Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas peran hak properti dalam kepemilikan sertifikat tanah terhadap akses pinjaman rumah tangga. Studi ini dilakukan secara kuantitatif dengan desain cross-sectional. Hasil studi menyarankan bahwa implementasi percepatan sertifikasi tanah perlu memperhatikan faktor sosial ekonomi rumah tangga. Dalam konteks meningkatkan inklusi keuangan, sertifikasi tanah lebih efektif dilakukan pada wilayah perkotaan dan rumah tangga miskin. Tidak teratasinya masalah pinjaman bank dengan sertifikasi tanah bagi rumah tangga dengan status ekonomi miskin di perdesaan mendasari munculnya rekomendasi bagi pemerintah untuk mengurangi risiko sektor primer yang mendominasi ekonomi di perdesaan dan perlunya membangun faktor institusi terkait sertifikasi tanah di perdesaan.

---

This thesis discusses the role of property rights in land ownership on household credit access. This study was conducted quantitatively with a cross-sectional design. The results of the study suggest that accelerating the acceleration program of land certification needs to pay attention to household socio-economic factors. In the context of increasing financial inclusion, land titling is more carried out in urban areas and poor households. Not solving the problem of bank credit with land certification for households with poor economic status in rural areas underlies findings for the government to reduce the risk of the primary sector that dominates economic certification in rural areas and the need to build related institutional factors."

"Skripsi ini membahas tentang maladministrasi pelayanan publik dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah pada tahun 2018-2020. Dalam skripsi ini penelitian didasarkan pada laporan Ombudsman di tahun 2018-2020, kasus yang dibahas terkait laporan yang diterima Ombudsman yaitu laporan terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah di Pulau Pari dan juga Pembatalan sertifikat hak atas tanah di Bintaro. Skripsi ini juga melihat bagaimana Ombudsman dalam menyelesaikan laporan terhadap kasus penerbitan sertifikat hak atas tanah. Sebagai solusi, skripsi ini memberikan pemahaman kepada pembaca melalui penyajian data penelitian dan juga pemahaman terhadap alur pelaporan maladministrasi.

---

This thesis discusses the maladministration of public services in the issuance of land rights certificates in 2018-2020. In this thesis the research is based on the Ombudsman's report in 2018-2020, the case discussed regarding the report received by the Ombudsman, namely the report on the issuance of land rights certificates in Pari Island and also the cancellation of land rights certificates in Bintaro. This thesis also looks at how the Ombudsman in completing reports on cases of issuing land rights certificates. As a solution, this thesis provides an understanding to the reader through the presentation of research data and also an understanding of the maladministration reporting flow. "

"Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang setiap orang ingin dimllikinya. Untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa diperlukan pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi bangsa Indonesia, dengan mempertimbangkan juga peruntukan bagi WNA dan Badan Hukum. Oleh karena itu Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan wajib mengatur kekayaan nasional untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mendorong investasi. Sejalan dengan program pembangunan nasional dipedukan suatu sistem pertanahan nasional yang dapat memberikan sarana dalam mengatur sumber daya alam tersebut.Metodologi penelitian adalah deskriptif analitis dengan metode yuridis normatif, yang ditengkapi dengan studi historis dan komparatif, meliputi kajian secara akademik peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem hukum yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah bagi WNA dan Badan Hukum. Peneiitian ini bertujuan menemukan kepastian terhadap kepemilikan hak atas tanah yang merumuskan konsep kepemilikan hak atas tanah bagi WNA dan Badan Hukum yang sejalan dengan sistem pertanahan Indonesia dalam rangka pembangunan hukum.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam kepemilikan hak atas tanah bagi WNA dan Badan Hukum, sehingga menlmbulkan terjadinya penyelundupan hukum dalam memperoleh kepemilikan hak atas tanah dengan memakali nama WNI ataupun Direksi pada Badan Hukum melalui perjanjian Nominee yang didasari atas perjanjian Trustee untuk memperoleh kepemilikan tanah jenis HM. Agar hal ini tidak terjadl, maka diperlukan pembaharuan hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah dalam pembangunan hukum tanah di Indonesia yang dapat menarik investasi oleh WNA dan Badan Hukum yakni memberikan jangka waktu kepemilikan secara Iangsung, tanpa perpanjangan ataupun pembaharuan sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang- undang, sehingga memberikan kepastian hukum dalam kepemilikan haknya. Kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki sistem hukum pertanahan nasional Indonesia dengan demikian menjadi hanya 2 (dua) bentuk hak, yakni HM dan HP. Dalam kepemilikan HM tetap melekat asas Nasionalitas larangan terhadap WNA dan asas Individualitas larangan terhadap Badan Hukum, sedangkan HP mempunyai beberapa kriteria kepemilikan sebagaimana peruntukan yang terjadi untuk HGB, HGU, HP dan HS.

