Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk menciptakanmasyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata sesuai dengan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan tujuan negaraterefleksi dalam beragam belanja negara yang di danai oleh APBN. Sebagai salah satusumber penerimaan negara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saatini dirasa masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi PNBPdengan berbagai cara antara lain dengan melakukan inventarisir potensi, jenis dan tarifPNBP, maupun melakukan analisis penetapan jenis dan tarif PNBP. Penelitian inimerupakan penelitian hukum berbentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridisnormatif menggunakan bahan kepustakaan dan melakukan identifikasi berbagai asasserta menggunakan informasi yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah.Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yakni untukmeningkatkan penerimaan PNBP, pemungutan yang dilakukan pemerintah harusdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadikesewenang-wenangan. Disamping itu, kebijakan penetapan tarif PNBP yang dilakukanoleh pemerintah harus dipastikan memberikan keadilan setara, serta perlu dilakukanmonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan tarif PNBP. Beberapa hal yangdilakukan pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan perkonomian nasionalpada masa pandemi covid saat ini yakni dengan kebijakan yang diberikan pemerintahantara lain seperti dikenakannya tarif PNBP hingga 0% (nol persen) ataupun Rp0,00(nol rupiah) serta memberikan ruang bagi para wajib bayar dalam menyelesaikanpengembalian, keringanan, serta keberatan PNBP. Untuk meningkatkan penerimaanPNBP ada berbagai hal yang bisa dilakukan yakni mengoptimalisasi pendapatan negaradari PNBP, meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola PNBP, penguranganatau penyederhanaan tarif dan jenis PNBP.

---

Indonesia carries out the implementation of national development to create a

prosperous and equitable society in accordance with the 1945 Constitution. The

implementation of state objectives is reflected in various state expenditures funded by

the State Budget. As a source of state revenue, the management of Administration of

Non-Tax State Revenue (PNBP) hasn’t implemented optimally. Therefore, it is

necessary to optimize PNBP in various ways, including by conducting an inventory of

the potential, types and rates of PNBP, as well as analyzing the determination of the

types and rates of PNBP. This research is a legal research in the form of normative

juridical research. Normative juridical research uses library materials, identifies

various principles, and uses related information to answer the problems. The

conclusion obtained from the research is to increase PNBP revenue and PNBP should

be based on laws and regulations. In addition, the PNBP cost setting policy must be

ensured to provide equal justice, monitoring and evaluation needs to be implemented in

PNBP cost management. To encourage the acceleration of national economic recovery

during the current covid pandemic, the government provided policies, such as imposing

PNBP rates of up to 0% (zero percent) or Rp.0.00 (zero rupiah) and providing space

for compulsory pay in completing returns to PNBP. To increase PNBP revenues the

government optimizes state revenues from PNBP, improves the quality of PNBP

governance, reduces or simplifies cost and types of PNBP."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan di Kebun Raya Bogor. Implementasi pemungutan terdiri dari tiga proses, yaitu penetapan, pemungutan, serta penyetoran, pelaporan, dan pengawasan. Implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, realisasi belanja, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi pemungutan PNBP di Kebun Raya Bogor masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar yang lalai karena kurangnya pemberian sanksi dan pengawasan. Dalam implementasi alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanan, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh kebijakan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebun Raya Bogor diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi, serta kebijakan alokasi belanja diharapkan dapat dikaji ulang mengingat bahwa PNBP seharusnya dikembalikan lagi ke dalam bentuk pelayanan.

---

This research explains the implementation of non-tax state revenue collection in Bogor Botanical Garden and spending allocation for services improvement in Bogor Botanical Garden. Implementation of non-tax state revenue collection consists of assessment, collection, and remittance, reporting, and control. Implementation of spending allocation for services improvement consists of planning, actual spending, and reporting. This study uses a qualitative approach, In which data collection techniques through field studies and literature.

The result of this research indicated that there were violations in the implementation of non-tax state revenue collection in the Bogor Botanical Gardens committed by the negligent payer because of the lack of sanctions and supervision. Within the spending allocation for services improvement, there were some constraints caused by the spending allocation policy established by the government. Bogor Botanical Gardens are expected to improve supervision and sanctions, when the spending allocation policy is expected to be reviewed considering that non-tax revenues should be returned in the provision of services."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi PNBP 126 kantor imigrasi (kanim) selama periode 2019-2022 dan menganalisis hubungan antara tingkat efisiensi tersebut dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan menggunakan metode data envelopment analysis (DEA), tingkat efisiensi sebesar 0,470 menandakan rata-rata efisiensi penggunaan input adalah sebesar 47%. Skor efisiensi relatif meningkat tiap tahun dengan nilai rata-rata secara berurutan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah sebesar 0,402, 0,470, 0,635 dan 0,371. Estimasi DEA juga menunjukkan bahwa kanim yang menjadi tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) memiliki nilai rata-rata efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan kanim non TPI dan kelas kanim kelas dengan lokasi lebih strategis memiliki nilai efisiensi lebih rendah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada kantor imigrasi belum memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi PNBP keimigrasian. Selain itu, sub-sample analysis pada kelas kanim juga memiliki nilai yang beragam.

