Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pengawasan berbasis kewilayahan dalam rangka perluasan basis pajak yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pentingnya peran Account Representative (AR) Kewilayahan dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi, pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Di samping itu, dukungan dari organisasi juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingungan kerja yang kondusif sehingga menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab dari pegawai untuk berkontribusi dan memberikan kinerja terbaiknya. Pengukuran kinerja di lingkungan DJP dilakukan berdasarkan Asas Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian setiap Sasaran Strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, DJP belum mampu melakukan pengukuran kinerja dengan baik di mana pencapaian IKU belum optimal dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berupa perbaikan rumusan pengukuran kinerja serta dukungan organisasi bagi AR Kewilayahan guna mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan strategi studi kasus dan menggunakan pendekatan campuran. Metode kuantitatif dilakukan pada awal penelitian dengan menggunakan kuisioner yang diedarkan kepada AR Kewilayahan yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selanjutnya permasalahan yang teridentifikasi dari hasil kuisioner digali lebih mendalam dengan menggunakan metode kualitatif berupa wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan capaian IKU maupun penetapan target belum dilakukan dengan tepat. Selain itu, pemberian dukungan dari DJP juga belum dilakukan dengan maksimal.

---

The area-based supervision of taxpayers in the context of expanding the tax base implemented by the Directorate General of Taxes (DGT) currently emphasizes the importance of the role of the Account Representative (AR) in supporting the achievement of tax revenue targets. In the process of achieving organizational goals, performance measurement is a very important factor. In addition, support from the organization is also very much needed to create a conducive work environment so that it fosters commitment and a sense of responsibility from employees to contribute and give their best performance. Performance measurement in the DGT environment is carried out based on the Performance Management Principle of the Ministry of Finance by establishing Key Performance Indicators (KPI) to measure the achievement of each Strategic Goal. However, in the last few years, DGT has not been able to measure performance properly, since the achievement of the KPI has not been optimal in supporting the achievement of tax revenue targets. This study aims to provide recommendations to DGT in the form of performance measurement formulas that can spur the performance of AR and the necessary organizational support. This research was conducted with a case study strategy and used a mixed-method approach. The quantitative method was carried out at the beginning of the study by using a questionnaire that was distributed to AR who assigned to the Tax Office. Furthermore, the problems identified from the results of the questionnaire were further explored using qualitative methods in the form of interviews and document analysis. The results showed that the calculation of KPI achievement and the target-setting process had not been carried out properly. In addition, the provision of support from the DGT has not been maximized."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta permasalahan yang masih ditemui setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak.Batasan penelitian ini hanya data penerimaan dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menjadi objek penelitian serta adanya program Tax Amnesty di pertengahan tahun 2016 sehingga kurang mencerminkan kondisi setelah pemisahan fungsi Account Representative.Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative, penerimaan perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Selain itu masih ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Account Representative setelah adanya pemisahan fungsi ini.

---

This study aims to determine the level of tax revenues and taxpayer compliance and problems that are still encountered after the separation of Account Representative functions. The research method used in this research is qualitative method with case study approach in Directorate General of Taxes.

Limitations of this study only data acceptance and compliance submission of Annual SPT 2014 to 2016 with three Primary Tax Office which became the object of research and the Tax Amnesty program in mid-2016 so less reflect the conditions after the separation of Account Representative functions.

This study concludes that after the separation of Account Representative functions, tax revenues and taxpayer compliance have increased although not optimal yet. In addition, there are still problems encountered by Account Representative after the separation of this function."

"Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP seharusnya dituangkan dalam Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka pembebanan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional secara umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar merupakan unsur penerimaan negara bukan pajak, sehingga harus dikelola sesuai dengan mekanisme APBN.

---

This thesis discusses the types of laws that should regulate the type and the rate of nontax revenues and also discusses the management of nontax revenues in the National Land Agency. Forms of this research is normative juridical with more emphasis on qualitative analysis. The results of this study concluded that the regulation of the type and the rate of nontax revenues should be set forth in the Act, rather than government regulation. Because the people are sovereign, then charge to the people must get approval from the people through their representatives in Parliament. Management of nontax revenues in the National Land Agency in general has been conducted in accordance with the provisions of the legislation in force. The cost of transportation, accommodation, and consumption for land services that charged to the applicant/obliged to pay is an element of nontax revenues, so it must be managed in accordance with the state budget mechanism."

