Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan internet mengeser kebiasaan masyarakat. Siaran yang biasa dinikmati lewat TV konvensional perlahan bergeser ke layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet over the top (“OTT”). Perubahan kebiasaan ini juga mengubah pasar yang bersangkutan penyedia layanan TV Konvensional dan penyiaran OTT. Jumlah penikmat layanan OTT meningkat dengan tajam.Meskipun memiliki fungsi yang sama, layanan OTT secara prinsip memiliki karakter yang berbeda dengan TV konvensional. Perbedaan peraturan merupakan konsekuensi logis dari perbedaan prinsip dan karakter meskipun memiliki fungsi yang sama.. Perbedaan peraturan tersebut diakui melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang berpendapat bahwa televisi konvensional dan OTT merupakan hal yang berbeda dan tidakdiskriminatif. Tulisan ini bertujuan menganalisis keadilan dan kesesuaian dengan pengaturan yang pro kompetisi dan persaingan usaha yang sehat ditengah perbedaan pengaturan TV Konvensional dan penyiaran OTT. Tulisan ini menganalisis keadilan menurut Thomas Hobbes yang meninjau keadilan dari kerangka kekuasaan negara. Kekuasaaan negara dalam hal ini berbentuk produkundang-undang. Dari hasil analisis mengenai keadilan pengaturan, dilakukan penelitian lebih lanjut dalam konteks persaingan usaha dengan teori diskriminasi. Diskiriminasi dalam konteks persaingan usaha dapat berupa pembedaan pada suatu pelaku usaha untuk bersaing diluar permasalahan harga. Pembedaan berdampak pada pelaku usaha untuk bersaing pada pasar. Lebihlanjut, dibahas pula mengenai prinsip pembentukkan peraturan menurut Bertelsmann di era digital yang bersifat pro kompetisi untuk meningkatkan mutu regulasi layanan penyiaran. Dengan diketahuinya prinsip pembentukkan peraturan di era digital yang bersifat pro kompetisi layanan TV Konvensional dan penyiaran OTT bisa bersaing secara sehat

---

The use of the internet has shifted society habits. Broadcasts that are usually enjoyed through

conventional TV are slowly shifting to apps/content from Over the top (“OTT”) service provider.

This change in habits also changes the market share of Conventional TV service providers and

OTT broadcasters. The number of users of OTT services has increased significantly. Despite

having the same function, OTT service in principle has a different character from conventional

TV. Differences in regulations are a logical consequence of differences in principles and characters

even though they have the same function. The difference in regulations is recognized through the

decision of the Constitutional Court No. 39/PUU-XVIII/2020 dated December 10, 2020 which

argues that conventional television and OTT are different and not discriminatory. This paper aims

to analyze fairness and conformity with pro-competition and fair business competition

arrangements amidst the differences between Conventional TV and OTT broadcasting

arrangements. This paper analyzes justice according to Thomas Hobbes who reviews justice from

the framework of state power. The power of the state in this case is in the form of a product of law.

From the results of the analysis of regulatory justice, further research was conducted in the context

of business competition using the theory of discrimination. Discrimination in the context of

business competition can be in the form of differentiating a business actor to compete outside the

issue of price. Differentiation has an impact on business actors to compete in the market.

Furthermore, Bertelsmann also discussed the principles of establishing regulations in the digital

era that are pro-competitive in nature to improve the quality of broadcasting service regulations.

By knowing the principles of forming regulations in the digital era that are pro-competition,

