Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terwujudnya suatu pelayanan kelalulintasan yang berfokus pada keamanan dan keselamatan pengguna jalan tentunya menjadi kewajiban dari penyelenggara jalan maupun pengguna jalan. Namun, pada realitanya, masih banyak jalan yang belum mendapatkan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin dan berkala maupun peningkatan kondisi jalan hingga puluhan tahun dan mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan tersebut. Padahal, seyogianya penyelenggara jalan hendaknya melakukan pemeliharaan jalan tanpa pengecualian. Apalagi, jalan merupakan salah satu sub urusan dari pekerjaan umum yang merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan informan dan narasumber yang terkait. Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah pemeliharaan jalan yang tidak maksimal karena adanya keterbatasan dana yang diterima Kabupaten Simalungun, tidak adanya pedoman penyelenggaraan jalan, dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan jalan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya penentuan skala prioritas yang berdasarkan kepentingan umum tanpa diskriminasi dan bersifat objektif. Serta, diperlukan adanya penetapan standar pelayanan minimal atas jalan oleh Pusat agar menjadi pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan jalan, dan Kerjasama pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan.

---

The implementation of a good traffic services which focuses on the safety of the road users is certainly an obligation of government and road user. However, in reality, there are still many neglected roads for decades which causes a disruption of activities for the people who use these roads. Whereas, the government should keep the roads well maintained without exception. Moreover, the road is one of the sub-governmental affairs related to basic services. This research uses juridicial- nomative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, as well as conducting interviews with related informants and sources. In this research, the problems that occured were the maintenance of roads that were not maximal due to the limited funds received by Simalungun Regency, the absence of road implementation guidelines, and the weak supervision of road implementation. Therefore, the author hopes that there will be an objective, without discrimination, prioritization scale based on public interest. It is also necessary to establish a service standards by the central government, so the local government can use it as a guidelines to organize roads, and for supervisory cooperation by the Public Work Service and the Transportation Service."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi atas reviu laporan keuangan di Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018. Laporan keuangan Kabupaten Simalungun sampai saat ini belum pernah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat daerah akan membantu mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Evaluasi dilakukan atas kualifikasi personel inspektorat daerah yang melakukan reviu dan atas proses reviu berdasarkan Permendagri 4 / 2018 yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas tim reviu LKPD Inspektorat Kabupaten Simalungun masih belum memadai. Personel inspektorat yang melakukan reviu, kompetensinya masih perlu ditingkatkan, pendidikan dan pelatihan khusus belum diberikan, sehingga berpengaruh terhadap hasil reviu. Selain itu, reviu LKPD di Kabupaten Simalungun telah sesuai dengan Permendagri No 4 Tahun 2018 namun belum optimal. Dalam proses reviu, tim reviu tidak melakukan penilaian atas SPI, wawancara secara lisan, tidak memiliki kuesioner dan waktu pelaksanaan terlalu singkat hanya 10 hari. Namun tim reviu sebenarnya telah memberikan rekomendasi dan masukan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan, namun karena penyusun laporan keuangan tidak menindaklanjuti rekomendasi tim reviu dan auditor, maka laporan keuangan Kabupaten Simalungun belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian

---

This study aims to evaluate the review of financial reports in Simalungun Regency based on Domestic Government Regulation Number 4 of 2018. The financial reports of Simalungun Regency have never received an unqualified opinion until now. Reviewing financial reports conducted by the regional inspectorate will help produce quality financial reports. The research method used is descriptive qualitative research, with a case study approach. The evaluation is carried out on the qualifications of the regional inspectorate personnel who carry out the review and on the review process based on Permendagri 4/2018 which includes the stages of preparation, implementation and reporting. The results showed that the quality of the Simalungun District Inspectorate LKPD review team was still inadequate. Inspectorate personnel who carry out the review, their competence still needs to be improved, special education and training have not been provided, so that it affects the results of the review. In addition, the LKPD review in Simalungun Regency is in accordance with Permendagri No 4 of 2018 but is not optimal. In the review process, the review team did not carry out an assessment of the SPI, took oral interviews, did not have a questionnaire and the implementation time was too short, only 10 days. However, the review team actually provided recommendations and input to improve the quality of financial reports, but because the financial report preparers did not follow up on the recommendations of the review team and auditors, the financial reports of Simalungun Regency have not received an unqualified opinion."

"Dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan (Dana Perimbangan). Salah satunya adalah DAK Fisik yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tersedianya sarana dan prasarana publik di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas alokasi DAK Fisik bidang jalan di kabupaten/kota terhadap indikator kinerja pelaksanaannya di daerah. Analisis dilakukan dengan data panel untuk 508 kabupaten/kota dan periode tahun 2013-2018. Hasil analisis pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap indikator panjang jalan menunjukkan bahwa alokasi DAK Fisik bidang jalan berpengaruh positif namun belum signifikan Hal ini dapat disebabkan karena nilai alokasi DAK yang relatif kecil dan tidak diterima secara terus menerus oleh daerah. Variabel belanja modal jalan, jumlah penduduk, ketersediaan prasarana jalan, dummy kabupaten/kota (Kabupaten=1), dan kapasitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan varibel indeks kemahalan konstruksi, dummy lokasi daerah (jawa-bali=1), dan dummy daerah affirmasi (dptk=1) berpangaruh signifikan negatif. Serta variabel size of government berpengaruh positif namun belum signifikan. Analisis terhadap pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap rasio jalan mantap munujukkan hasil bahwa DAK Fisik bidang jalan berpengaruh signifikan positif, namun relatif kecil pengaruhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik bidang jalan belum mampu efektif dalam meningkatkan kuantitas panjang jalan, namun efektif dalam meningkatkan kualitas jalan, yang ditunjukan oleh rasio jalan mantap. Oleh karena itu, untuk meningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten/kota dalam mendukung prioritas nasional, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan lebih dari Pemerintah Pusat berupa peningkatan alokasi DAK Fisik bidang jalan terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah.

---

In the financial relationship between the central and local governments, the central government has allocated a Balancing Fund. One of them is DAK which is used to finance local government needs in meeting the Minimum Service Standards (MSS) and the availability of public facilities and infrastructure in the regions. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the allocation of Physical DAK in the field of roads in the district / city on performance indicators for implementation in the regions. Analysis was conducted with panel data for 508 districts / cities and the period 2013-2018. The results of the analysis of the influence of physical DAK in the road sector on road length indicators indicate that the allocation of physical DAK in the road sector has a positive but not significant effect. This can be due to the relatively small DAK allocation value and is not accepted continuously by the regions. Variable of road capital expenditure, network density, population, regency / city dummy (Regency = 1) and fiscal capacity have a positive and significant effect, while variable expensiveness of construction index, dummy location of the region (Java = 1), and affirmative dummy area ( dptk = 1) significant negative effect. And the size of government variable has a positive but not significant effect. Analysis of the effect of the physical DAK in the road sector on the steady road ratio shows the results that the physical DAK in the road sector has a significant positive effect, but the effect is relatively small. This shows that the Physical DAK in the road sector has not been able to be effective in increasing the quantity of road length, but is effective in improving the quality of the road, which is indicated by the ratio of steady roads. Therefore, to improve the quality of district / city road infrastructure in support of national priorities, the Regional Government needs more support from the Central Government in the form of an increase in the allocation of Physical DAK in the road sector, especially for regions that have low fiscal sustainability."

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai kedudukan DPRD yang selama ini disebut sebagai lembaga “legislatif” daerah oleh masyarakat, ternyata bukanlah demikian. DPRD adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah, sehingga DPRD merupakan lembaga eksekutif daerah. DPRD hanya menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan tingkat daerah bersama Kepala Daerah, seperti Peraturan Daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa DPRD Kabupaten Banyumas telah menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan baik, dimana hal ini terlihat dari peraturan-peraturan daerah yang telah dihasilkan. Oleh karena peraturan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem peraturan perundang-undangan nasional maka harus ada mekanisme pengawasan terhadapnya, baik melalui lembaga eksekutif (executive review) maupun lembaga peradilan (judicial review). Hal ini perlu dilakukan agar Pemerintah Daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

---

This thesis provides a description of the position of Council as an institution has been called "legislative" by the local community, but it is not so. Council is one of the elements of the regional administration, together with the Regional Head, so the Council is in the executive area. Council only perform the function of legislation in areas with established rules and regulations in regional level together with Regional Head, such as local regulation. This research is a descriptive qualitative research design.

