Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Pasien dan Dokter terkait suatu tindakan medis yang berpotensi menyebabkan Stevens-Johnson Syndrome. Hasil penelitian menemukan bahwa Stevens-Johnson Syndrome adalah sebuah resiko medis, dimana Dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila segala tindakan yang dilakukan Dokter terhadap Pasien telah sesuau dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, pasal tertentu pada hukum yang berlaku terkait Stevens-Johnson Syndrome masih perlu diperbaiki karena dapat menimbulkan multitafsir.

---

This undergraduate thesis discusses the legal protection for patients and doctors regarding a medical action that has the potential to cause Stevens-Johnson Syndrome. The results of the study found that Stevens-Johnson Syndrome is a medical risk, whereby doctor cannot be held accountable for law if all actions taken by the doctor to the patient are in accordance with the applicable law. However, certain articles on the applicable law regarding Stevens-Johnson Syndrome still need to be improved because they can lead to multiple interpretations."

"Seorang wanita usia 22 tahun datang dengan keluhan utama timbul bercak kemerahan dan rasa gatal pada wajah sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Keluhan lainnya adalah timbul bengkak pada kedua tungkai, nyeri tenggorokan, dan batuk. Pasien sedang dalam pengobatan untuk lupus eritematosus sistemik dan tuberkulosis paru (sejak 12 hari yang lalu). Pada pemeriksaan fisik, pasien kompos mentis, hemodinamik stabil, dengan edema anasarka, lesi multipel makulo purpura yang tersebar pada tubuhnya, konjungtivis pada kedua mata, lesi multipel ulserasi di rongga mulut, dan tampak eritema pada mukosa genitalia. Hasil laboratorium menunjukkan anemia, lekopenia, hipoalbuminemia, proteinuria. Kami mencurigai pasien ini menderita sindrom Stevens Johnson akibat obat antituberkulosis. Selama perawatan, kami menghentikan pemberian obat antituberkulosis, dan memberikan metilprednisolon parenteral, serta terapi suportif lainnya. Pasien diizinkan untuk rawat jalan setelah terjadi perbaikan klinis dan dapat mobilisasi sendiri.

---

AbstractA 22-year-old woman was admitted to the hospital because of 5-days history of redness and itch on her face. Additional complains were swelling on her feet, sore throat, and cough. Patient was on treatment for systemic lupus erythematosus and pulmonary tuberculosis (since 12 days). On physical examination, patient was alert, stable hemodynamic, anasarca edema, multiple purpuric macules lesion spread on her body, conjunctivitis of both eyes, multiple oral ulcers, erythema on genital mucosa. Laboratory results were anemia, leucopenia, hypoalbuminemia, proteinuria. We suspected this patient as Stevens Johnson syndrome due to tuberculostatic drugs. During treatment, we stopped the tuberculostatic drugs, and gave her parenteral methylprednisolone, with other supportive treatments. The patient was discharge after improvement of clinical condition and capable of self mobilization."

"Latar Belakang: Sindroma Stevens-Johnson (SSJ) merupakan penyakit autoimun yang menyerang mukosa tubuh penderita dengan angka mortalitas mencapai 35%. Manifestasi okular pada SSJ dilaporkan antara 60-90% kasus. Manifestasi mata kering merupakan keluhan yang dapat ditemui pada fase akut maupun pada fase kronik serta ditemukan pada 46%-59% kasus. Masalah mata kering pada pasien SSJ okular menimbulkan gangguan subjektif seperti sensasi benda asing, nyeri, fotofobia, gangguan penglihatan, dan kesulitan dalam membuka mata. Tatalaksana mata kering pada SSJ okular bervariasi, namun belum didapatkan adanya baku emas terapi untuk pasien SSJ okular dengan mata kering. Tetes mata serum tali pusat saat ini mulai dikembangkan dan dipilih sebagai tatalaksana pada kelainan permukaan okular. Penelitian terdahulu melaporkan efektivitas yang baik dan keamanan dari pemberian tetes mata serum tali pusat pada kasus mata kering. Penelitian-penelitian ini melaporkan perbaikan baik secara subjektif maupum objektif pada kasus mata kering. Meskipun memberikan hasil yang memuaskan, belum terdapat penelitian yang menunjukkan efek pemberiannya pada kasus mata kering terkait SSJ. Tujuan: Menilai efek pemberian tetes mata serum tali pusat pada pasien SSJ okular dengan mata kering dibandingkan dengan penggunaan sodium hialuronat 0,1%. Metode: Uji eksperimental tersamar ganda pada dua kelompok. Kelompok pertama mendapat tetes mata serum tali pusat dan kelompok lain mendapat tetes mata sodium hialuronat 0,1% Hasil: Penelitian berlangsung pada bulan April 2020-Desember 2020 dengan jumlah sampel sebanyak 10 pasien. Rerata usia yaitu 41,8 ± 15,7 dengan jumlah subyek perempuan lebih banyak dari laki-laki (7 vs 3). Sebanyak 6 pasien sudah menjalani operasi mata. Perubahan nilai NIBUT, Schirmer I, dan skor keratoepiteliopati lebih besar bermakna pada kelompok serum tali pusat (1,3 vs 0,15; 2 vs 0,5; 6 vs 0). Perubahan skor OSDI kelompok serum tali pusat lebih tinggi pada kelompok serum namun tidak bermakna secara statistik. Kesimpulan: Secara klinis pemberian tetes mata serum tali pusat menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tetes mata sodium hialuronat 0,1%.