"ABSTRACTPengendalian intern penerimaan fungsional rawat inap pasien bayar tunai di RSUP Fatmawati merupakan salah satu sasaran pengendalian yang strategic dalam rangka meningkatkan penerimaan fungsional rawat inap. Oleh karena penerimaan fungsional rawat inap merupakan smber penerimaan utama RSUP Fatmawati (71,32%), dimana penerimaan fungsional tersebut sebagian besar (83.63%) diperoleh dari pembayaran tunai.Pelaksanaan pengendalian intern penerimaan fungsional rawat inap pasien bayar tunai di RSUP Fatmawati masih kurang efektif dalam mencegah terjadinya kesalahan pencatatan bukti transaksi layanan rawat inap, kerugian keuangan rumah sakit serta kurang dipatuhinya kebijakan/prosedur pengendalian intern pencatatan bukti layanan rawat inap yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya gambaran pelaksanaan pengendalian intern penerimaan fungsional rawat inap pasien bayar tunai di RSUP Faimawati dan upaya untuk mengefektifkan pengelolannya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode telaah kasus dengan pendekatan pemecahan masalah. Dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, telaah dokumen dan kuesioner. Analisa data hasil penelitian dilakukan secara kualitatif-deskriptif.Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pengendalian intern penerimaan fungsional rawat inap pasien bayar tunai di RSUP Fatmawaii telah ada dan dilaksanakan, namun masih ditemukan beberapa kelemahan kebijakan/prosedur pengendalian intern, khususnya unsur-unsur pengendalian intern pemisahan tugas dan tanggung jawab, prosedur otorisasi dan unsur prosedur pencatatan transaksi dan pembukuan. Disamping kelemahan tersebut juga ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan/prosedur pengendalian intern khususnya pencatatan bukti layanan rawat inap masih kurang dipatuhi oleh dokter atau pelaksana pemberi layanan rawat inap.Kesimpulan yang. diperoleh dari penelitian ini adalah kebijakan/prosedur pengendalian intern penerimaan fungsional rawat inap pasien bayar tunai di RSUP Fatmawati masih kurang memadai dalam melindungi rumah sakit dari resiko kerugian keuangan, menjamin keandalan catatan transaksi dan pembukuan serta pelaksanaan kebijakan/prosedur pengendalian intern masih kurang dipatuhi.Saran yang dajukan dalam mengefektifkan pengelolaan pengendalian intern adalah dengan menggunakan titik kendali strategis guna memperbaiki kelemahan utama unsur-unsur pengendalian intern penerimaan fungsional rawat inap pasien bayar tunai di RSUP Fatmawati.

---

The internal control of' functional revenues inpatients cash payment at Fatmawati General Central Hospital contributes one of the strategic control in order for improve inpatients fractional revenues. Inpatient fractional revenues was the main revenues of Fatmawati General Central Hospital (71,32%), where that functional revenues (83,63%) was received from inpatient cash payment.

The operational internal control functional revenues of inpatients cash payment in Fatmawati General Central Hospital is still less effective in preventing misrecording, of inpatients payment transaction, the risk of the loss hospital finance and less complying in management internal control records of inpatients services which has been determined by hospital.

The purpose of this research is to find the description of the internal control functional revenues inpatients cash payment at Fatmawati General Central Hospital and the effort how to effective its managing. The methodology in this research is case study with problem solving approach. In other word this research is a qualitative study with problem solving approach. In other word this research is a qualitative-descriptive research, where the collecting data ie done by observation, in-depth interview, documents study and questionnaire.

From the result of this research is found some data that internal control functional revenues of inpatients cash payment at Fatmawati General Central Hospital has been existed and already worked, but there are still some weakness in internal control policy/procedure, especially in some factors like the separation of the responsibility, authorization, transaction recording procedure and bookkeeping. Beside the weakness mentioned above, it is also found that the procedure of the internal control especially in recording transaction of inpatients services is teas obeyed by the doctors or person who gives the inpatients services.

The conclusion of this research is the policy internal control functional revenues of inpatients cash payment at Fatmawati General Central Hospital is still less properly in preventing the risk of the loss hospital finance, assuring the reliability of transaction recording, bookkeeping and the less complying of the operational internal control policy.

The recommendation of this research in effecting the management of internal control is by using strategic control point to improve the main weakness factors of the internal control frictional revenues of inpatients cash payment at Fatmawati General Central Hospital."

