Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan timah lepas pantai di Kabupaten Bangka yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan yang terdiri dari mekanisme pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pegawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist yang menekankan pada penggunaan teori sebagai landasan berpikir dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian deskriptif, murni, cross-sectional, dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap aktivitas pertambangan timah lepas pantai masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti belum adanya standar dan tolak ukur pengawasan, kekurangan sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran, belum memadainya sarana dan prasarana pengawasan, hingga belum adanya kesadaran dari berbagai pihak akan pentingnya pelaksanaan pengawasan.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of supervison function toward offshore tin mining activity in Bangka Regency by Environmental Agency of Bangka Belitung Province. Main theory of this research is supervision theory such as supervison mechanism and affecting factors of supervision. This research is post-positivist research which is emphasizes the use of theory as a basis for thinking to answer research questions. This research are include in the type of descriptive, pure, cross-sectional, and qualitative research by using data collection techniques through indepth interview and literature study. Based on research results show that the implementation of supervison function by Environmental Agency of Bangka Belitung Province in not running optimally. It’s because, there are some obtacle faced by Environmental Agency of Bangka Belitung Province such as there’s no standard and benchmark of supervision, lack of human resources, lack of budget allocation, lack of facilities of supervision, and there’s no awareness of the implementation of supervision by various actors."

"Hasil pengawasan oleh Auditor intern selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008, berdasarkan data klasifikasi penyebab temuan pengendalian intern Auditor terdapat banyak penyebab temuan pengendalian intern yang dilakukan oleh satuan kerja, dan setiap tahunnya semakin meningkat penyebab temuan. Pada tahun 2006 dengan 108 temuan dari 23 satuan kerja, tahun 2007 dengan 134 penyebab temuan dari 28 satuan kerja, dan tahun 2008 masih pula ditemukan 148 penyebab temuan dari 25 satuan kerja, meliputi kelemahan pengendalian intern dalam organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, personil, pencatatan dan pelaporan, serta reviu intern hal ini terjadi karena kemampuan pengawasan yang dilakukan oleh Auditor intern LIPI tidak merata. Adapun kemampuan pengawasan berupa kemampuan pengetahuan (knowledge) Auditor meliputi tingkat pendidikan formal yang dimiliki, dan bidang pendidikan yang diambil, kemampuan berkaitan dengan keterampilan (skills), antara lain menyangkut diklat pengawasan,diklat non pengawasan, usia dan pengalaman pengawasan, kemampuan dengan karakter/perilaku (traits), yaitu perilaku Auditor dengan organisasi, perilaku dengan sesama Auditor LIPI, dan perilaku dalam hubungan dengan satuan kerja, serta Nilai kemanfaatan (usefulness) yang berkaitan dengan tingkat kecukupan atas informasi hasil pengawasan. Pengawasan pada satuan kerja (Auditan) di lingkungan LIPI dilakukan oleh kelompok Auditor bersertifikat dan kandidat Auditor, Auditor bersertifikat adalah Auditor yang telah mengikuti diklat pengawasan dan lulus dalam ujian sertifikasi, serta telah menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA), sebaliknya kandidat Auditor belum mengikuti diklat pengawasan dan belum lulus sertifikasi. Sehingga terlihat dari dua kelompok tersebut mempunyai kemampuan yang tidak merata, dan di dalam Auditor bersertifikat itu pula masih ada kemampuan yang tidak merata dari pengetahuan berupa tingkat pendidikan ada yang SMU, D.III, SI dan S2, serta keterampilan meliputi diklat pengawasan dan non pengawasan, perilaku Auditor terhadap organisasi, sesama Auditor, dan satuan kerja (Auditan). Sehingga hasil dari evalausi atas kemampuan pengawasan dapat meningkatkan kualitas pengawasan, dan menurunkan sebab temuan pengawasan pada satuan kerja di lingkungan LIPI.

---

Results of monitoring by internal auditors for three consecutive years ie 2006, 2007,and 2008, based on data classification causes of Auditors findings of the internalcontrol there are many causes findings made by the internal control unit, and each year is increasing the cause of the findings. In the year 2006 with 108 findings from 23 work units, the year 2007 with the 134 cause of the findings from 28 work units, and in 2008 was also found in 148 cause of the findings from 25 work units, including internal control weaknesses in the organization, policies, plans, procedures, personnel , recording and reporting, as well as internal reviews this happens because of the ability of monitoring by internal auditors LIPI uneven. The ability to control the ability of knowledge (knowledge), the Auditor include the level of formal education you have, and taken the field of education, ability to relate to the skills (skills), among others concerning the supervision and training, non-supervisory training, age and supervisory experience, ability with character / behavior (traits), which Auditor with organizational behavior, behavior with fellow Auditor LIPI, and behavior in relation to the work unit, and utility value (usefulness) associated with the adequacy of the information the results of monitoring. Supervision of the work unit (Audited) within LIPI conducted by a certified auditor and group auditor candidate, is a certified auditor who has attended training Auditors supervision and graduated in certification exam, and has occupied the Functional Auditor (JFA), the Auditor has not followed the opposite candidate training and supervision have not passed the certification. So it looks from the two groups have unequal abilities, and in the Auditor certified that there is also the unequal ability of existing knowledge in the form of a high school education level, the D. III, SI and S2, and skills training includes supervisory and non supervisory , Auditor of organizational behavior, fellow auditors, and work unit (Audited). So that the results from the ability to control evalausi can improve the quality of supervision, oversight and lower because the findings on working in the environment of LIPI."