Research results showed that Banyumas Regency has run its legislative function well, where it is seen from local regulations that have been generated. Because of local regulations is an integral part of the system of national legislation there must be monitoring mechanisms to it, either through the executive (executive review) and the judiciary (judicial review). This is necessary so that the local government does not abuse his authority in doing his job as a regional administrator."

"Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei. Skabies diperkirakan menginfeksi lebih dari 200 juta orang setiap waktu. WHO telah menyatakan bahwa penyakit skabies merupakan salah satu bagian dari penyakit tropis yang terabaikan dan harus segera ditangani demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih cenderung meningkat di masa pandemi covid-19. Meski demikian, penyebaran kasus skabies selama masa pandemi masih cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian skabies pada masa pandemi di Pondok Pesantren X Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan total sampel sebanyak 298 santri. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah stratified proportionate random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 39,9% responden mengalami skabies dan sanitasi dasar pesantren tidak memenuhi syarat. Berdasarkan analisis bivariat diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara usia (OR=7,922), jenis kelamin (OR=2,533), tingkat pendidikan (OR=5,821), personal higiene kulit (OR=1,889 pada kategori sedang, OR=2,519 pada kategori buruk), personal higiene tangan, kaki dan kuku (OR=1,718 pada kategori sedang, OR=2,068 pada kategori buruk), personal higiene rambut (OR=1,799 pada kategori sedang, OR=2,727 pada kategori buruk), kepadatan hunian (OR=3,054), suhu (OR=1,787), kelembaban (OR=1,803), dan protokol kesehatan (OR=2,395 pada kategori sedang, OR=3,295 pada kategori buruk) dengan kejadian skabies. Kesimpulan pada penelitian ini adalah ada hubungan antara usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, personal higiene kulit, personal higiene tangan, kaki, dan kuku, personal higiene rambut, kepadatan hunian, suhu, kelembaban, protokol kesehatan dengan kejadian skabies, dan jenis kelamin merupakan faktor dominan dalam penelitian ini.

---

Scabies is a skin disease that is caused by Sarcoptes scabiei. Skabies is estimated to affect more than 200 million people at any time. The World Health Organization (WHO) has designated scabies as a neglected tropical disease and must be treated immediately to attain the Sustainable Development Goals. Public awareness to live clean tends to increase during the Covid-19 pandemic. However, the spread of scabies cases during the pandemic was still high. The purpose of this study is to determine the factors related with the incidence of scabies during a pandemic in X Boarding School, Panei District, Simalungun Regency in 2023. This study used a cross-sectional design with a total sample of 298 students. The sampling technique in this study was stratified proportionate random sampling. The study results showed 39,9% respondents experienced scabies and basic sanitation not eligible. The bivariate analysis results showed a significant influence between age (OR=7,922), gender (OR=2,533), education level (OR=5,821), hygiene of skin (OR=1,889 medium category, OR=2,519 bad category), hygiene of hand, feet and nail (OR=1,718 medium category, OR=2,068 bad category), hygiene of hair (OR=1,799 medium category, OR=2,727 bad category), occupancy density (OR=3,054), temperature (OR=1,787), humidity (OR=1,803), and health protocol (OR=2,395 medium category, OR=3,295 bad category) had a significant effect on the incidence of scabies. The conclusion of this study is there are associated between age, gender, education level, hygiene of skin, hygiene of hand, feet and nail, hygiene of hair, occupancy density, temperature, humidity, health protocol with the incidence of scabies and gender is the dominant factor in this study."