Conventional TV services and OTT broadcasting can compete in a healthy manner."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis peraturan dalam konteks persaingan usaha tentang diskriminasi khususnya pada bidang penyiaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran kebiasaan untuk mengakses siaran yang berubah dari saluran TV konvensional ke layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet over the top (“OTT”). Perubahan tersebut membawa perubahan pada pasar bersangkutan yakni penyedia layanan TV Konvensional dan penyiaran OTT. Jumlah penikmat layanan OTT meningkat dengan tajam. Meskipun memiliki fungsi yang sama, layanan OTT secara prinsip memiliki karakter yang berbeda dengan TV konvensional. Perbedaan peraturan merupakan konsekuensi logis dari perbedaan prinsip dan karakter meskipun memiliki fungsi yang sama. Perbedaan peraturan tersebut diakui melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang berpendapat bahwa televisi konvensional dan OTT merupakan hal yang berbeda dan tidak diskriminatif. Tulisan ini bertujuan menganalisis keadilan dan kesesuaian dengan pengaturan yang pro kompetisi serta non diskriminatif dalam konteks persaingan usaha. Dalam penelitian ini, digunakan teori keadilan menurut Thomas Hobbes yang meninjau keadilan dari kerangka kekuasaan negara. Kekuasaaan negara dalam hal ini berbentuk produk undang-undang. Dari hasil analisis mengenai keadilan pengaturan, dilakukan penelitian lebih lanjut dalam konteks persaingan usaha dengan teori diskriminasi. Diskiriminasi dalam konteks persaingan usaha dapat berupa pembedaan pada suatu pelaku usaha untuk bersaing diluar permasalahan harga. Pembedaan berdampak pada pelaku usaha untuk bersaing pada pasar. Lebih lanjut, dibahas pula mengenai prinsip pembentukkan peraturan menurut Bertelsmann di era digital yang bersifat pro kompetisi untuk meningkatkan mutu regulasi layanan penyiaran. Dengan diketahuinya prinsip pembentukkan peraturan di era digital yang bersifat pro kompetisi layanan TV Konvensional dan penyiaran OTT bisa bersaing secara sehat.

---

This study discusses the analysis of regulations in the context of business competition regarding discrimination, especially in the broadcasting sector. This research is based by a shift in habits to access broadcasts that change from conventional TV channels to application services and/or content via the internet over the top (“OTT”). These changes bring changes to the relevant market, namely Conventional TV service providers and OTT broadcasters. The number of users of OTT services has increased significantly. Despite having the same function, OTT service in principle has a different character from conventional TV. Differences in regulations are a logical consequence of differences in principles and characters even though they have the same function. The difference in regulations is recognized through the decision of the Constitutional Court No. 39/PUU-XVIII/2020 dated December 10, 2020,

2

which argues that conventional television and OTT are different and non-discriminatory. This paper aims to analyze fairness and conformity with pro-competitive and non-discriminatory arrangements in the context of business competition. In this study, the theory of justice according to Thomas Hobbes is used which reviews justice from the framework of state power. The power of the state in this case is in the form of a product of law. From the results of the analysis of regulatory justice, further research was conducted in the context of business competition using the theory of discrimination. Discrimination in the context of business competition can be in the form of differentiating a business actor to compete outside of price issues. The difference has an impact on business actors to compete in the market. Furthermore, Bertelsmann's principle of the formation of regulations in the digital era that is pro-competitive in nature is also discussed to improve the quality of regulation of broadcasting services. By knowing the principles of forming regulations in the digital era that are pro-competition, Conventional TV services and OTT broadcasting can compete in competitively.

Keywords: competition law; broadcasting operators; broadcasting law; conventional television; digital applications; over the top"

"Era baru globalisasi mempengaruhi perkembangan teknologi, salah satunya yang menjadi indikator dalam majunya teknologi adalah kemajuan akan sumber data yang bisa diperoleh dengan mudah. Adalah Big Data yang mana suatu tempat di dalam internet yang berisi kumpulan data yang bervolume atau memiliki jumlah yang sangat banyak dan kompleks, alhasil tidak dapat untuk diproses menggunakan alat pengambil data secara konvensional melainkan membutuhkan perangkat bantu (software) dan perangkat bantu yang kinerjanya sesuai. Media sosial seperti yang diketahui oleh banyak orang adalah alat penting dalam berkomunikasi dimana dapat dilakukan secara online. Media sosial membuat masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah dan mempersingkat waktu. Penelitian menemukan bahwa penduduk Indonesia adalah termasuk pengguna jejaring sosial terbesar ke-4 didunia menurut data dari Hootsuit We Are Social tahun 2020. Twitter adalah media sosial terbesar ke 4 di Indonesia sebagai pengguna terbanyak. Data opini mengenai kebijakan pemerintah terkait wakaf tunai dan zakat profesi menjadi sumber yang penting untuk diolah sebagai data mining atau penambangan data. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat sentimen dari masyarakat tekait wakaf tunai dan zakat profesi menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier (NBC) menggunakan Analilis NVIVO 12 untuk analisa frekuensi kata. Penulis menggunakan labelling sentimen menggunakan metode Naive Bayes . Hasil akurasi data 77.5%, sebesar 52% sentiment Negatif dan 48% sentiment positif, wakaf tunai memiliki akurasi naïve bayes 70,3%, sentiment negatif 62% dan positif 37%.

