Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan penelitian pemberhentian Sekretaris Desa dengan menggunakan wewenang diskresi Kepala Desa studi putusan PTUN Bandung adalah Bagaimana kewenangan Kepala Desa mengelola Administrasi Kepegawaian perangkat desa? Bagaimana penggunaan wewenang diskresi Kepala Desa memberhentikan sekretaris desa? Bagaimana sikap PTUN Bandung memutus perkara pemberhentian sekretaris desa dengan diskresi Kepala Desa? Metode penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif, tipologi preskriptif, jenis data sekunder, jenis bahan hukum primernya perundang-undangan administrasi pemerintahan, dan desa berserta peraturan turunannya, jenis bahan hukum sekunder yang digunakan buku dan jurnal ilmiah hukum administrasi negara, hukum administrasi kepegawaian, jenis bahan hukum tersier yang digunakan adalah black law dictionary, dan Kamus Besar lainnya. Data berupa deep interview dan perpustakaan online. Hasil penelitian dengan analisis argumentatif dapat disimpulkan, Kepala Desa memiliki wewenang atribusi untuk mengelola perangkat desa, Kepala Desa menggunakan wewenang diskresi memberhentikan Sekretaris Desa adalah hak prerogatif, sebagai problem solver, dengan prinsip rule of law, dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sikap PTUN Bandung membatalkan diskresi kepala desa karena melanggar asas tidak menyalahgunakan wewenang. Penulis menyarankan Kepala Desa dalam menggunakan diskresi untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan, menggunakan AUPB, rule of law, dan asas penyelenggaraan pemerintah desa, untuk meminimalisir resiko gugatan ke PTUN, maka diskresi yang akan dikeluarkan dilakukan reviu oleh pejabat yang berwenang.

---

The problem research regarding the dismissal of the Village Secretary by using the the discretionary authority of the Head Village, the study of Bandung Administrative Court decision, is how the authority of the Village Head to manage the Village Apparatus Administration? How is use of the Village Head’s discretion to dismiss the Village Secretary? What is the attitude of the Bandung Administrative Court in deciding the case of dismissing the Village Secretary at the discretion of the Village Head? The research method normative judicial research, prescriptive typology, types of secondary data, types of primary legal materials, government administration, and village laws and regulations, types of secondary legal materials books and scientific journals of State administrative law, civil service administration law, types of tertiary legal materilas is black law dictionary, and other major dictionaries. The data are in the form of deep interviews and an online libraries. The result of the research with argumentative analysis can be concluded, the Village Head has attribution authority to manage the village apparatus, the Village Head uses the discretionary power to dismiss the Village Secretary as a prerogative, as a problem solver, with the principle of rule of law, and General Principles of Good Governance (AUPB) The attitude of the Bandung Administrative Court in this research case nullifies the Village Head’s discretion for violating the principle of not abusing authority. The Author advises the Village Head in using discretion to pay attention to statutory regulations, using General Principles of Good Governance, the rule of law, and the principles of village government administration, to minimize the risk of lawsuit against the State Administrative Court, so the discretion that has been issued must be reviewed fisrt by the authorized official."

"Penelitian ini membahas hak ulayat atau beschikkingsrecht serta kaitannya dengan kewenangan Kepala Adat atau Hukum Tua Adat dalam urusan pertanahan. Diketahui bahwa Hukum Tua Adat Desa Tontalete diputuskan bersalah karena tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PID/2017. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan penelitian yakni: a) Bagaimana aturan pendaftaran dan peralihan tanah komunal serta aturan hak pengelolaannya; b) Bagaimana tanggung jawab dan kewenangan kepala adat di Minahasa serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan karena penyalahgunaan wewenang adat yang mengakibatkan peralihan status tanah ulayat ditinjau dari hukum pertanahan dan; c) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Pid/2017 terhadap kepala adat yang melakukan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah. Metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Hukum Tua Adat dalam Masyarakat Hukum Adat yang berkenaan dengan perkara pertanahan adalah membuat surat keterangan tentang tanah beserta riwayat status dan kepemilikan tanah tersebut; serta bahwa akibat hukum yang terjadi terhadap Kepala Adat yang melakukan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah dalam putusan tersebut adalah a) Vonis hukuman penjara selama 6 bulan karena terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemalsuan Surat; b) Tidak sahnya jual-beli yang dilakukan oleh Saksi Elsje Maria Pantouw dan; c) Kembalinya hak-hak PT. Aman Liman Jaya selaku penguasa tanah yang sah yang didukung dengan dokumen HGB atas sebagian besar tanah yang sempat dijual- belikan oleh Saksi Elsje Maria Pantouw.

