Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini mendorong adanyaperkembangan dibidang ekonomi yang dikenal dengan ekonomi digital, Perbankan dalam melakukan pembukaan rekening bagi nasabah menerapkan Prinsip kehati-hatian bank melalui proses Customer Due Diligence (CDD), namun dengan perkembangan teknologi dan perkembangan layanan perbankan, saat ini dikenal prinsip Digital Branch yakni sarana Bank yang berfungsi khusus untuk melakukan proses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri. Selain itu, akan dibahas mengenai aspek permasalahan yang mungkin timbul dalam proses CDD pada pembukaan rekening yang dilakukan secara digital. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, hasil daripada penelitian menemukan fakta bahwa PT Bank X Tbk selaku penyedia jasa keuangan dari Layanan Perbankan Digital Produk Tabungan Now dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan uji tuntas nasabah sesuai berdasarkan POJK APU PPT Sektor Jasa Keuangan dan POJK LPD Bank Umum. Terlepas belum terdapat pengaturan mengenai mekanisme dan penggunaan PIN dan Password dalam transaksi tabungan digital hal ini penting untuk menghindari transaksi nasabah yang mencurigakan.

---

The development of technology and information encourages developments in the economic sector known as the digital Economy. Opening Bank accounts for customers, applies the prudential banking principle through the Customer Due Diligence (CDD) process, but with the development of technology and the development of banking services, This is known as the Digital Branch, Bank facility that has a special function to carry out the process of customer registration and opening of accounts independently. Other than that, this thesis also explains about the problems that may arise in the CDD process at opening digital accounts. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a library research that delivers descriptive- analytical research typology. This Thesis concludes that PT Bank X Tbk as the financial service provider of Digital Banking Services has done its best to apply the CDD procedure based on POJK APU PPT Sektor Jasa Keuangan and POJK LPD Bank Umum. Despite the absence of regulations regarding the mechanism and use of PIN and Passwords in digital savings transactions, it is important to avoid suspicious customer transactions."

"ABSTRACTIn todays era all sectors are greatly influenced by technology, starting from the manufacturing sector to the health and banking sector. The development of technology creates efficiency that benefits the society. For example in the banking sector, new products have been invented as a result, such as Bit coin, Internet Banking, Financial Technology and digital banking. . Digital banking has made customers more independent and therefore there are challenges on how to regulate banking in particular with regard to the prudential principle and customer due diligence CDD and how to implement it in digital banking. By using research method of literature study with secondary data and descriptive typhologhy, based on the this research has made a conclusion on the materials with regard to the relevant regulations in relation to the prudential principles in customer due diligence in digital banking as well as provide the report on the implementation in digital banking product.

---

ABSTRAKEra saat ini sangat dipengaruhi oleh Teknologi, mulai dari sektor pabrik hingga sektor kesehatan dan perbankan. berkembangnya teknologi ini menghasilkan efisiensi yang membawa banyak manfaat di masyarakat. Seperti pada sektor perbankan, produk-produk baru mulai bermunculan,seperti; Bit coin, Internet Banking, Finansial Teknologi dan perbankan digital. Di perbankan digital nasabah melakukan aktivitas secara mandiri disini Tantangan baru timbul pada peraturan-peraturan perbankan terutama dalam prinsip kehati-hatian dan uji tuntas pelanggan dan implementasinya dalam perbankan digital. Dengan menggunakan metode penilitian diantaranya studi kepustakaan dengan mencari data sekunder yang terdiri dari sumber primer dan sekunder dan dimana kesimpulan penelitian ini telah menyimpulkan materi-materi tentang peraturan yang berlaku terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam uji tuntas nasabah CDD serta penerapan peraturannya di produk perbankan digital."