"Disertasi ini membahas mengenai Kewenangan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Era Reformasi Di Indonesia. Permasalahan mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan ini muncul dengan adanya perubahan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 27 dan 28 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan kewenangan tersebut berimplikasi terhadap  kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan yang diserahkan kepada pemerintah Provinsi untuk dikelola. Sehingga pemerintah kabupaten/kota hanya memilki sebagian kecil kewenangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 18 UUD Negara RI 1945 terkait otonomi daerah. Dampak ini terlihat pada kewenangan dan kelembagaan pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan provinsi di wilayah laut dan provinsi berciri Kepulauan. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data primer dan data sekunder yang dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan mengenai : 1) bagaimanakah kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan di indonesia? 2) bagaimanakah pembagian kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang pengelolaan sumber daya perikanan dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada era reformasi di indonesia? 3) bagaimanakah konsep kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang pengelolaan sumber daya perikanan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia?. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan diperlukan peran kembali dari pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk pemberian tugas pembantuan untuk melaksanakan tugas yang bersifat operasional dengan tujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyakat yang berada di daerahnya (bringing the state closer to the people). Hal ini dapat diatur dalam peraturan pelaksana yang mengatur mengenai kewenangan provinsi di wilayah laut dan provinsi berciri kepulauan. Selanjutnya,diperlukan penguatan fungsi kelembagaan cabang dinas untuk melakukan tugas administrasi dan koordinasi dalam menjaga harmonisasi hubungan dengan pemerintah kabupaten/kota. Dalam optimalisasi peran masyarakat diperlukan adanya koperasi perikanan dan Program Community Based Coastal Resource Management (CB-CRM) khusus di bidang perikanan yang melibatkan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, akademisi dan lembaga-lembaga penelitianThis dissertation discusses the regional government authority on fishery resource management in the implementation of regional autonomy during the reform era in Indonesia. The issue of authority on fishery resource management has arisen from the change of authority stated in Articles 27 and 28 of Law Number 23 of 2014 Concerning Regional Government. The authority change has implications on the fishery resource management authority, which is handed over or delegated to the Regional (Provincial) Governments. As a result, the lower governments, city/regency governments, possess only a little portion of the fishery resource management authority. This contradicts the mandate contained in Chapter 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding Regional Autonomy. The impacts of the change are shown in the fishery resource management authorities and institutions between the City/Regency Governments and the Regional Governments in marine areas and provinces characterized by islands. This study is normative legal research with primary and secondary data. It used a descriptive qualitative research method to answer the following questions: (1) how is the fishery resource management authority in Indonesia?; (2) how was the division of fishery resource management authority between the City/Regency Governments and the Regional Governments in the regional autonomy implementation during the reform era in Indonesia?; and 3) how is the concept of fishery resource management authority between the City/Regency Governments and the Regional Governments in the regional autonomy implementation during the reform era in Indonesia? The results of the research show that the role of the City/Regency Governments is essentially required through providing assistance tasks to execute operational tasks in an attempt to bring the state/the government (s) closer to the people. This can be included in the implementing regulations, which regulate the authority of the Regional Governments in marine areas and provinces characterized by islands. Furthermore, the institutional functions of regional branch offices to conduct administrative tasks and inter-coordination shall be strengthened to maintain the harmony of relations between the Regional Governments and the City/Regency Governments. In the community role optimization, fishery cooperatives and Community Based Coastal Resource Management (CB-CRM) programs, especially in the fishery sector that involves the coastal community, particularly fishermen, and cooperation with city/regency governments, non-governmental organizations, academicians, and research institutions are required."

"Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2014 telah mengalihkan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah yaitu dari kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi yang tentunya menimbulkan banyak implikasi bagi daerah-daerah di kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan harus dilandasi prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta tujuan strategis nasional. Namun, penyelenggaraan pendidikan menengah tidak sepenunya sesuai dengan kriteria yang ditentukan undang-undang. Sehingga terdapat beberapa masalah dan hambatan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan melihat doktrin, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, digunakan tipologi deskriptif dan jenis data sekunder. Serta dilakukan wawancara kepada informan dan narasumber sebagai validasi data. Terdapat 2 rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang pertama terkait kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah yang kedua terkait implementasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros dari pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten ke Provinsi. Dalam implementasi pengalihan kewenangan ini, menuai berbagai macam masalah seperti di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros mulai dari efisiensi keberadaan cabang dinas yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi, jalur koordinasi yang sangat panjang, hilangnya peran Dinas Pendidikan Provinsi sebagai koordinator dan pengawas lintas Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, dan persoalan keuangan yang selalu terlambat dalam pencairannya baik dana bantuan operasional sekolah hingga gaji dan tunjangan guru yang sering dikeluhkan beberapa SMA di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur terkait pengaturan manajemen penyelenggaraan pendidikan menengah.

