Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memaksimalkan proses kegiatan pembelajaran dibutuhkan fasilitas pendidikan yang memadai. Namun, masalah pendidikan masih ditemukan, dimana salah satu akar permasalahannya adalah kurangnya fasilitas pendidikan. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah SMP yang relatif banyak merupakan salah satu penghambat dalam penyaluran dan pemerataan dana APBN. Selain itu salah satu parameter untuk mengukur mutu pendidikan adalah nilai Ujian Nasional (UN). Sebagai Ibu Kota, DKI Jakarta adalah provinsi yang merupakan pusat pendidikan di Indonesia dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Maka, analisis hubungan fasilitas sekolah dengan nilai UN pada DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk melihat keadaan SMP pada kedua provinsi terebut dan dalam menyalurkan dana APBN secara cepat dan tepat dengan melihat fasilitas apa saja yang memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa. Banyaknya observasi yang digunakan adalah 987 SMP di Provinsi DKI Jakarta dan 4766 SMP di Provinsi Jawa Barat dengan 9 variabel kategorik fasilitas pendidikan dan sebuah variabel numerik yaitu nilai ujian nasional. Adapun metode yang digunakan untuk mengelompokkan adalah Robust Clustering Using Link (ROCK) yang diyakini mempunyai tingkat akurasi yang baik dan mampu menangani data kategorik dalam jumlah yang besar. Serta untuk mengetahui hubungan antara fasilitas dengan hasil ujian nasional akan di tentukan menggunakan Analisis Regresi. Didapat bahwa fasilitas SMP di DKI Jakarta sudah cukup merata dan cukup baik sehingga tidak terbentuk cluster dengan profil berbeda, sedangkan di Jawa Barat terbentuk 5 cluster dengan karakteristik masing masing. Terdapat indikasi hubungan yang kuat pada fasilitas laboratorium, rasio murid per guru, status, dan daya listrik dengan nilai ujian nasional di DKI Jakarta. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat, hampir setiap cluster memiliki hubungan yang berbeda terhadap nilai ujian nasional. Namun, pada setiap cluster, fasisilitas daya listrik merupakan fasilitas yang memiliki hubungan signifikan dengan hasil ujian nasional siswa.

---

To maximize the process of learning activities, adequate educational facilities are needed. However, there are still some problem, where one of the root causes is the lack of educational facilities. At the junior high school level, the relatively large number of junior high school is one of the obstacles in the distribution of APBN funds. In addition, one of the parameters that can be used to measure the quality of education is the value of the National Examination (UN). As the capital city, DKI Jakarta is a province that is the centre of education in Indonesia and West Java is the province with the largest population in Indonesia which is directly adjacent to DKI Jakarta. Thus, the analysis of the relationship between school facilities and the UN scores in DKI Jakarta and West Java is expected to be an alternative for the government to see the state of SMP in the two provinces and to distribute the APBN funds immediately and properly by looking at what facilities have a relationship with student learning outcomes. The number of observations used was 987 junior high schools in DKI Jakarta Province and 4766 junior high schools in West Java Province with 9 categorical variables for educational facilities and a numeric variable, which is the national exam scores. The method used for clustering is Robust Clustering Using Link (ROCK) which is believed to have a good level of accuracy and able to handle large amounts of categorical data. Also, to confirm the relationship between facilities and the results of the national exam will be determined by using Regression Analysis. It was found that the junior high school's facilities in DKI Jakarta were quite evenly distributed and good enough so that there were not forming any cluster with different profile, while in West Java there were 5 clusters with their respective characteristics. There are indications of a strong relationship with laboratory, student-teacher ratio, status, and electrical power to national exam scores in DKI Jakarta. Whereas for West Java Province, almost every clusters have a different relationship to the national exam scores. However, in each cluster, the utility of electrical power has a significant relationship with student's national exam results."

