Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai harta peninggalan yang dikuasai oleh satu orang ahli waris dan adanya upaya balik nama ke atas nama pribadi atas sebuah tanah waris tanpa adanya persetujuan dari para ahli waris lainnya. Oleh karenanya diperlukan surat keterangan mewaris bagi mereka untuk dapat membuktikan kedudukan mereka selaku ahli waris yang sah dan dapat menuntut haknya apabila dilanggar yang dibagi kewenangan pembuatannya kepada para ahli waris itu sendiri dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh lurah serta camat, dan ada pula Balai Harta Peninggalan, Notaris dan Pengadilan. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tipologi penelitian ini merupakan penelitian yang berisifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori. Hasil analisa adalah surat keterangan mewaris diperlukan untuk dapat memberikan pembuktian yang kuat terhadap ahli waris dalam membuktikan kedudukannya serta balik nama atas tanah waris tanpa adanya pembagian hak bersama atau izin ahli waris lainnya adalah batal demi hukum.

---

This study discusses the estate owned by one heir only and the attempt to transfered the title to the personal name of an inherited land without the consent of the other heirs. Therefore, a certificate of inheritance is required for them to be able to prove their position as legitimate heirs and to be able to claim their rights when violated which is given the authority to make it to the heirs themselves witnessed by two witnesses and confirmed by the village head and sub-district, and there are also Heritage Property Hall, Notary and Court. As for answering these problems, research is conducted with a normative juridical approach by examining literature or secondary data, this research typology is a prescriptive research that is research that aims to analyze concrete legal events in accordance with theory. The result of the analysis is that the inheritance certificate is required to be able to provide strong evidence to the heirs in proving their position and the transfer of title of the inherited land without the division of joint rights or permission of other heirs is void by law."

"ABSTRAKDalam Hukum Perdata Indonesia dikenal adanya ahli waris menurut undang-undang dan ahli waris menurut wasiat. Berdasarkan undang-undang ahli waris dapat mewaris karena diri sendiri atau mewaris karena menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya. Hal yang menarik perhatian penulis adalah menganalisa kedudukan ahli waris pengganti terhadap bangunan yang dibangun diatas tanah milik bersama yang terikat serta pembagian warisan yang memenuhi asas keadilan terkait dengan tanah milik bersama yang terikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif karena objek penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norma) dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi studi dokumen atau pun literatur yang terkait. Berdasarkan penelitian ini didapati hasil bahwa kedudukan ahli waris pengganti terhadap bangunan yang dibangun diatas tanah milik bersama yang terikat sesuai dengan bagian ahli waris yang digantikannya dengan bagian dan hak yang serupa dengan ahli waris yang digantikan terebut. Pembagian warisan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait bangunan yang dibangun diatas tanah milik bersama yang yaitu dibagi sesuai kepala demi kepala yang memberikan orang bagian menurut haknya bukan jasanya. Keadilan ini disebut keadilan komulatif. Masyarakat dalam menghadapi hal ini dapat mengetahui hukum yang berlaku juga untuk melakukan kompromi dan kesepakatan diawal sehingga terhindar dari sengketa.

---

ABSTRACTIn Indonesian Civil Law there are known legal heirs and heirs according to a will. Under the law the heirs can inherit because of themselves or inheritance because it replaces the position of the actual heirs. The thing that draws the attention of the author is analyzing the position of substitute heirs to buildings that are built on bound joint land and the distribution of inheritance that fulfills the principle of justice related to jointly owned land bound. This study uses a juridical-normative method because the object of this research is law or method (norm) with a typology of descriptive-analytical research. The data used in this study are secondary data including document studies or related literature. Based on this research, it was found that the position of substitute heirs on buildings built on shared land bound in accordance with the heirs he replaced with parts and rights similar to the heirs replaced. Distribution of inheritance in accordance with the Civil Code in relation to buildings built on shared land which is divided according to head by head which gives people a part according to their rights, not services. This justice is called cumulative justice. The community in dealing with this can know the applicable law also to make compromises and agreements in advance so as to avoid disputes."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan akta keterangan hak mewaris yang di buat oleh notaris dengan hanya sebagian ahli waris saja yang memberikan keterangan di dalam akta pernyataan waris. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boendel waris tidak dapat terbagi. Pada saat pembuatan akta pernyataan hanya di hadiri oleh sebagian ahli waris, sedangkan para ahli waris yang tidak hadir dalam pembuatan akta tidak mengakui dan menuntut bahwa akta pernyataan waris/akta keterangan hak mewaris tersebut adalah tidak sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan dari prosedur pembuatan akta keterangan hak mewaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditetapkan berdasarkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris yang dinyatakan tidak sah oleh sebagian ahli waris di pengadilan.Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan jenis data sekunder untuk melakukan pemecahan dari pokok permasalahan yang timbul. Analisa yang penulis dapatkan bahwa pembuatan akta keterangan hak mewaris tidak diatur dengan jelas di dalam undang-undang, begitu pula mengenai ketentuan bahwa seluruh ahli waris harus hadir dalam pembuatan akta pernyataan/akta keterangan hak mewaris. Akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual. Meski tidak ada pengaturan mengenai kehadiran seluruh ahli waris, notaris tidak boleh merugikan hak dan kepentingan ahli waris yang tidak hadir pada pembuatan akta.