"Bank sangat berperan penting dalam melaksanakan pembangunan perekonomian nasional. Peranan tersebut tercermin melalui penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan oleh bank, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Namun, hal tersebut saja tidak cukup, bank juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi di era digital ini. Maka dengan demikian, bank berupaya untuk memberikan kemudahan akses pembiayan dengan mengadakan pemberian kredit secara digital kepada masyarakat. Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital, serta mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital pada Bank X kepada UMKM. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penilitian doktrinal. Hasil dari penilitan ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital memiliki landasan hukum yakni Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 20A UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai kewajiban bagi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha, serta Pasal 5 POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum mengenai kewajiban Bank dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon nasabah. Dalam menyalurkan kredit, Bank X telah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan Customer Due Deligence terhadap nasabah atau calon nasabah. Akan tetapi, peneliti memiliki saran untuk Bank X agar dapat melakukan seluruh rangkaian pemberian kredit dari awal hingga akhir secara digital, dalam rangka memudahkan akses pembiayaan UMKM.

---

Banks play a crucial role in national economic development. This role is reflected in their distribution of credit to SMEs, conducted with a focus on prudence. However, this alone is not sufficient, banks must also adapt to societal needs amidst the technological advancements of the digital era. Therefore, banks strive to enhance financing accessibility by providing digital credit services to the public. This thesis examines the regulation of prudential principles in digital banking credit provision, specifically how Bank X implements these principles for SMEs. The thesis employs a doctrinal research method. The findings highlight that the application of prudential principles in digital banking credit is legally grounded in Article 2, Article 8, and Article 20A of Law Number 7 of 1992 on Banking, as lastly amended by Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, which mandates banks to apply prudence principles, including risk management, in their operations. Furthermore, Article 5 of Regulation Number 21 of 2023 on Digital Services by Commercial Banks outlines banks' obligations in identifying and verifying prospective customers. In credit distribution, Bank X has implemented prudential principles by conducting Customer Due Diligence on customers or prospective clients. Nonetheless, the researcher advises Bank X to digitalize the entire credit process from start to finish to facilitate SME financing access."

"Tesis ini mengkaji proses pembukaan rekening dalam layanan keuangan digital Bank Jago, khususnya dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak UU PDP terhadap prosedur pembukaan rekening Bank Jago dan mengidentifikasi perubahan atau penyesuaian yang dilakukan oleh bank untuk mematuhi peraturan baru tersebut. Tesis ini akan menggunakan pendekatan penelitian doktrinal, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Makalah ini menggunakan metode wawancara untuk menganalisis langkah-langkah dan persyaratan proses pembukaan rekening, baik sebelum maupun sesudah implementasi UU PDP. Tesis ini mengeksplorasi langkah-langkah yang diterapkan oleh Bank Jago untuk menjaga informasi dan privasi klien. Ini mengacu pada pemanfaatan teknik enkripsi dan protokol keamanan. Hasil penelitian memberikan wawasan berharga tentang bagaimana prosedur pembukaan rekening Bank Jago sejalan dengan persyaratan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kesimpulannya, sangat penting bagi pemerintah untuk membuat regulasi UU PDP untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam perlindungan data. Sementara bank sudah mematuhi peraturan privasi data pribadi, ada industri lain yang tidak menerapkan praktik serupa. Dengan menerapkan pedoman yang komprehensif, semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan data dapat secara konsisten mematuhi hukum, sehingga mengurangi perbedaan dalam privasi data pelanggan.

---

This thesis examines the account opening process in Bank Jago's digital financial services, particularly in light of the implementation of the Personal Data Protection (PDP) Law. The purpose of this study is to evaluate the impact of the PDP Law on Bank Jago's account opening procedures and to identify any changes or adaptations made by the bank to comply with the new regulations. This thesis will utilize a doctrinal research approach, employing a descriptive analysis method. The paper employs an interview method to analyse the steps and requirements of the account opening process, both prior to and following the implementation of the PDP Law. This thesis explores the measures implemented by Bank Jago to safeguard client information and privacy. It refers to the utilization of encryption techniques and security protocols. The research findings offer valuable insights into how Bank Jago's account opening procedures align with the requirements of the Personal Data Protection (PDP) Law. In conclusion, it is crucial for the government to establish regulations for the PDP Law in order to ensure fairness and consistency in data protection. While banks already comply with personal data privacy regulations, there are other industries that do not have similar practices in place. By implementing comprehensive guidelines, all parties involved in data processing can consistently comply with the law, thereby reducing any discrepancies in customer data privacy."