"Penambahan fasilitas pendiclikan menunjukkan upaya peningkatan kualitas prosesclan hasil pendidikan. Suatu sistem pendidikan disebut bermutu dad segi proses jikaproses belajar-mengajar berlangsung secara efektif, clan peserta didik mengalami prosespembelajaran yang bermakna clan ditunjang oleh sumber daya (manusia, clana, sarana,clan prasarana) yang memadai.Sementara Ru peserta diclik tersebar di lokas! yang sangat beragam mulai daridaerah terpencil sampai kota metropolitan. Kondisi geografis yang sedemikian luas clanterpencar, clan tingkat perkembangan pembangunan yang beragam, mengakibatkanmasih rendahnya efisiensi dalam pengelolaan pendidikan.Masalah dalarn penelitian in! adalah : Bagaimana hubungan faktor jarak dengankelengkapan fasilitas Sekolah Dasar di Kabupaten Tasikmalaya ?Kelengkapan fasilitas Sekolah Dasar yang dimaksud dalarn penelitian ini adalahrata-rata banyaknya sekolah, guru, ruang kelas, clan mudd sekolah dasar di setiap desa,yang clihitung berclasarkan rasio guru terha6p ruang kelas (RGk), rasio guru terhadapsekolah (RGs), rasio kelas terhadap sekolah (RKs) clan rasio murid terhadap kelas(RIVIk).Wilayah penelitian adalah desa - desa yang terclapat di Kabupaten TasikmalayaPropinsi Jawa Barat (ticlak termasuk Kota Administratif Tasikmalaya).Wilayah penelitian dibagi menjacli 3 wilayah jarak dengan ketentuan yaitu : Wilayah Idengan jarak < 20 Krn dad pusat kota, Wilayah 11 : dengan jarak antara 20-40 Km cladpusat kota, clan Wilayah III : dengan jarak > 40 Krn dad pusat kota. Hasilnya adalah petawilayah penelitian berclasarkan jarak dad pusat kota.Dad hasil penelitian di ketahui : Semakin dekat ke pusat kota, persentase banyaknyadesa yang memiliki variabel-variabel kelengkapan fasilitas SID tinggi semakin bertambahkecuali rasio murid terhadap kelas (RMk), sedangkan persentase banyaknya desa yangmemiliki variabel-variabel kelengkapan fasilitas SD renclah semakin berkurang.Semakin dekat ke pusat kota, persentase banyaknya desa yang memiliki tingkatkelengkapan fasilitas SD baik semakin bertambah, clan yang buruk semakin berkurang."

"ABSTRAKDalam mendukung pendidikan di Indonesia, pemerintah telah memberikan perhatian dengan cara mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, masalah pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) masih ditemukan, dimana salah satu akar permasalahannya adalah kurangnya fasilitas pendidikan. Jumlah SMA yang relatif banyak merupakan salah satu penghambat dalam penyaluran dana APBN tersebut. Dengan demikian, analisis pengelompokan SMA berdasarkan fasilitas pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam memprioritaskan penyaluran dana APBN secara cepat dan tepat. Banyaknya observasi yang digunakan adalah 13.486 SMA dengan 9 variabel kategorik fasilitas pendidikan yang tercatat di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Agustus tahun 2019. Adapun metode yang digunakan adalah Robust Clustering Using Link (ROCK) yang diyakini mempunyai tingkat akurasi yang baik dan mampu menangani data kategorik dalam jumlah yang besar. Untuk mendapatkan profil kelompok yang lebih jelas, metode ROCK dimodifikasi dengan melakukan Nested Clustering. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuk 14 kelompok SMA yang memiliki karakteristik masing-masing. Diperoleh kelompok 3 merupakan kelompok yang relatif baik dan kelompok 1a merupakan kelompok yang relatif kurang baik. Secara umum, SMA di Indonesia membentuk kelompok yang memiliki kebutuhan fasilitas pendidikan yang berbeda dan memerlukan perhatian dari pemerintah.