---

This study aims to measure efficiency level of Non-Tax State Revenue on 126 immigration offices in 2019-2022 and analyze its relationship with information technology utilization. Using the data envelopment analysis (DEA) method, the efficiency level is 0,470, indicating that the average input efficiency is 47%. The relative efficiency score increases yearly ??from 2019 to 2022 with average values 0,402, 0,470, 0,635 dan 0,371 respectively. DEA estimates that immigration offices with checkpoint services have higher average efficiency score than non-checkpoints one and the more strategic immigration offices’ location tends to lower the efficiency level. The empirical method used is panel data regression with fixed effect model. The estimation results show that the use of information technology at the immigration office has no effect on the efficiency level of immigration Non-Tax State Revenue. In addition, sub-sample analysis on immigration office’ class shows mixed results."

"Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan negara. Salah satu upaya pengoptimalisasian PNBP dengan cara mengelola piutang PNBP yang baik. Unit XYZ memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PNBP negara. Pengelolaan piutang PNBP pada Unit XYZ masih belum optimal disebabkan karena penerbitan surat tagih yang belum tertib, piutang macet belum diserahkan kepada PUPN, dan penentuan kualitas piutang tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan piutang PNBP pada Unit XYZ. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan analisis dokumen. Hasil evaluasi penelitian ini menunjukkan (1) penerbitan surat tagih belum tertib karena banyaknya transaksi PNBP Terutang yang mencapai ribuan transaksi setiap bulannya, verifikasi masih manual, dan data wajib bayar tidak lengkap; (2) piutang macet belum diserahkan kepada PUPN disebabkan dokumen tidak lengkap, surat tagih tidak lengkap dan keterbatasan SDM; (3) penentuan kualitas piutang tidak tepat karena perbedaan periodisasi dalam penentuan kualitas piutang. Rekomendasi yang diusulkan adalah membarui aplikasi e-PNBP, menyusun SOP Piutang, dan berdiskusi mengkaji periodisasi kualitas piutang.

---

Non-Tax State Revenues (PNBP) has an important role in financing the national development. One of the efforts to optimize PNBP is by properly managing the PNBP receivables. The XYZ Unit has huge contributions to the country’s PNBP. The management of PNBP receivables at XYZ Unit has not been optimal due to several problems including those related to the issuance of bills, settlement of bad debts, and determination the quality of receivables. This study aims to evaluate and provide some recommendations on the management of PNBP receivables at the XYZ Unit. This study used qualitative method through semi-structured interviews and document analysis. This study revealed that (1) the issuance of invoices that has not been managed orderly due to thousands of PNBP payable transactions every month, verification is still manual, and data on payers is incomplete; (2) bad debts have not been submitted to PUPN due to incomplete documents, invoices and limited human resources; (3) the incorrect determination of the receivables quality due to differences in setting the periodization of the receivables quality. The recommendations proposed are updating the e-PNBP application, compiling Receivable SOPs, and discussing reviewing the periodization of receivables quality."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kontrak bagi hasil tersebut dilihat dari sisi penerimaan negara dan beban yang harus ditanggung kontraktor K3S. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan kenaikan yang signifikan pada penerimaan negara dan beban yang harus ditanggu kontraktor. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpastian hukum atas peraturan pelaksana. Saran yang dapat diberikan adalah harus adanya peraturan pelaksana yang jelas serta harus ada insentif baru yang diberikan kepada kontraktor.

---

ABSTRACTThis research has goals to analyze the implementation of the new PSC gross split in terms of state revenue and the burden that must be borne by the contractors. The method of this research is qualitative. The purpose of this study is descriptive. The results of this study indicate that the policy gives significant increasement on state revenues and contractors burden. Also, this study indicate that there are no legal certainty in implementation regulation especially in tax regulation. An advice to resolve this issue is to implement the implementation regulation and give new insentifs for the contractors."

"Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang dasar pemungutannya diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945. Sebagai alat yang berfungsi mengatur perekonomian dan mengisi kas negara, pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Malang. Dengan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan bahwa selama pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani dampak pandemi ini, salah satunya kebijakan di bidang ekonomi. Dari sekian banyak kebijakan ekonomi, pemerintah membentuk peraturan dan keputusan terkait dengan pemberian perlindungan hukum dari pengenaan sanksi kepada wajib pajak, khususnya di bidang perhotelan. Perlindungan hukum dari pengenaan sanksi yang diberikan berupa kebijakan pemberian insentif dan relaksasi pajak berupa insentif PPh 21 dan penurunan PPh badan sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 9/PMK.03/2021 dan PERPPU No. 1 Tahun 2020 yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan pengurangan PBB terutang melalui Surat Keputusan Bupati Malang No: 188.45/224/KEP/35.07.013/2021 dimana tujuan dari dibentuknya perlindungan hukum adalah memberi kepastian terkait sanksi yang diterapkan apabila terdapat pelanggaran. Ketiga kebijakan tersebut merupakan salah satu contoh dari kebijakan yang sesuai dengan teori keadilan horizontal dimana pemberian perlakuan pajak sama bagi wajib pajak dengan kedudukan yang setara. Namun, tidak sesuai dengan keadilan vertical dikarenakan bentuk perlindungan hukum terhadap pengenaan sanksi perpajakan tersebut hanya dikenakan terhadap wajib pajak dengan kedudukan yang sama, tidak dikenakan berdasarkan penghasilan yang sama.

---

Tax is one of the state revenues whose basis for the collection is regulated in article 23 A of the Constitution. As an instrument that serves to regulate the economy and increase the state treasury, taxes are collected by the central government and local government which its authority refers to the laws and regulation. The existences of COVID-19 pandemic have an impact on economic activity in Indonesia, including Malang District. By using normative legal research methods, it concluded that during the COVID-19 pandemic, The government has issued several policies to deal with this pandemic condition, one of the examples is economic policy. Government forms regulations and decision related to providing legal protection against the imposition of tax sanctions to taxpayers, including hotel taxpayers. Legal protection provided in the form of providing incentives and tax relaxation in the form of income tax incentives and reduction of corporate income tax as regulated in Minister of Finance Regulation No. 9/PMK.03/2021 and government regulation in lie of law Number 1 of 2020 and regent’s decree No. 188.45/224/KEP/35.07.013/2021 where the where the purpose of the establishment of legal protection is to provide certainty regarding the sanctions applied if there are violations committed by taxpayers. These are an example of a policy that is in accordance with the theory of horizontal justice where the provision of equal tax treatment for taxpayers with an equal position. However, it is not in accordance with vertical justice because the form of legal protection not based on the same income."

"Penelitian ini membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Telekomunikasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan PNBP Telekomunikasi dan mengevaluasi atas implikasi implementasi kebijakan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data dan menggunakan analisis data kualitatif dalam teknik menganalisis data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan baik dalam melaksanakan fungsi budgeter, tapi masih terkendala dari sisi kualitas sumber daya manusia. Evaluasi atas implikasi kebijakan yang kurang baik bagi wajib bayar, masih terdapat beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang belum terpenuhi secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan pengguna internet.

---

The focus of this research is to analyze non-tax state revenue (PNBP) policy of Telecommunication. The puposes of this research are analyze implementation non-tax state revenue and also evaluate through implications of non-tax state revenue policy. This descriptive research used qualitative approach with literature research and in-depth interview as data-collection techniques. The result of this research are implementation of non-tax state revenue went well to occupy budgeting function, but there is still human resources quality problem, and also evaluation through unfavourable implications for people still has no required based on evaluation criteria as indirect affect internet population growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan, piutang, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya yang berasal dari iuran Badan Usaha di bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas dan kesesuainya dengan SAP berbasis Akrual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- Laporan Operasioanl (LO), Piutang PNBP, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas ketidaksesuain tersebut maka perlu dilakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited.Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan koreksi terhadap kebijakan akuntansi BPH Migas terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- LO, Piutang PNBP dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi. Upaya yang diperlukan BPH Migas dalam meningkatkan keberhasilan penerapan standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan BPH Migas adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Dukungan dan Komitemen dari Pimpinan Organisasi, Penyediaan Sistem Informasi Akuntansi (Aplikasi Keuangan) yang terintegrasi dan terkomputerisasi, dan Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

---

The purpose of this research is to determine the recognition, measurement and disclosure of revenues, accounts receivable, and Excess Debt Payments Other Non Tax derived from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of BPH Migas and suitability to Accrual-based Government Accounting Standards. The method used in this research is descriptive and case study research.

The results of this research show that Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports - earnings, non-tax receivables and Excess Debt Payments Other Non Tax levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of the Year 2015 Unaudited BPH Migas not fully in accordance with the provisions set in Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards. The non-conformance on the necessary corrections to the Financial Statements BPH Migas 2015 Unaudited.

The main advice given in this research is a necessary correction of the accounting policy related to BPH Migas Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports -earnings, non-tax receivables and Debt Payments Excess Other Non Tax from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines. Efforts are needed BPH Migas in improving the success of the application of accounting standards Government accrual basis in preparing the Financial Statements of BPH Migas is Improving the Quality of Human Resources, Support and commitment from the leadership of the Organization, Provision of Accounting Information Systems (Financial Applications) integrated and computerized, Improved Control Systems internal."