme melalui fungsi Intelijen Angkatan Darat yang diwujudkan dalam kegiatanintelijen atau Operasi Intelijen dalam bentuk penyelidikan, pengamanan danpenggalangan memerlukan payung hukum yang kuat, yang menjadi dasar kegiatanatau operasi Intelijen Angkatan Darat di selenggarakan. Keterlibatan satuan dan stafIntelijen Angkatan Darat dalam mengatasi aksi terorisme pada prinsipnya tetapbermuara pada hukum sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa perang melawanterorisme dilakukan dalam kerangka hukum. Selain itu, perlu untuk melakukan revisiUndang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara untuk dapatmemberikan kewenangan aparat Intelijen di Kotama kewilayahan dalam mengatasiaksi terorisme. Disisi lain, agar peran aparat Intelijen Angkatan Darat di wilayahBogor dalam mengatasi aksi terorisme lebih optimal, dalam setiap kegiatan atauoperasi Intelijen, maka perlu penataan kembali kualitas/kuantitas personel, alatmatrial khusus Intelijen dan anggaran/dana

---

Thesis Title : Army Intelligence Officers Role in Fighting Terrorism in Bogor

The aims of thesis is knowing how Army intelligence functions in fighting

terrorism and how the role of intelligence agencies and authorities to overcome

terrorism unit of the Army intelligence in fighting terrorism. In addition to knowing

how public participation in fighting terrorism in the environment.

The method that be used is a qualitative method that produces descriptive data

on the problem to fight acts of terrorism that occured in accordance with the facts on

the ground through the data source of the informant, or through the library archives.

To collect the data used participatory observation techniques to the object of research,

informant interviews as a resource of the intelligence personel in Bogor area that has a

role in fighting terrorism. Also use documentation techniques to conduct searches of

data as secondary data.

The finding obtained in this study indicate that the role of officers in the unit

and the staff intelligence in Kotama territorial intelligence to deal with terrorism

through Army intelligence functions are realized in the activities of intelligence or

intelligence operations in the form of investigations security and raising requires a

strong legal framework, which became the basis of the activities or operations of the

army intelligence was held. Involvement of the unit and the Army intelligence staff

in fighting terrorism in principle still refer to the law in accordance with government

policy that the war against terrorism carried out in the legal framework. In addition, it

is necessary to revise law No. 17 of 2011 on the national intelligence for intelligence

may authorize in Kotama regional authorities in fighting terrorism. On the other hand,

that the role of the Army intelligence officers in the area of Bogor to fighting

terrorism more optimal, in any activity or intelligence operations, it is necessary

realignment of the quality / quantity of personel. Special tools material of intelligence

and budget / funding"

"Tesis ini bertujuan untuk mendapatkan suatu model keberhasilan operasiintelijen DJBC dalam menghindari terjadinya kegagalan dalam operasi intelijenDJBC dalam tugas dan fungsi DJBC sebagai Community Protector melaluiinstrumen cukai. Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang memberikontribusi dalam keberhasilan sebuah operasi Intelijen DJBC. Penelitianmenggunakan beberapa teori yang mengenai kegagalan intelijen sebagaipedoman, dan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untukmempelajari dan menghasilkan kesimpulan yang faktual mengenai modelkeberhasilan Intelijen DJBC.Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmuintelijen khususnya tentang model keberhasilan dalam pencegahan danpengungkapan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Penelitian inidilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan kerjaintelijen DJBC. Hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana efektifitas sebuahorganisasi intelijen dalam merespon dan melakukan upaya pencegahan melaluipeningkatan kinerja intelijen

---

This thesis aim to obtain a model of successful intelligence operations in the

DGCE avoid failure in intelligence operations DGCE in DGCE duties and

functions as the instrument through excise Community Protector. Researchers

want to know what are the factors that contribute to the success of an operation

DGCE Intelligence. Research using several theories about intelligence failures as

a guide, and researchers using qualitative research methods to study and produce

factual conclusions regarding efficacy models DGCE Intelligence.

This research is expected to be useful to develop a science of intelligence,

especially on a model of success in the prevention and disclosure of violations of

statutory provisions. This research was carried out by identifying the factors

driving success DGCE intelligence work. The results of the study will explain

how the effectiveness of an intelligence organization in response and prevention

efforts through increased intelligence performance"

"Militer khususnya intelijen militer seharusnya diberikan peran lebih dalam usaha kontra terorisme. Tujuan pertama penelitian ini adalah menganalisa bagaimana perbantuan militer dilaksanakan di negara-negara demokrasi. Tujuan kedua adalah menganalisa efektifitas pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbantuan militer di negara demokrasi dilaksanakan dengan cara melatih atau memperbantukan unit militer khusus kepada otoritas penegakkan hukum. Sedangkan pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakkan hukum di Poso, terbukti efektif dalam menyediakan informasi intelijen yang dibutuhkan, sehingga tujuan dan sasaran operasi dapat dicapai. Perbantuan militer dan pelibatan Intelijen militer ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam usaha kontra terorisme di Indonesia.