"Masalah pendidikan di Kabupaten Belitung adalah rendahnya kualitas guru mengajar. Guru merupakan kunci utama dalam proses belajar mengajar. Kompetensi dan kualifikasi guru menjadi perhatian yang penting. Pengawas sekolah memiliki peran dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dalam menjalankan tugas pokoknya, maka dari itu kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah tidak boleh lebih rendah dari guru. Jumlah guru di SMP N 6 Tanjungpandan Belitung ada dua puluh tiga orang, lima diantaranya belum memiliki kualifikasi pendidikan S1, sedangkan Pengawas SMP di Kabupaten Belitung belum ada yang memiliki kualifikasi pendidikan setara S2, maka dari itu harus ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya. Tesis ini mengkaji tentang kegiatan pengawas sekolah dan kegiatan guru dalam kegiatan belajar mengajar di SMP N 6 Tanjungpandan Belitung. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya diketahui bahwa pengawas sekolah telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan guru sudah melakuakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Agar hasil belajar siswa lebih baik dan bermutu, maka kompetensi dan kualifikasi guru dan pengawas sekolah harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru dan pengawas sekolah ada beberapa cara, antara lain dengan pendidikan penyetaraan dan pelatihan. Lembaga yang kompeten menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan pengawas sekolah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung.

---

Education issues in Belitung regency is the quality of teachers in teaching which is still poor. Teacher is the main key in teaching and learning process. The competency and qualification of teacher is an important thing to be concerned. School supervisor has a role in providing professional assistance toward teacher in carrying out its core functions. The qualification and competency of the school supervisors should not be lower than the teachers. There are twenty three teachers in Public Junior High School 6 in Tanjungpandan Belitung. There are five of them have not got scholar graduate. Junior high school's supervisors in Belitung have not got master degree. Therefore the qualifications and competencies should be improved. This thesis examines the activities of school supervisor and teachers' activities in teaching and learning activities in Public Junior High School 6 Tanjungpandan Belitung.

This research applied Qualitative method.The results revealed that the school supevisors have done their job in accordance with existing regulations, while the teachers had done learning activities in the classroom. In order to reach better student learning outcomes and quality, the competencies and qualifications of teachers and school supervisors should be increased. To improve the competencies and qualifications of teachers and school supervisors there are several ways, such as by equalizing education and training. The institution that is competent to organize the enhancement of the competencies and qualifications of teachers and school supervisors is Education Office in Belitung District."

"Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris. Pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor berpedoman pada Undang- undang Jabatan Notaris, Kepmen, Permen, dan Kode Etik Notaris. Dari hasil analisa penelitian ini pelaksanaan pengawasan terhadap jabatan notaris di kota bogor telah berjalan tetapi belum maksimal.

---

In creating authentic deed, the notary should follow the rule in Act no 30 of 2004 about notary law (UUJN) which is base of notary position law. The minister of justice and human right has an authority to supervise and guide notary. Then, the authority is mandated to Assembly of notary supervisor. This research is analyzed by analytic descriptive in using normative jurisdiction approach. The supervision from assembly of supervision of Bogor has guidance to Act of Notary Law (UUJN), the Minister Ajudication (kepmen), the Minister Code (permen), and Notary Public Code of Ethics. The result is that supervision toward the notary position implementation in Bogor runs but not well yet."

"Tesis mendeskripsikan secara kualitatif intensitas supervisi oleh Pengawas SMK terkait dengan adanya kecenderungan menurunnya mutu pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan dirumuskan kedalam 2 (dua) pertanyaan pokok permasalahan penelitian yaitu: 1) Bagaimana kekuatan (secara kualitatif) intensitas supervisi (intensitas skedul kunjungan, intensitas frekuensi kunjungan, intensitas durasi kunjungan, intensitas aktivitas kunjungan dan kendala yang dihadapi) telah dilakukan untuk menggerakkan komponen-komponen yang ada di SMK? dan 2) Apa saran-saran yang dapat dire-komendasikan untuk mengatasi kendala-kendalanya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 18 orang informan yang terdiri dari kelompok Pengawas SMK, Kepala SMK dan Guru SMK yang berasal dari 4 dari 8 SMK. Data sekunder diperoleh dari pihak Disdikpora Kabupaten Pontianak dan pihak lainnya. Kesimpulan yang diperoleh 1) bahwa Intensitas supervisi yang dilakukan oleh Pengawas SMK di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat adalah rendah. Rendahnya intensitas supervisi ini terkait dengan rendahnya intensitas dari keempat faktor kunci yang diteliti. 2) Saran yang dapat direko-mendasikan adalah sebagai berikut: a) Dipandang perlu untuk menata ulang kebijakan Pengawasan PMK Kabupaten Pontianak, b) Mendesak untuk dilakukan pengangkatan sejumlah Pengawas SMK dengan regulasi yang jelas, dan c) Sangat diperlukan dukungan penuh dari semua pihak pemegang otoritas pendidikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pontianak terhadap intensitas supervisi.