---

Land is desirable human needs to be owned by everyone. Accordingly, for the maximum benefit of nation welfare it would require regulations on ownership of the land right for Indonesia citizen, which also consider the interest of foreign citizen and legal entity for business undertaking. As the authoritys holder; the Government shall control. the national asset for the nation welfare and promoting investment. Given the national development program, it would require national system on land matters which could support the management of natural resources.The methodology of the research is descriptive analysis of normative law, which is complemented by historical and comparative study covering the academic review of laws and regulations concerning the legal system related to the ownership of the land right for the foreign citizen and legal entity. The research has an objective of achieving certainty on the ownership of land right which formulates the concept of land right for foreign citizen and legal entity, consistent with the Indonesia system on land matters in the framework of law reform.The result of the research showed that there is a difference in the treatment of iand right for foreign citizen and legal entity resulted in fraudulent Action when acquiring the land right by means through nominee agreement with Indonesia citizen or companys Director under the trustee agreement of land acquisition. To prevent such a practice, it would require reform of the law concerning the ownership of land right that capable promoting the foreign investment by foreign citizen and legal entity, namely by providing direct ownership of the right without any extension or renewal beyond the time limitation as stipulated in the law, it will thereby provide certainty with respect to its right. Subsequently, the land right under the national law dealing with land matters would only take two forms, namely Free Hold and Lease Hold. The ownership of land with free hold will still be attached to the principle of natlonaiity and the principle of individuality, while the Right to Use may have some criteria as practiced in issuing Right to Build (HGB), Right of Cultivate (HGU), Right to Use/Lease Hold (HP) and Right to Rent (HS)."

"Tesis ini membahas hak setiap orang mengajukan permohonan hak atas tanahnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum tetapi dapat terjadi setelah mendapatkan keputusan pemberian hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional kemudian dibatalkan karena kurangnya surat bukti peralihan hak. Sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.138/G/2007/PTUN.JKT, berdasarkan pertimbangan Hakim dan dari buktibukti yang diajukan diketahui bahwa pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dikarenakan adanya ketidakcermatan dari Badan Pertanahan Nasional dalam meneliti data-data yang ada yang menyebabkan kerugian bagi pemilik tanah. Putusan hakim disini melindungi hak pemohon. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan Badan Pertanahan Nasional lebih cermat dan pemilik tanah menyegerakan pendaftaran tanah miliknya.

---

This thesis explores the right of every person applying for rights over land to get a guarantee of legal certainty but it could occur after getting the decision on granting of land rights by the National Land Agency (BPN) was later canceled due to lack of proof of right?s transition. As it turns out in the State Administrative Court No.138/G/2007/PTUN.JKT, in consideration of the Judge and of the evidence submitted in mind that the cancellation of the decision to give land rights due to carelessness from the National Land Agency in researching data which is caused loss to the landowner. Judge's decision here to protect the rights of the applicant. This study using a normative juridical approach to the type of descriptive research. The results suggest more accurate National Land Agency and hasten the land owner of its land registration."