---

This thesis study about the status of deed certificate of inheritance right made by notary based on several statements of the heirs. This thesis was made because of the conflict that occurred among the heirs, which cause the inheritance has not been divided. At the time of making of the certificate of the heir only attended by some heirs, while the heirs who were not present in the making of the deed did not acknowledge and demanded that the deed of inheritance statement/certificate of inheritance rights is invalid. The issues raised in this study are about the provisions of the procedures for the certificate of inheritance rights of the Indonesian citizen of European and Chinese descent which is subject to the Civil Code and how is the legal protection of the heirs written in the certificate of inheritance rights made by a notary that is not acknowledged to be valid by other heirs in court.The research methods used in the writing of this thesis are normative juridical research or library research with a form of descriptive analytics methods. Authors use secondary data to perform a breakdown of the subject matter arising out of. The results obtained from this research are the preparation of the certificate of inheritance is not stipulated in the regulations, as well as the provisions on all heirs must be present in the preparation of deed statement/deed of declaration of Rights. The certificate of inheritance rights contains a legal opinion from a notary based on the facts of the law known. Although there are no regulations regard to the presence of the heirs, the notary should not be detrimental to the rights and interests of heirs which not attend the deed making."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembatalan wasiat yang merugikan ahli waris dan akibat hukumnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor. Pewarisan dapat diberikan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara ab instetato dan testamentair. Pewarisan secara testamentair yaitu warisan yang diberikan berdasarkan wasiat, khususnya kepada pihak ketiga. Wasiat merupakan suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Subjek hukum yang berhak mendapatkan wasiat yaitu orang perorangan dan badan hukum. Namun, berdasarkan Pasal 899 KUHPerdata untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal, dengan meneliti unsur dan asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Tipologi penelitian ini yaitu eksplanatoris. Metode perolehan data dalam penelitian ini didapatkan dengan jenis data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa dalam Putusan Pengadilan No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya terkait dengan pelaksanaan tugasnya dalam pembuatan akta secara administratif dalam hal ini Notaris membuat suatu produk hukum yaitu akat wasiat merugikan pihak lain. Notaris juga dapat dikenakan sanksi secara perdata apabila perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian karena tindakan kesalahannya membuat orang lain rugi maka kepadanya dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Simpulan yang kedua akibat hukum terhadap akta wasiat yang melanggar ketentuan mengenai (Legitime Portie) yang diatur dalam KUHPerdata.

---

This study discusses the responsibility of a notary regarding the annulment of a will that disadvantages the heirs and its legal consequences in the case of the Bogor District Court Decision No. 52/PDT.G/2020/PN. Bogor. Inheritance can be given in 2 (two) ways, namely ab instetato and testamentary. Testamentary inheritance refers to a bequest given based on a will, particularly to a third party. A will is a statement made by an individual about their wishes after their death and can be revoked by them. The legal subjects entitled to receive a will are individuals and legal entities. However, based on Article 899 of the Civil Code, in order to be able to take the benefits of something based on a will, a person must already exist at the time of the testator’s death. The method used in this study was doctrinal legal research, by examining the elements and principles existing in legislation and regulations. The typology of this research is explanatory. The data collection method used in this study was obtained by secondary data types. The data collection was conducted through a document study. The results of the research conclude that in Court Decision No.52/PDT.G/2020/PN. Bogor, the notary can be held accountable for their duties in the administrative preparation of the deed, in this case, creating a legal document, namely a will that disadvantages another party. The notary can also be subject to civil sanctions if their unlawful actions cause harm to another party due to their action, leading to a claim for compensation. The second conclusion relates to the legal consequences of a will that violates the provisions regarding the rightful portion (Legitime Portie) as regulated in the Civil Code."