---

Background: Stevens-Johnson syndrome (SJS) is an autoimmune disease that attacks the mucosa of the patient with a mortality rate of up to 35%. Ocular manifestations in SJS are reported in 60-90% of cases. Dry eye manifestation is found in the acute phase as well as in the chronic phase and counted in 46%-59% cases. Dry eye problems in ocular SJS patients cause subjective complaints such as foreign body sensation, pain, photophobia, visual disturbances, and difficulty in opening the eyes. The management of dry eye in ocular SJS varies, but there is no gold standard therapy for with dry eye in ocular SJS patients. Umbilical cord serum eyedrops are currently being developed and used as the treatment for ocular surface disorders. Previous studies have reported good efficacy and safety in dry eye patients receiving umbilical cord serum eyedrops. These studies reported both subjective and objective improvements in dry eye cases. Although it gives satisfactory results, there are no studies that show the efficacy in of dry eye patients associated with SJS. Objective: to evaluate the efficacy of umbilical cord serum eyedrops for severe dry eye in ocular SJS, compared with sodium hyaluronate 0,1% eyedrops. Method: a double-blind randomized control trial comparing two groups. Result: From April 2020 – December 2020 there were 10 eyes from 10 patients included in this study. Mean age of our study is 41,8 ± 15,7 and women is more frequent than men (7 vs 3). Six patients had underwent ocular surgeries prior the study. Changes in NIBUT, Schirmer I, and keratoepitheliopathy scores were significantly greater in the cord serum group (1.3 vs 0.15; 2 vs 0.5; 6 vs 0). Changes in the umbilical cord serum OSDI score were higher in the serum group but not statistically significant. Conclusion: Administration of umbilical cord serum eyedrops showed better clinical outcome compared to sodium hyaluronate 0,1% eyedrops."

"ABSTRAKLatar belakang: Karbamazepin KBZ merupakan obat terpilih untuk epilepsi fokaldan dapat digunakan juga untuk pengobatan nyeri neuropatik dan gangguan bipolar,namun dapat menyebabkan reaksi obat yang berat berupa sindrom Stevens-Johnson SSJ /nekrolisis epidermal toksik NET . Saat ini banyak penelitian yangmembuktikan terdapat hubungan antara HLA-B 1502 dengan SSJ/NET yangdisebabkan oleh KBZ pada orang Asia.Tujuan: Meneliti apakah HLA-B 1502 dapat dijadikan marker terjadinya SSJ/NETyang disebabkan oleh KBZ di Indonesia.Metode: Subjek penelitian direkrut dari poliklinik saraf RSUPN CiptoMangunkusumo Jakarta, RS Hasan Sadikin Bandung 2 kasus dan RSUP Prof RDKandou Manado 2 kasus pada Mei 2015 sampai dengan Desember 2016. Subjekdengan riwayat SSJ/NET yang disebabkan KBZ dan toleran KBZ dilakukanpemeriksaan typing HLA-B dengan metode sequence specific oligonucleotidesprobes, dibaca dengan Luminex 200 dan dianalisis dengan perangkat lunak HLAfushion4.0. Dipilih beberapa subjek SSJ/NET dengan HLA-B 1502 positif dannegatif dan toleran dengan HLA-B 1502 positif dan negatif. Subjek yang dipilih inidilakukan kultur PBMC dengan perlakuan penambahan KBZ dan tanpa perlakuanselama 24 dan 48 jam, kemudian diukur kadar granulisin, granzim B dan perforindalam medium kultur dengan metode ELISA, untuk melihat peranan HLA-B 1502dalam terjadinya SJS/NET.Hasil: Total subjek 67 orang, 14 kasus dan 53 toleran. Pada semua subjek dilakukantyping HLA-B, sedangkan kultur dan pemeriksaan kadar granulisin, granzim B danperforin dilakukan pada 17 subjek 6 SSJ/NET dengan HLA-B 1502 positif dan 3negatif; 5 toleran HLA-B 1502 positif dan 3 negatif HLA-B 1502 positifditemukan pada 8 kasus 57,14 dan 14 toleran 26,42 , dengan rasio prevalensi2,73 dan p= 0,0353. Terdapat kecenderungan lonjakan kadar granulisin padakelompok subjek dengan SSJ/NET dibandingkan kelompok toleran KBZ.Kesimpulan: HLA-B 1502 dapat digunakan sebagai marker pada SSJ/NET karenaKBZ.Kata Kunci: HLA-B 1502, KBZ, SJS/NET, Indonesia

