Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Serangan teror yang menargetkan pusat perbelanjaan merupakan tindak kejahatan yang masih terjadi hingga saat ini, terakhir kasus serangan teror dengan target pusat perbelanjaan diantaranya terjadi pada tahun 2001 di Plaza Atrium Jakarta, tahun 2002 di Mall Cijantung jakarta, tahun 2013 di Westgate Mall Kenya, tahun 2015 di ITC Depok, tahun 2016 di Baghdad Mall Iraq, dan tahun 2017 di Big C Mall Thailand. Konsentrasi akan keramaian dan minimnya sistem pengamanan di pusat perbelanjaan menjadikannya sebagai soft target serangan teror. Sistem pencegahan kejahatan perlu untuk diterapkan guna mencegah terjadinya serangan teror. Dengan menggunakan teori situational crime prevention, implementasi upaya pencegahan serangan teror berdasar pada minimalisir peluang atau kesempatan yang dapat digunakan oleh pelaku. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam situational crime prevention yang relevan untuk diimplementasikan dalam pencegahan serangan teror di pusat perbelanjaan. Teknik yang digunakan adalah screen exits atau entry/exit screening melalui pemeriksaan kendaraan dan pemeriksaan pengunjung dan barang bawaan, reduce anonymity melalui penggunaan pintu parkir otomatis yang dilengkapi dengan CCTV, strengthen formal surveillance melalui penempatan petugas keamanan, extend guardianship melalui penambahan jumlah petugas keamanan, dan penerapan perimeter melalui standar minimum jarak standoff. Melalui implementasi teknik-teknik tersebut, pusat perbelanjaan dapat menutup peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan serangan teror.

---

Terrorist attacks that specifically target shopping centers still occur in the current time. Some instances of such cases happened in 2001 at Plaza Atrium Jakarta, 2002 at Cijantung Mall Jakarta, 2013 at Westgate Mall Kenya, 2015 at ITC Depok, 2016 in Baghdad Mall Iraq, and 2017 at Big C Mall Thailand. The crowded condition and lack of security systems in shopping centers make them a soft target for terrorist attacks. A crime prevention system needs to be implemented to prevent terrorist attacks from occurring. With situational crime prevention theory, the implementation of efforts to prevent terrorist attacks is based on minimizing the opportunities that perpetrators can take advantage of. This study uses several techniques in situational crime prevention that are relevant in the prevention of terrorism attacks in shopping centers. The techniques used are screen exits or entry/exit screening through the vehicle, visitors, and luggage inspection, reduce anonymity using automatic parking doors equipped with CCTV, strengthen formal surveillance through the placement of security officers, extend guardianship by increasing the number of security officers, and usage of perimeter by establishing the minimum standard of standoff distance. The implementation of these techniques may result in shopping centres lowering their chances of being exploited for terrorist attacks."

"enomena klitih sebagai salah bentuk dari kejahatan kekerasan telah mengakibatkan banyaknya korban luka serta menyebabkan rasa aman masyarakat Yogyakarta menjadi terancam secara luas. Pelaku klitih yang mayoritas berjumlah lebih dari 2 orang, tidak secara spesifik menargetkan siapa korbannya serta menyerang secara acak dengan niat untuk melukai. Lebih dari itu, salah satu karakteristik dari klitih adalah terjadi di ruang publik atau di jalan, maka dari itu reaksi terhadap kejadian ini seringkali menekankan pada pencegahan kejahatan yang bersifat situasional (situational crime prevention). Situational crime prevention merupakan pencegahan yang berfokus pada intervensi jangka pendek serta menjanjikan untuk menghasilkan hasil praktis. Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana analisis situational crime prevention terhadap kebijakan Polda DIY dan Pemda DIY (sebagai pihak berwajib) dalam menghadapi kejahatan kekerasan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 – 2022. Metode dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif dan data kebijakan bersumber dari tinjauan berbagai media online nasional serta lokal. Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan Polda DIY dan Pemda DIY telah mengadopsi berbagai teknik yang terdapat pada situational crime prevention yakni, increase the effort (control tools/weapons), increase the risk (extend guardianship, assist natural surveillance, strengthen formal surveillance), reduce the rewards (remove target), reduce provocations (reduce emotional arousal) dan remove excuses (post instruction, control drugs and alcohol). Meskipun begitu, tetap diperlukan kajian yang mendalam terhadap aspek psikologis pelaku klitih, untuk dapat menghadirkan intervensi yang tepat dalam mencegah terjadinya klitih.