---

The new era of globalization affects the development of technology, the indicator in advancing technology is the progress of data sources that can be reached easily. The Big Data, which is a resource on the internet that contains a large volume of data collection. Social media, as many people known, is an important tool in communicating, which can be done online. Social media allows people to communicate easily in shortens time. The study found that the Indonesian population is the 4th largest social network user in the world, according to data from Hootsuite We Are Social in 2020. Twitter is the 4th largest social media user in Indonesia as the most users. On the other hand, cash waqf and zakah profession are the tools to eradicate poverty in Islamic Economics, it is also has large potential but poorly managed and has minimum collection of zakah and cash waqf. The Policy in making zakah on profession and cash waqf as the obligation to be paid for all moeslem civil servant in Indonesia should be identifies through research. The research of correlation between the more people trust in finance institution the more people will pay or put their money on the institution of bank or finance. The purpose of this study is to look at the sentiments of the public regarding cash waqf and professional zakat using the Naïve Bayes Classifier (NBC) Algorithm using NVIVO 12 Analys for word frequency analysis. The author uses sentiment labelling using the Naïve Bayes method. The results of data accuracy are 77.5%, 52% negative sentiment and 48% positive sentiment, cash waqf has nave Bayes accuracy of 70.3%, negative sentiment 62% and positive 37%. The result is people in social media twitter did not trust to the regulation of obligation in paying zakah profession and cash waqf. Distrusted issue is the main issue"

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."

"Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya mengajak DPR untuk menerbitkan 2 (dua) undang-undang yang akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi puluhan undang-undang. Omnibus law kemudian menjadi banyak dibahas oleh kalangan akademisi. Tulisan ini akan menganalisis mengenai konsep omnibus law dan bagaimana tantangan penerapannya di Indonesia. Praktik penggunaan omnibus law telah banyak dilakukan oleh banyak negara, terutama yang menggunakan tradisi common law system, sedangkan Indonesia mewarisi tradisi civil law system. Tradisi sistem hukum saat ini sudah tidak terlalu ketat dan dikotomis, namun pembentukan omnibus law tetap perlu memperhatikan ketentuan pembentukan undangundang di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tantangan untuk penerapan omnibus law di Indonesia, yaitu masalah teknik perundang-undangan, penerapan asas peraturan perundang-undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi kewenangan. DPR perlu membahas RUU omnibus law secara berhati-hati dengan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, agar tujuan penyederhanaan regulasi untuk menarik investor, mengembangkan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja, menjadi tidak demokratis dan kontra produktif."

"Televisi (TV) whitespace menjadi salah satu solusi layanan internet di daerah rural yang beroperasi tanpa lisensi dengan mengutilisasi alokasi frekuensi TV yang tidak digunakan. Dengan beroperasinya divais whitespace, dapat menimbulkan interferensi bagi Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial (DVB-T2). Untuk menghindari terjadinya interferensi diantara divais whitespace (WSD) dan DVB-T2, dibutuhkan nilai rasio proteksi sebagai selisih maksimum kekuatan pancaran sinyal kedua divais. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo Analysis Tool (SEAMCAT), dengan pendekatan Monte Carlo. Hasil simulasi menunjukan bahwa semakin besar nilai rasio carrier to noise (C/N) yang dihasilkan setiap variasi coderate dan tipe modulasi DVB-T2, menghasilkan nilai rasio proteksi yang semakin tinggi, dengan catatan jarak diantara kedua divais ≥ 1 km. Selain nilai C/N, lebar pita frekuensi kerja WSD juga berpengaruh dalam perbedaan nilai rasio proteksi.

---

Whitespace television (TV) is one of the internet service solutions in rural areas that operate without a license by utilizing TV frequency allocation that is not used. With the operation of the whitespace device, it can cause interference for Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial (DVB-T2). To avoid interference between whitespace device (WSD) and DVB-T2, a protection ratio value is needed as the maximum difference in signal strength of the two devices.

Simulation is done using Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo Analysis Tool (SEAMCAT) software, with the monte carlo approach. The simulation results show that the greater the C/N value produced by each coderate variation and modulation type of DVB-T2, the higher the value of the protection ratio, with the distance between the two devices ≥ 1 km. In addition to the carrier to noise ratio C/N value, the bandwidth of WSD also influences the difference in the value of the protection ratio."