"[ABSTRAKHibah merupakan salah satu cara peralihan hak kepemilikan atas suatu benda.Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu bendasecara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yangmasih hidup untuk dimiliki. Dari pengertian hibah tersebut, tidak terdapat adanyasyarat mengenai diperlukannya persetujuan dari para calon ahli waris si penghibahsebelum dilakukannya penghibahan, namun hal ini sering menimbulkan sengketapada saat kedudukan penerima hibah tersebut berubah menjadi salah seorang ahliwaris dari si penghibah, hal ini terjadi karena dirasa adanya ketidakadilan olehahli waris lain yang merasa tindakan penghibahan tersebut berdampak pada hakmewaris mereka sebagaimana terjadi dalam sengketa hibah yang telah diputusdalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor63/Pdt.G/2012/PTA.MKS. Tesis ini membahas mengenai hibah dapatmengakibatkan sengketa warisan pada saat meninggalnya penghibah danbagaimana tindakan PPAT dalam membuat akta hibah guna mencegah timbulnyasengketa warisan. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif denganbentuk preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah kepadasalah seorang calon ahli waris penghibah tanpa persetujuan calon ahli warislainnya dapat mencerminkan ketidakadilan dan dapat menimbulkan sengketawarisan. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari dari akta yang dibuatnya,maka PPAT harus meminta persetujuan dari para calon ahli waris yang lain dansurat pernyataan dari penghibah.

---

ABSTRACTGrant is one of a way to transfer the ownership of an object. According to Article171 Compilation of Islamic Law, a grant is granting an object voluntarily andwithout compensation from someone to someone else who is still alive to beowned. According to definition of the grant mentioned above, there is norequirement to get the approval from the candidate of heirs of the grantor beforeperforming the grant. However, it often causes disputes when one of the grantrecipients is also one of the grantor heirs at a time because it is felt injustice byanother heirs who feel the grant impacts their right to inherit as occurred in thedispute which has been decided in the verdict of Religious High Court ofMakassar No. 63/Pdt.G/2012/ PTA.MKS. This study focuses on grants result oninheritance disputes when the grantor dies and how PPAT action to make thegrant deed in order to prevent inheritance disputes. This research is a juridicalnormative research with prescriptive analytic design. Results indicate that a grantto one of the candidate of heirs of the grantor without the consent from the othercandidates of heirs can reflect injustice and may inflict inheritance dispute. Toavoid the disputes, PPAT must request the consent from the other candidates ofheirs and statement letter of grantor, Grant is one of a way to transfer the ownership of an object. According to Article171 Compilation of Islamic Law, a grant is granting an object voluntarily andwithout compensation from someone to someone else who is still alive to beowned. According to definition of the grant mentioned above, there is norequirement to get the approval from the candidate of heirs of the grantor beforeperforming the grant. However, it often causes disputes when one of the grantrecipients is also one of the grantor heirs at a time because it is felt injustice byanother heirs who feel the grant impacts their right to inherit as occurred in thedispute which has been decided in the verdict of Religious High Court ofMakassar No. 63/Pdt.G/2012/ PTA.MKS. This study focuses on grants result oninheritance disputes when the grantor dies and how PPAT action to make thegrant deed in order to prevent inheritance disputes. This research is a juridicalnormative research with prescriptive analytic design. Results indicate that a grantto one of the candidate of heirs of the grantor without the consent from the othercandidates of heirs can reflect injustice and may inflict inheritance dispute. Toavoid the disputes, PPAT must request the consent from the other candidates ofheirs and statement letter of grantor]"

"Hak atas tanah dapat diperoleh melalui jual beli, hibah ataupun pewarisan. Adanya dasar kepemilikan hak atas tanah yang berbeda terhadap satu objek yang sama dapat menyebabkan adanya saling klaim hak atas tanah yang merupakan awal adanya sengketa tanah. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah terkait peralihan hak atas tanah melalui hibah yang menimbulkan sengketa antara penerima hibah dan ahli waris serta keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan oleh ahli waris kepada pihak ketiga yang dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/PDT.G/2018/PN.Mks juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 504/PDT/2018/PT.Mks juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2020. Bentuk penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam tesis ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pemberian hibah, perlu memperhatikan pengaturan mengenai status harta benda serta adanya hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris yang dihibahkan. Adapun untuk memperoleh kepastian hukum terkait pihak yang berhak atas tanah waris tersebut hendaknya para pihak menyelesaikan perselisihan mengenai waris tersebut pada Pengadilan Agama yang berwenang dalam hal memeriksa, memutus dan mengadili mengenai sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya, perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh ahli waris melalui jual beli kepada pembeli yang beritikad baik adalah sah selama syarat materiil dan formil telah terpenuhi. Meski diketahui belakangan bahwa penjual bukanlah orang yang berhak maka terdapat perlindungan untuk pembeli yang beritikad baik di mana pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemilik atau penjual tanah yang tidak berhak tersebut.