"Memperhatikan signifikansi peran pemeriksaan pajak dan berbagai fenomena yang terkait, sangatlah esensial untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak dan dampaknya terhadap pencapaian hasil pemeriksaan. Kajian literatur menunjukkan bahwa berbagai elemen mempengaruhi tingkat keberhasilan pemeriksaan pajak. Pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tingkat kepatuhan dan keterbukaan masyarakat akan kebijakan terkait pemeriksaan pajak tercermin dari data capaian atau realisasi pemeriksaan dibandingkan target pemeriksaan dari tahun ke tahun. Dimana trend dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan peningkatan persentase realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari KantorWilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Analisis efektivitas pemeriksaan pajak ini menggunakan Konsep Efektivitas. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak cukup berpengaruh bagi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang didasarkan pada indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yangjuga dapat dilihat dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak setiap tahun. meskipun ditemukan masalah yang seringkali dialami oleh pemeriksa pajak saat melakukan pemeriksaan pajak diantaranya adalah adanya Wajib Pajak yang bersikap tidak kooperatif dan/atau sulit untuk ditemui guna mengumpulkan data-data terkait kewajiban perpajakannya, khususnya terhadap pemeriksaan khusus untuk menguji kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Rencana dan strategi pemeriksaan pajak yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah dengan meningkatkan kualitas pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa, meningkatkan kualitas para Fungsional Pemeriksa Pajak, meningkatkan Audit Coverage Ratio (ACR), serta meningkatkan penerimaan pajak dan kegiatan pemeriksaan. Strategi tersebut di atas adalah strategi yang tetap dijalankan meskipun pada tahun 2019-2021 Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Maka dari itu Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ini tetap mampu mengoptimalisasi penerimaan pajak.

---

Taking into account the significance of the role of tax audits and various related phenomena, it is essential to understand the factors that influence the effectiveness of tax audits and their impact on achieving audit results. The literature review shows that various elements influence the success rate of tax audits. At the South Sumatra and Bangka Belitung Islands DJP Regional Office, the level of public compliance and openness regarding policies related to tax audits is reflected in data on audit achievements or realization compared to audit targets from year to year. Where the trend from 2019 to 2022 shows an increase in the percentage of realized tax revenues compared to the target. The research uses a post-positivism approach and descriptive research type. Data collection was carried out using in-depth interviews and literature study. The informants in this research consisted of the Regional Office of the Directorate General of Taxes for South Sumatra and the Bangka Belitung Islands. Analysis of the effectiveness of this tax audit uses the Effectiveness Concept. The research results found that the implementation of tax audits had quite an influence on tax revenue at the Regional Office of the Directorate General of Taxes for South Sumatra and the Bangka Belitung Islands, which was based on indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure which can also be seen by the increase in the amount of tax revenue every year. although problems that are often experienced by tax auditors when carrying out tax audits are found, including the existence of Taxpayers who are uncooperative and/or difficult to find in order to collect data related to their tax obligations, especially regarding special audits to test Taxpayer tax compliance. The tax audit plans and strategies that have been carried out from 2017 to 2022 are to improve the quality of the selection of Taxpayers who will be audited, improve the quality of Tax Auditor Functionals, increase the Audit Coverage Ratio (ACR), and increase tax revenues and audit activities. The strategy mentioned above is a strategy that is still being implemented even though in 2019-2021 Indonesia was affected by the Covid-19 pandemic. Therefore, the South Sumatra and Bangka Belitung Islands DJP Regional Office is still able to optimize tax revenues."

"Tesis ini membahas pengalokasian APBD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2011 dianalisis dengan pendekatan alokatif efisiensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa harus ada upaya dan komitmen bersama antara Pemda dan DPRD dalam pengalokasian APBD. Untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas pemerintah di antaranya membelanjakan atas pertimbangan paling penting secara politik-alokatif efisiensi. Alokasi secara efisiensi merupakan kapasitas dalam mewujudkan prioritas melalui anggaran, yaitu mendistribusikan sumber daya atas dasar prioritas pemerintah dan efektivitas program, serta mengalihkan sumber daya dari prioritas lama ke baru atau dari yang tidak produktif ke wilayah lebih produktif sesuai dengan tujuan pemerintah.

