Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pejabat Sementara Notaris seharusnya memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya. Hal ini disebabkan karena pejabat sementara Notaris juga memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dengan Notaris yang digantikannya. Wewenang dan kewajiban tersebut yaitu mengenai pembuatan akta autentik oleh dan di hadapannya. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terdapat kewenangan Notaris bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan pertanahan. Hal tersebut yang menjadi bersinggungan terhadap kewenangan pejabat sementara Notaris jika dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (2) UUJN atau kewenangan PPAT. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr terdapat pejabat sementara Notaris yang membuat dan menandatangani akta pertanahan yang bukan kewenangannya. Oleh karena itu, permasalahan yang akan diteliti adalah batasan antara tugas dan wewenang Pejabat Sementara Notaris dengan tugas dan wewenang PPAT dan pertanggungjawaban Pejabat Sementara Notaris terhadap akta PPAT yang dibuat tidak dalam kapasitasnya sebagai PPAT terkait Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dengan demikian, hasil analisis dari penelitian ini bahwa kewenangan pejabat sementara Notaris dalam membuat akta pertanahan bukan menjadi kewenangannya karena pejabat sementara Notaris hanya sebagai seseorang yang ditunjuk oleh MPD untuk menyelesaikan pekerjaan Notaris yang meninggal dunia. Akibat yang ditimbulkan adalah penurunan kekuatan alat bukti akta autentik menjadi akta di bawah tangan dan pejabat sementara Notaris harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

---

Special Substitute Notaries are expected to have a sense of responsibility in carrying out their duties. The reason is because Special Substitute Notaries also bear the same authorities and obligations as the Notary whom they substituted, with regard to the drawing up of authentic deeds by and before them. Article 15 paragraph (2) letter f of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position contains the authority of Notaries, in which a Notary is authorized to draw up authentic deeds related to land. This may intersect with the authority of the Special Substitute Notary in relation to Article 33 paragraph (2) of the UUJN, or the authority of the PPAT. This is evident in Singaraja District Court Decision Number: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr, in which a Special Substitute Notary had drawn up and signed land deed, which is not within the scope of their authority. Therefore, the problems to be examined are regarding to the dividing line between the authorities and obligations of the Special Substitute Notary and the authorities and obligations of the PPAT. As well as the accountability of the Special Substitute Notary for the PPAT Deed that they had drawn up without any handover of PPAT Protocol, in relation to Singaraja District Court Decision Number: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr. Normative juridical research with descriptive research typology was used to answer those problems. The results of the Author’s analysis showed that the Special Substitute Notary’s act in drawing up land deeds is not performed within their authority, as they are acting only as someone appointed by the MPD to complete the works of a Notary who has died. The resulting consequence is the degradation of evidentiary power of such deed, from an authentic deed to an underhand deed, and such Special Substitute Notary shall be held accountable to the aggrieved parties."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat umum di bidang pertanahan seringkali bertindak lalai baik disengaja maupun tidak disengaja di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta. Dari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/PDT.G/2018/Pn.Ptk diangkat dua permasalahan yaitu tentang kekuatan hukum atas akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris sah sebagai para pihak dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta jual beli yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris sah sebagai para pihak. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptip analitis. Dari hasil analisi dapat ditarik simpulan bahwa kekuatan hukum dari akta jual beli yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris sebagai para pihak dalam jual beli tanah yang merupakan objek waris adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materiil dalam syarat sah jual beli tanah menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 123/K/Sip/1970. Mengenai pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah atas perbuatan yang merugikan para pihak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara adminitrasi.

---

The Land Deed Official (PPAT) which act as the acting official on land establishment effort could be negligent on his/her duty which could potentially causes major losses for all party involved on the land deed establishment. According to a court ruling by the court of Pontinak, number 60/PDT.G/2018/Pn Ptk, which stated that there are two sets of problems regarding the legal standing of the Sales and Purchase Agreement (AJB) made by a Land Deed Official which does not include all legal heir within the party involved on a land deed establishment, as well as the accountability of said Land Deed Official which does not include all legal heir(s) within the party involved on a land deed establishment. The method used for the Thesis Study is the Juridical Normative Research method that focused on the use of secondary data, while the format used for this research would be the Analytically Descriptive Research. The result of the study concludes that the legal standing of the Sales and Purchase Agreement that does not include all legal heir(s) within the party involved during a sale and purchase of a land which is an object of an inheritance is considered void by the law due to lack of valid requirement of sales and purchase of land, according to jurisprudence of the Supreme Court number. 123/K/Sip/1970. Regarding the accountability of the Land Deed Official that causes detrimental losses on his/her duty shall be held accountable both through civil law or administratively."