---

Land rights can be obtained through buying and selling, grants or inheritance. The existence of different basic land rights ownership of the same object can lead to mutual claims of land rights which is the beginning of land disputes. The problems raised in this study are related to the transfer of land rights through grants which cause disputes between grantees and heirs as well as the validity of the transfer of land rights through buying and selling carried out by the heirs to third parties which can be found in the Makassar District Court Decision Number 4 /PDT.G/2018/PN.Mks in conjunction with the Makassar High Court Decision Number 504/PDT/2018/PT.Mks in conjunction with the Supreme Court Decision Number 1206 K/PDT/2020. The form of this research is normative juridical, using a statutory approach and a case approach. The data analysis method used in this thesis is qualitative using secondary data. The results of this study can be seen that in granting, it is necessary to pay attention to the regulation regarding the status of the property and the rights of the heirs to the inheritance of the heirs who are donated. As for obtaining legal certainty regarding the parties entitled to the inheritance land, the parties should settle disputes regarding the inheritance at the Religious Courts which are authorized in terms of examining, deciding and adjudicating on inheritance disputes between Muslim people. Furthermore, the legal act of transferring land rights carried out by the heirs through buying and selling to buyers with good intentions is valid as long as the material and formal requirements have been met. Although it was later discovered that the seller was not the rightful person, there is legal protection for buyers who had a good faith, so the original owner could only file a claim for compensation to the owner or seller of the land who was not entitled."

"Permohonan Pailit Terhadap Ahli Waris Personal Guarantor Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Mks Dalam pemberian pinjaman, sealu terbuka kemungkinan bahwa bank akan menghadapi risiko gagal bayar dari debitur. Untuk mengurangi risiko tersebut, kreditur sering kali mensyaratkan adanya suatu jaminan. Salah satu jaminan yang lazim diminta oleh bank adalah berupa penjaminan perorangan personal guarantee , yang mana seorang pihak ketiga menjamin pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur dan orang tersebut akan memenuhi kewajiban debitur jika debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya wanprestasi . Tanggung jawab seorang personal guarantor sangatlah besar bahkan hingga ke ranah kepailitan. Sekalipun personal guarantor bukanlah debitur tetapi jika ia memenuhi syarat-syarat kepailitan, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya ke Pengadilan Niaga. Permasalahan kemudian timbul ketika seorang personal guarantor meninggal dunia sedangkan perjanjian penanggungannya masih berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif, penulisan bersifat deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan meninggalnya personal guarantor, segala hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli waris-ahli waris dari personal guarantor itu sendiri. Sebagai konsekuensinya, ahli waris sebagai pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian kredit maupun perjanjian penanggungan dapat dimohonkan pailit oleh kreditur sebagaimana halnya dengan pengajuan permohonan pailit terhadap personal guarantor.

---

The Bankruptcy Petition against Personal Guarantor's Heirs The Case Study of Commercial Court's Decision Number 02 Pdt.Sus Pailit 2014 PN.Niaga.Mks In granting loans, there would be a probability that banks meet with the default risk. To mitigate the impact of the risk, they require a guarantee. As a common form, banks usually ask a personal guarantee, which a third party guarantees the debtor's debt repayment to the creditor, and that party will fulfil the debtor's obligation if he does not fulfil it in default . The personal guarantor has big responsibilities, even into the realm of bankruptcy. Even though a personal guarantor is not a debtor, a creditor may file him a bankruptcy petition to the Commercial Court if he meets the bankruptcy requirements. Problems then arise when a personal guarantor dies while the personal guarantee agreement is still valid. This research tackles with the problems by using a normative juridical approach with descriptive analysis of secondary data which consist of primary law materials and secondary law materials. The problems cause the personal guarantor's rights and obligations upon the agreement are distributed to his heirs. Consequently, his heirs as the party who do not involve in the loan agreement and the personal guarantee agreement may be filed the bankruptcy petition by the creditor as it is usually filed to the personal guarantor."

