Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"One factor that is often associated with the poor performance of the local government is rent-seeking behavior. Previous studies demonstrated that rent-seeking behavior occurred in the way the government allocating budgets based on opportunistic behavior. It is suggested that every change in the share of budget on each function indicates the rent-seeking behavior. This study aims to calculate the estimated rent-seeking size in regional government in Indonesia based on Katz & Rosenberg's (1989) method. Besides, several variables are predicted as factors that determine rent-seeking size: the availability of resources and political events. In addition, auditing is introduced as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size.The current study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments during 2015 to 2019. This data consists of actual spending allocation per sector, local government revenue, information regarding election year and incumbency candidates, and audit opinion from supreme audit institution.First, during the observed years, the assumed rent-seeking size, estimated by local governments spending, was in a decreasing trend after the national election year of 2014-2015. Though it entails further investigation, this suggests that the local government spending is possibly biased by political activities in election years in Indonesia. Second, the mentioned decreasing trend of assumed rent-seeking size was associated with the increase number of ‘unqualified opinion’ in auditing, which may suggest that auditing is becoming an effective governance mechanism to restraint opportunistic rent-seeking behavior. Third, we observe that the share of local spending in public services, education and health, seemingly responding to the demand of general public, was increasing in the mentioned decreasing trend in the total size. This may also suggest that public demand is becoming an effective governance to restraint opportunistic rent-seeking behaviour in Indonesia.

---

Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan buruknya kinerja pemerintah daerah adalah perilaku rent-seeking. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku rent-seeking terjadi dalam cara pemerintah mengalokasikan anggaran, dimana setiap perubahan porsi anggaran pada masing-masing fungsi merupakan sinyalemen terjadinya perilaku rent-seeking. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi ukuran rent-seeking pada pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan metode Katz & Rosenberg (1989). Selain itu, beberapa variabel diprediksi sebagai faktor yang menentukan ukuran dari rent seeking tersebut diantaranya adalah: ketersediaan sumber daya keuangan dan peristiwa politik seperti pilkada. Selain itu, opini auditor juga diperkirakan sebagai variable yang dapat mengurangi timbulnya perilaku rent-seeking.

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari 305 pemerintah daerah selama periode 2015 hingga 2019 yang terdiri dari: belanja aktual per sektor, pendapatan pemerintah daerah, informasi mengenai tahun pilkada dan calon petahana, dan opini BPK atas laporan keuangan pemda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perilaku rent-seeking cenderung mengalami penurunan setelah tahun pemilu nasional 2014-2015. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah terpengaruh langsung oleh kegiatan politik pada tahun-tahun pemilu di Indonesia. Kedua, tren penurunan rent seeking tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan tata kelola keuangan yang terlihat dari peningkatan jumlah 'opini wajar tanpa pengecualian' dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa audit dapat berperan sebagai mekanisme yang efektif untuk menahan perilaku rent seeking. Selain itu, kami mengamati bahwa porsi belanja daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti untuk layanan publik, pendidikan dan kesehatan, mengalami peningkatan dimana pada saat yang bersamaan terjadi penurunan rent seeking. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan atau pengawasan dari masyarakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membatasi perilaku rent seeking di Indonesia.

"

"Rent-seeking behavior is one factor associated with the poor performance of local governments in Indonesia. It is an opportunistic behavior that often occurs in the government's budget allocating process. This study aims to estimate rent-seeking size in regional governments in Indonesia based on Katz and Rosenberg's (1989) method. The determining factors used are the availability of resources and political events. In addition, as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size, auditing is introduced. Using the Generalized Least Square Regression method, this study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments from 2015 to 2019. There were three findings in this study: (1) there was a decreasing trend in rent-seeking size after the national election was held in 2014-2015; (2) local governments that held elections showed a tendency to have a higher degree of rent-seeking, especially when the current executives or "incumbents" were standing for election; and (3) local governments that received 'Unqualified Opinion' for their financial statements had a smaller size and allocations of the rents. Those might suggest that auditing was an effective governance mechanism to restrain opportunistic rent-seeking behavior."