"Tesis ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK). Permasalahan dalam tesis ini tentang akibat hukum terhadap Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik, dan tanggung jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif,tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK yaitu akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik menyebabkan akta jual beli tersebut dapat dimintakan pembatalan. Adanya perbuatan melawan hukum oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah mengakibatkan Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli atas Tanah Sengketa menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggung jawab atas pembatalan akta yang dibuatnya dengan dikenakan sanksi perdata yang dapat dimungkinkan juga dengan sanksi administratif dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Land Deed Official for the Cancellation of the Sale and Purchase Deed that has a False Power of Attorney (Case Study of Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK). The problem in this thesis is the legal consequences of the Power of Attorney for Sale and Sale and Purchase Deed which is not recognized for its truth and validity, and the responsibility of the Notary Land Deed Official for the Sale and Purchase Act which was canceled by the Court. To answer this problem legal research is conducted using a normative juridical approach, descriptive analytical research types, and data analysis methods using a qualitative approach.Based on the research results of the Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK namely deed of sale and purchase made without the consent of the owner and bad intention causing the sale deed can be requested for cancellation. Unlawful acts by the Notary Land Deed Official causing the Sale and Purchase Deed and the Power of Attorney to Sell to be declared invalid and null and void. Notary Land Deed Official is responsible for the cancellation of the deed he made with a civil sanction which can be accompanied by administrative sanctions and criminal sancti ons."

"Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab untuk membuat akta yang tidak merugikan para pihak. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), jika dilanggar maka dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban hukum Notaris. Penulisan tesis menjawab dua permasalahan utama mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang membuat akta pengakuan utang yang merugikan kreditur dan keabsahan akta pengakuan utang yang merugikan pihak kreditur dengan menganalisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 7/PTS/Mj/PWN.Prov.DKIJakarta/X/2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Simpulannya, yaitu bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan sanksi perdata dan pidana sebagai tanggung jawab hukum Notaris.Terhadap keabsahan akta pengakuan utang yang merugikan pihak kreditur adalah akta tersebut terdegradasi menjadi di bawah tangan dan pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat melakukan pembatalan dengan pembuatan Akta Pembatalan atau mengajukan pembatalan ke Pengadilan.

---

Notary as a public official has the responsibility for making a deed that does not harm the parties. In carrying out his position, the Notary is guided by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary ("UUJN"), if violated, sanctions are imposed as a Notary's legal liability. Writing thesis answers 2 (two) main issues regarding the legal responsibility of a notary who makes debt acknowledgment deed that harms the creditor and the validity of the debt acknowledgment deed that harms the creditor by analyzing the Decision of the DKI Jakarta Notary Supervisory Council Number: 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta /X/2022. The research method used is doctrinal legal research using data in the form of secondary data obtained through the study of documents or library materials using primary, secondary and tertiary legal materials. In conclusion, namely the forms of legal responsibility that can be imposed on Notary are divided into 3 (three), namely administrative sanctions in the form of written warning sanctions for violating Article 16 paragraph (1) UUJN. In addition, the aggrieved party can apply for civil and criminal sanctions as a notary's legal responsibility. Regarding the validity of the debt acknowledgment deed that is detrimental to the creditor, the deed is degraded into private hands and the party who feels aggrieved can cancel it by making a deed of cancellation or submitting an annulment to the court."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam jabatannya seringkali membuat Akta Jual Beli Tanah (AJB) berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.DPK. PPAT dalam putusan tersebut diketahui membuat surat pernyataan yang berisi jaminan keterangan dan ditandatangani oleh para pihak, karena penghadap tidak dapat menunjukan identitas asli. Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah serta implikasi hukum terhadap Akta Jual Beli Tanah yang dibuat berdasarkan keterangan palsu serta tanggung jawab PPAT yang membuat akta tersebut. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.Hasil analisis dari masalah yang diteliti adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dalam pembuatan AJB dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran data formil sesuai ketentuan dalam Perkaban Nomor 1 Tahun 2006. Implikasi hukum AJB yang dibuat berdasarkan keterangan palsu adalah batal demi hukum, pihak yang berkepentingan harus meminta pembatalan akta ke pengadilan, dan terhadap PPAT yang membuat akta tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sanksi perdata berupa ganti rugi, dan atau saksi pidana.Saran atas penelitian ini adalah PPAT harus selalu menerapkan prinsip kehatihatian yang berpedoman kepada ketentuan Pasal 53 dan 54 Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 dan Badan Pertanahan Nasional serta pihak terkait harus memaksimalkan perlindungan kepada pemegang sertipikat tanah agar jual beli tanah dengan menggunakan sertipikat palsu tidak dapat terjadi.