---

The phenomenon of klitih as a form of violent crime has resulted in many injured victims and caused the sense of security of the people in Yogyakarta to be widely threatened. The majority of the perpetrators of Klitih numbered more than 2 people, did not specifically target the victims and attacked randomly with the intention to injure. Moreover, one of the characteristics of klitih is that it occurs in a public space or on the street, therefore reactions to this incident often emphasize situational crime prevention. Situational crime prevention is prevention that focuses on short-term interventions that promise to produce practical results. This writing aims to look at how situational crime prevention analyzes the policies of the DIY Regional Police and the DIY Regional Government (as the authorities) in dealing with violent crimes of klitih in the Special Region of Yogyakarta in 2020 – 2022. The method in this writing uses qualitative analysis and policy data sourced from reviews various national and local online media. The results of the analysis show that the DIY Regional Police and DIY Regional Government policies have adopted various techniques contained in situational crime prevention, namely, increase the effort (control tools/weapons), increase the risk (extend guardianship, assist natural surveillance, strengthen formal surveillance), reduce the rewards (remove targets), reduce provocations (reduce emotional arousal) and remove excuses (post instruction, control drugs and alcohol). Even so, an in-depth study of the psychological aspects of the perpetrators of klitih is still needed, in order to be able to provide appropriate interventions to prevent klitih from occurring.

"

"Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan kelompok minoritas Agama Islam yang mendapatkan diskriminasi oleh Pemerintah Republik Indonesia salah satunya merupakan kebijakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat No 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Kebijakan yang dibentuk dengan dasar perlindungan terhadap kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan bentuk diskriminasi melihat konten dalam kebijakan tersebut berusaha melakukan kriminalisasi terhadap kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kebijakan yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi sebenarnya merupakan sebuah bentuk usaha kriminalisasi dan diskriminasi, hal ini menghasilkan terbentuknya konstruksi kejahatan terhadap kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ada di Provinsi Jawa Barat. Konstruksi kejahatan yang dibentuk terhadap kelompok minoritas terus mengkriminalisasi dan mendiskriminasi biarpun tujuan dari pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 12 Tahun 2011 tidak lagi relevan dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat Indonesia.

---

The Indonesian Ahmadiyya is a Islamic religious minority group that gets discriminated by the Government of the Republic of Indonesia one of which is a policy by the Regional Government namely the West Java Governor Regulation No. 12 of 2011 on Prohibition of Activities Indonesian Ahmadiyya in West Java. The policy established on the basis of the protection of the Indonesian Ahmadiyya is a form of discrimination to see the content in the policy seeking to criminalize the The Indonesian Ahmadiyya. The policy established with the aim of protecting is actually a form of criminalization and discrimination, resulting in the construction of crimes against the Ahmadiyya in West Java Province. The construction of crimes against minority groups continues to criminalize and discriminate even if the objectives of the formation of the West Java Governor Regulation No. 12 Year 2011 are no longer relevant to the conditions of the Indonesian people."

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme pencegahan kejahatan yang diterapkan oleh Bea Cukai Tanjung Priok dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Selain itu, pada penelitian ini juga dimasukkan bahasan mengenai adanya kemungkinan suatu celah yang dapat melemahkan sistem pencegahan yang telah diterapkan tersebut, yang diduga berasal dari praktek penyuapan yang dilakukan oleh importir dan juga birokrat atau petugas Bea Cukai itu sendiri. Maka, selain mengaitkan dengan konsep pencegahan kejahatan situasional, penelitian ini juga mengaitkan dengan konsep pilihan rasional dan kejahatan okupasional.

---

ABSTRACTThe focus of this study is describes about the mechanisms of crime prevention that are applied by Tanjung Priok Customs in the case of smuggling of goods. This research is qualitative descriptive interpretive. In addition, in this study also included a discussion about a possibility of a gap that could undermine the preventing system that has been applied, are thought to have originated from the bribery practical that committed by importers and Customs officers or the bureaucrats themselves. Thus, in addition to hooking up with the concept of situational crime prevention, this research has also linked with the concept of rational choice and occupational crime."