---

Military particularly military intelligence should be given more role in counter terrorism. First objective this research is to analyze how military assistance is conducted in democratic countries. The second goal is to analyze the effectiveness of military intelligence engagement in law enforcement operations against East Indonesian Mujahidin terrorist groups in Poso. This research based on qualitative methods and literature study. The results of the study indicate that military assistance in a democratic country is carried out by conducting a military training in order to form a special military unit for law enforcement authorities. Furthermore, the engagement of military intelligence in law enforcement operations in Poso shown effective in providing the necessary intelligence information, so the objectives and targets of law enforcement operations could be achieved. The military assistance and the engagement of military intelligence could be used as a reference in efforts to counter terrorism in Indonesia."

"Efektifitas operasi intelijen secara langsung berkaitan dengan perilaku petugas intelijen dan tergantung pada sikap moral dan nilai mereka. Kekhususan operasi intelijen dapat menyebabkan dilema moral dalam perilaku petugas. Metode operasi lembaga intelijen mencakup elemen taktis etis dan elemen yang bertentangan dengan prinsip etika yang diterima secara umum dapat mengerdilkan nilai-nilai demokrasi dan nila-nilai mendasar yang didukung oleh negara. Penelitian ini menganalisis masalah etika yang dihadapi dalam proses menggunakan prinsip-prinsip HUMINT dan metode just intelligence dengan menggunakan studi kasus dalam penanganan gerakan Organisasi Papua Merdeka. Subyek penelitian tentang penanganan gerakan separatisme di Papua yang menganalisis etika human intelligence secara evaluatif internal masih sangat terbatas. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teoritis terhadap model perilaku integral awal dari petugas intelijen berdasarkan konteks pilihan dan implikasi operasional yang dapat mendorong diskusi ilmiah tentang subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangsungan operasi intelijen di Papua memenuhi unsur legalitas dan sesuai standar prinsip Just Intelligence Model. Kendati demikian, untuk memaksimalkan penanganan ancaman Organisasi Papua Merdeka perlu dilakukan kolaborasi kemampuan Human Intelligence seluruh lintas lembaga intelijen dalam satu komando yang integratif.

---

The effectiveness of intelligence operations is directly related to the behavior of intelligence officers and depends on their moral attitude and values. The specificity of intelligence operations can cause moral dilemmas in the behavior of officers. The method of operation of an intelligence agency includes ethical tactical elements and elements that are contrary to generally accepted ethical principles that can undermine democratic values ​​and fundamental values ​​supported by the state. This study analyzes the ethical problems encountered in the process of using the HUMINT principles and the just intelligence method by using case studies in handling the Free Papua Movement (OPM). Research subjects on handling separatist movements in Papua who analyze ethics of human intelligence in an internal evaluative basis are still very limited. This thesis uses a qualitative approach with a theoretical analysis of the initial integral behavioral models of intelligence officers based on the context of choice and operational implications that can encourage scientific discussion of research subjects. The results showed that the continuity of intelligence operations in Papua fulfills the element of legality and conforms to the Just Intelligence Model principles. However, to maximize the handling of the threat from Free Papua Organization, it is necessary to collaborate on the capabilities of Human Intelligence across all intelligence agencies in one integrated command."

"Pandemi wabah novel coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat yang dampaknya menyebar ke berbagai sektor bernegara lainnya, seperti politik, ekonomi dan sosial budaya. Menghadapi ancaman tersebut, Pemerintah Indonesia memanfaatkan segala unsurnya dalam upaya menekan penyebaran Covid-19, diantaranya melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai salah satu aktor keamanan nasional. Pada prosesnya, berbagai aktifitas BIN seperti swab massal, edukasi, pengadaan alat laboratorium dan terutama keterlibatannya pada penelitian obat Covid-19 dianggap tidak sesuai dengan fungsi intelijen sebagai penyampai informasi melalui cegah dini dan deteksi dini. Berbagai kontra narasi juga mengemuka, terutama menganggap bahwa wabah Covid-19 bukan menjadi ranah intelijen, sehingga pelibatan BIN dalam penanganan wabah mematikan tersebut melahirkan adanya tumpang tindih kewenanganan (overlapping) sekaligus pengerdilan lembaga pemerintah lain yang lebih berkompeten dalam sektor kesehatan masyarakat. Melalui pendekatan konstruktivisme, hasil penelitian berupa wawancara dan studi pustaka telah diverifikasi melalui Teori Kesiapsiagaan Pandemi dan Teori Intelijen Strategis serta keterkaitannya dengan beberapa regulasi mengenai keterlibatan multisektor dalam penanganan pandemi dan kedaruratan kesehatan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa BIN mempunyai wewenang untuk menangani pandemi Covid-19 karena didukung oleh urgensi, peran dan fungsinya dalam deteksi dini, peringatan dini, pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap hakikat ancaman. Namun begitu, berbagai irisan dan tumpang tindih kewenangan dengan otoritas kesehatan masyarakat, menjadikan berbagai aktifitas BIN tersebut berpotensi menghasilkan penyimpangan (bias) yang justru kontra produktif terhadap penanganan pandemi dan ancaman terhadap kesahatan masyarakat di masa depan.