---

Land Deed Official (PPAT) often makes the Land Buy and Sell Deed based on fake information provided by the parties. This is as it happens in the case in verdict number 226/Pid. B/2018/PN. DPK. PPAT at that case making the land sale and purchase deed after made a guarantee letter of information provided by the parties and signed by the parties because they can not show their original ID Card. This thesis discusses the implementation of prudence principles by PPAT in the making of land sale and purchase deed as well as the legal implications of the land buy and sell deed which is made based on fake information and to PPAT which makes it. This research using normative juridical with data collection techniques through literature study.The results of this research is the implementation of the precautionary principle by PPAT in making AJB done by examining the correctness of formal data in accordance with the Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 year 2006. The legal implications of land sale and purchase deed made based on fake information is null and void, the interested party must request the cancellation of the deed to court, and to the PPAT which makes such deed may be subject to administrative sanctions in the form of temporary termination, civil sanctions in the form of damages, and/or criminal witnesses.The advice for this research are PPAT should always apply the precautionary principles that are guided by article 53 and 54 in Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 year 2006 and the National Land Agency and related parties shall maximize the protection of landslide holders so that buying and selling of land using fake land certificate is not possible."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang juga berwenang membuat akta autentik, salah satunya adalah akta jual beli. Apabila seorang yang terikat dalam perkawinan melakukan jual beli atas suatu objek, maka harus diperhatikan terlebih dahulu apakah objek tersebut merupakan harta bersama atau harta bawaan dan dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian kawin. Oleh sebab itu, jual beli yang obyeknya merupakan harta bersama tidak dapat dilakukan antara suami dan isteri. Dalam penelitian ini telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan Notaris selaku PPAT dalam membuat akta jual beli. Sehingga permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan hukum akta jual beli antara suami dan ister yang terikat oleh perkawinan tanpa perjanjian kawin yang telah dibuat Notaris/PPAT serta bagaimana akibat hukum pembuatan akta jual beli terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Simpulan dari penelitian dalam tesis ini adalah Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya harus tetap bekerja dalam kerangka hukum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, apabila terjadi pelanggaran seperti membuat akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dapat mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum. Dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang dilakukan antara suami dan isteri tanpa perjanjian perkawinan menyebabkan akta jual beli tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authorities. Notary can also serve as a Land Act Making Officer (PPAT) who is also authorized to make authentic acts, one of which is the sale and purchase act. If a person who is bound in a marriage makes a sale and purchase of an object, then it must first be considered whether the object is joint property or inheritance and there is a marriage agreement. In this study, violations have been found by the Notary as PPAT in making sale and purchase deeds. The problem in this thesis are how is the legal position of the sale and purchase deed between husband and wife who are bound by a marriage without a marriage agreement that has been made by a Notary/PPAT and what is the legal consequences of making a sale and purchase deed for third parties. In conclusion, the Notary / PPAT in carrying out his position must continue to work within the legal framework as stipulated in Law Number 40 of 2004 concerning the Position of Notary Public, if there is a violation such as making deeds that are not in accordance with the law and regulations of the law it may result in the deed become null and void. The legal consequence of the deed made by the Notary / PPAT in making the sale and purchase deed causes the sale and purchase deed to be invalid and null and void."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang hasil pembayarannya dikembalikan pada pihak pembeli dalam studi putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019). Dalam kasus ini PPJB dibuat dengan syarat tangguh pelunasan. Kemudian Notaris dan PPAT melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli tanpa melakukan konfirmasi pada kedua belah pihak. Selan itu Notaris menyetujui adanya penerapan denda secara sepihak yang menimbulkan kerugian pada Pihak Penjual. Hal ini menyebabkan Pihak Penjual tidak dapat percaya kembali, sehingga Pihak Penjual menginginkan pembatalan jual beli dan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Pembeli. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukan penyebab perbedaan putusan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah perbedaan pertimbangan yang mendasari pengenaan sanksi pada Notaris. Selain itu perbuatan Notaris yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif. Maka sebagai Notaris dan PPAT selaku Pejabat Umum seharusnya dapat menerapkan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Public in making a sale and purchases deed based on the full paid-Purchase Binding Agreement, in which the payments are returned to the purchaser based on the study of the Notary Central Supervisory Board Decision No.04/B/MPPN/VII/2019. In this case, the Purchase Binding Agreement was made with payment conditions. The Notary and land deed official continue making the Deed of Sale and Purchase without confirmation from both parties. Besides, the Notary agreed to the application of the unilateral fines which caused losses to the Seller. This causes the Seller to not be able to trust again, so the Seller wants to cancel the sale and purchase and return the money paid by the Buyer. The method of this research is normative juridical, analytical descriptive, with library research data collection tools using secondary data and using qualitative analysis methods. The results of this study indicate the cause of differences in the decisions of the Regional Supervisory Council and the Central Supervisory Council. The difference in considerations that underlie the imposition of sanctions on the Notary Public. Also, the actions of a Notary that is not following the Law of the Notary Position and cause harm to other parties can be held liable in a civil, criminal and administrative manner. Therefore, as a Notary and land deed official as General Officials should be able to implement their obligations properly as stipulated in the Notary Position Rules."