"Skripsi ini mengkaji tentang fenomena praktik Rent Seeking antara negara dan bisnis yang terjadi pada tingkat nasional. Adapun studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, BPK, hingga Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana praktik rent seeking dijalankan dalam kasus ini. Teori rent seeking Tullock (1967) digunakan sebagai teori utama untuk menjelaskan bagaimana rent seeking dapat terjadi dan melalui mekanisme apa praktik rent seeking dalam kasus ini dijalankan. Konsep rent creation, rent extraction, dan rent seizing Michael L. Ross penulis gunakan untuk mengklasifikiasi cara-cara yang digunakan oleh rent seeker dalam melancarkan aksinya. Sementara teori Kruger digunakan untuk melihat penyebab hingga bentuk-bentuk praktik rent seeking yang muncul dalam kasus ini. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik rent seeking pada kasus sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara dijalankan oleh tiga aktor yang berbeda. Dalam menjalankan aksinya, dua dari tiga aktor rent seeker tersebut menggunakan cara yang disebut oleh Ross (2001) sebagai rent creation. Mayoritas pelaku lebih memilih untuk menggunakan mekanisme secara frontal dengan mengeluarkan sejumlah dana atau yang disebut oleh Tullock (1967) sebagai transfer cost daripada melakukan pendekatan melalui negosiasi atau lobbying (competing rent).

---

This thesis examines the phenomenon of Rent Seeking practice between the state and business that occurs at the national level. The case study taken in this research is the case of PT Newmont Nusa Tenggara's share divestment dispute involving several parties such as the central government, local government, DPR, BPK, to the Constitutional Court. This research was conducted to see how the practice of rent seeking is carried out in this case. Tullock's (1967) rent seeking theory is used as the main theory to explain how rent seeking can occur and through what mechanism the practice of rent seeking in this case is carried out. The author uses the concepts of rent creation, rent extraction, and rent seizing Michael L. Ross to classify the methods used by rent seekers in launching their actions. Meanwhile, Kruger's theory is used to look at the causes and forms of rent seeking practices that appear in this case. The findings of this study show that the practice of rent seeking in the case of the PT Newmont Nusa Tenggara share divestment dispute is carried out by three different actors. In carrying out their actions, two of the three rent seeker actors use a method called by Ross (2001) as rent creation. The majority of actors prefer to use a frontal mechanism by issuing a number of funds or what Tullock (1967) calls transfer costs rather than approaching through negotiation or lobbying (competing rent)."

"Pada era pembangunan ini pemerintah sedang meningkatkan pembangunan disegala bidang. Peningkatan bidang-bidang usaha untuk membangun suatu negara sehingga menjadi negara yang adil dan makmur perlu ditingkatkan secara merata. Demikian juga dari sektor perhubungan, sektor ini merupakan salah satu bidang yang ikut berperan dalam pembangunan khususnya pada sektor penerbangan. Dalam Pelita V pada dasarnya merupakan program-program peningkatan segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan dan sedang digalakkan pula ekspor komoditi non migas. Dalam hal ini PT. Garuda Indonesia sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain meningkatkan penyediaan angkutan udara, juga ikut mensukseskan pelaksanaan Paket Deregulasi 24 Desember 1987 sebagai prioritas dengan senantiasa menyiapkan diri guna mampu menggalakkan ekspor non migas yang kian meningkat, serta wisatawan yang juga kian melonjak. Untuk memenuhi tuntutan tersebut diatas, PT. Garuda Indonesia harus berusaha secara keras untuk mencapai seperti yang di harapkan. Salah satu usaha PT. Garuda Indonesia yaitu meningkatkan anak perusahaannya agar supaya dapat mendukung usahanya dalam rangka meningkatkan penyediaan angkutan udara, menggalakkan ekspor komoditi non migas serta menambah jalur penerbangan untuk memenuhi arus wisatawan yang semakin melonjak. Salah satu anak perusahaannya adalah PT. Merpati Nusantara Airlines. PT. Merpati Nusantara airline’s sebagai anak perusahaan dibebani tugas berat untuk penerbangan perintis. Penerbangan perintis disini maksudnya adalah penerbangan dengan membuka jalur-jalur baru yang tadinya belum ada jalur penerbangannya ke daerah-daerah terutama jalur-jalur domestik. Maka untuk mendukung hal tersebut PT. Garuda Indonesia menyewakan pesawat Foker 28 kepada PT. Merpati Nusantara Airlines. Dengan bantuan pesawat ini diharapkan PT. Merpati Nusantara Airlines dapat menambah jalur penerbangan kedaerah-daerah atau wi1ayah-wilayah yang kurang atau belum ada jalur penerbangannya. Perjanjian sewa menyewa pesawat terbang ini berbeda dengan perjanjian sewa menyewa pesawat terbang biasa. Karena disini pembahasannya ditekankan pada PT. Garuda Indonesia sebagai induk perusahaan yang menyewakan pesawat pada PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai anak perusahaan yang menyewa pesawat. Jadi disini terjadi hubungan kontrak antara induk perusahaan dengan anak perusahaan."

