Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Lainnya (PBB Sektor P3L) adalah salah satu jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam melakukan tugas pengelolaan di bidang perpajakan, DJP menggunakan beberapa sistem informasi. Diantara sistem informasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak – New, Improvement, Novelty, Excellent (SIDJP- NINE). SIDJP merupakan sistem utama DJP yang diharapkan dapat memberikan informasi yang valid atas penerimaan pajak. Namun berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih terdapat permasalahan terkait dengan validitas data piutang PBB Sektor P3L pada SIDJP yang dapat berakibat kesalahan informasi penerimaan pajak. Masalah validitas data piutang PBB sektor P3L ini terkait dengan integrasi SIDJP-NINE dengan SIDJP maupun Modul Penerimaan Negara (MPN). Selain itu SIDJP-NINE belum mengakomodasi seluruh proses bisnis PBB sektor P3L. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan rancangan sistem informasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan proses bisnis PBB P3L dan terintegrasi dengan SIDJP maupun MPN. Penelitian ini menggunakan Unified Modelling Language (UML) dalam menggambarkan rancangan sistem. Selain itu beberapa teori tentang integrasi juga digunakan untuk mencari solusi atas masalah integrasi pengembangan sistem baru dengan sistem yang telah ada. Proses analisis menghasilkan 49 proses yang dibutuhkan saat ini. Dari 49 proses tersebut dapat disederhanakan menjadi 37 case yang kemudian digambarkan ke dalam use case dan activity diagram.Rancangan sistem yang dihasilkan kemudian dilakukan validasi hasil rancangan oleh user. Validasi dilakukan terhadap dua aspek yaitu terhadap fungsionalitas rancangan sistem dan kelayakan rancangan untuk dapat menyelesaikan permasalahan jika rancangan diimplementasikan. Validasi terhadap rancangan menghasilkan kesimpulan bahwa rancangan telah memenuhi aspek fungsional yang baik dan mengakomodasi kebutuhan bisnis PBB sektor P3L. Selain itu hasil rancangan dapat menyelesaikan permasalahan terkait integrasi sistem.

---

Land and Building Tax in the Plantation, Forestry, Mining and Other Sectors (PBB P3L Sector) is one type of tax that is managed by the Directorate General of Taxes (DGT). In carrying out management tasks in the taxation field, DGT uses several information systems. Among the information systems used are the Directorate General of Tax Information System (SIDJP) and the Directorate General of Tax Information System - New, Improvement, Novelty, Excellent (SIDJP-NINE). SIDJP is the DGT's main system which is expected to provide valid information on tax revenue. However, based on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) there are still problems related to the validity of the PBB P3L receivables data in SIDJP which could result in misinformation of tax revenue. The problem of the validity of PBB P3L receivable data is related to the integration of SIDJP-NINE with SIDJP and the State Revenue Module (MPN). In addition, SIDJP-NINE has not accommodated all PBB P3L business processes. This research was conducted to obtain an information system design that can accommodate the needs of the PBB P3L business process and integrated with SIDJP and MPN. This study uses Unified Modeling Language (UML) in describing the system design. In addition, several theories about integration are also used to find solutions to problems integrating the development of new systems with existing systems. The analysis process produces 49 processes that are needed at this time. Of the 49 processes can be simplified into 37 cases which are then described in the use case and activity diagram. The resulting system design is then validated by the user. Validation is carried out on two aspects, namely the functionality of the system design and the feasibility of the design to be able to solve the problem if the design is implemented. Validation of the design resulted in the conclusion that the design had fulfilled good functional aspects and accommodated the business needs of the PBB P3L sector. Besides the results of the design can solve problems related to system integration."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Potensi ini mendorong pemerintah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya dan kemudian hasil penerimaannya dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal. Namun dalam praktiknya, ditemukan permasalahan terkait rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat ketergantungan atas Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dan juga penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) atas Pajak Bumi dan Bangunan dan sumber daya alam. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) dari pajak pusat menjadi pajak daerah, serta menganalisis strategi-strategi yang perlu disiapkan untuk pengalihan PBB-P3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis SWOT dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan PBB-P3 mempunyai sejumlah kelemahan (weakness) serta ancaman (threat) terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dan mekanisme pemungutan PBB-P3, serta dampak terhadap eksploitasi sumber daya alam. Namun demikian, kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang ada dapat menjadi pertimbangan untuk pendevolusian PBB-P3 pada permukaan bumi dan pengenaan pajak sumber daya alam pada tubuh bumi, ataupun penerapan skema opsen PBB. Strategi strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, dan weakness-threat yang dapat dipersiapkan yaitu mempersiapkan SDM Pemerintah Daerah, sarana teknologi untuk administrasi PBB-P3, dan aturan khusus yang mengatur pendaerahan PBB-P3.

