Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dana Desa merupakan hak setiap desa dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Sebagian besar wilayah Desa di Kabupaten Serdang Bedagai termasuk dalam wilayah perkebunan. Dengan adanya SILPA pada desa-desa yang berada dalam wilayah perke-bunan maka dapat dipastikan bahwa penggunaan dana desa tidak maksimal di wilayah perkebunan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya wewenang aparatur desa dalam penggunaan dana desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Fokus penelitian ini adalah tentang penggunaan dana desa pada desa yang berada dalam wila-yah perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan dalam penggunaan dana desa pada desa yang be-rada dalam wilayah perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pem-bangunan infrastruktur menggunakan dana desa secara langsung tanpa izin dari pihak perusahaan perkebunan selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah perke-bunan tersebut. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi penggunaan dana desa yang tidak maksimal seperti sebagian besar aparatur desa yang juga merupakan karya-wan aktif di perkebunan sehingga sebagian besar waktunya tersita untuk bekerja sebagai karyawan. Saran yang dapat diberikan dari penelitian adalah Pemerintah Pusat perlu mengatur kebijakan mengenai desa yang berada dalam wilayah perkebunan, karena desa yang berada dalam wilayah perkebunan juga berada dalam kawasan HGU yang dikuasai langsung oleh Negara.

---

The Village Fund is the right of every village and is an obligation of the Central Gov-ernment which is allocated in the State Budget and then transferred to the Village Treasury Account. Most of the village area in Serdang Bedagai Regency is included in the plantation area. With the existence of unspent funds at end of fiscal year in villages located in plantation areas, it can be ascertained that the use of village funds is not op-timal in the plantation area. One of the causes is the lack of authority of village officials in using village funds to carry out infrastructure development. The focus of this research is about the use of village funds in villages located in the plantation area in Serdang Bedagai Regency. The purpose of this study was to analyze the implementation of poli-cies in the use of village funds in villages located in the plantation area in Serdang Bedagai Regency and the factors that influence it. This study uses a post-positivist ap-proach with descriptive research type. Data were collected using in-depth interviews and literature studies. The result is that the Village Government cannot carry out infra-structure development using village funds directly without permission from the planta-tion company as the holder of the cultivation rights title on the plantation land. In addi-tion, there are other factors that affect the use of village funds that are not optimal, such as most village officials who are also active employees on plantations, so most of their time is spent working as employeesThe suggestion that can be given from the research is that the Central Government needs to regulate policies regarding villages that are in plantation areas, because villages that are in plantation areas are also in the cultivation rights title areas which are directly controlled by the State."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengawasan penggunaan dana desa di Bojong Kulur, Kabupaten Bogor yang dilakukan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa tersebut melibatkan aktor pemerintah, yaitu Kepala Desa dan non-pemerintah, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash pada tahun 2008. Terdapat 8 dimensi yang digunakan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam penelitian ini, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, hasil sementara, kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan desain kelembagaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penerapan collaborative governance dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bojong Kulur, Kabupaten Bogor akan tetapi belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik karena terdapat beberapa dimensi yang belum terpenuhi terutama mengenai transparansi. Oleh karena itu, Kepala Desa dan BPD dapat meningkatkan transparansi seperti memaksimalkan penggunaan website desa.

---

This research aim to analyze the implementation of collaborative governance in supervision the use of village funds in Bojong Kulur, Bogor Regency which is carried out through village deliberations. The village deliberations involve government actor, namely the Village Head and non-government actors, namely the Village Consultative Council (BPD) and the society. The theory used in this research is collaborative governance proposed by Ansell and Gash in 2008. There are 8 dimensions used to analyze the implementation of collaborative governance in this study, namely face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, intermediate outcomes, starting conditions, facilitative leadership, and institutional design. The research approach used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that there is an implementation of collaborative governance in supervision the use of village funds in Bojong Kulur Village, Bogor Regency, but it has not been fully implemented properly because there are several unfulfilled dimensions, especially transparency. Therefore, Village Head and BPD can increase transparency such as maximizing the use of village websites."

"Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan program Dana Desa dan memberikan skema ‘1-Desa-1-Miliar’ untuk setiap desa di Indonesia. Sebagai salah satu transfer antar pemerintah terbesar di dunia, Dana Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan regional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan pedesaan dan ketimpangan wilayah di Indonesia. Studi ini menggunakan data cahaya malam sebagai proksi kesejahteraan pedesaan dan selanjutnya digunakan untuk mengukur ketimpangan regional. Dengan menggunakan Difference in Difference (DiD) kami menemukan dampak positif dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi di desa dalam jangka pendek. Dengan menggunakan Regression Discontinuity Design in Time (RDiT), kami menemukan dampak positif transfer Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi di  desa dalam jangka menengah. Pengaruh dana desa yang paling besar terungkap di desa tertinggal, di mana desa tertinggal tumbuh lebih cepat daripada desa maju. Hal ini menunjukkan indikasi awal konvergensi di level desa yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