"Dalam jual beli tanah terdapat beberapa pihak yang terikat dalam Perjanjian Jual Beli tersebut, yaitu penjual, pembeli, notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam jual beli tanah tentunya harus terdapat objek tanah yang akan diperjual belikan, entah tanah tersebut hasil warisan ataupun hasil beli dari orang lain, dalam jual beli harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli dengan syarat syarat dan harga yang telah disepakati bersama. Dalam jual beli terlebih lagi dalam jual beli tanah terdapat akta akta yang dapat dipergunakan untuk menjalankan jual beli tersebut, adapun akta akta tersebut ialah akta yang bersifat dibawah dan akta otentik, ada beberapa akta otentik yang dipergunakan dalam jual beli, yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli. Dalam hal jual beli tanah kerap terjadi pembatalan jual beli tersebut dikarenakan wanprestasi,Perbuatan Melawan Hukum, ataupun dalam hal tanah warisan tidak semua ahli waris setuju untuk dilaksanakannya jual beli tersebut, seperti yang terjadi dalam  Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 316/Pdt.G/2013/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 381/Pdt/2014/PT Bdg dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pdt/2019/PT.Ptk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3074 L/PDT/2019. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana ketentuan hukum mengatur pembatalan PPJB sepihak oleh ahli waris yang sah, Bagaimana penentuan tindakan Perbuatan Melawan Hukum  dalam suatu sengketa pembatalan jual beli harta warisan, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual-beli tanah yang dibatalkan sepihak oleh para ahli waris penjual. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi hukum kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dibolehkan terhadap ahli waris untuk membatalkan jual beli jika ahli waris tersebut tidak setuju dengan jual beli tersebut, keputusan hakimlah yang dapat menentukan suatu perbuatan melawan hukum dalam suatu sengketa jual beli tanah harta warisan, dan pembeli yang beritikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa menggugat kerugian dan/atau menuntut pengembalian dana yang sudah dibayarkan beserta kerugian yang dialami.

---

In buying and selling land, there are several parties who are bound by the sale and purchase agreement, namely the seller, buyer, notary or Land Deed Making Officer (PPAT). In buying and selling land, of course, there must be land objects to be traded, whether the land is inherited or purchased from other people. In buying and selling, especially in buying and selling land, there are deed that can be used to carry out the sale and purchase, while the deed is a deed that is below and an authentic deed, there are several authentic deed that are used in buying and selling, namely the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement and Deed of Sale and Purchase. In the case of buying and selling land, the cancellation of the sale and purchase often occurs due to default, unlawful acts, or in the case of inherited land, not all heirs agree to carry out the sale and purchase, as happened in the Bekasi District Court Decision Number 316/Pdt.G/2013 /PN. Bks Jo. Decision of the Bandung High Court Number 381/Pdt/2014/PT Bdg and in the Decision of the Pontianak District Court Number 60/Pdt.G/2018/PN.Ptk Jo. Pontianak High Court Decision Number 7/Pdt/2019/PT.Ptk Jo. Supreme Court Decision Number 3074 L/PDT/2019. Therefore this study aims to find out how the legal provisions regulate the unilateral cancellation of PPJB by legal heirs, how to determine unlawful acts in a dispute over the cancellation of the sale and purchase of inherited assets, and how the legal protection for buyers in land sale agreements that are canceled unilaterally by the heirs of the seller. This research is in the form of a normative juridical study using a library law study approach. The results of the study concluded that it is permissible for the heirs to cancel the sale and purchase if the heirs do not agree with the sale and purchase, it is the judge's decision that can determine an unlawful act in a dispute over the sale and purchase of inherited land, and a buyer with good intentions has the right to obtain legal protection in the form of suing for losses and/or demanding a refund of the funds that have been paid along with the losses suffered."