"Laporan magang ini membahas tentang kesesuaian PSAK 73 dengan implementasi standar akuntansi sewa yang diterapkan oleh PT Satu dalam pencatatan sewa. Implementasi dan kesesuaian ini perlu diberikan perhatian lebih untuk mengetahui nilai aset dan kewajiban secara komprehensif pada laporan keuangan perusahaan. Lingkup pembahasan laporan magang ini seputar perubahan dalam PSAK 73 dari IAS 17, dampak perubahan tersebut, proses pencatatan serta penilaian efektivitas dalam penerapannya. penulis melakukan evaluasi dengan cara membandingkan kerangka evaluasi, yaitu teori yang telah dipelajari pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan PSAK 73 dengan pengalaman dan wawasan yang penulis dapatkan selama menjalani magang di PT Satu. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi akuntansi sewa, berdasarkan PSAK 73, yang dilakukan oleh PT Satu memiliki kesesuaian antara teori dengan kerangka evaluasi. Namun, masih memiliki perbedaan karena disesuaikan dengan kondisi lingkup PT Satu. Dari sudut pandang mahasiswa, evaluasi ini menunjukkan bahwa setiap teori yang ada dan telah dipelajari tidak dapat langsung diterapkan begitu saja, namun perlu dilakukan penyesuaian seperti yang dihadapi oleh PT Satu dalam proses pencatatannya.

---

This internship report discusses the conformity of PSAK 73 with the implementation of rental accounting standards applied by PT Satu in recording leases. This implementation and conformity needs to be given more attention to find out the value of assets and liabilities comprehensively in the company's financial statements. The scope of discussion of this internship report is about changes in PSAK 73 from IAS 17, the impact of these changes, the recording process, and the assessment of effectiveness in its implementation. The author evaluates by comparing the evaluation framework, namely the theory that has been studied in the Financial Accounting 2 and PSAK 73 courses with the experience and insight that the author got during his internship at PT Satu. The evaluation carried out shows that the implementation of lease accounting, based on PSAK 73, carried out by PT Satu has the same essence as the theory in the evaluation framework. However, it still has differences with the theory that is adapted to the conditions of the scope of PT Satu. From the student's point of view, this evaluation shows that every existing theory that has been studied cannot be applied immediately, however, adjustments need to be made as faced by PT Satu in the recording process."