---

This research discusses about communal title or beschikkingsrecht in accordance with the authority of Custom Head on land affairs. It is known that the custom head of Tontalete village of Kema Sub-district, North Minahasa is found guilty of Land Ownership Information Letter Forgery based on Supereme Couort decision Number 847 K/PID/2017. This research is conducted to answer two research questions, which are: a) What are the rules for registration and transfer of communal land and the rules for managing rights?; b) How is Custom Head responsible in composing land ownership information letter, land ownership status transfer process and protection against the disadvantaged third party because of the authority abuse that causes communal land status transfer according to the agrarian law and; c) What are the legal effect of the Supereme Court decision number 847 K/Pid/2017 on the Custom Head that have done the land ownership information letter forgery. The method used to anser the research problems is qualitative metod with juridicial and empirical approach. The result of this research finds that the authority of custom head in customary law society regarding land affairs is to compose land information letter along with the status and ownership history; and the legal effects against the custom head that have forged the land information ownership letter are: a) Prison sentence of 6 months for proven to have violated artile number 263 (1) KUHP jo. article number 55 (1) the first KUHP about official letter forgery; b) The transaction done by the witness Elsje Maria Pantouw becomes invalid and; c) Return of rights for PT. Aman Liman Jaya as the legal land authority, supported by the HGB document on most of the land that ever transacted by the witness Elsje Maria Pantouw."

"Penulis akan menelaah legalitas dan legitimitas dari Surat Keterangan Kepala Desa (SKD) atau Tanah (SKT) sebagai alat bukti kepemilikan dan penguasaan tanah. Pengujian ini, juga dalam konteks bagaimana dokumen ini menjamin tenurial security, dilakukan dalam perbandingan dengan sertifikat hak atas tanah yang menurut hukum negara merupakan satu-satunya alat bukti sempurna perihal kepemilikan-penguasaan bidang tanah tertentu. Untuk menguji dan menilai kekuatan hukum dari SKT/SKD serta menilai legalitas-legitimitasnya dalam praktik hukum Indonesia, ditelaah 70 pandangan hakim yang muncul dalam putusan-putusan pengadilan. Titik tolak pilihan studi putusan ini adalah adanya kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat (UU 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman). Temuan terpenting adalah kekuasaan kehakiman ternyata justru menegaskan dan menguatkan pandangan masyarakat akan legalitas-legitimitas SKT/SKD sebagai tanda bukti hak (penguasaan-pemilikan) tanah. Kendati demikian, ditemukan juga adanya kebutuhan untuk menata ulang dan membereskan administrasi dan arsip kantor desa untuk mencegah penyalahgunaan pembuatan dan penggunaan tanda bukti hak atas tanah ini. Kata kunci: Surat Keterangan Desa (SKD), Surat Keterangan Tanah (SKT), Pendaftaran Tanah yang Inklusif, Pengembangan dan Pembangunan Desa

---

The author discusses the issue of legality and legitimacy of Letter issued by Village Head affirming factual-legal ownership of land. This is done in comparison with land certificate issued by the National Land Agency which according to the prevailing law ought to be the sole document affirming legal land ownership. Both are compared in terms of how both provide tenurial security to land occupants at the village level. To evaluate the letter’s legal strength as proof of ownership, including its legality and legitimacy, about 70 judicial decisions is dissected and analysed. The starting point for this approach is the acknowledgment of the command contained in the Law on the Judiciary (Law No. 48 of 2009) obligating judges when deciding on cases to take cognizance and apply the living law (unwritten-non state law). The main finding of this study is that the Judiciary seems to side with society in accepting and recognizing the legality-legitimacy of the village head letter as proof of land ownership. However, at the same time, land administration at the village level – to avoid and prevent misuse of these letters- should be made more accountable. Keywords: Village Head Statement Letter (SKD), Land Attestation Letter (SKT), Inclusive Land Registration, Village Development."

"Penelitian ini membahas tentang Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) keabsahan surat keterangan ahli waris yang diregister oleh kepala desa/lurah dan camat berdasarkan inisiatif notaris/PPAT; (2) Kedudukan akta pembagian hak bersama yang dipalsukan serta tanggung jawab dari Notaris/PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Analisa kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 688 K/PID/2017 dan adapun prosedur pembuatan surat keterangan ahli waris yang palsu atau dipasukan sebagai dasar pembuatan akta pembagian hak bersama oleh Notari/PPAT menjadikan perbuatan tersebut cacat hukum. Sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut bisa berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam hal profesionalisme Notaris harus ditingkatkan dan pengawasan harus lebih aktif lagi.