"Tanah merupakan objek yang selalu saja menjadi rebutan di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal pemberian hibah tersebut jarang sekali timbul konflik bagi anggota keluarga yang tidak menerima pembagian karena pada dasarnya hibah adalah pemberian, sehingga pemilik harta tersebut dapat dengan leluasa memberikan hartanya kepada siapapun atas kehendak pemilik harta tersebut. Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilalukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. PPAT memiliki kewenangan dalam pembuat akta tanah adalah melakukansebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai hasil kegiatan tersebut beserta buktidilakukannya perbuatan hukum. Pasal 1666 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hibah diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, maka terdapat pertentangan antara ketentuan peraturan pasal 1666 KUHPerdata dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3594 K/PDT/2020. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan akta hibah yang dibuat tanpa pihak yang berwenang dan Peran PPAT terhadap peralihan tanah dan bangunan tanpa pihak yang berwenang (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3594K/PDT/2020), Akta hibah dalam kasus ini telah cacat yuridis dan oleh karenanya akta hibah tersebut bataldemi hukum, Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian analisis data kualitatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakanbersifat ekplanatoris. Analisis didasarkan pada UUJN, KUHPerdata, UUPA, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta peraturan lain terkait. Hasil analisis adalah Kedudukan akta hibah yang dibuat tanpa pihak yang berwenang, dalam peralihan atau balik nama tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat, adapun sanksi yang dapat diberikan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta autentik adalah ancaman hukuman perdata dan pidana. Ganti rugi atas kerugian yangditimbulkannya terhadap si penderita, dan dapat menempuh jalur hukum ke pihak polisian dengan laporan penggelapan hak atau pemalsuan surat (Pasal 264 KUHPidana) atas kerugian yang dilakukanantara pihak tersebut.

---

Land is an object that has always been a grab in the life of the community, in the case of granting, conflicts rarely arise for family members who do not receive a division because basically a grant is a gift, so that the owner of the property can freely give his property to anyone at the will of the owner of the property. A grant is a gift of a person to another party that is usually passed when the giver or recipient isstill alive. PPAT has the authority in making land deeds to carry out some land registration activities by making deeds as a result of these activities along with evidence of legal actions. Article 1666 of the CivilCode which states that grants are given free of charge and cannot be withdrawn, then there is a conflict between the provisions of the regulations of article 1666 of the Civil Code and the decision of theSupreme Court of the Republic of Indonesia Number 3594 K / PDT / 2020." The problems raised in thisstudy are the position of grant deeds made without authorized parties and the role of PPAT on the transfer of land and buildings without authorized parties (Study of the Supreme Court of the Republic ofIndonesia Decision Number 3594 K / PDT / 2020), The grant deed in this case has been juridically defective and therefore the grant deed is null and void, To answer the problem is used qualitative dataanalysis research method carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used isexplanatory. The analysis is based on UUJN, Civil Code, UUPA, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Making Officers, as well as other relatedregulations. The result of the analysis is The position of the grant deed made without the competentauthority, in the transfer or reversal of the name must be declared invalid and has no binding legal force,while the sanction that can be given to the offender who gives false information in the authentic deed is the threat of civil and criminal penalties. Compensation for the losses it caused to the sufferer, and cantake legal action to the police with a report of embezzlement of rights or forgery of letters (Article 264 of the Criminal Code) for losses made between those parties."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli hak atas tanah warisan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya seharusnya dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli warisnya terlebih dahulu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum ahli waris yang tidak memberikan persetujuan atas jual beli tanah warisan yang belum terbagi dan kekuatan hukum Surat Penyerahan Hak (SPH) yang didaftarkan di Kelurahan dalam proses peralihan hak atas tanah. Metode penelitian adalah yuridis normatif atau kepustakaan khususnya mengenai tanah, waris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil analisis (1) pada dasarnya perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan jual beli tanah warisan yang belum dibagi dapat ditemukan dalam Pasal 834 jo. Pasal 1365 KUHPerdata, para ahli waris dapat mempertahankan hak warisnya dan meminta penggantian kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dialaminya namun perlindungan hukum yang nyata untuk para ahli waris adalah dokumen keterangan mewaris atas harta warisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan (2) kekuatan hukum atas SPH yang hanya didaftarkan di Kelurahan apabila dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi pada prakteknya masih dapat diterima oleh Kantor Pertanahan sebagai dokumen permohonan pendaftaran tanah. Saran perlunya penyuluhan kepada ahli waris mengenai tahapan yang harus dilakukan terhadap warisan yang terbuka dan demi kepastian hukum, sebaiknya terkait prosedur pendaftaran tanah dilakukan perubahan di dalam peraturan pendaftaran tanah yang dapat disesuaikan dengan kondisi terkini.