---

The pandemic of the novel coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) is one of the public health threats whose impact has spread to various other sectors of the country, such as politics, economy and socio-culture. Facing this threat, the Government of Indonesia is using all its elements in an effort to suppress the spread of Covid-19, including involving the State Intelligence Agency (BIN) as one of the national security actors. In the process, various BIN activities such as mass swabs, education, procurement of laboratory equipment and especially its involvement in Covid-19 drug research were deemed incompatible with the intelligence function as a transmitter of information through early prevention and early detection. Various counter-narratives have also emerged, especially considering that the Covid-19 outbreak is not the realm of intelligence, so that the involvement of BIN in handling the deadly outbreak has resulted in overlapping powers (overlapping) as well as dwarfing other government institutions that are more competent in the public health sector. Through a constructivist approach, research results in the form of interviews and literature studies have been verified through Pandemic Preparedness Theory and Strategic Intelligence Theory and their relationship to several regulations regarding multi-sectoral involvement in handling pandemics and health emergencies. The conclusion of this study shows that BIN has the authority to handle the Covid-19 pandemic because it is supported by the urgency, its role and function in early detection, early warning, prevention, deterrence and countermeasures any nature of threats. However, various slices and overlaps of authority with public health authorities have made BIN's various activities have the potential to produce biases that are actually counter-productive to handling the pandemic and threats to public health in the future."

"Intelijen adalah entitas yang telah eksis sejak awal peradaban manusia. Sejak zaman Nabi Musa hingga saat ini, intelijen telah memengaruhi jalannya hubungan internasional dengan fungsi dan perannya yang esensial bagi keberadaan negara. Akan tetapi, pada kenyataannya, kajian intelijen dalam studi Hubungan Internasional masih terbilang minim. Oleh sebab itu, tulisan ini berusaha untuk memetakan perkembangan literatur mengenai intelijen dalam bahasan HI. Tinjauan literatur ini menghimpun dan meninjau 40 literatur akademik yang kemudian dikategorisasikan berdasarkan metode taksonomi ke dalam tiga tema utama, yakni: (1) karakteristik umum intelijen; (2) peran intelijen dalam Hubungan Internasional; dan (3) kegagalan intelijen dan pecahnya perang. Tinjauan literatur ini berupaya untuk menyajikan konsensus, perdebatan, dan refleksi mengenai kesenjangan literatur yang muncul dalam topik ini. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren dalam literatur pengkajian intelijen dalam HI seperti persebaran tren historis, persebaran asal penulis, tren perspektif, serta juga menyajikan peta sitasi. Tinjauan literatur ini menemukan bahwa perkembangan literatur HI mengenai intelijen tidak mencerminkan signifikansi yang dipegangnya di dalam dunia politik internasional. Tulisan ini menggarisbawahi bagaimana literatur HI belum banyak mengkaji intelijen dengan menggunakan kerangka pemikiran HI.

---

Intelligence is an entity that has existed as early as the human civilization. Since the era of Moses until today, intelligence has influenced international relations with its essential function and role for the nation states. However, it is found that the study of intelligence in international relations is still lacking at best. This paper aims to map the literature development of intelligence in IR. It collects and reviews 40 literatures and divides them into three themed-based categories based on the taxonomy method which then consist of: (1) basic characteristics of intelligence; (2) the role of intelligence in IR; (3) intelligence failures and the outbreak of war. This literature review seeks to present the conventional wisdoms, the debates, and the gap of this topic. Furthermore, it also seeks to show some trends in the writings of intelligence in IR such as the distribution of the historic trends, the distribution of its authors’ affiliation, the distribution of the perspective trend, and a citation map is included. The literature review found that the development of intelligence study in IR literatures does not reflect the significance of intelligence in international politics. This study emphasizes how the IR literature has not study intelligence with proper IR analytical frameworks."