Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Permasalahan yang menjadi inti penelitian adalah bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 mengategorikan jenis sengketa antara lembaga pendidikan formal dan peserta didik, dan bagaimana analisis hukum atas potensi sengketa pengembalian atau pengurangan biaya pendidikan di masa pandemi. Di Indonesia, sengketa antara peserta didik dan lembaga pendidikan formal tidak banyak terjadi, berbeda dengan negara lainnya seperti Amerika Serikat, Inggris dan India. Di negara-negara tersebut, sengketa yang timbul biasanya diajukan ke peradilan umum dengan dasar adanya hubungan kontraktual, maupun ke lembaga yang khusus mengajudikasi persoalan hukum perlindungan konsumen dengan dasar kedudukan hukum peserta didik selaku pengguna layanan pendidikan. Di masa pandemi, proses pembelajaran pada faktanya memang telah beralih dari metode pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh sehingga berpotensi menimbulkan sengketa terkait pengembalian atau pengurangan biaya pendidikan. Objek sengketa dapat saja berkaitan dengan tindakan lembaga pendidikan formal yang dianggap melanggar perjanjian (hukum privat) atau yang berkaitan dengan produk hukum peraturan perundang-undangan (hukum publik). Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019, sengketa antara lembaga pendidikan formal dan peserta didik, khususnya mengenai kebijakan non-restitusi biaya pendidikan dalam hal peserta didik tidak jadi menempuh pendidikan bukanlah merupakan sengketa konsumen. Pemerintah dan lembaga pendidikan formal perlu mengambil kebijakan terbaik untuk kepentingan peserta didik di masa pandemi, karena secara yuridis gugatan pengembalian atau pengurangan biaya pendidikan yang diajukan ke lembaga peradilan belum tentu dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan peserta didik.

---

This thesis uses a library research method with secondary data as the data source. The main issue of this research is how the Supreme Court Decision Number 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 categorizes dispute between formal educational institutions and students, and how is the legal analysis on potential disputes regarding tuition fee refund or reduction during the pandemic. In Indonesia, dispute between students and formal educational institutions rarely occurs, in contrast to other countries such as the United States of America, Britain and India. In those countries, disputes are usually submitted to courts on the basis of a contractual relationship, or institutions that specifically adjudicate consumer protection legal issues on the basis of students as users of educational services. During the pandemic, the learning process has in fact moved from face-to-face learning to distance learning, which has the potential to cause disputes concerning the refund or reduction of tuition fee. The object of the dispute could be related to the actions of formal educational institutions which considered to have violated agreements (private law) or those related to legislation (public law). As a result of the research, it can be concluded that based on the Supreme Court Decision Number 90 K/Pdt.Sus- BPSK/2019, dispute between formal educational institutions and students, specifically in regard to non-refundable policies of tuition fee in the event that students cancel their attendance is not constituted as a consumer dispute. The government and formal educational institutions need to take the best policies for the benefit of students during the pandemic, given that juridically, a lawsuit which demands tuition fee refund or reduction may not necessarily produce results expected by students."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah menganalisis perhitungan biaya satuan mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta X. Penelitian ini didasarkan oleh permasalahan yang dialami oleh PTS X yaitu menurunnya jumlah mahasiswa pada setiap tahunnya yang diduga disebabkan oleh mahalnya biaya studi. Penyebab mahalnya biaya studi adalah ketidakmampuan PTS X dalam menetapkan biaya studi secara akuratyaitu dengan tidak adanya perhitungan biaya satuan mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan biaya studi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menunjukkan konsep dalam penghitungan biaya satuan mahasiswa dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi bisnis proses, identifikasi daftar biaya, identifikasi biaya yang relevan dan tidak relevan, identifikasi jumlah mahasiswa yang menjadi dasar perhitungan, identifikasi tenaga kerja langsung, identifikasi biaya bahan langsung, identifikasi biaya tidak langsung, menghitung biaya satuan mahasiswa, analisis efisiensi komponen biaya, dan yang terakhir adalah menghitung break event point. Hasil perhitungan biaya satuan mahasiswa menunjukkan bahwa biaya studi yang selama ini dibebankan PTS X kepada mahasiswa adalah over price. Biaya studi tersebut dapat diturunkan sampai batas tertentu, namun tetap menjaga profitabilitas PTS X.