"Bali merupakan suatu daerah yang memiliki banyak daya tarik, diantaranya adalah seni budaya yang beraneka ragam dan pantai-pantai indah yang tersebar di sana. Hal tersebut menjadikan Bali sebagai daerah wisata yang sangat terkenal hingga banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan wisatawan asing. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak wisatawan asing yang tertarik untuk membeli tanah dan memilikinya dengan hak milik di daerah tersebut, balk untuk mendirikan rumah tempat tinggal maupun untuk investasi. Namun demikian, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Hukum tanah nasional melarang warga negara asing untuk memiliki tanah dengan hak milik di wilayah Indonesia. Hukum tanah nasional mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang berhak untuk memiliki tanah dengan hak milik di wilayah Indonesia. Untuk menyiasati hal tersebut, maka dibuatlah perjanjian nominee antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Dengan menggunakan perjanjian nominee, warga negara asing dapat memiliki tanah dengan hak milik di Bali dengan cara mendaftarkan tanah tersebut atas nama warga negara Indonesia yang ditunjuknya sebagai Nominee. Penjanjian nominee merupakan salah satu dari jenis perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)namun timbul,tumbuh dan berkembang di masyarakat. Berdasarkan KUHPer, perjanjian nominee harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPer. Dan berdasarkan KUHPer, perjanjian nominee, yang digunakan oleh warga negara asing tersebut, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian hingga dianggap sah dan dapat dilaksanakan, walaupun latar belakang dari dibuatnya perjanjian tersebut adalah suatu upaya untuk menyelundupkan ketentuan-ketentuan dalam hukum tanah nasional. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh negara agar hal tersebut tidak terjadi lagi maka sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian nominee secara khusus."

"Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744/A/K/BKD/71, dan SK Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri Nomor 181/HGB/DA/72, PT. Indobuildco memperoleh HGB sertipikat Nomor 26 dan 27/Gelora, namun ketika kedua HGB tersebut masih berlaku Kepala BPN mengeluarkan SK KBPN Nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keppres Nomor 4 Tahun 1984 yang isinya Pemberian Hak Pengelolaan kepada Sekretariat Negara Republik Indonesia Cq Badan Pengelola Gelanggang Olahraga padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan SK pemberian HPL hanya dapat diberikan di atas tanah Negara bebas. Sebelum berakhir haknya kedua HGB tersebut telah diperpanjang haknya oleh Kakanwil DKI Jakarta dengan SK tanggal 13 Juni 2002 Nomor 016/11.550,2-09.012002 dan Nomor 017/11.550.2-09.01/2002, dengan perpanjangan HGB ini menimbulkan konflik sengketa pertanahan antara Pemegang HPL dengan pemegang HGB, dengan demikian hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah "Apa diperlukan surat rekomendasi dari Sekneg sebagai pemegang HPL dengan sertipikat HPL No. 1/Gelora untuk memperpanjang HGB Nomor 26 dan 27/Gelora? dan Bagaimana status hukum atas penerbitan sertipikat HPL Nomor 1/Gelora yang didaftarkan berdasarkan SK BPN tertanggal 15 Agustus 1989 Nomor 169/HPL/BPN/89 yang mencakup pula bidang tanah HGB Nomor 26 dan 27/Gelora yang masih berlaku sampai Tahun 2003?".Metode penelitian yang digunakan adalah legal research, setelah dilakukan penelitian, penulis berkesimpulan berdasarkan SK pemberian HGB tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa HGB di atas Tanah Negara, sehingga perpanjangannya secara yuridis tidak memerlukan rekomendasi dari pemegang Sertipikat HPL Nomor 1/Gelora hal ini sesuai pasal 35 UUPA dan pasal 22, 25, 26 PP. 40 tahun 1996 sehingga perpanjangan HGB tersebut Negara tidak dirugikan dan berdasarkan sertipikat HPL Nomor 1/Gelora tetap menjadi pemegang HPL khusus untuk bagian HGB Nomor 26 dan 27/Gelora, kewenangan pemegang HPL belum dapat dilaksanakan sepenuhnya."