---

ABSTRACTBackground Carbamazepine CBZ is a drug of choice for focal epilepsy and canbe used for neuropatic pain and bipolar disorder, but it can also causes severe drugreaction in the form of Stevens Johnson Syndrome SJS toxic epidermal necrolysis TEN . Currently, there are many studies that prove the relationship between HLAB 1502and SJS TEN caused by CBZ in Asian ancestry.Objective To study whether HLA B 1502 can be used as marker for SJS TENcaused by CBZ in Indonesia.Method Subjects were recruited from neurology clinic RSUPN CiptoMangunkusumo, RS Hasan Sadikin Bandung two cases , and RSUP Prof. RDKandou Manado two cases , from May 2015 to December 2016. Subjectswith SJS TEN history caused by CBZ and CBZ tolerant went through HLA Btyping examination with sequence specific oligonucleotides probes method, readwith Luminex 200 and analyzed with HLA fusion 4.0 software. Some subjectswith SJS TEN with HLA B 1502 positive and negative, and tolerant subjects withHLA B 1502 positive and negative, were chosen. These subjects went throughPBMC culture with and without CBZ addition for 24 and 48 hours, then granulysin,granzyme B and perforin concentration in culture medium were measured usingELISA method to see the role of HLA B 1502 in SJS TEN occurrence.Result Total number of subjects were 67 with, 14 CBZ induced SJS NET cases and53 CBZ tolerants. All subjects went through HLA typing, while culture andgranulysin, granzyme B and perforin examination were conducted in 17 subjects 6with SJS TEN with HLA B 1502 positive and 3 negative 5 tolerant HLA B 1502positive and 3 negative . HLA B 1502 positive were found in 8 cases 57,14 and14 tolerant 26,42 , with prevalence ratio 2,73 p 0,035. There is a tendencyincreased of granulysin level in CBZ induced SSJ NET cases.Conclusion HLA B 1502 can be used as marker in SJS TEN induced by CBZ. "

"ABSTRAKLatar belakang: Erupsi obat alergik EOA tipe sindrom Stevens-Johnson dan nekrolisis epidermal toksik SSJ/NET adalah EOA berat yang jarang terjadi namun dapat mengancam nyawa. Tata laksana utama EOA tipe SSJ/NET saat ini adalah menghentikan pajanan obat penyebab. Di beberapa negara Asia, polimorfisme gen HLA-B telah digunakan sebagai metode skrining pada pemberian obat berisiko tinggi. Tujuan: Mengetahui sebaran obat penyebab dan polimorfisme gen HLA-B pada pasien EOA tipe SSJ/NET di Jakarta. Metode: Studi potong lintang ini dilakukan pada bulan April ndash; Juni 2017 di RSCM, RS Persahabatan, RS Fatmawati, RSUD Koja, dan RSUD Tarakan. Pemilihan sampel dilakukan secara total sampling pada pasien EOA tipe SSJ/NET di 5 RS tersebut selama 2 tahun. Dilakukan anamnesis dan penentuan obat dengan algoritma ALDEN dan pemeriksaan typing gen HLA-B dengan metode PCR ndash;SSOP. Hasil: Didapatkan 22 subjek dengan median usia 45,5 tahun dan sebagian besar perempuan. Obat penyebab tersering yang ditemukan adalah karbamazepin. Pada subjek, alel HLA-B yang tersering adalah HLA-B 15:02 dan HLA-B 18:01. Alel HLA-B 15:02 ditemukan pada lima 72 dari tujuh SP dengan obat penyebab karbamazepin. Simpulan: Obat penyebab EOA tipe SSJ/NET yang paling sering ditemukan pada SP adalah karbamazepin, dengan 5 dari 7 SP memiliki gen HLA-B 15:02.