"Penghimpunan dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank disebabkan dana dari masyarakat adalah sumber dana yang paling utama bagi bank. Sehingga Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian juga untuk menghindarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank & Petugas Bank, dalam hal ini, Bank X, yang dapat menimbulkan risiko-risiko dalam hal ini risiko hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, prinsip kehati-hatian bank diimplementasikan dalam peraturan internal bank namun ditemukannya kelalaian bank dan petugas bank dalam hal mengimplementasikan prinsip kehatihatian pada kegiatan operasional yang menyebabkan risiko hukum bagi bank.

---

Funding from public or a third party fund plays an important role on the growth of a Bank due to funding from the public is the most important source of funds for Bank. Because of that, the Bank must apply the Prudential Banking Principle in carrying out all its business activities and implementing the prudential banking principle to the Bank?s internal regulation. Implementing Prudential Banking Principle is also to avoid any breach by the Bank and Bank Officer, in this case, Bank X, that could arouse risks for bank, for this matter, legal risk.

This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the prudential banking principle is implemented in the Bank X's internal regulations but its been found out that there is a breach by the bank officers in terms of implementing the prudential banking principle in the operations that led to legal risks for Bank X."

"Layanan Perbankan Digital adalah layanan yang memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan investasi, transaksi elektronik, dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank. Digitalisasi perbankan terjadi karena masyarakat menginginkan proses transaksi yang lebih murah, cepat, dan sederhana dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Pengembangan strategi bisnis dimaksud memerlukan infrastruktur yang memadai antar lain manajemen risiko, penyesuaian Teknologi Informasi. Sebagai salah satu alat transaksi modern, layanan perbankan digital juga berpeluang untuk disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai penerapan uji tuntas nasabah layanan perbankan digital pada produk Jenius milik PT. BTPN, Tbk. sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya dan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, akan dibahas juga aspek perlindungan konsumen pada produk Jenius sebagai upaya melindungi hak nasabah penyimpan dana. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah menggunakan bentuk penelitian dari skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT. BTPN Tbk. selaku penyedia jasa keuangan dari Layanan Perbankan Digital Produk Jenius dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan uji tuntas nasabah dengan baik berdasarkan POJK APU PPT SJK, terlepas dari belum ditetapkannya pengaturan khusus terkaitLayanan Perbankan Digital. Dengan demikian, penulis menyarankan agar segera ditetapkannya ketentuan yang memadai dan dapat mendasari layanan perbankan digital dan tidak hanya berdasar pada POJK APU PPT SJK dalam penyelenggaraannya.

---

ABSTRACTDigital Banking is one of the provided services of banks nowadays, in which enables its prospective customer and or customer to collect information, to communicate, to register, to open an account s , to do banking transactions, to close and block account s or to collect information and do transactions other than bank services, such as getting investment advices, e commerce transactions, et cetera. Bank digitalization occurs because the society demand an easier, faster, and simpler type of transaction and in order to increase awareness for the use of a non cash instrument, so that there will be formed a community or society who use more non cash instrument to do transactions. As one of the modern model of transaction, digital banking has potentials to be misused as a money laundering tool by criminals. This thesis explains about the implementation of customer due diligence for digital banking product Jenius as a form of precautionary principle for banks in running their business and in order to prevent any money laundering practice. Other than that, this thesis also explains about the customer protection aspect in digital banking product Jenius as an effort to protect customer rights. The form of this research is normative juridical. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that PT. BTPN, Tbk. as the financial service provider has done its best to apply the customer due diligence provisions for digital banking product Jenius users based on POJK APU PPT SJK, despite of limited digital banking regulations and some slight obstacles. Therefore, the author suggests the government as the regulator to set more regulations on digital banking so that it is not only depends on POJK APU PPT SJK."

