Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai sikap pemerintah RRT terhadap Hong Kong sesudah Gerakan Payung 2014. Permasalahan ini dimulai dari National People’s Congress Standing Committee (NPCSC) mengeluarkan keputusan terkait dengan universal suffrage pada pemilihan kepala eksekutif Hong Kong tahun 2017, yang memicu terjadinya Gerakan Payung 2014. Melalui gerakan ini, para demonstran menuntut universal suffrage bagi masyarakat Hong Kong. Gerakan yang berlangsung selama 79 hari ini tidak menghasilkan apapun, bahkan pemerintah RRT juga tidak memperlihatkan sikap terbuka untuk berkompromi dengan para demonstran. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sikap pemerintah RRT sesudah Gerakan Payung . Untuk menganalisa masalah tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sehingga mampu menjelaskan permasalahan dengan jelas dan detil. Lebih lanjut, permasalahan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan sejarah. Penelitian ini menemukan bahwa sikap pemerintah RRT sesudah Gerakan Payung 2014 adalah menjadi lebih ketat terhadap demokrasi di Hong Kong, terutama dalam bidang bidang politik, media, dan ekonomi Hong Kong.

---

This research discusses the attitude of the PRC Governemt towards Hong Kong after the Umbrella Movement 2014. The issue begun when the National People’s Congress Standing Committee (NPCSC) issued a decision about the implementation of universal suffrage in Hong Kong’s Chief Executive election 2017, which triggered the Umbrella Movement 2014. Through this movement, the demonstrators demand universal suffrage for the people of Hong Kong. The movement that lasted for 79 days did not bring anything, and indeed the PRC Government did not show an open attitude to compromise with the demonstrators. This problem raises a question about the attitude of the PRC Government after this Umbrella Movement. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies to explain the problem clearly and in detail. Furthermore, the problem in this research is analyzed using historical approach. This study found that after the Umbrella Movement 2014 PRC Government’s attitude was become more stringent towards democracy in Hong Kong, especially in politics, media, and the economy of Hong Kong."

"Riset ini membahas mengenai kepentingan politik pemerintah pusat di wilayah otonom. Hong Kong adalah wilayah otonomi khusus Tiongkok yang memiliki hak otonomi eksklusif kecuali pada bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Permasalahan berawal dari Keputusan National Peoples Congress Standing Committee (NPCSC) tahun 2014 mengenai pelaksanaan universal suffrage untuk pemilihan Chief Executive Hong Kong Keputusan tersebut dianggap tidak demokratis oleh kelompok pro-demokrasi. Kelompok pro-demokrasi menduga ada intervensi politik Pemerintah Tiongkok yang ingin membatasi perkembangan demokrasi melalui keputusan NPCSC. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Pemerintah Tiongkok menggunakan Keputusan NPCSC mengenai Reformasi Pemilihan Umum Hong Kong tahun 2014 sebagai alat dalam membatasi perkembangan Demokrasi di Hong Kong. Untuk menganalisa masalah tersebut, riset ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Lebih lanjut, permasalahan dalam riset ini dianalisis menggunakan teori Terry M. Moe mengenai rational choice di dalam institusi. Teori ini menjelaskan bagaimana pihak yang berkuasa mempertahankan status quo kekuasaannya. Terdapat dua temuan dari riset ini. Pertama, terdapat hubungan antara Pemerintah Tiongkok dan NPCSC yang keduanya dikontrol oleh Partai Komunis Tiongkok. Kedua, hubungan tersebut mempengaruhi keputusan NPCSC tahun 2014 untuk memberikan syarat-syarat yang sulit dilaksanakan oleh calon Chief Executive untuk maju di pemilihan umum. Syarat-syarat yang ada adalah bentuk electoral authoritarian regime dari Pemerintah Tiongkok yang ingin mempertahankan status quo. Status quo yang berjalan pada tahun 2014 adalah keunggulan kelompok loyalis pro-Beijing di pemerintahan Hong Kong. Konsekuensi dari diloloskannya Keputusan NPCSC tahun 2014 oleh parlemen Hong Kong adalah tetap berjalannya status quo sampai dengan tahun 2047, walaupun dengan adanya universal suffrage. Tahun 2047 adalah batas akhir perjanjian Sino-British Joint Declaration yang menjamin hak otonomi eksklusif Hong Kong.

---

This research discusses the central governments interests in autonomous region. Hong Kong is Chinas Special Administrative Region which has its own exclusive autonomy in many aspects of government except in national security and foreign affairs. The problem came from a decision made by National Peoples Congress Standing Committee in 2014 about the implementation of universal suffrage in Hong Kongs Chief Excecutive election. The decision was deemed undemocratic by pro-democracy groups. They assumed that Chinas government was trying to obstruct the growth of democracy in Hong Kong throught NPCSCs decision. This problem raises a question about how the Chinese government used NPCSCs decision about Hong Kongs electional reform 2014 as a tool to limit the development of democracy in Hong Kong. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies. Furthermore, the problem in this research is analyzed using Terry M. Moes theory on rational choice in an institution.

This theory explains how the dominant group defends the status quo under its rule. There are two findings in this research. First, there is a relationship between Chinese government and NPCSC in which both of them are controlled by Communist Party of China. Second, the previously mentioned correlation has an impact towards 2014 NPCSC decision in form of requirements which deter Chief Executive candidates to run for the office. Those requirements are form of electoral authoritarian regime from the Chinese government which wants to preserve the status quo. The status quo in 2014 the status quo gave advantages to pro-Beijing loyalists in Hong Kong government. The consequence of the passage of NPCSC decision by Hong Kong parliament in 2014 is the preservation of status quo until 2047, although with the existence of universal sudfrage. 2047 is the deadline of Sino-British Joint Declaration which guarantees autonomous rights of Hong Kong."

"Penelitian ini membahas mengenai tentang ekonomi Hong Kong 1997 dan peran pemerintah Cina. Sejak tahun 1997 Hong Kong memakai apa yang disebut Satu Negara., Dua sistem dengan menjadi daerah Administrasi khusus di Cina. Hong Kong yang dikembalikan ke Cina tahun 1997 ternyata mengalami krisis ekonomi.

---

This research analyzes Hong Kong 1997 economic crisis and China's rore. Since 1997, Hong Kong had become China's special administrative region under the term one Country, Two systems. Shorly after Hong Kong's return to China in 1997, Hong Kong got caught in Asian economic crisis."