---

This study had a discussion of the validity of the division of the rights certificates together on the basis letter from an heir whose diregister by the village / heads of district and a false or falsified.A problem in this research is how the validity of the division of the rights certificates joint made based on a letter of the heirs of a forged and responsibilities of a notary / ppat.The research is a research that is shaped juridical descriptive. analysis which is a normative Case analysis was conducted on supreme court decision the republic of indonesia no: 688 k / pid / 2017 and as for the procedure of making a letter of the heirs of a false or dipasukan as a basis making the deed the division of the right jointly by notari / ppat made the deed. broken any lawsSanctions imposed on the notary can be civil and criminal sanctions. sanctionsIn terms of professionalism notary must be improved and oversight should be more active again."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala desaserentak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisisbagaimana implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di KabupatenSubang dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasikebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang. Denganmenggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuanpenting yaitu terhambatnya pencairan dana bantuan penyelenggaraan pemilihankepala desa, sosialisasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik, kualitas SDMpelaksana implementasi kebijakan yang perlu ditingkatkan, mekanismepenyelesaian sengketa atau permasalahan yang belum diatur dengan baik diperaturan bupati. Dari sisi akademis, penelitian ini membuktikan bahwa konsepimplementasi kebijakan ternyata juga dipengaruhi oleh kontekslokal seperti dalampenelitian ini yaitu faktor struktur politik lokal dan daya dukung masyarakat. Faktoryang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pilkades serentak iniadalah faktor komunikasi, sumber daya pelaksana kebijakan dan struktur politiklokal

---

ABSTRACTThis thesis deals with the implementation of the policy of concurrent village chiefelections which is the mandate of law number 6 Year 2014 of the village. Thepurpose of performance of this research is to analyze how the implementation ofthe policy of the village chief elections simultaneously in Subang and aware of thefactors that affect the implementation of the policy of the village chief electionssimultaneously in Subang. By using qualitative methods, the research producedsome important findings i.e. delays disbursement assistance conducting the electionof the village chief, the policy of socialization has not gone well, the quality ofhuman resource for implementing the policy implementation needs to be improved,the dispute resolution mechanism or a problem that has not been regulated in theregulation of the Regent. From the academic side, research is proving that theconcept of implementation policy turns out to be too influenced by the local contextas the factor structure of local political power and support of the community. Themost influential factor in the implementation of the policy of concurrent electionthis factor is communication, implementing policies and resources of the localpolitical structure."

"Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi pengembangan pariwisata yaitu desa wisata dengan multi-purpose. Kondisi Pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi kegiatan pariwisata, termasuk kegiatan di Desa Wisata. Penelitian ini membahas terkait adaptasi Desa Wisata di masa Pandemi COVID-19. Wilayah penelitian berlokasi di Desa Wisata Lebakmuncang dan Desa Wisata Alamendah, Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data-data pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif mengenai dampak pandemi, komponen spasial pembentuk pariwisata, dan adaptasi desa wisata di masa pandemi COVID-19. Hasilnya menunjukan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan jumlah wisatawan yang berbanding lurus dengan penurunan pendapatan desa wisata. Kondisi ini membuat Desa Wisata mengalami hibernasi sehingga perlu beradaptasi dengan new tourism economy yang mengedepankan hygiene, less-crowd, low-touch, dan low mobility. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua desa wisata memiliki skenario adaptasi berupa perumusan dan perencanaan, pemeliharaan aset, peningkatan promosi media sosial, penerapan protokol kesehatan, inovasi atraksi wisata, dan peningkatan kapasitas serta kualitas Sumber Daya Manusia. Desa wisata dengan aksesibilitas tinggi memiliki inovasi atraksi wisata digital dengan membuat virtual tour, pada tahap new normal sebanyak 70% atraksi wisatanya dapat beradaptasi pada kondisi neutral. Sedangkan Desa wisata dengan aksesibilitas sedang tidak memiliki inovasi atraksi wisata digital, pada tahap new normal sebanyak 50% atraksi wisatanya dapat beradaptasi pada kondisi neutral.