---

The Regional Government Law currently in effect is Law no. 23 of 2014 has transferred the management authority of secondary education management, namely from districts/cities to provincial regional governments, which of course has many implications for regions in districts/cities. According to Law Number 23 of 2014, the division of government affairs must be based on the principles of accountability, efficiency and externality as well as national strategic objectives. However, the implementation of secondary education is not entirely in accordance with the criteria determined by law. So that there are several problems and obstacles in its implementation. This study uses a normative juridical methodology by looking at doctrine, jurisprudence, and applicable laws and regulations. In addition, descriptive typology and secondary data types are used. As well as conducting interviews with informants and sources as data validation. There are 2 formulations of the problem raised in this study, the first is related to the authority of the Provincial Government and the Regency/City Regional Government in implementing primary and secondary education. Province. In implementing this transfer of authority, it reaped various problems such as in South Sulawesi Province and Maros Regency starting from the efficiency of the existence of service branches which are extensions of the Provincial Education Office, very long coordination paths, the loss of the role of the Provincial Education Office as coordinator and supervisor across districts / Cities in South Sulawesi, and financial problems that are always late in disbursing both school operational assistance funds to teacher salaries and allowances which are often complained of by several high schools in Maros Regency. Therefore, it is necessary to amend Law no. 23 of 2014 which regulates management arrangements for the implementation of secondary education."

"ABSTRAKProgram Indonesia Pintar PIP merupakan program perlindungan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan mengupayakan anak usia sekolah dari rumah tangga miskin memperoleh pendidikan, baik anak yang putus sekolah maupun yang masih bersekolah. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganilisis peran yang berjalan dan tidak berjalan dari implementor agencies dalam pelaksanaan PIP. Peran merupakan suatu konsepsi yang sangat berguna untuk mengerti dinamika terpadunya individu dengan suatu sistem sosial. Peran yang dilihat merupakan peran secara kolektivitas, peran sebagai institusi atau lembaga atau kelompok masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat. Selain itu dilakukan observasi terhadap rumah tangga miskin dan menggunakan data sekunder Susenas, Podes dan data daerah mengenai pendidikan untuk memperkaya informasi yang diperlukan. Temuan penelitian adalah peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat belum mendukung program ini untuk mencapai outcome program. Pelaksanaan peran dari pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat baru pada tahap delivery mechanism yaitu pendistribusian dana bantuan PIP ke penerima manfaat. Selain itu dalam pelaksanaan PIP, peran dalam pemantauan pelaksanaan program tidak berjalan secara optimal.

---

ABSTRACTProgram Indonesia Pintar PIP is a social security program on education with the goal to seek efforts for school age children from poor families to obtain education, either for drop out children or those who are still at schools. The research is to identy and to analyze the successfull and unsuccessful roles of the implementer agencies in conducting PIP. A role is a conception that is beneficial to understand the dynamics of integrated individuals in the social system. The roles see are collective roles, roles as institution or as community. The approach use in the research is a qualitative research using in depth interview to the local government, schools and society. Asides of that, observation towards poor families is conducted as well and secondary data from Susenas, Podes and local data on education is also used to enrich the information. The finding of the research is that the role conducted by the local government, schools and society is not yet supporting the program to achieve the outcome. The conducted role of the local government, schools and society is only on the delivery mechanism that is to distribute PIP fund to the beneficiaries. Besides that, on the implementation of PIP, the monitoring role of the implementor agencies is not running optimally."

"ABSTRAKPada tanggal 30 Mei 2015, FIFA sebagai induk tertinggi organisasi sepakbola internasional menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Hal tersebut terjadi karena FIFA menilai adanya intervensi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam Statuta FIFA pasal 13 dan 17 menjelaskan bahwa menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, politisi, media, atau pihak ketiga lainnya. Disisi lain, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur kegiatan olahraga secara umum dalam ruang lingkup Negara Indonesia. Adapun permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana kewenangan dan peran Pemerintah dalam penyelenggaraan olahraga sepak bola profesional di Indonesia ?, Kedua, bagaimana penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia dengan adanya Pembekuan PSSI ?. Metode Penelitian pada tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Simpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi dan ikut campur dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. Sementara itu dengan adanya pembekuan PSSI ini, secara otomatis menghentikan liga karena PSSI tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. Saran penulis dalam penelitian ini adalah Pemerintah harus optimal dalam memberikan pelayanan dan kemudahan kepada PSSI dan PSSI harus transparan dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia

---

ABSTRACTOn May 30, 2015, FIFA as the supreme parent of international football organizations imposed sanctions on the PSSI. This happens because FIFA assess the existence of intervention by the government through the Ministry of Youth and Sports. The FIFA Statutes chapters 13 and 17 make it clear that it rejects any form of intervention by governments, politicians, media, or other third parties. On the other hand, the Ministry of Youth and Sports is also authorized by law to regulate sports activities generally within the scope of the State of Indonesia. The problems to be studied in this research are as follows Firstly, what is the authority and role of the government in organizing professional football sport in Indonesia , Secondly, how is the implementation of football competition in Indonesia with the existence of PSSI Freezing . Research Methods in this paper using the method of normative juridical. The conclusion of this research is that the Government does not have the authority to intervene and interfere in organizing professional football competition in Indonesia. Meanwhile, with the freezing of this PSSI, automatically stop the league because PSSI can not perform the duties and functions to hold a professional football competition in Indonesia. The author 39 s suggestion in this research is the Government must be optimal in providing services and convenience to PSSI and PSSI must be transparent in organizing professional football competition in Indonesia."

"[Tesis ini membahas tentang perlunya dilakukan pembatasan kewenangan pemungutan pajak daerah (closed list) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota selaku penyelenggara otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pada sisi lain perlu juga dilakukan penambahan basis pemungutan pajak daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan pembatasan kewenangan atas pajak daerah ini ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan prinsip “open list” dalam UU Perpajakan Daerah sebelumnya,dirasakan memberatkan masyarakat, pada sisi lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota rata-rata hanya mencapai kurang dari 10%, oleh karenanya UU Nomor 28 Tahun 2009 merubah prinsip “open list” menjadi “closed list” dan menambah basis pemungutan pajak daerah kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan, pembatasan kewenangan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum agar pelaksanaan pemungutan pajak tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang dari administrasi pemerintahan. Penambahan basispemungutan pajak telah berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada Pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Namun dalam perjalanannya beberapa ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahan sosial oleh karenanya perlu dilakukanpenyesuaian dalam UU ini.;This thesis discusses about the need to limit the local tax collection authority (closed list) on the Regional Government of Regency/City as the administrator of regional autonomy in the widest meaning. On the other hand it is also necessary to addthe local tax collection base of Regency/City. The policy of limitation of local tax collection established in Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. Application of the principle of “open list” in the previous law of local taxation is perceived of burdening the public, on the other hand the Regency /City Revenue in average only account for less than 10%, therefore, Law No. 28 of 2009 changed the principle of “open list” to became “closed list” and added the tax collection base of the regency/city. The research results showed that the limitation of authority is necessary to ensure legal certainty that the implementation of tax collection does not cause any abuse of authority of government administration. The addition of the tax collection base has positive impact on the improvement of regional revenue, particularly in Bogor Regency Administration. However, in the course, some provisions of Law No. 28 of 2009 is inconsistent with the development of social change that it is therefore necessary to make adjustments to this Law., This thesis discusses about the need to limit the local tax collection authority(closed list) on the Regional Government of Regency/City as the administrator ofregional autonomy in the widest meaning. On the other hand it is also necessary to addthe local tax collection base of Regency/City. The policy of limitation of local taxcollection established in Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies.Application of the principle of “open list” in the previous law of local taxation isperceived of burdening the public, on the other hand the Regency /City Revenue inaverage only account for less than 10%, therefore, Law No. 28 of 2009 changed theprinciple of “open list” to became “closed list” and added the tax collection base of theregency/city.The research results showed that the limitation of authority is necessary toensure legal certainty that the implementation of tax collection does not cause anyabuse of authority of government administration. The addition of the tax collectionbase has positive impact on the improvement of regional revenue, particularly inBogor Regency Administration. However, in the course, some provisions of Law No.28 of 2009 is inconsistent with the development of social change that it is thereforenecessary to make adjustments to this Law.]"