Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 135920 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Harmoko
"Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian pelembagaan peradilan etik bagi penyelenggara negara di Indonesia. tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan model pembentukan peradilan etik bagi penyelenggara negara di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa kelembagaan etik saat ini masih bersifat beragam, parsial belum menjadi suatu lembaga khusus sebagaimana pengadilan untuk menegakkan etika bagi penyelenggara negara, Keberagaman dan sifat independensi kelembagaan penegakan etika penyelenggara negara justru merupakan masalah urgen yang harus dipecahkan dalam kerangka membangun sistem penegakan etika penyelenggara negara sebagai mekanisme baru untuk membangun integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara yang kredibel dan terpadu. Kedua, perbandingan diberbagai negara demokrasi di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Argentina dan Korea Selatan, bahwa perlu dibuat sebuah undang-undang tentang etika bagi penyelenggara negara sebagi payung hukum semua pejabat publik. Ketiga, terkait dengan model pembentukan peradilan etika perlu dilakukan proses integrasi etika materil dan formil dengan cara melakukan konsolidasi lembaga etik untuk membuat peraturan bersama sebagai etika materil, sementara untuk etika formil akan dibuat oleh Mahkamah etik dan selanjutnya menjadikan Komisi yudisial sebagai puncak peradilan etika. maka untuk menjadikan Komisi yudisial sebagi peradilan etika penelitian ini menyarankan harus dilakukan amandemen UUD 1945 dan menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang tentang etika penyelenggara negara.

This research is a legal research with a study of the institutionalization of ethical courts for state officials in Indonesia. The purpose of this study is to determine the urgency and model for the formation of ethical courts for state administrators in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. This research concludes first, that ethical institutions are currently still diverse, partial has not yet become a special institution as a court to uphold ethics for state administrators, diversity and independence of institutional ethics enforcement of state administrators is an urgent problem that must be resolved within the framework of building a system of ethics enforcement for state administrators as a new mechanism for building integrity and accountability for credible and integrated state administrators. Second, a comparison in various democratic countries in the world, such as the United States, Britain, Argentina and South Korea, that it is necessary to make a law on ethics for state administrators as the legal umbrella for all public officials. Third, in relation to the model for the formation of an ethical court, it is necessary to carry out a process of integrating material and formal ethics by consolidating ethical institutions to make joint regulations as material ethics, while for formal ethics it will be made by the Ethics Court and then making the judicial Commission as the top of the ethics court. So, to make the judicial Commission as an ethics court, this research suggests amendments to the 1945 Constitution and suggests the government and the DPR to make laws on the ethics of state administrators."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harmoko
"Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian pelembagaan peradilan etik bagi penyelenggara negara di Indonesia. tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan model pembentukan peradilan etik bagi penyelenggara negara di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa kelembagaan etik saat ini masih bersifat beragam, parsial belum menjadi suatu lembaga khusus sebagaimana pengadilan untuk menegakkan etika bagi penyelenggara negara, Keberagaman dan sifat independensi kelembagaan penegakan etika penyelenggara negara justru merupakan masalah urgen yang harus dipecahkan dalam kerangka membangun sistem penegakan etika penyelenggara negara sebagai mekanisme baru untuk membangun integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara yang kredibel dan terpadu. Kedua, perbandingan diberbagai negara demokrasi di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Argentina dan Korea Selatan, bahwa perlu dibuat sebuah undang-undang tentang etika bagi penyelenggara negara sebagi payung hukum semua pejabat publik. Ketiga, terkait dengan model pembentukan peradilan etika perlu dilakukan proses integrasi etika materil dan formil dengan cara melakukan konsolidasi lembaga etik untuk membuat peraturan bersama sebagai etika materil, sementara untuk etika formil akan dibuat oleh Mahkamah etik dan selanjutnya menjadikan Komisi yudisial sebagai puncak peradilan etika. maka untuk menjadikan Komisi yudisial sebagi peradilan etika penelitian ini menyarankan harus dilakukan amandemen UUD 1945 dan menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang tentang etika penyelenggara negara.

This research is a legal research with a study of the institutionalization of ethical courts for state officials in Indonesia. The purpose of this study is to determine the urgency and model for the formation of ethical courts for state administrators in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. This research concludes first, that ethical institutions are currently still diverse, partial has not yet become a special institution as a court to uphold ethics for state administrators, diversity and independence of institutional ethics enforcement of state administrators is an urgent problem that must be resolved within the framework of building a system of ethics enforcement for state administrators as a new mechanism for building integrity and accountability for credible and integrated state administrators. Second, a comparison in various democratic countries in the world, such as the United States, Britain, Argentina and South Korea, that it is necessary to make a law on ethics for state administrators as the legal umbrella for all public officials. Third, in relation to the model for the formation of an ethical court, it is necessary to carry out a process of integrating material and formal ethics by consolidating ethical institutions to make joint regulations as material ethics, while for formal ethics it will be made by the Ethics Court and then making the judicial Commission as the top of the ethics court. So, to make the judicial Commission as an ethics court, this research suggests amendments to the 1945 Constitution and suggests the government and the DPR to make laws on the ethics of state administrators."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015
340.11 IND m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Pranajaya
"Tesis ini merupakan sebuah studi komparatif terhadap pengaturan Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang. Keduanya merupakan Lantijnse Notariat yang terhimpun dalam International Union of Latin Notaries (UINL). Dalam menjalankan tugasnya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik Notaris. Melalui pendekatan komparatif, tesis ini membandingkan aturan hukum tentang Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia dan Jepang, serta membandingkan pengaturan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh UINL sebagai perhimpunan Notaris Internasional, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi Notaris Indonesia, dan Japan National Notary Association (JNNA) sebagai Organisasi Notaris Jepang.