---

ABSTRACTBackground Stevens Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis is a very rare but life threatening type of cutaneous drug eruption. The principle management of SJS TEN is withdrawal of causative drug and preventing reexposure to said drug. In other countries in Asia, spesific HLA B allele has already been utilized as a screening method to prevent SJS TEN. Objective to acquire data regarding causative drugs and HLA B allele polymorphism in SJS TEN patient in Jakarta. Method This cross sectional study was performed in RSCM, RS Persahabatan, RS Fatmawati, RSUD Koja, and RSUD Tarakan from April to June 2017. The sampling method is total sampling of all patient in all five hospital from March 2015 to March 2017. Subject fulfilling the inclusion and exclusion criteria was interviewed and their blood sample was taken for DNA extraction. The DNA was examined with PCR SSOP and Luminex technology for high resolution HLA B typing. Results We studied 22 subjects. The median age was 45,4 years old 14 74 and female gender predominate. The most common causative drug in this study is carbamazepine. HLA B 15 02 and HLA B 18 01 were the most common allele in all subjects. HLA B 15 02 was found in five 72 out of seven subjects whose condition was caused by carbamazepine. Conclusion The most common causative drug of SJS TEN in five hospitals in Jakarta is carbamazepine, with five 72 out seven subjects had HLA B 15 02 allele. "

"Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian lisensi yang berimplikasi hukum terhadap pihak ketiga yang kemudian bermuara pada perbuatan melawan hukum. Perjanjian yang seharusnya memberi keuntungan kepada pihak yang terikat dalam perjanjian justru dapat menimbulkan kerugian dalam pelaksanaannya. Adapun, kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga atas perbuatan melawan hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta (“UUHC 2014”), pihak yang terikat dalam perjanjian lisensi dapat lebih dilindungi ditambah dengan diberlakukannya peraturan pelaksana regulasi tersebut dalam Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“PP 36/2018”). Dalam hal ini, dianalisis lebih lanjut mengenai studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara in casu.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal bersifat deskriptif. Adapun, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur pustaka hukum melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber.Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan. Pertama, keabsahan perjanjian lisensi yang berakibat hukum bagi pihak ketiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, perbuatan pihak ketiga dalam perkara in casu telah dikualifikasikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Ketiga, pertimbangan hakim dalam melakukan penemuan hukum karena adanya kekosongan hukum dalam perkara in casu. Majelis Hakim menerapkan Hukum atau Norma Kebiasaan atas pencatatan perjanjian lisensi sepanjang terdapat persetujuan atas pendaftaran tersebut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia walaupun belum ada norma yang secara tertulis perihal peraturan pelaksananya.

---

This legal research aims to analyze the validity of a license agreement that has legal implications for third parties, which can lead to unlawful acts. An agreement that should provide benefits to the parties bound by the agreement can cause losses in its implementation. Meanwhile, the loss is caused by a third party for unlawful acts. With the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright ("UUHC 2014"), the parties bound in the license agreement can be better protected, coupled with the enactment of the implementing regulations of the regulation in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 36 of 2018 concerning Recording of Intellectual Property License Agreements ("PP 36/2018"). In this case, the case study of Semarang District Court Decision Number 4/Pdt.Sus-HKI/2019 Jo. Supreme Court Decision Number 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019 is further analyzed, along with the consideration of the Panel of Judges in deciding the case.

The type of research used in this legal writing is doctrinal legal research of a descriptive nature. Meanwhile, the types of data used are primary data obtained from laws and regulations and secondary data obtained from studies of legal literature through literature studies and interviews with sources.

The results show that there are several conclusions obtained. First, the validity of the license agreement that has legal consequences for third parties is valid and has permanent legal force. Second, the actions of the third party in this case have been qualified as illegal acts based on Article 1365 Civil Code. Third, the judge's consideration in conducting legal discovery because there is still a legal vacuum in deciding the case. In its legal considerations, the Panel of Judges applies Customary Law or Norms to the recording of license agreements as long as there is approval of the registration by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, even though there is no norm in writing saying the implementing regulations."