---

Indonesia is a country that has high natural resource potential. This potential encourages the government to collect the tax on land and building plantations, forestry, mining, and other sectors. Then the proceeds are allocated to local governments to overcome vertical fiscal inequality. However, in practice, problems were found related to the low fiscal independence of regions due to dependence on Transfers to Regions (TKD) by the central government and the distribution of Revenue Sharing Funds (DBH) on Land and Building Taxes and natural resources. This paper analyzes the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Land and Building Tax in the Plantation, Forestry, and Mining sector (PBB-P3) devolution from the central tax to local taxes. Also, analyze the strategies for the transfer of PBB-P3. This study uses a qualitative approach with SWOT analysis and primary data collection techniques through in-depth interview and literature study. The analysis results show that PBB-P3 has several weaknesses and threats related to the readiness of local government human resources (HR), the mechanism for collecting PBB-P3, and the impact on the exploitation of natural resources. However, the strengths and opportunities that exist can be considered for the devolution of PBB-P3 on the earth's surface and the imposition of taxes on natural resources on the earth's body, or the implementation of the PBB opsen scheme. Strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, and weakness-threat strategies that can be prepared are preparing local government human resources, technological facilities for PBB-P3 administration, and special rules governing PBB-P3 regionalization."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis basis akuntansi yang tepat untuk mengakui dan mengukur pendapatan pajak penghasilan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis akuntansi yang paling tepat untuk mengakui dan mengukur pendapatan pajak penghasilan adalah akuntansi berbasis akrual modifikasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam pelaporan keuangan berbasis akrual adalah sistem informasi yang terpecah-pecah dan tidak terintegrasi, sumber daya manusia yang kurang memadai, komitmen pimpinan yang belum sepenuhnya maksimal, serta risiko penurunan kualitas opini laporan keuangan yang diaudit BPK.

---

ABSTRACT

This study analyzes the proper accounting basis to recognize and measure the income tax revenues related to implementation of accrual accounting in the Directorate General of Taxation (DGT) and the challenges faced by the DGT in applying accrual based financial reporting. This research is qualitative descriptive design. The results show that the most appropriate basis of accounting to recognize and measure the income tax revenue is modified accrual basis of accounting. The challenges faced by the DGT in the accrual based financial reporting is information systems that are fragmented and not integrated, human resources are inadequate, the leadership commitment that has not been fully maximized, and the risk of quality deterioration opinion audited financial statements by BPK."