---

ABSTRACTThe purpose of this research was to analyse the calculation of student unit cost at X Private University. This research based on problem experienced by X Private University namely the decreasing number of the student on each year which is expected to be caused by the high cost of study. The reason for the high cost of study was the inability of X Private University to determine study costs accurately namely in the absence of student unit cost calculations that can be used as a guidein determining study costs. This research is a qualitative research using a case study approach. Data collection techniques in this research were conducted by interviews and document study. This research shows the concept in calculating student unit cost can be done by identifying business process, identifying cost lists, identifying relevant and irrelevant costs, identifying the number of students which used as the basis for calculation, identifying direct labor, identifying direct material costs, identifying indirect costs, calculating student unit cost, analysiscost components that can be done efficiently, and the last is calculating break event point. The result of the student unit cost calculation shows that the study fees that has been charged by X Private University to students are over price.The cost of study can be reduced to a certain extent, yet stillkeep the profitability of X Private University."

"Perubahan biaya sekolah berpotensi menyebabkan perubahan perilaku individu dalam menentukan keputusan bersekolah (Gertler & Glewwe, 1990; Glick & Sahn, 2006; Glick, 2008; Lincove, 2009, 2013; dll). Dengan menggabungkan data survei rumah tangga dan survei komunitas IFLS 5, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak biaya terhadap keputusan bersekolah dan kemudian menganalisis implikasinya terhadap potensi PPN Jasa Pendidikan di Indonesia. Hasil estimasi dengan Heckman dan multiresponse model menunjukkan bahwa biaya masih menjadi hambatan bersekolah terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia. Selain itu, hasil estimasi juga menunjukkan adanya segmentasi dalam keputusan memilih sekolah swasta. Analisis implikasi dari keputusan bersekolah menunjukkan bahwa kriteria pengenaan PPN Jasa Pendidikan harus ditetapkan secara hati-hati karena berpotensi untuk meningkatkan angka putus sekolah. Pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa pendidikan oleh sekolah negeri berpotensi menimbulkan isu ketidakadilan karena potensi beban pajak yang bersifat regresif. Selain itu potensi penerimaannya relatif rendah karena pembiayaan pendidikan yang bergantung pada Pemerintah. Sedangkan pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa pendidikan oleh sekolah swasta kepada individu dalam rumah tangga di kelompok penghasilan tertinggi menunjukkan potensi penerimaan terbesar dengan potensi beban pajak yang bersifat progresif.

---

Changes in school cost potentially changes individual behavior in determining school decisions (Gertler & Glewwe, 1990; Glick & Sahn, 2006; Glick, 2008; Lincove, 2009, 2013; etc.). By using IFLS 5 data, we combine household and community survey data to estimate the impact of cost on schooling decisions and analyze its implications on potential VAT revenues for education services in Indonesia. The estimation results using Heckman and multiresponse model show that cost is still remain a barrier for schooling, especially for low-income households in Indonesia. In addition, the estimation results also show that there is private school segmentation due to decision for schooling. Schooling decisions’s implications analysis shows that the criteria for imposing VAT on Educational Services should be set carefully because potentially increasing the dropout rate. The imposition of VAT on public schools potentially raising injustice issues due to the regressive tax burden. In addition, potential revenue gained is relatively low because its dependency on the government. Meanwhile, the imposition of VAT on private schools shows the greatest potential revenue and progressive tax burden in the highest income group."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Pelaksanaan Program KJP sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dan selama pelaksanaannya terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP berhasil dalam mencapai tujuannya dan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, namun perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, ketidaktepatan sasaran program, verifikasi pendataan calon penerima KJP, dan pencairan dana KJP.