"Penggunaan tanah sebagai agunan kredit di Indonesia dikenal dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda lain Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dalam hal kredit mengalami kemacetan yang diikuti dengan masa berlakunya hak atas tanah telah berakhir, sehingga hak atas menjadi hapus dan hak tanah kembali ke Negara. Bagaimanakah upaya kreditor untuk menyelamatkan kredit macet dimana hak atas tanahnya telah berakhir dan apakah akta pelepasan dan Penyerahan hak dapat dijadikan dasar bagi Pihak Ketiga dalam mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru. Bentuk Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, dengan alat pengumpulan data menggunakan studi Kepustakaan serta wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Bank dan Notaris di Jakarta. Dari hasil penelitian bahwa upaya kreditor untuk menyelamatkan kredit macet, bilamana debitor tidak lagi kooperatif, maka Kreditor dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan, sehingga Pengadilan dapat memerintahkan Badan pertanahan nasional (BPN) agar dapat memperbarui hak atas tanah yang telah berakhir. Dan apabila Debitornya kooperatif, maka untuk memperoleh status tanah yang telah berakhir adalah melalui permohonan hak baru oleh pemiliknya atau kuasanya. Permohonan Hak Baru oleh pihak ketiga atau kuasanya dapat dilakukan dengan surat pernyataan pelepasan hak tersebut, yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan sukarela, yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan diatas surat atau akta yang dibuat dihadapan Notaris yang menyatakan bahwa pemegang hak yang bersangkutan telah melepaskan hak atas tanahnya. Dengan adanya Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak, maka Pihak yang menerima Hak tersebut dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru ke Kantor Pertanahan setempat sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai dengan keperluannya.

---

The use of land as collateral for credit in Indonesia known as right dependents as provided by Law of 'right dependents’' No. 4 1996 On right dependents' of Land along with other objects Relating to Land. In the event that the stalled credit validity period followed by a land rights have expired, so that the right to be removed and the land rights back to the State. How creditors save the bad Credits where land rights have expired and whether the submission of the deed of release and can be used as the basis for the Third Party to apply for new land rights. This research is a form of normative juridical studies, the data collection tool using literature studies and interviews with relevant parties, namely Bank and Notary in Jakarta. From the research that the creditors attempts to rescue bad credit, if the creditor is no longer cooperative, then the creditor can apply for a court determination, so that the Court may order the National Land Agency (BPN) in order to update the land rights have expired.And when creditors cooperative, then to obtain the status of the land that has ended is through the application of new rights by their owners or their proxies. New Rights petition by third parties or their proxies can be done with the waiver statement, carried by the holders of land rights voluntarily, provided for in Article 27, Article 34 and Article 40 of Law No. 5 of 1960 on Basic Regulation Principles Agrarian and implementation procedures stipulated in Presidential Regulation. 36 Year 2005 on Land Procurement for Development Implementation for Public Interest.Waiver of rights over land was on a letter or certificate made before a Notary Public stating that the holder of the rights in question have relinquished their land rights. With the release and delivery of Rights Act, the party who receives the right to apply for new land rights to the Land Office in accordance with the law and according to its own needs."

"Tanah yang pada dasarnya merupakan hasil dari warisan menjadi milik bersama dari orang yang memiliki hak menjadi ahli waris. Dalam hal tersebut tanah akan dialihkan melalui jual beli maka semua Ahli Waris wajib mengetahui dan menyetujui jual beli tersebut karena jika salah satu dari Ahli Waris tidak mengetahui dan merasa dirugikan maka jual beli tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli tanah warisan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya, dan bagaimana kewenangan mewarisi dari ahli waris cucu tersebut seperti halnya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 870/PK/PDT/2019. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa setiap perbuatan hukum, dalam hal ini hibah yang dilakukan oleh pewaris maupun jual beli yang telah dilakukan oleh penerima hibah, dianggap batal demi hukum dan dapat dibatalkan karena jual beli tersebut tidak diketahui oleh ahli waris lainnya dan membawa kerugian pada ahli waris lain.