"Pengadopsian layanan Mobile Banking semakin berkembang pesat di Indonesia, namun dengan semakin banyaknya pengguna layanan tersebut maka semakin banyak pula pengguna layanan yang terpapar risiko-risiko dalam penggunaan layanan Mobile Banking. Sehingga, dengan semakin banyaknya pengguna layanan maka semakin penting bagi Bank Umum untuk menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam menyediakan layanan Mobile Banking. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan praktik Prinsip Kehati-hatian dalam penyediaan layanan Mobile Banking oleh Bank X. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan praktik Prinsip Kehati-hatian dalam penyediaan layanan Mobile Banking oleh Bank Umum. Lebih lanjut, Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Pengaturan terkait Prinsip Kehati-hatian dalam penyediaan layanan Mobile Banking secara garis besar dapat ditemukan pada PBI Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, PBI Nomor 22/20/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan 2) praktik Prinsip Kehati-hatian pada Bank X telah dilaksanakan melalui Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis memberikan saran bahwa dalam hal penyediaan layanan Mobile Banking, Bank Indonesia selaku pengawas dan regulator di bidang Sistem Pembayaran sebaiknya lebih gencar untuk memperbarui pengaturan terkait Mobile Banking dan juga lebih giat melakukan sosialisasi terkait kejahatan-kejahatan dalam penyediaan layanan Mobile Banking.

---

The adoption of Mobile Banking services is growing rapidly in Indonesia, but with the increasing number of service users, more users are exposed to risks in using Mobile Banking services. Thus, with the increasing number of service users, it is increasingly important for Commercial Banks to apply the Prudential Principle in providing Mobile Banking services. Based on this, the author raises two main issues, namely how is the regulation and practice of the Prudential Principle in the provision of Mobile Banking services by Commercial Banks. The purpose of this research is to find out and analyze the regulation and practice of the Prudential Principle in the provision of Mobile Banking services by Bank X. Furthermore, this study utilizes a juridical-normative methodology with a descriptive analytical research typology. The conclusions drawn are: 1) Regulations related to the Prudential Principle in providing Mobile Banking services in general can be found in PBI Number 23/6/PBI/2021 of 2021 on Payment System Service Providers, PBI Number 22/20/PBI/2020 of 2020 on Bank Indonesia Consumer Protection, and POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 on Implementation of Governance for Commercial Banks and 2) The practice of Prudential Principles at Bank X has been implemented through good corporate governance, risk management and consumer protection which is in accordance with the laws and regulation. The author suggests that in terms of providing Mobile Banking services, Bank Indonesia as the supervisor and regulator in the field of Payment Systems should be more active in updating regulations related to Mobile Banking and also be more active in socializing information related to crimes in the provision of Mobile Banking services.

"

"Pemberian kredit merupakan kegiatan usaha perbankan yang memiliki risiko. Bank diharapkan hanya memberikan kredit kepada debitur jika Bank benar-benar sudah yakin bahwa debitur tersebut mampu untuk mengembalikannya. Untuk itu, Bank diharapkan menerapkan suatu prinsip kehati-hatian sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan dalam pemberian kredit, yang dikenal dengan prinsip kehati-hatian bank. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dan bagaimana kesesuaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit untuk perorangan yang dilakukan Bank X kepada Nasabah A. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan membandingkan data sekunder dan hasil wawancara. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit, Bank harus memiliki suatu peraturan intern yang tertulis mengenai pedoman pemberian kredit dan menerapkan ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Manajemen Risiko, Good Corporate Governance serta Penilaian Kualitas Aktiva Bank. Dalam memberikan kredit kepada Nasabah A, hal-hal yang dilakukan oleh Bank X sesuai dengan semua ketentuan Prinsip Kehati-hatian Bank pada pemberian kredit. Namun, masih terdapat kekurangan dan ketidakefektifan dalam hal pengawasan kredit yang dilakukan oleh Bank X kepada Nasabah A.

---

Credit granting is a banking business activity that has such risks. Bank is expected to grant credit to the debtor if only they were thoroughly doubtless that the debtor is capable to do the repayment. Therefor, Bank is expected to apply a prudential principle as a form of prevention and supervision on credit granting, known as the prudential banking principle. The issues studied in this research are about how is the implementation of the prudential banking principle on credit granting and how is the congruity on the implementation of the prudential banking principle on individual credit granting by X Bank for Customer A. It is an analytic-descriptive research that is done by comparing secondary data and interview data.