This thesis draws up a comparison study between the regulation and Ethics Code of Notaries in Indonesia and Japan. Both are recognized as Latijnse Notariat and listed as the members of International Union of Latin Notaries (UINL). Notary in their work complies with the Notary Law and Notary Ethics Code. By using comparative approach, this thesis compares the regulation concerning Notary in Indonesia and Japan, also compares the Ethics Codes which are drown up by UINL as the International Notary Union, Ikatan Notaris Indoneisa (I.N.I) as the Notary organization in Indonesia, and Japan National Notary Association (JNNA) as the Notary organization in Japan."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30079
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Phillips, Robert, 1968-
"Contents :
1. Stakeholder theory and organizational dogma.
2. The limits of stakeholder theory.
3. Why organizational ethics.
4. stakeholder theory and its critics.
5. A principle of stakeholder fairness."
San Francisco: Berrett-Koehler, 2003
174.4 PHI s (1)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Dianty Rizki Roosmanty
"Beberapa tahun ke belakang, terdapat skandal-skandal yang berhubungan dengan kecurangan dan pelanggaran tata kelola perusahaan. Hal ini memberikan kesan bahwa pelanggaran etika bisnis membuat tata kelola perusahaan tidak berjalan dengan semestinya. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menelaah mengenai penerapan
etika bisnis dan peran etika bisnis dalam tata kelola perusahaan. Studi mandiri ini menggunakan metode kajian kepustakaan, kajian didasarkan pada hasil penelitian-
penelitian terdahulu terkait peran etika bisnis dalam tata kelola perusahaan. Etika bisnis
merupakan salah satu etika terapan, etika bisnis adalah aplikasi dari pemahaman tentang
apa yang baik dan benar untuk berbagai institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang biasa kita sebut ‘bisnis’. Etika bisnis mengatur tentang batasan-batasan
perusahaan dalam mencapai tujuan untuk mencari keuntungan. Etika bisnis memiliki hubungan yang sangat penting dalam tercapainya tata kelola perusahaan yang baik. Etika bisnis membentuk landasan bagi tata kelola perusahaan, memastikan keberlanjutan kegiatan usaha, dan menjaga reputasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Etika bisnis memiliki dampak positif dan berpengaruh signifikan pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dari beberapa penelitian terdahulu, tampak bahwa etika bisnis merupakan faktor penting dalam mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Recently, there have been scandals related to fraud and violations of corporate governance. This gives the impression that violations of business ethics make corporate governance doesn’t run properly. The main objective of this study is to explore the application of business ethics and the role of business ethics in corporate governance. This study uses a literature review method, a study based on the results of previous studies related to the role of business ethics in corporate governance. Business ethics is one of the applied ethics, business ethics is the application of understanding what is good and right for various institutions, technologies, transactions, activities, and business which we usually call 'business'. Business ethics regulates the company's boundaries in achieving the goal of seeking profit. Business ethics has a very important relationship in achieving good corporate governance. Business ethics form the basis for corporate governance, ensure business activities, and maintain a reputation for implementing good corporate governance. Business ethics has a positive and significant impact on the implementation of good corporate governance. From several previous studies, it appears that business ethics is an important factor in encouraging the implementation of good corporate governance."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Najmu Laila Sopian
"The recent global financial catastrophe has raised questions about the relationship between
corporate governance and the crisis. Many scholars attribute the crisis to the corporate failure
and the Anglo-Saxon model of capitalism. Many of the literatures, however, tend to focus on
examining the issue of financial crisis in the developed economy. Following up this line of
literatures, this paper will extend the discussion of the role of corporate governance in financial
crisis in the developing world. Using Indonesia as a case study, this paper will look at the evidence
that has emerged from the recent financial crisis regarding the failures of corporate governance
in addressing and preventing the crisis.
Bencana keuangan global yang terakhir menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara
tata kelola perusahaan dan krisis keuangan yang terjadi. Banyak penulis yang mengaitkan
penyebab krisis tersebut dengan kegagalan perusahaan dan sistem kapitalisme model Anglo-
Saxon. Meskipun demikian, banyak dari literatur yang ada cenderung hanya mengkaji isu krisis
keuangan di negara-negara maju. Sejalan dengan litertur-literatur yang telah ada tersebut,
tulisan ini akan melanjutkan pembahasan mengenai peran tata kelola perusahaan terhadap
sebagai penyebab krisis keuangan di negara berkembang. Dengan menggunakan Indonesia
sebagai negara studi kasus, tulisan ini akan meninjau bukti-bukti yang timbul dari krisis
keuangan yang lalu terkait dengan kegagalan tata kelola perusahaan dalam mengatasi dan
mencegah krisis."
Faculty of Law, University of Indonesia, 2016
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Jimly Asshiddiqie, 1956-
"On legal ethics in the practice of law in Indonesian legal system"
Jakarta: Sinar Grafika, 2014
340.112 JIM p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Wulf, Katharina
"Multinational organizations increasingly face international and national laws, regulations, and internal policies they must comply with. Katharina Wulf explores the development of corporate codes of conduct and the emergence of ethics and compliance programs in multinational organizations and analyzes various expert interviews with chief ethics and compliance officers. Based on the results, the author suggests a model of an ethics and compliance manual, providing detailed instructions on how organizations can construct effective ethics and compliance programs."
Wiesbaden: Gabler Verlag, 2012
e20396780
eBooks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>