"ABSTRAKKinerja aparat pajak memiliki peran yang signifikan bagi pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir ini sebagian besar penerimaan diperoleh dari pajak. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005 misalnya, Pajak menyumbang sejumlah Rp. 304,1 triliun. Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek software, hardware dan human ware. Tercakup dalam reformasi perangkat lunak (software) adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang oleh kerja sama operasi dengan instansi lain. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tesis ini akan mengkaji bagaimana pengaruh sistem teknologi informasi dan perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja aparat pajak.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori reorganisasi, teori penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan (e-government) dan teori produktivitas kerja. Masing-masing teori tersebut kemudian diturunkan menjadi variabel dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan tesis ini merupakan riset deskriplif yang dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik dan fungsi pasar atau entitas ekonomi tertentu. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat terukur dan spesifik pada variabel-variabel yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis statistik untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan data yang dikumpulkan diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada responden, yaitu wajib pajak, dimana kuesioner tersebut berisi indikator-indikator operasionalisasi variabel-variabel yang diteliti.Kesimpulan sebagai intisari dari hasil analisis data dan pembahasan bahwa penerapan sistem teknologi informasi atau pelaksanaan reorganisasi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Sedangkan penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi pada Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja aparat pajak.Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan penelitian di atas, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan:1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sistem teknologi informasi belum memberikan pengaruh sebesar pelaksanaan reorganisasi, maka direkomendasikan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada penerapan sistem teknologi informasi tersebut. Perhatian yang lebih besar tersebut dapat berupa sosialisasi pada Wajib Pajak untuk bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya melalui teknologi informasi yang disediakan. Selain kepada Wajib Pajak, sosialisasi tersebut juga perlu dilakukan kepada aparat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga diharapkan dengan penerapan sistem teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas aparat pajak dengan lebih baik.2. Berdasarkan hasil penelitian ini di mana variabel penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi mampu menjelaskan 63% variansi produktivitas aparat pajak. Karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini baru sebagian dan belum lengkap, maka secara akademis direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi dan menguji variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Dengan peningkatan produktivitas kerja aparat pajak, maka target penerimaan pajak dapat diharapkan semakin meningkat.

---

ABSTRACTThe performance of tax officer apparatus has significant role on national development. In recent years, most of the state income comes from tax. For State Budget of Income and Expenditure in 2005, tax contributes Rp. 304.1 trillion. Programs and activities in the frame of tax reformation and modernization are applied comprehensively, which includes aspects of software, hardware, and human ware. Included in the software reformation is the improvement of structure of organization and institution; and also consummation and simplification of operational system (from introduction to distribution of information of tax, assessment, payment, service, to monitoring) to be more effective and efficient. The whole operation is based on information technology and supported by operational cooperation with other government institution. Based on that background, this thesis will explore the influence of information technology system and improvement of structure of organization and institution applied by Directorate General of Tax concurrently on productivity of tax apparatus.This research is examined using theory of reorganization, theory of information technology application in the state institution (e-government), and theory of productivity of work. Each theory then breaks down into research variable. This research is descriptive which is applied to describe the characteristic and function of certain market or economic entity. In this research, quantitative research is applied to measure variables identified before using statistical analysis to examine the influence of independent variables on dependent variable. To collect data survey is applied and questionnaires are distributed to selected respondents, who are taxpayer. In the questionnaire, there are several indicators to reflect variables of the research. The conclusion is that information technology or reorganization has significant influence on the raise of productivity of work of the apparatus."

"Tesis ini terdiri dari 188 halaman, 6 bab, 8 halaman daftar referensi, menggunakan sumber referensi dari 67 buku ( 1965-2009 ), 9 karya ilmiah { tesis dan disertasi ), 9 jurnal ilmiah, 15 peraturan dan kebijakan pemerintah, dan 20 sumber lain yang relevan. Tesis ini membahas mengenai keberadaan dinas intelijen di Direktorat Jenderal Pajak yang didirikan sejak tahun 2007 berdasarkan UU .No.6 tahun 1983 jo. UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai unit yang memberikan dukungan intelijen atas tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam bidang pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Penelitian ini dilakukan atas Kebijakan, Organisasi, Aktivitas, Produk, Tujuan, dan Sistem Pengawasan dinas Intelijen Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskziptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dinas intelijen pajak sejauh ini masth berada dalam tingkatan intelijen taktis (memenuhi kebutuhan masa kini), belum sampai pada tingkatan intelijen strategis (memberikan perkiraan ke masa depan). Fungsi-fungsi intelijen belum dilakukan secara menyeluruh bahkan terdapat fungsi intelijen yang belum dilakukan oleh dinas intelijen pajak. Ha! ini terlihat dari sisi kebijakan, organisasi, aktivitas, dan produk dinas intelijen pajak yang sangat bersifat taktis. Kegiatan dinas intelijen pajak lebih menyerupai kegiatan reserse kepolisian alih-alih disebut kegiatan intelijen. Penelitian ini juga menyarankan adanya suatu reformulasi kebijakan, restrukturisasi organisasi, revitalisasi peran, peningkatan kapasitas sumber daya dan juga peningkatan kerjasama dan koordinasi dalam tubuh dinas intelijen pajak agar dinas intelijen pajak dapat berperan dalam tingkatan intelijen taktis maupun intelijen strategis. Perubahan dan perbaikan ini menjadi penting agar dinas intelijen pajak dapat secara komprehensif menjalankan fungsi-fungsi intelijen yang berlaku secara universal dan memberikan dukungan penub atas tugas-tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak.