---

In 2015, the government of Indonesia launched the Village Fund (VF) program and provided the ‘1-Village-1-Billion’ scheme for each village in Indonesia. As one of the largest intergovernmental transfers in the world, the VF aims to accelerate rural development, reduce poverty, and overcome regional inequality. This study aims to identify the impact of the VF on rural welfare in Indonesia. Due to the lack of rural welfare data, we use the monthly night-time light dataset as a proxy for rural welfare in around 75.000 villages from 2014 to 2019. By using Difference in Difference (DiD), we found the short-run positive impact of village funds on rural economic growth. Using Regression Discontinuity Design in Time (RDiT), we found a positive impact of village fund transfer on rural economic growth in the medium run. The most considerable influence of village funds reveals in underdeveloped villages,  where poor villages grow faster than developed villages. This unexpected finding could be an initial convergence at the village level that requires further investigation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan presentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Metode yang digunakan adalah gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Fase kuantitatif menggunakan model data panel level kabupaten/kota penerima kebijakan dana desa periode tahun 2015-2020. Fase kualitatif melakukan studi kasus pada Desa Kenebibi di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai desa sampel. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan bahwa kebijakan dana desa terbukti secara statistik menurunkan P0 namun tidak berpengaruh terhadap P1 dan P2. Hasil estimasi tersebut diperkuat melalui temuan penelitian kualitatif di lapangan bahwa program prioritas dari kebijakan dana desa berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh warga miskin desa khususnya kelompok miskin terbawah sehingga kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tidak mampu diatasi dengan Dana Desa. Hasil penelitian tersebut menyarankan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi formulasi pengalokasian dana desa dengan memperhitungkan kedalaman dan keparahan kemiskinan, mempertimbangkan keberadaan komunitas marginal sebagai karakteristik desa, termasuk melibatkan kelompok masyarakat miskin terbawah di desa.

---

The aim of this study is to determine the effect of the Village Fund policy on poverty rates in Indonesia using the head count index (P0), poverty gap index (P1) and poverty severity index (P2), by applying a combination of quantitative and qualitative methods. The quantitative phase uses a panel data model at the district/city level that receives village fund policies in the span of 2015-2020, while a case study in Kenebibi Village in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province (sample village) serves as the qualitative phase. Based on the estimation results of the fixed effect model, the village fund policy is statistically proven to reduce P0 but has no effect on P1 and P2. This results were then confirmed through the findings of qualitative research, which shows that the priority programs of the village fund policy in the form of development and community empowerment had not fully benefited the poor of the village, especially the lowest poor groups. Thus, the poverty gap and the severity of poverty could not be solved by village funds. The results of this study suggest that the government needs to evaluate the formulation of village fund allocations by taking into account the gap and severity of poverty, considering the existence of marginal communities as village characteristics, including involving the lowest poor community groups in the village."

"Tesis ini membahas Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung Pemekaran Daerah Kabupaten Cilacap Barat dari Kabupaten Cilacap. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas dan peranan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung rencana pemekaran Kabupaten Cilacap Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan teori derajat desentralisasi fiskal. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Barat terlalu kecil untuk membiayai fungsi pemerintahan dan kebutuhan pelayanan masyarakat, sedangkan posisi fiskal Wilayah Cilacap Barat nilainya lebih kecil dibanding nilai posisi fiskal Kabupaten Cilacap maupun nilai posisi fiskal rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah, jadi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki tidak mendukung pemekaran Kabupaten Cilacap Barat.

---

This thesis discusses about the role of Regionally Generated Revenue to support Proliferation of West Cilacap District of Cilacap. This thesis aims to analyze the role and capacity of Regionally Generated Revenue to support proliferation plans of West Cilacap. This study use a descriptive method through a combination of quantitative and qualitative approach using the theory of fiscal decentralization degree. The Regionally Generated Revenue of West Cilacap too small to fund the functions of government and public service needs, while the fiscal value position of the West Cilacap is smaller than Cilacap and also the value of the average fiscal position regencies/municipalities in Central Java, so Regionally Generated Revenue of this district doesnot support of the division of West Cilacap District."

"Skripsi ini menganalisa sejauh mana Akademi Imigrasi menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam menyusun Laporan Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar pembuat Laporan Keuangan dapat lebih memahami Standar Akuntansi Pemerintahan dan menerapkannya dalam penyajian Laporan Keuangan. Disamping itu disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta perlunya dilakukan review oleh aparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan, serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

This research analyzes the extent to which the Academy of Immigration to apply Governmental Accounting Standards Legislation and Regulations that apply in preparing the Financial Statements. This research is qualitative research. The results suggested that the Financial Statements makers can better understand and apply Governmental Accounting Standards in the presentation of financial statements. Besides, it is suggested the importance of socialization carried out according to the financial statement presentation of government accounting standards, as well as the need for review by the apparatus internal controls to provide assurance, accuracy, reliability, and validity of information presented in the Financial Statements."