---

This thesis discusses the local budget allocation of Tegal Regency Year 2009-2011, analyzed with the approach of allocative efficiency. This study is a descriptive qualitative research. The results suggest that there should be a joint effort and commitment between the government and local parliament in the budget allocation. To allocate resources in accordance with government priorities which include spending on the most important consideration in the politicalallocative efficiency. Efficient allocation is the capacity in realizing the priorities through the budget, by distributing resources on the basis of government priorities and the effectiveness of the program, and diverting resources from old priorities to new or from unproductive to more productive areas in accordance with government objectives."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Faktor-Faktor yang memengaruhi efektifitas DPPKA (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset) dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada lingkup Pajak Daerah Kota Depok dengan menggunakan teori 7S David McKinsey (Systems, Strategy, Structure, Style, Skills, Staff, dan Shared Values). Penelitian ini menggunakan metode positivist, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Strategy, Style, Skills, dan Shared Values memberikan hasil yang efektif sedangkan Staff, Systems dan Structure memberikan hasil yang kurang efektif.

---

ABSTRACTThis Study was conducted to examine the factors that influence the effectiveness DPPKA (Department of Revenue Financial management of assets) in target achievement Depok city local tax by using the theory of David McKinsey 7S (Systems, Strategy, Structure, Style, Skills, Staff, and Shared Values). This research is positivist method, the result of study concluded that the Strategy, Style, Skills, and Shared Values deliver effective results while the Staff, Systems, and Structure provide less effective result."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan langkah optimalisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam rangka mengatasi potential loss penerimaan pajak dengan melakukan analisis faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM dan mengusulkan upaya yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak DJP , Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Hasil Penelitian dengan menggunakan slippery slope framework menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam hal ini voluntary tax compliance disebabkan oleh rendahnya kepercayaan wajib pajak khususnya sikap moral terhadap Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya untuk meningkatkan voluntary tax compliance dengan melakukan penyuluhan melalui pola pembinaan usaha wajib pajak yang disebut dengan business development services BDS . Dalam pelaksanaannya, BDS yang dilaksanakan oleh DJP ternyata belum optimal dalam meningkatkan voluntary tax compliance, hal ini disebabkan oleh kepercayaaan masyarakat atas DJP belum dapat ditingkatkan secara optimal melalui program BDS. Terhadap adanya permasalahan tersebut.Penelitian ini menyarankan DJP untuk melakukan pembaharuan dengan mengkombinasikan program BDS dengan strategi marketing yang telah teruji sukses sejak abad 18 SM yaitu AIDA Attention, Interest, Desire dan Action . Dengan kombinasi BDS dan AIDA social marketing maka setiap tahapan perilaku dari objek BDS mulai dari perhatian/ kesadaran atas adanya Program BDS, ketertarikan atas implementasi dari program BDS, keinginan untuk mengetahui kewajiban perpajakan karena telah merasa dibantu dalam mengembangkan usahanya, hingga memutuskan untuk melakukan aksi dengan membayar Pajak PP. 46 karena adanya rasa percaya terhadap dapat dipantau dengan pendampingan secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga BDS dapat berjalan secara optimal dan efektif dalam meningkatkan voluntary tax compliance yang berdampak positif pada penerimaan pajak.

---

This study aims to propose the steps for optimizing the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 in order to overcome the potential loss of tax revenue by conducting analysis of factors that cause low tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises MSME taxpayers. It also proposes relevant efforts to improve taxpayer compliance with taxation obligations. The research method used was qualitative method with case study approach. A case study was conducted at the Directorate General of Taxes DGT , Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

The results of research using slippery slope framework and interviews show that low taxpayer compliance or voluntary tax compliance in this case is caused by the low taxpayers trust especially moral attitude toward DGT as tax authority. Efforts to increase voluntary tax compliance have been made by the Directorate General of Taxes by conducting counseling with taxpayer coaching pattern through business development services BDS . In practice, BDS implemented by DGT has not been optimal in increasing voluntary tax compliance. This is caused by public confidence in DGT cannot be optimally enhanced through BDS program.

Regarding this problem, this research suggests DGT to update by combining BDS program with marketing strategy that has been tested successfully since 18th century BC called AIDA Attention, Interest, Desire and Action . With combination of BDS and AIDA social marketing, every behavior stage of BDS objects start from awareness of BDS Program, interest in the Implementation of BDS program, the desire to know the taxation obligations as they have been assisted in developing the business, decide to take action by paying the Government Regulation No. 46 Tax because BDS program is able to monitor the objects with ongoing assistance. As a result, BDS can run optimally and effectively in increasing voluntary tax compliance which has positive impacts on tax revenue."