---

Land which is basically the result of inheritance becomes the common property of people who have the right to become heirs. In this case the land will be transferred through sale and purchase, all heirs must know and agree in terms of the sale and purchase because if one of the heirs does not know and feels disadvantaged, the sale and purchase can be canceled. The problem in this research is how is the legal protection for buyers of inherited land without the approval of other heirs, and how is the authority to inherit from the heirs of these grandchildren as is the case in the Decision of Mahkamah Agung Number 870/PK/PDT/2019. From this study, the results were obtained that any legal actions, in this case grants carried out by the heir or sale and purchase that had been carried out by the recipient of the grant, were considered null and void and could be canceled because the sale and purchase were not known by other heirs and brought losses to other heirs."

"Pada transaksi jual beli hak atas tanah yang terdampak oleh tindakan wanprestasi oleh penjual, kepastian hukum bagi pembeli menjadi landasan esensial yang mendukung stabilitas dan kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi jual beli hak atas tanah yang baik dan benar. Oleh sebab itu, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada pembeli maupun penjual sehingga dapat menjaga integritas dalam transaksi jual beli hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai kepastian hukum terhadap pembeli hak atas tanah dalam transaksi jual beli yang mana penjual wanprestasi dan peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Upaya memberikan kepastian hukum kepada para pihak mengenai pengosongan rumah sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 8/PDT/2022/PT.BDG. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Analisis data dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepastian hukum ini melibatkan aspek-aspek krusial seperti validitas transaksi saat semua pihak menandatangani akta, pemenuhan persyaratan pembayaran, dan persetujuan PPAT. Selain itu, subjek hukum dan objek transaksi harus diidentifikasi secara jelas dan mematuhi semua persyaratan hukum, termasuk legalitas kepemilikan dan ketentuan lingkungan. Proses eksekusi putusan Pengadilan adalah langkah akhir jika penjual tidak mematuhi keputusan, memastikan pemilik baru dapat mengambil kendali fisik atas tanah. Selanjutnya, PPAT juga memiliki kewenangan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai pentingnya mencantumkan klausula pengosongan rumah dalam akta. Klausula ini, meskipun tidak wajib, dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan memberlakukan sanksi denda jika perjanjian tidak dipatuhi. Selain menyusun akta jual beli, PPAT juga memiliki peran dalam mengarahkan pembuatan akta tambahan dalam kapasitasnya sebagai Notaris, seperti perjanjian pengosongan rumah yang berbentuk Notariil, untuk memastikan kepastian hukum dalam transaksi jual beli tanah.

---

In the transaction of buying and selling land rights affected by the seller's default, legal certainty for the buyer becomes an essential foundation supporting stability and trust in the proper implementation of land rights transactions. Therefore, Notaries and Land Deed Officials (PPAT) must provide legal protection to both buyers and sellers to maintain integrity in land rights transactions. The issue raised in this research pertains to legal certainty for buyers of land rights in transactions where the seller defaults and the role of Land Deed Officials in ensuring legal certainty for all parties regarding vacant possession of the house, as stated in Bandung High Court Decision Number: 8/PDT/2022/PT.BDG. The research method employed is doctrinal with a descriptiveanalytical approach. Secondary data is used for analysis, conducted qualitatively. The findings of this study indicate that legal certainty involves crucial aspects such as transaction validity when all parties sign the deed, fulfillment of payment requirements, and PPAT approval. Furthermore, legal subjects and transaction objects must be clearly identified and comply with all legal requirements, including ownership legality and environmental regulations. The court's execution process is the final step if the seller fails to comply, ensuring the new owner can take physical control of the land. Additionally, PPAT also has the authority to provide legal counseling to parties regarding the importance of including the vacant possession clause in the deed. Although not mandatory, this clause can establish a strong legal basis and impose fines if the agreement is not adhered to. Besides drafting the deed, PPAT also guides the creation of additional deeds in their capacity as a Notary, such as the Notarial vacant possession agreement, to ensure legal certainty in land transactions."