---

As an agricultural country, Indonesia has the potential for tourism development, namely a multi-purpose tourist village. The COVID-19 pandemic has had an impact on tourism activities, including activities in Tourism Villages. This study discusses the adaptation of Tourism Villages during the COVID-19 Pandemic. The research area is located in Lebakmuncang Tourism Village and Alamendah Tourism Village, Bandung Regency. The method used in this study is a qualitative method with data collection through in-depth interviews and field observations. The data in this study were analyzed descriptively qualitatively regarding the impact of the pandemic, the spatial components that make up tourism, and the adaptation of tourist villages during the COVID-19 pandemic. The results show that the COVID-19 pandemic has had an impact on the decline in the number of tourists, which is directly proportional to the decline in tourism village income. This condition makes the Tourism Village experience hibernation so that it needs to adapt to the new tourism economy that prioritizes hygiene, less-crowd, low-touch, and low mobility. The results show that the two tourist villages have adaptation scenarios in the form of formulation and planning, asset maintenance, increased social media promotion, application of health protocols, innovation of tourist attractions, and capacity building and quality of Human Resources. Tourist villages with high accessibility have innovative digital tourist attractions by creating virtual tours, at the new normal stage as many as 70% of tourist attractions can adapt to neutral conditions. While tourist villages with moderate accessibility do not have digital tourist attraction innovations, at the new normal stage as many as 50% of their tourist attractions can adapt to neutral conditions."

"Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menuntut Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola Pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan retribusi ekonomi melalui kucuran dana desa yang berjumlah fantastis. Kepala Desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai penguasa pengelola keuangan desa, sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan Desa. Oleh karena itu, Peneitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola keuangan desa khusunya dana desa dan melihat peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyaknya laporan yang wajib disampaikan oleh kepala desa dan kurangnya pemahaman kepala desa dalam menyusun laporan pertanggungajwaban. Selain itu, peraturan pengelolaan keuangan desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih dan sering mengalami perubahan yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Sehingga, mengakibatkan meningkatnya kasus penyalahgunaan keuangan di tingkat Desa. Adapun peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaa Dana Desa di Desa Lancang Kuning belum berjalan dengan efektif dikarenakan kurangnya pembinaan dan pelatihan dari Pemerintah, tidak efektifnya jam kerja BPD, dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mengkaji rumusan masalah dari sudut padang peraturan perundang-undangan.

---

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages requires villages to be more independent in managing the Government and various resources owned, including Village Financial Management. In order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the village, the Government made an economic levy through the fantastic disbursement of village funds. The village head has broad authority as the manager of village financial management, making it very vulnerable to deviations from the use of village finances. Therefore, this Research aims to analyze the accountability of village heads in managing village finances especially village funds and see the role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds by the Village Government.

The results of this study indicate that the number of reports that must be submitted by the village head and the lack of understanding of the village head in preparing accountability reports. In addition, village financial management regulations are still too numerous, complicated, overlapping and often undergo changes that are not accompanied by adequate socialization. Thus, resulting in increased cases of financial abuse at the village level. The role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds in Lancang Kuning Village has not been effective because of the lack of guidance and training from the Government, ineffective BPD working hours, and no good communication between the Village Government, BPD and the village community. The method in this study is normative juridical which examines the formulation of the problem from the point of view of the legislation."

"Otonomi Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan desa menurut beberapa literatur memerlukan pendanaan yang memadai. Di Indonesia, Dana Desa menjadi salah satu pendanaan utama bagi desa sejak tahun 2015. Selain pengaruh besaran Dana Desa, penelitian ini melakukan evaluasi penting pada peranan pimpinan desa dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dukungan pendidikan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Dengan penggunaan metode regresi linear berganda yang bersifat cross section pada data antara tahun 2018 dan 2020, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa akan lebih efektif mempengaruhi perkembangan pembangunan desa jika desa mempunyai kepala desa berpendidikan di atas SMA.

---

Village Autonomy provides opportunities for villages to realize more advanced and prosperous rural development. According to some literature, village development needs sufficient funds. In Indonesia, Village Fund has become one of the essential funds for villages since 2015. Besides the effect of Village Fund amount, this study evaluates the role of village leaders in optimizing Village Fund management. This study aims to analyze the effect of village head education support in managing the Village Fund on the development of village status in Indonesia empirically. By using the multiple linear regression method that is cross-sectional in the data between 2018 and 2020, this study concludes that the management of the Village Fund will be more effective in influencing the growth of village development if the village has a village head with an education above high school."

"ABSTRAKTujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola keuangan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh setiap perangkat desa dan pertanggungjawabannya.. Untuk mengetahui hal tersebut maka Penulis melakukan penelitianke Desa Haruman Kec. Leles Kab. Garut, agar mengetahui lebih jelas mengenai praktek pengelolaan keuangan desa untuk kemudian dibandingkan dengan bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur hal tersebut. Dari hasil penelitian ini Penulis menyarankan bahwa meskipun secara garis besar pengelolaan keuangan desa, utamanya di Desa Haruman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bukan berarti tidak ada kekurangannya, untuk Pemerintah Pusat maupun Daerah harus tetap melakukan pembinaan terkait pengelolaan keuangan kepada Aparatur Desa, agar setiap desa di Indonesia memiliki Perangkat Desa yang mampu mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to determine the ability of the village government for financial management. It is linked with the authority possessed by village officials and accountability. To determine the village?s financial management practices, the Authors conducted research into Haruman Village, Leles, Garut. After knowing the practices at Haruman Village, the the Author compared between practices and how the laws and regulation regulate about it. Although the village financial management has been conducted accordance with the laws and regulations, but still required the development from the Central and Local Goverment, so that every village in Indonesia were able to manage the finance as well as possible"

"Paper ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program zakat berbasis komunitas pada komunitas mustahik di Kabupaten Garut dan di Kabupaten Bandung Barat. Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program zakat berbasis komunitas terhadap peningkatan kesejahteraan komunitas dan anggota komunitas, Pengukuran efektifitas program ini masih jarang, walaupun ada hanya mengukur efektivitas program berbasis individu. Instrumen yang digunakan adalah Indeks Desa Zakat dan Indek Kesejahteraan BAZNAS. Indeks Desa Zakat IDZ digunakan untuk mengukur kesejahteraan komunitas mustahik, sedangkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS IKB digunakan untuk mengukur kesejahteraan anggota individu komunitas. Metode pemilihan sampling yang digunakan adalah metode multistage cluster sampling. Hasil menunjukan bahwa program pendayagunaan zakat berbasis komunitas di Kabupaten Garut belum memberikan hasil yang baik terhadap kesejahteraan komunitas mustahik terutama dalam dimensi ekonomi dengan nilai IDZ 0,55. Sedangkan hasil IKB individu anggota komunitas menunjukan hasil yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan individu mustahik dengan variabel kesejahteraan CIBEST 0,875, modifikasi IPM 0,616, dan Indeks Kemandirian 3,175 memperoleh nilai IKB 0,80, artinya program zakat berbasis komunitas berhasil meningkatkan kesejahteraan anggota komunitas. Komunitas mustahik di Kabupaten Bandung Barat melalui perhitungan IDZ memperoleh nilai Indeks 0,59 artinya cukup berhasil kecuali pada peningkataan tingkat ekonomi komunitas mustahik. Sedangkan hasil IKB menunjukan bahwa pengaruh zakat berbasis komunitas pada anggota komunitas di Kabupaten Bandung Barat yang program zakat berbasis komunitas belum cukup berhasil meningkatkan kesejahteraan individu anggota mustahik dengan nilai IKB 0,60. Rendahnya nilai variabel modifikasi IPM dan indeks kemandirian yang dipengaruhi juga oleh karakteristik usia penerima, pendapatan dan pendidikan mustahik menjadi faktor rendahnya nilai IKB di Kabupaten Bandung Barat.

---

This paper is aimed to measure the effectiveness of the community based zakat programme in their mustahiq rsquo s community in Garut Regency and West Bandung Regency. This measurement is designed to understand how far is the effectiveness of the community based zakat programme for welfare improvement, both mustah iq rsquo s community welfare or individual welfare, which can be used as the evaluative materials for zakat utilisation programme. The measurement of programme effectiveness is infrequent, even though there have been several uses of individual based program effectiveness measurement. Zakat Village Index and BAZNAS Welfare Index are the instruments used for this research. IDZ is used to measure the mustah iq rsquo s community welfare, whereas IKB is used to measure individual member in the community. The sampling method used is multistage cluster sampling method. The results show that community based zakat empowerment program in Garut Regency has not give good result to prosperous community welfare especially in economic dimension with IDZ value 0.55. While IKB results of individual members of the community showed good results in improving the individual welfare mustahiq rsquo s with welfare variables CIBEST 0.875, modifications HDI 0.616, and Index Independence 3.175 get the value of IKB 0.80, means community based zakat programs successfully improve the welfare of community members. The mustahik community in West Bandung Regency through IDZ calculation obtaining Index 0.59 value means that it is quite successful except on the economic level of the mustahik community. While IKB results show that the effect of community based zakat on community members in West Bandung District community based zakat programs have not been successful enough to improve the welfare of individual mustahik members with the value of IKB 0.60. The low value of HDI modification variable and independence index that is also influenced must be a factor of low IKB value in West Bandung regency."