"Notaris dalam kewenangannya untuk membuat suatu akta pernyataan keputusan rapat, wajib secara saksama meneliti kesesuaian baik keterangan maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta dengan ketentuan perundang-undangan, agar akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris maupun pihak ketiga. Seperti dalam kasus yang diteliti pada tesis ini, di mana akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat notaris dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan, karena undangan rapat pembina tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan mata acara yang dibahas, dan tidak berwenangnya rapat pembina tersebut untuk memberhentikan ketua pembina dari jabatannya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini meliputi keabsahan pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat, dan akibat hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan rapat pembina tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa undangan rapat telah sesuai dengan mata acara rapat dan pelaksanaan rapat pembina yayasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka hasil keputusan rapat tersebut adalah sah, sehingga seharusnya tidak menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Saran dalam tesis ini yaitu notaris sebelum membuatkan akta pernyataan keputusan rapat, seharusnya dapat memberikan penyuluhan hukum dan secara saksama memastikan dengan para pihak terkait isi keputusan agar tidak terjadi perbedaan kehendak yang dapat berujung pada masalah hukum yang dapat terjadi dikemudian hari yang akan berdampak pada para pihak maupun nama baik notaris itu sendiri.

---

A notary under the authority to make a deed of meeting decision, is obliged to examine whether the information and documents used as the basis for making the deed is already in accordance with the provisions of the law, so that the deed will not cause issues to the parties, the notary itself as well as the third parties. As in the case studied in this thesis, the deed of the decision of foundation trustees meeting made by the notary is declared invalid and has no legal force by a court decision, because the invitation to the meeting of trustees is declared not in accordance with the discussed agenda, and the meeting of trustees has no authority to dismiss the chairman of the trustees from the position. The issues discussed in this thesis are regarding the validity of the foundation trustees meeting which the invitation is not in accordance with the agenda of the meeting, and the legal consequences of the deed of meeting decisions made based on the trustees meeting. The research method used in this thesis is normative juridical with explanatory research type. The result of this research concludes that the meeting invitation is in accordance with the meeting agenda and the foundation trustees meeting held were in accordance with the statutory provisions, which leading to a result of the meeting's decision is valid, so it should not cause legal consequences against the notary deed made based on the meeting. The suggestion in this thesis is that a Notary should be able to provide legal counselling and carefully ensure with the parties related to the content of the decision, before making a deed of meeting decision, so that there are no differences of will that can lead to legal problems that can occur in the future which will have an impact on the parties and the reputation of the Notary itself."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise."

"Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia berkaitan dengan pembuatan perjanjian jual beli saham di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415/K/Pdt/2021. Penggunaan bahasa Indonesia di dalam suatu perjanjian adalah wajib menurut rumusan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Melihat hal tersebut dalam tesis ini merumuskan dua masalah dalam penelitian, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian jual beli saham yang melibatkan pihak asing di Indonesia dan peran tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jual beli saham yang melibatkan pihak asing berhubungan dengan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415/K/Pdt/2021. Pada penelitian ini dalam menganalisis kasus menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dibantu dengan bahan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan dari perumusan masalah tersebut bahwa perjanjian yang diadakan di Indonesia dalam pelaksanaannya wajib menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta berkaitan dengan kasus tersebut sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai notaris sesuai dengan amanat undang-undang jabatan notaris.

---

This thesis raises the issue regarding the use of Indonesian in connection with the making of share purchase agreements in Indonesia as stated in the Supreme Court Decision Number 3415/K/Pdt/2021, The use of Indonesian in an agreement is mandatory according to the formulation of Article 31 Law Number 24 2009 concerning Flags, Languages ​​and National Emblems, and the National Anthem. Seeing this in this thesis formulates two problems in research, namely the use of Indonesian in share purchase agreements involving foreign parties in Indonesia and the role of notary responsibility in making deed of sale and purchase of shares involving foreign parties related to the analysis of Supreme Court Decision Number 3415 /K/Pdt/2021. In this study, in analyzing cases using normative juridical research methods and assisted with secondary data materials. This study concludes from the formulation of the problem that the implementation of agreements held in Indonesia must use the Indonesian language in accordance with the mandate set forth in Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages ​​and State Symbols, as well as the National Anthem and the responsibility of notaries in making the deed relating to the case has carried out its duties and authorities as a notary in accordance with the mandate of the notary office law."