---

Thesis describes qualitatively the intensity of supervision by the SMK Supervisory associated with the trend of declining quality of secondary vocational education in the district of Pontianak, West Borneo, and formulated into 2 (two) research question at issue is: 1) How does the power (qualitatively) the intensity of supervision (schedule visits intensity, the intensity of the frequency of visits, duration of visits intensity, intensity of activity and the obstacles encountered visits) have been made to move the components that exist in the SMK? and 2) What suggestions can be recommended to overcome the constraints.

Primary data were collected by in-depth interviews of 18 people consisting of groups of informants SMK Trustees, Principal of SMK and SMK teachers from 4 of 8 SMK. Secondary data obtained from the Education Office of Pontianak District and other parties. Conclusions: 1) that the intensity of supervision is carried out by the SMK Supervisor in Pontianak District, West Borneo is low. The low intensity of supervision is associated with a lower intensity of the four key factors studied. 2) the suggestion that may be recommended are as follows: a) the need to rearrange seen PMK policy surveillance Pontianak District, b) Urge to do with the appointment of a SMK Supervisory clear regulation, and c) It required the full support of all the education authorities government of Pontianak District in the scope of the intensity of supervision."

"Kedudukan Penjabat Gubernur pada prinsipnya merupakan pejabat sementara yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada saat kondisi kekosongan tersebut, Penjabat Gubernur memiliki kedudukan yang setara dengan Gubernur definitif selaku kepala daerah. Meskipun memiliki kedudukan yang sama selaku kepala daerah, Penjabat Gubernur mempunyai limitasi kewenangan dalam hal manajemen ASN. Limitasi kewenangan Penjabat Gubernur tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, yang telah menimbulkan dampak besar dalam hal pembinaan manajemen ASN. Pelaksanaan terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menjadi dalam kondisi yang stagnan dan sulit diimplementasikan. Stagnasi manajemen ASN tersebut terjadi setidaknya sampai dengan Penjabat Gubernur mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Lantas jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, Penjabat Gubernur baru dapat melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, mutasi pegawai yang dimanifestasikan dalam suatu keputusan.

---

In principle, the position of the Acting Governor is that of a temporary official appointed to fill the vacancy in the position of Governor as regional head based on the provisions in Article 201 paragraph (9) of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Determination of Replacement Government Regulations Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors becomes law. At the time of the vacancy, the Acting Governor has the same position as the definitive Governor as regional head. Even though he has the same position as regional head, the Acting Governor has limited authority in terms of ASN management. The limitations on the authority of the Acting Governor are based on Article 25 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 116 of 2022 concerning Supervision and Control of the Implementation of Norms, Standards, Procedures and Criteria for Management of State Civil Apparatus and Article 15 paragraph (2) of Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 regarding Acting Governors, Acting Regents and Acting Mayors, which have had a major impact in terms of developing ASN management. Implementation of these provisions results in the implementation of regional government affairs being in a stagnant condition and difficult to implement. This stagnation in ASN management occurred at least until the Acting Governor received technical considerations from the Head of the State Civil Service Agency and received written approval from the Minister of Home Affairs. Then, if these two conditions have been met, the new Acting Governor can carry out the appointment, transfer, dismissal, promotion, transfer of employees as manifested in a decision."

"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak perubahan baru terhadap pelayanan keperawatan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh sistem informasi supervisi keperawatan berbasis komputerisasiterhadap kualitas informasi dan kepuasan pengguna informasi supervisi keperawatan. Penelitian ini merupakan studi pre experimental design dengan rancangan one group pretest postest design. Sampel penelitian adalah 63 perawat dan 50 dokumen kualitas informasi. Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh/kenaikan yang signifikan sistem informasi supervisi keperawatan terhadap kualitas informasi dengan perbedaan mean 12,24 (10%) dan kepuasan pengguna dengan perbedaan mean 4,93(10,1%) sebelum dengan sesudah berbasis komputerisasi. (p = 0,000; α : 0,05). Peneliti merekomendasikan penyempurnaan komponen sistem informasi, penerapan dan evaluasi.

---

The development of science and technology affects on the new alteration of nursing service systems. This research was aimed at identifying the effects of computer-based nursing supervision information system towards the information of quality and satisfactions of nursing ascendancy. This research was a study of pre experimental design by using one group pretest postestdesign. The sample of this research was 63 nurses and 50 information quality documents.

The result of this research showedthat there was significant effects of the nursing supervision information towards the quality of nursing ascendancy with the mean rate of 12,24 (10%) and the users satisfaction is 4,93 (10,1%) before and after the computer-based technology. (p = 0,000; α : 0,05). The researcher recommends the hospital stakeholders to imperfect the components systems as well as to give feedback for the evaluation and implementation steps."