"ABSTRACTPerawat merupakan salah satu tenaga kesehatan di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan keperawatan. Praktiknya, masih ada perawat yang melampaui kewenangannya dan melakukan tindakan pembedahan. Salah satu kasusnya ada pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 204/Pid.B/2008/PN.Gs. Pada putusan tersebut seorang perawat dipidana karena melakukan tindakan pembedahan berupa sirkumsisi kepada seorang anak yang berujung pada kecacatan anak tersebut. Metode penelitian ini berupa deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran umum dan terperinci tentang kewenangan perawat dalam melakukan tindakan pembedahan berupa sirkumsisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perawat tidak boleh melakukan tindakan pembedahan kecuali ada pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat. Akan lebih baik apabila ada pendidikan khusus dan juga aturan yang mengatur bagi perawat untuk melakukan tindakan pembedahan.

---

ABSTRACTAbstract Nurse is one of the health workers in Indonesia who have the authority to perform nursing actions. In practice, there are nurses who go beyond their authority and perform surgery. One of the cases is on Decision of Gresik District Court Number 204 Pid.B 2008 PN.Gs. In that decision a nurse is convicted crime because of performing surgery in the form of circumcision to a child who leads to the child 39 s disability. This research method is analytical descriptive which aims to give a general description and detail about the authority of nurses in performing surgery in the form of circumcision. The results of this study indicate that the nurse should not perform surgery unless there is a delegation of authority from the doctor to the nurse. It would be better if there is a special education and also rules that regulate for nurses to perform surgery. "

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum dokter dan pemilik klinik kecantikan ditinjau berdasarkan hukum kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Penyelenggaraan Klinik Kulit dan Kecantikan merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik di bidang kesehatan yang berada dalam ranah hukum Kesehatan yang sangat terkait dengan aspek etika dan disiplin medis. Pemberlakuan hukum kesehatan ini sangatlah penting untuk memberikan kerangka pertangggungjawaban hukum dokter dan pemilik klinik kecantikan dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik terhadap pemberi maupun penerima jasa pelayanan kesehatan. Mengacu pada analisis putusan pengadilan, telah menunjukkan atas lemahnya implementasi atau penegakan hukum kesehatan. Kelemahan tersebut diindikasikan oleh adanya disparitas antara ancaman hukuman yang diatur dalam hukum kesehatan dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku dan penyelesaian pertanggungjawaban hukum pelaku yang masih sangat parsial. Penegakan hukum kesehatan seharusnya dilakukan secara komprehensif dan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat, terutama dokter dan pemilik klinik kecantikan.

---

This thesis discusses on the legal responsibilities of doctor and the owner of aesthetic clinic based on health law. This study applies a normative legal study that emphasizes the use of secondary data. The operational of the Aesthetic Clinic is part of public service activities in the Health Sector which is very related to ethical aspects and medical disciplines. The implementation of this health law is very important to provide a framework of legal responsibility of doctor and the aesthetic clinic owner in order to give protection and legal certainty, both for the health service providers and recipients. Based on the analysis of the court decision, it has been shown the weakness of the implementation or the enforcement of the health law. The weakness is indicated by the disparity between the threat of punishment regulated in the health law with the verdict imposed by the judges to the perpetrator and the settlement of the legal responsibilities of the perpetrator which is very partial. The Health Law enforcement should be done comprehensively and firmly to all parties involved, especially to the doctor and the owner of the aesthetic clinic."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penyebab dominan (proximate cause) dalam sengketa klaim asuransi dan membahas ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tersebut dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif. Penulis dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peristiwa yang menjadi penyebab dominan (proximate cause) dalam klaim asuransi Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY adalah kelalaian dari Nahkoda dan para awak kapal KM. Pemudi dengan tidak melakukan tindakan sepatutnya untuk menyelamatkan kapal KM. Pemudi beserta muatannya, (2) dasar pertimbangan hukum dari Hakim dalam sengketa klaim asuransi pada Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY telah tepat apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang hukum asuransi dan hukum pengangkutan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the proximate cause over insurance claims dispute and discusses the accuracy of Judge legal consideration in examining, deciding, and adjudicating the dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY. This research is a juridical-normative study. Author in conducting this research also uses qualitative analysis methods. The results of this research show that (1) The proximate cause in the insurance claim dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY are negligence of the Master and the crew of KM. Pemudi which did not take any action to save KM. Pemudi and its cargo, (2) The Judge legal consideration over the insurance claim dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY is complies with the prevailing law regarding insurance law and transporation law."