---

ABSTRACT

The government has given attention to support education in Indonesia by allocating the state budget (APBN). However, the problem of education at the senior high school level is still found, which one of the root problems is the lack of educational facilities. The large number of senior high schools in Indonesia becomes one of the barriers to distributing APBN funds. Thus, the analysis of the grouping of senior high schools based on educational facilities in Indonesia is expected to be an alternative for the government in prioritizing the distribution of APBN funds quickly and accurately. The number of observations is 13,486 with nine categorical variables recorded on a website of the Ministry of Education and Culture in August 2019. The method used is Robust Clustering Using Link (ROCK), which is believed has good accuracy and good to handle many categorical data. To get clearer profile of cluster, ROCK method modified with do Nested Clustering. The results of this study indicate that 14 clusters were formed and have their profiles. Cluster 3 is relatively good cluster while cluster 1a is relatively poor cluster. In general, high schools in Indonesia consist of groups that have different educational facility needs and require attention from the government."

"ABSTRAK

Penelitian ini mengambil fokus tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan belanja pemerintah serta Bantuan Operasional Sekolah terhadap nilai Ujian Nasional Murni siswa Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP , di 33 provinsi pada kurun waktu 2008 sampai 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode estimasi data panel. Peneliti melakukan estimasi pooled least square, fixed effect method, dan random effect method sebagai metode estimasi regresi data panel.Persamaan regresi terdiri dari nilai UN SD dan SMP sebagai variabel terikat dan alokasi DAK Pendidikan lagt-2 serta BOS sebagai variabel bebas dan menambahkan variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan Belanja Pendidikan untuk masing-masing provinsi. Temuan utama penelitian adalah variabel BOS berpengaruh positif terhadap nilai UN SD walaupun tidak signifikan dan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai UN SMP. Sedangkan variabel DAK pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kedua nilai UN, baik SD maupun SMP. Adapun variabel kontrol yaitu PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap hasil UN SD maupun UN SMP. Variabel kontrol kedua Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap hasil UN SD dan SMP, walaupun tidak signifikan secara statistika.Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan Pemerintah baik pusat dan daerah perlu meningkatkan kualitas persiapan hingga penyaluran BOS dan DAK Pendidikan yang tepat sasaran sebagai instrumen membantu peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, Pemerintah baik pusat dan daerah dapat lebih memberdayakan belanja daerah bagi peningkatan kualitas pembelajaran siswa melalui proksi Ujian Nasional tingkat SD dan SMP.

---

ABSTRACT

This research aim is to understanding the effect of educational specific grant DAK Pendidikan and government funding scheme school operational assistance grant BOS , toward national examination score on elementary SD and junior high school SMP across 33 provinces in Indonesian during 2008 2011. Our research uses quantitative method by utilizing estimation of panel data. The researcher runs three estimations pooled least square, fixed effect methods and random effect methodsas a method of panel fata regression.Regression equation consists of two dependent variables such as national examination score UN SD and UN SMP and also two independent variable such as DAK Pendidikan lagt 2 , BOS and added Regional GDP per capita and education spending each provinces as a control variable.The main findings are educational specific grant DAK Pendidikan has a positive significant effect toward national examination score for elementary and junior high school. However, government funding scheme school operational assistance grant BOS has a positive signifcant effect on junior high schiil national examination score, but not significant for elementary school examination score. In addition, the first control variable Regional GDP per capita has positive significantly affected on elementary national examination score and junior high school examination score. For another control variable education spending has positive significantly affected on junior high school examination score, but not positive significant for elementary school.From the findings, recommendations are as follow both central and local governments are needed to maximize BOS and DAK Pendidikan as an instrument to enhance education quality. Moreover, researcher urges the government should revitalize education spending for each provinces in order to improve the quality of education using proxies of elementary and junior high school examination score."

"Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan di Provinsi Papua Barat tahun 2019 hanya mencapai 55,39% dan merupakan salah satu provinsi dengan angka cakupan terendah di Indonesia. Angka cakupan tersebut masih jauh dari target nasional Kementerian Kesehatan, yakni 85%. Rendahnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bervariasi di setiap kabupaten/kota Provinsi Papua Barat. Analisis spasial dilakukan untuk melihat sebaran cakupan beserta faktor-faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi cakupan tersebut dan untuk melihat korelasi antara faktor determinan dengan angka cakupan persalinan di fasilitas kesehatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian ekologi yang menggunakan pendekatan analisis spasial dan korelasi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari situs jaringan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dan Badan Pusat Stastistika. Hasil analisis spasial menunjukkan ada 8 kabupaten/kota memiliki nilai tinggi, 3 kabupaten memiliki nilai sedang, dan 2 kabupaten memiliki nilai rendah. Analisis korelasi menunjukkan bahwa IPM, rasio tenaga kesehatan, dan rasio fasilitas kesehatan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap cakupan persalinan di fasilitas kesehatan. Penelitian lebih lanjut memerlukan faktor yang lebih spesifik atau menggali lebih dalam faktor yang telah diteliti di Provinsi Papua Barat.

---

The coverage of deliveries at health facilities in West Papua Province in 2019 only reached 55.39% and is one of the provinces with the lowest coverage rates in Indonesia. This coverage figure is still far from the national target of the Ministry of Health, which is 85%. The low coverage of deliveries in health facilities can be caused by several factors that vary in each district/city of West Papua Province. Spatial analysis was carried out to see the distribution of coverage along with the factors that might affect the coverage and to see the correlation between the determinant factors and the number of delivery coverage in health facilities. This research is ecology research that uses a spatial analysis approach and correlation. The data used is secondary data from the website of the Ministry of Health, the West Papua Provincial Health Office, and the Central Statistics Agency. The results of the spatial analysis show that there are 8 districts/cities with high scores, 3 districts with moderate scores, and 2 districts with low scores. Correlation analysis shows that HDI, ratio of health workers, and ratio of health facilities have no significant relationship to the coverage of deliveries in health facilities. Further research requires more specific factors or digging deeper into the factors that have been studied in West Papua Province."

"Pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling yang berkualitas memerlukan keterlibatan manusia dan sumber daya lain yang dikelola secara berkualitas dan efektif, menjadi latar belakang penelitian ini. Permasalahan penelitian berdasarkan fakta yakni administrasi bimbingan dan konseling sering terabaikan, kompetensi guru BK masih rendah, proporsi guru BK tidak seimbang dengan jumlah siswa mengakibatkan guru BK kesulitan mengatur tugasnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling berjalan mengikuti dinamika tugas-tugas perkembangan siswa dan berupaya memfasilitasi kebutuhan peserta didik meliputi aspek personal, sosial, akademik dan karier. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan layanan bimbingan dan konseling di Taman Madya 1 Jakarta Pusat belum mampu melaksanakan semua komponen kebutuhan siswa. Hampir semua layanan hanya pada masalah yang muncul saja sehingga lebih pada pelaksanaan fungsi penyembuhan (kuratif ) saja. Penelitian ini menyarankan kebijakan harus memperkuat bidang bimbingan dan konseling sampai pada tingkat sekolah. Administrator sekolah harus memberikan program bimbingan dan konseling di sekolah secara terjadwal serta anggaran program BK yang sesuai. Konselor harus melaksanakan tugas pokok secara sistematis.

---

The accomplishment of objective of qualified guidance and counseling service that requires effectively and well-managed human and other resources involvement becomes the relational of this study. Based on the real phenomenon, the problems of this study are: guidance administration and counseling is often overlooked, low competence of counselor, the proportion of counselor is not balanced by the number of students which resulted in counselor difficulty for organizing tasks.

This study is aimed to know the implementation of management of guidance and counseling takes place following the dynamics of adolescent development tasks of students and seeks to facilitate the students?needs such as personal, social, academic aspects and career. The approach of this study uses qualitative method through interview technique, observation and documentary review.

The result of this study indicates that guidance and counseling services in Taman Madya 1 Central Jakarta has not been able to implement all components of students? needs. Almost all services are conducted only in term of the arising problems, so the services tend to implement healing function (curative).

The result of this study suggest that Educational Unit to provide proper policy in order to strengthen guidance and counseling sphere to school level. School administrators should provide well-organized guidance and counseling programs at schools and appropriate budget for the program itself. Counselors must perform basic tasks systematically."