---

The study consists of 188 pages, 6 chapters, 8 pages of bibliography, and use sources from 67 books (1965-2009), 9 theses, 9 journals, 15 laws and government policies, and 20 other relevant sources.

The concern of this study is about the existence of intelligence unit in Directorate General of Taxes (DGT) which has established since 2007 based on the mandate of Republic of Indonesia Law Number 6 of 1983 as lastly amended by Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures as a unit that provides intelligence support for DGT in taxpayer compliance oversight and law enforcement in taxation.

The study focuses on the policies, organization, activities, products, purposes, and oversight system in DGT’s intelligence unit. The study uses qualitative method research and descriptive design approach. The findings show that DGT’s intelligence unit still plays its role in tactical intelligence level (to provide current needs), yet in strategic intelligence level (to provide firture foresight). There are only partial use of intelligence functions, in fact there is an intelligence function that has never been used yet. Those things can be seen from the policies, organization, activities, products, and purposes of the DGT’s intelligence unit that are very tactically. DGT’s intelligence unit activities just more like police investigation unit activities instead of intelligence unit activities.

This study also suggests for some policy reformulations, proposes organizational restructurization, role revitalization plans, capacity and resource improvement programs, and also cooperation and coordination schemes in DGT’s intelligence unit. Those suggestions and proposals are very important things to do in DGT’s intelligence unit so the unit can be comprehensively playing the role of intelligence unit both in tactical and strategic intelligence level just like other intelligence unit in all over the world and gives full support to the duty of DGT."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki keterbatasan kewenangan. Penelitian ini akan membahas terkait peningkatan kewenangan DJP berdasarkan standar OECD. Peningkatan kewenangan yang dimaksud antara lain pembuatan peraturan pelaksanaan perpajakan, penetapan sanksi administrasi, penetapan standar pelayanan, manajemen anggaran, perencanaan struktur organisasi, dan manajemen SDM dalam proses rekrutmen pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa kewenangan DJP saat ini masih terbatas dan perlu adanya peningkatan kewenangan DJP dengan mempertimbangkan kesiapan dari DJP.

---

The Directorate General of Taxes has limited authority. This research will discuss the measures on how to increase the authority of the Directorate General of Taxes based on the OECD standard. Improvement of the authority covers tax law interpretation designing, penalties and interest, performance standard setting, budget expenditure management, organization and planning, and human resource management in recruitment process. This research uses descriptive qualitative with research design. We uses the study of literature and deep interviews to obtain the data. Based on the research, the author conclude that the Directorate General of Taxes’s authority is still limited, and it needs to be increased by considering the readiness of the Directorate General of Taxes."

"Pengalihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja agar hak tersebut terlepas dari pemegang semula dan beralih menjadi hak pihak lain. Perbuatan hukumnya dapat berupa jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pemberian dengan wasiat, atau lelang. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli merupakan salah satu obyek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan PPh Final dihitung dan disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem perpajakan self assessment. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Dalam sistem self assessment ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak. Keberadaan basis data perpajakan merupakan tindak lanjut dari Pasal 35A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari setiap instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Data ini akan dimanfaatkan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

---

The transfer of land rights is a legal act of transfer of land rights that is purposely done in order for the release of those rights from the original holder and switch to someone else 39 s rights. Legal actions may be in the form of sale and purchase, exchange, donation, inclusion in a company, beneficiary of will, or auction. The legal acts are evidenced by a deed drawn up in before a Land Deed Official PPAT . The transfer of land rights by the act of purchase and sale is one of the income taxes as referred to in Article 4 paragraph 2 of Law No. 7 of 1983 on Income Tax, as last amended by Law No. 36 of 2008. Final Income Tax PPh is calculated and paid by the taxpayer in accordance with the self assessment tax system. The success of this system is determined by voluntary compliance of the taxpayer and optimized control of the tax authorities.

In this self assessment system, the presence of complete and accurate database is essential for the Directorate General of Taxation. The presence of taxation database is a follow up of Article 35A University of Indonesia VI of Law No. 6 of 1983 on Taxation General Provisions and Procedures as amended by Law No. 16 of 2009 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 5 of 2008 on the Fourth Amendment of Law No. 6 of 1983 on Taxation General Provisions and Procedures which grants authority to the Directorate General of Taxation to collect data and information relating to the taxation from every agencies, institutions, associations, and other parties. This data will be used to test compliance of Taxpayers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta permasalahan yang masih ditemui setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak.Batasan penelitian ini hanya data penerimaan dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menjadi objek penelitian serta adanya program Tax Amnesty di pertengahan tahun 2016 sehingga kurang mencerminkan kondisi setelah pemisahan fungsi Account Representative.Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative, penerimaan perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Selain itu masih ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Account Representative setelah adanya pemisahan fungsi ini.

---

This study aims to determine the level of tax revenues and taxpayer compliance and problems that are still encountered after the separation of Account Representative functions. The research method used in this research is qualitative method with case study approach in Directorate General of Taxes.

Limitations of this study only data acceptance and compliance submission of Annual SPT 2014 to 2016 with three Primary Tax Office which became the object of research and the Tax Amnesty program in mid-2016 so less reflect the conditions after the separation of Account Representative functions.

This study concludes that after the separation of Account Representative functions, tax revenues and taxpayer compliance have increased although not optimal yet. In addition, there are still problems encountered by Account Representative after the separation of this function."

"Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2005 meluncurkan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dan real time berbasiskan Internet yang disebut e-filing. Dalam perjalanannya hingga saat ini e-filing kurang populer dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang menggunakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah sistem e-fiing dapat diterima oleh Wajib Pajak dan bagaimana perilaku penerimaannya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan analisis jalur Structural Equation Modelling berbasis Variance (Partial Least Square) dengan alat bantu perangkat lunak SmartPLS versi 2.0.Hasil pengujian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap e-filing adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahaan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif. Faktor-faktor lain seperti persepsi kemampuan mengontrol, persepsi resiko, pengalaman menggunakan dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap niat perilaku untuk menggunakan e-filing. Mayoritas responden menyatakan bahwa e-filing dapat diterima sebagai sistem pelaporan pajak secara online dan real time.

---

Online and real time internet base tax returns, it is called e-filing, have been launched since 2005 by Indonesia Directorate General of Taxes in order to improve quality of services to taxpayers. On it`s journey until present, e-filing is unpopular seen from the amount of it`s users. This research has main aims that are to analyze whether e-filing can be accepted by Indonesian taxpayers and to know how behavior Intentions to use e-filing and what factors can influence its. Structural Equation Modelling variance base (partial least square) with SmartPLS software version 2.0 has been used in this research.

The result shows that perceived usefulness, perceived easy of use, attitude toward using, voluntariness of using and subjective norm are factors can influence taxpayers behavior intentions in using e-filing. Other factors such as perceived behavioral control, perceived risk, experience of using e-filing and gender do not influence to behavioral intentions in using e-filing. Most of respondents are able to use and easily accept e-filing as online and real time system of tax return."