---

This research aims to evaluate of the implementation Assistance Program The Personal Cost of Education through Jakarta Smart Card in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach, with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In doing evaluation, researchers used the CIPP evaluation model initiated by Daniel L. Stufflebeam. Implementation of Jakarta Smart Card program has been running for four years from 2013 to 2016, and during their implementation, there are many obstacles or problems, so that need for evaluation to see the success or failure of the program. The results showed that the implementation of the Jakarta Smart Card program is successful in achieving its objectives and answer the problems of education in DKI Jakarta, but needs improvement or evaluation in some aspects, such as socialization, inaccurate targeting, verification of data collection Jakarta Smart Card candidates, and disbursement of funding Jakarta Smart Card."

"Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya.Berdasarkan Keputusan Menkeu RI No. 498/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009. Sebagai satker BLU, Politeknik Kesehatan Bandung boleh memungut biaya dari masyarakat berdasarkan tarif layanan yang dibuat. Masalahnya belum diketahui berapa biaya untuk penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Farmasi Politeknik Kesehatan Bandung dimana perhitungan biaya dengan metode ABC dapat digunakan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan pembiayaan pendidikan.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa biaya pendidikan pada Program Studi Farmasi Politeknik Kesehatan Bandung Tahun 2013. Metode penelitian adalah penelitian operasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode ABC (Activity Based Costing).Hasil penelitian disajikan berdasarkan aktivitas komponen biaya yang mempengaruhi biaya pendidikan. Dimulai dari registrasi kemudian perkuliahan dan diakhiri dengan pengumuman. Diketahui total biaya adalah Rp 2,385,856,539,- sedangkan biaya satuan berdasarkan metode perhitungan ABC adalah Rp 12,293,230,-. Pendapatan Prodi Farmasi adalah Rp 1,638,214,000,- dan Cost Recovery Rate sebesar 69%.Disarankan agar manajemen berusaha mencari sumber pendapatan lain seperti kerjasama dengan perusahaan yang berhubungan dengan kefarmasian ataupun penelitian oleh dosen Prodi Farmasi. Selain itu Prodi Farmasi perlu memperbaiki manajemen keuangan dalam penyusunan anggaran Prodi Farmasi serta melakukan efisiensi di setiap aktivitas tanpa mengurangi efektifitas.

---

The cost of education is a very important component in education. The education process can not run without support of costing.Based on the Minister of Finance Decree No. 498 / KMK.05 / 2009 dated December 17, 2009. As satker BLU, Health Polytechnic Bandung may collect fees from community based service rates are made. The problem is not yet known how much it costs for providing education in Pharmacy Study Program Health Polytechnic Bandung where the calculation of the cost of the ABC method can be used as an ingredient in determining education funding policies.The aim of this study was to analyze the cost of education of Pharmacy Health Polytechnic Bandung 2013. The method is operational research using quantitative and qualitative approaches. The analytical method used is the method of ABC (Activity Based Costing).Results of the study are presented based activities that affect the cost components of the cost of education. Starting from the registration later lectures and ends with the announcement. Known total cost is Rp 2,385,856,539, - while the unit cost based on the method of calculation ABC is Rp 12,293,230, -. Pharmaceutical Prodi income is Rp 1,638,214,000, - and Cost Recovery Rate of 69%.It is recommended that the management tried to find other sources income such as cooperation with companies dealing with pharmaceutical or research by professors Prodi Pharmacy. Besides Prodi Pharmaceutical need to improve financial management in budgeting Prodi Pharmacy and efficiency in every activity without reducing effectiveness."

"Kemacetan lalu lintas merupakan masalah umum yang dihadapi hampir semua wilayah perkotaan di Negara berkembang. Akibat yang ditimbulkan dari kemacetan lalu lintas sangatlah besar apabila kita cermati. Salah satunya adalah pemborosan biaya operasional kendaraan. Jalan Setiabudi merupakan salah satu ruas jalur yang sangat padat lalu lintas terutama di sekitar sekolah Shafiyatul Amaliyah. Pada jam-jam pergi dan pulang sekolah sering terjadi kemacetan. Ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan semakin bertambah sehingga merugikan pengguna kendaraan pribadi. Untuk menganalisa Biaya Operasional Kendaraan digunakan metode PT. Jasa Marga dan LAPI ITB sehingga didapat biaya kemacetan di jalan setiabudi sebesar Rp. 1.370/km/kendaraan."