By this research, found that to implement the prudential banking principle on credit granting, Bank has to have a written internal regulation regarding credit granting guidance and applies Bank Indonesia regulations regarding Legal Lending Limit, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing, Transparency in Bank Product Information and Use of Customer Personal Data, Risk Management, Good Corporate Governance also Assessment of Commercial Bank Asset Quality. On the credit granting for Customer A, things that X Bank has conducted are appropriate with all the prudential banking provisions on credit granting. However, there are still shortage and ineffectiveness in terms of credit supervision which conducted by X Bank to Customer A."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengujian pengendalian atas prosedur pembukaan rekening Deposito dan prosedur penutupan rekening Deposito pada Kantor Cabang Bank KTH Syariah, yang dilakukan berdasarkan kebijakan KAP BBH Indonesia. Bank KTH Syariah merupakan salah satu Unit Usaha Syariah yang dibawahi oleh Grup Syariah Bank KTH. Evaluasi dilakukan dengan melakukan perbandingan kesesuaian prosedur pengujian pengendalian yang dilakukan oleh KAP BBH Indonesia dengan Standar Audit (SA) dan kerangka evaluasi berdasarkan teori auditing. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, proses pengujian pengendalian atas prosedur pembukaan rekening Deposito dan penutupan rekening Deposito telah sesuai dengan standar audit dan teori auditing yang berlaku. Proses pengujian pengendalian yang dilakukan untuk prosedur pembukaan rekening Deposito dan prosedur penutupan rekening Deposito secara keseluruhan telah konsisten sama. Perbedaan antara kedua prosedur tersebut terletak pada jenis dokumen yangdiperiksa serta jenis pengendalian yang diuji.

---

This internship report aims to evaluate the process of testing control over the procedures for opening a Deposit account and closing a Deposit account at Bank KTH Sharia Branch Office, which is carried out based on the policy ofKAPBBH Indonesia. Bank KTH Sharia is one of the Sharia Business Units under the Sharia Group of Bank KTH. Evaluation is done by comparing the suitability of control testing procedures carriedout by KAP BBH Indonesia with Auditing Standards (SA) and auditing theory. Based on the evaluation conducted, the process of testing controls over the procedures for opening a Deposit account and closing a Deposit account is in accordance with auditing standards and applicable auditing theory. The control testing process carried out for the procedures for opening a Deposit account and closing a Deposit account has been consistently the same. The difference between the two procedures lies in the types of documents examined and the types of control tested."

"Dalam menjalankan usahanya, tidak dapat dipungkiri bahwa bank juga menghadapi berbagai risiko dimana salah satunya adalah risiko kredit. Sejalan dengan perkembangan zaman, terdapat teknik mitigasi risiko kredit baru yang telah dikenal sesuai dengan standar praktek internasional (best international practices) yaitu sekuritisasi aset. Skripsi ini membahas pengaturan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset dan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BTN dalam melaksanakan sekuritisasi aset KPR nya dikaitkan dengan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian normatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas tersebut diatur dalam PBI No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum dimana Bank BTN telah menerapkan prinsip kehati-hatiannya sesuai dengan amanat peraturan tersebut. Dengan demikian Bank BTN dapat dijadikan acuan bagi bank-bank lain untuk melaksanakan sekuritisasi aset.

---

We can't deny that banks in conducting its business are also facing the risk. One of them is credit risk. In line with the times, there is a new credit risk mitigation techniques that have been recognized in accordance with the standards of international practice (best international practices) called assets securitization. This thesis talks about prudential banking regulation in asset securitization and the application of the prudential banking principle made by Bank BTN carrying their mortgage backed securities in associated with prudential banking regulation. This type of research is a library research which produces descriptive normative research.

The results stated that the setting of the prudential banking principle in this activity regulated in PBI No. 7/4/PBI/2005 about The Prudential Banking Principle in Asset Securitization Activity for Commercial Banks where Bank BTN has applied that principle in accordance with the mandate of that regulation. Thus Bank BTN can be a reference for other banks to implement their asset securitization."