"Skripsi ini mencoba menjelaskan mengenai proses penentuan harga produk jasa, yang dalam hal ini adalah harga sewa mobil. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan harga sewa, dapat diketahui apakah terdapat hubungan antara biaya dengan harga sewa. Selan-jutnya dapat mempelajari sejauh mana biaya mempengaruhi harga sewa. Penelitian dilakukan dengan mengadakan studi literatur dan studi lapangan dengan mengambil suatu perusahaan penyewaan mobil sebagai obyek penelitian utama. Dengan studi literatur, diharapkan dapat diperoleh landasan teoritis yang cukup mengenai biaya dan penentuan harga. Selain itu dengan mempelajari proses penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan penyewaan mobil dapat diperoleh pemahaman mengenai penentuan harga dalam praktek usaha. Penelitian dilakukan pada perusahaan penyewaan mobil Toyota Rent a Car. Dari penelitian yang telah dilaksana-kan diketahui bahwa perusahaan memperhitungkan biaya-biaya tertentu sebagai faktor pembentuk harga sewa. mobil. Biaya-biaya yang diperhitungkan itu digunakan dalam membentuk suatu model atau formula tertentu untuk menentukan harga sewa pada suatu jenis mobil. Secara garis besar perusahaan memperhitungkan beberapa aspek biaya. Aspek tersebut adalah biaya pengadaan mobil, biaya untuk tenaga supir dan biaya untuk pemakaian bahan bakar. Setelah mengetahui proses penentuan harga yang diguhakan pada perusahaan dapat dilakukan perbandingan dengan harga sewa yang diberikan oleh perusahaan lain. Perbandingan ini menggambarkan bagaimana efektifitas penentuan harga yang telah dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Kesimpulan yang didapat menyebutkan bahwa harga sewa mobil ditentukan dari persentase tertentu atas harga beli mobil. Biaya yang mempengaruhi harga sewa ditentukan dalam persentase atas harga beli mobil. Biaya itu merupakan biaya variabel. Sebenarnya ada biaya yang lebih tepat dihitung sebagai biaya variabel."

"Laporan magang ini menganalisis mekanisme pelaksanaan pemotongan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Pusat Bank Indonesia tahun 2010 serta kesesuaian mekanisme tersebut dengan ketentuan perpajakan yang berlaku Bank Indonesia merupakan salah satu pemotong pajak penghasilan pasal 23 Analisis dilakukan atas beban sewa Hasil laporan menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kewajiban perpajakan telah mengikuti ketentuan yang berlaku Akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya akibat adanya pemisahan antara unit potong pungut dengan unit setor lapor.

---

This internship report analyzes the implementation mechanism of withholding depositing and reporting of income tax article 23 on the headquarters of Bank Indonesia in 2010 and the conformity of General Indonesian Tax Provisions and Income Tax Law application Bank Indonesia is one of the collectors of income tax article 23 Analyzes was conducted on rent expense The report conclusion is in general the implementation of tax obligations has already complied with the Tax Provisions and Income Tax Law However there is obstacle in the implementation because of the separation between the withholding unit and the reporting unit."

"ABSTRAKSektor Industri Kecil merupakan sektor yang penting di dalam pembangunan dibidang Perekonomian dan Sosial Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Program Program Pelita. Ditinjau secara ekonomi dan sosial maka para pengusaha dibidang Industri Kecil adalah para pengusaha yang dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil atau Pengusaha Ekonomi Lemah. Untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan pengusaha Industri Kecil di wilayah DKI. Jakarta, Pemerintah Daerah DKI. Jakarta memberikan bantuan antara lain Pemberian Tempat Penampungan yang sekaligus merupakan Sarana Kerja dan Hunian bagi para pengusaha yang berlokasi di Kawasan Perluasan Industri PPL. Industri Kecil Pulogadung Jakarta Timur. Penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan permasalahan, menganalisa, kemudian mencoba untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran sebatas kemampuan melalui pandangan sudut Ilmu Hukum, khususnya Hukum Keperdataan. penentuan syarat - syarat dan siapa - siapa yang dapat menggunakan bangunan Saraka Kerja dan Hunian ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DKI. Jakarta. Untuk penggunaan dan pemilikan bangunan Sarana Kerja dan Hunian, tidak hanya mempertimbangkan aspek Hukum Perdata ( privaat ) tetapi juga mempertimbangkan aspok hukum Publikk dengan turut campurnya Pemerintah Daerah DKI. Jakarta dalam menentukan pengguriaan dan pemilikan bangunan Sarana kerja dan Hunian pada Perkampungan Industri Kecil DKI. Jakarta."