"Pembangunan desa dan peningkatan status desa merupakan salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia. Dana desa dianggap berperan penting dalam peningkatan tersebut, akan tetapi studi empiris tentang dana desa dan status desa masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dampak Dana Desa terhadap Perkembangan Status Desa sesuai Indeks Pembangunan Desa (IPD) per Kabupaten/Kota di Indonesia. Melalui penggunaan metode First Difference dengan data tahun 2014 dan 2018, saya menemukan bahwa dana desa berdampak secara parsial signifikan pada tingkat α=1% terhadap perkembangan status desa. Meskipun signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi menunjukkan dampak yang kecil secara ekonomi.

---

Village development and improving village status are among the main agendas of the Indonesian Government. Village fund maybe have an important role, however, empirical studies on village funds and village status are still limited. This study aims to prove impact of the Village Fund on the Development of Village Status according to the Village Development Index in Indonesia. Using First Difference method between 2014 and 2018, I found that village funds had a partially significant impact at level α=1% on the development of village status. Although statistically significant, the regression coefficient shows a small economic impact."

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan skala prioritas dana desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul serta penyebab Pemerintah Desa Panggungharjo tidak mempertimbangkan tipologi kemajuan desa untuk menetapkan skala prioritas dana desa berdasarkan Permendesa Nomor 21 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah kebijakan publik, strategic planning, dan budgeting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan skala prioritas dana desa di Desa Panggungharjo dilakukan melalui musyawarah desa. Pemerintah Desa Panggungharjo tidak mempertimbangkan tipologi kemajuan desa karena terdapat beberapa masalah terkait Permendesa Nomor 21 Tahun 2015.

---

This thesis discusses about priority scale determination of rural fund in Panggungharjo Village, Sewon District, Bantul Regency and also the reason of Panggungharjo?s local government doesn?t consider the rural progress typology to determine the priority scale of rural fund based on Minister of Rural Rule No. 21 of 2015. This research uses post-positivist approach through indepth-interview and document study as the data collecting techniques. The theories which are used to analyze in this research are public policy, strategic planning, and budgeting. The result of this research shows that priority scale determination of rural fund in Panggungharjo Village is proceeded through public discussion. Panggungharjo?s local government doesn?t consider the village progress typology to determine the priority scale of rural fund because there are some problems on Minister of Rural Rule No. 21 of 2015."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan analisis mendalam terhadap dokumen. Penelitian menganalisis pengelolaan Dana Desa untuk dua periode anggaran yaitu tahun 2015 dan 2016. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Candirejo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur yang tergolong dalam desa berkembang. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih mempunyai ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku. Tahap perencanaan dan penganggaran RKPDes maupun APBDes dilaksanakan jauh dari batas waktu dalam peraturan. Untuk tahap pelaksanaan, waktu dan presentase penerimaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku baik tahun 2015 maupun tahun 2016. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban bulanan tidak dilaporkan kepada Kepala Desa. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ada ketidaksesuaian antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan, perbedaan laporan semesteran dengan laporan pertanggungjawaban yang membuat informasi yang disajikan pada laporan menjadi tidak andal.

---

ABSTRACTThis research analyzes the Village Funds management which allocated from State Budget of Indonesia. To analyze the Village Funds management start from planning, implementation, administration, reporting, and accountability of Village Funds with government regulation is the purpose of this research. This research applies a case study as a method with qualitative research approach. Furthermore, for the data collection process, user interview and deep anaylisis are implemented by the researcher. Village Funds management from 2015 and 2016 are collected as a sample. The object for this resarch is Candirejo Village, Nganjuk Regency, East Java Province which classified as a developing village. The research outcome shows that there is a discrepancy between the Village Funds management with the government regulation. The planning and budgeting stages of Plans for Village level Development and Local Government Budget exceeds the time limit of government regulation. Moreover, there is an issue regarding the time and the percentage income of Village Funds at Candirejo village is not in accordance with the government regulation both in 2015 and 2016 in the implementation stage. In addition, no reports are delivered to the Village Head in the administration stage. Meanwhile, there are some issues with the real income and budget allowance, reports and accountability reports which diminish the realiability of the reports."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan electronic budgeting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai suatu kebijakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Namun sejak diterapkan pada tahun 2014 hingga tahun 2016, implementasi electronic budgeting masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara post positivis dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi electronic budgeting belum berjalan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini antara lain kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya fasilitas data dan sistem informasi serta teknologi, dan kurangnya disposisi pelaksana kebijakan.

---

This Thesis discussed about the implementation electronic budgeting in Local Government Budgeting Process DKI Jakarta Province as a policy to support transparency and accountability in budgeting process. However since implemented in 2014 until 2016, implementation electronic budgeting has not gone expected. This research is done in Post Positivist and with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of quality and quantity of human resources, lack of data facilities and information system, lack of technology infrastructure, lack of disposition of the policy implementers."