---

The research background was the implementation of the sale and purchase of land rights that have not been divided by the heirs, which should carry out with the prior approval of all heirs. The main problem is the legal protection of the heirs who do not approve the sale and purchase of undivided inheritance land and the legal force of the Letter of Transfer of Rights (LTR) registered in the ward in the process of transferring land rights. The research method is normative juridical or literature, especially regarding land, inheritance, and land deed officer. The type of data used is secondary data. The results of analysis (1) are legal protection for heirs who do not approve the sale and purchase of inheritance land that has not divided, which can be found in Article 834 jo. Article 1365 of the Civil Code, the heirs can defend their inheritance rights and ask for compensation for losses arising from the unlawful acts they experience, but the factual legal protection for the heirs is a document of inheritance information made by an authorized official and (2) the power of the law on LTR which is only registered in the ward if it is used as proof of land ownership does not have binding legal force, but in practice, it can still be accepted by the Land Office as a land registration application document. Suggestions for the need for counseling to heirs regarding the stages that must carry out when the inheritance is open and for legal certainty, it is advisable to make changes to the land registration procedures in the land registration regulations that can be adapted to current conditions."

"Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menyebabkan peralihan hak atas tanah. Pasal 19 UUPA mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan haknya, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum, juga untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah. Pendaftaran Tanah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyempurnakan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Pemegang Hak Atas Tanah yang mendaftarkan tanahnya akan diberikan suatu sertifikat, yang di dalamnya tercantum nama pemegang hak bersangkutan. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar. Setiap peralihan hak atas tanah akan dicatat dalam sertifikat. Begitu pentingnya pendaftaran hak atas tanah, terutama untuk tanah bekas Hak Barat, harus didaftarkan dan dikonversi menjadi hak yang dikenal dalam UUPA. Salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pemegang tanah bekas Hak Barat adalah Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, jika tidak diperpanjang maka tanah kembali menjadi Tanah Negara. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3640/K/PDT/2016, Penggugat merupakan penghuni tanah warisan, namun tidak pernah mendaftarkan haknya. Sedangkan Tergugat merupakan pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Dalam penulisan ini akan dibahas analisa mengenai siapa yang merupakan ahli waris yang berhak atas Tanah Sengketa dan bagaimana status hukum dan kepemilkan hak atas tanah tanah Sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis menggunakan metode kualitatif. Dari hasil analisa terhadap Putusan dapat disimpulkan bahwa Putusan dan pertimbangan telah sesuai dengan Hukum Waris yang berlaku, UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa Penggugat bukan merupakan ahli waris yang berhak atas tanah dan tanah dilekati Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat.

---

Inheritance is an affair that can caused transfer Land Rights. Article 19 UUPA emphasizes that it is compulsory to every Land Rights holder to register their right, in order to guarantee the right certainty and the legal certainty, also to provide information for the party in needs, including the Government. Land Registration regulated specifically on Government Regulation Number 24 the Year 1997, that complement the previous regulation, Government Regulation Number 10 the Year 1961. Land Rights holder who register their land will be given a certificate, which consists the name of the person holds the land right. Certificate is an absolute evidence, meaning as long as it cannot be proved otherwise, physical and legal data written on it shall be considered true. Every transition of land rights will be noted on the certificate. Land registration is so important, especially for the former Colonial Land Rights, that is has to be registered and converted to the rights that recognized by UUPA. One of the rights that can be given to the holder of former Colonial Land Rights is Building Rights. Building Rights can be given for as long as 30 years, and if it is not extended then the land status is returned to the State and consider as States`s Land. In a case which is written in Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Number 3640 K PDT 2016, a dispute occurs because Plaintiff`s, whom lived on an Inheritance Land, does not asked for approval from Defendant when the Defendant is going to sell the land. Defendant feels they have the rights to sell the land since his her name is written on the land certificate. Research method used in this Thesis is juridical normative, data type used is secondary data and method of analysis used is qualitative method. The results of the analysis concluded that the verdict has been in accordance with Indonesia Inheritance Law, UUPA and Government Regulation Number 24 the Year 1997 about Land Registration, that Plaintiff is not the rightful heir of the land and the Inheritance Land status is under Building Rights on behalf of Defendant."