Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Departemen Ilmu Kesehatan Anak (IKA) RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), pada klasifikasi medis dan koding, memiliki jumlah pending klaim terbesar tahun 2019. Penelitian ini menganalisis akar masalah pending klaim berulang BPJS Kesehatan pasien rawat inap Departemen IKA Juli-Desember 2019, klasifikasi medis dan koding, serta memberikan rekomendasi upaya perbaikan sistem klaim. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis akar masalah dengan telaah dokumen studi literatur, dan wawancara mendalam. Sumber data penelitian adalah 147 berkas klaim terpending berulang, serta enam belas informan terkait. Akar masalah yang ditemukan adalah SDM Departemen IKA terbatas, tidak tersistemnya training DPJP, SDM IT terbatas, anggaran training terbatas, belum dilakukannya evaluasi triwulanan dan semesteran penyebab pending klaim, perbaikan penulisan resume medis belum dievaluasi, evaluasi penyebab pending belum mendetail, belum adanya ceklist revisi, belum adanya mekanisme sosialisasi hasil kesepakatan dengan BPJS, belum dibuat sistem supervisi penulisan resume medis yang efektif, SOP resume medis belum mengantisipasi peralihan rawat, belum dibuat sistem monitoring di setiap stakeholder, kurangnya pemanfaatan sistem informasi selain e-office, EHR belum tertanam kaidah koding, serta sistem pemantauan IT tidak mobile. Direkomendasikan untuk membuat sistem klaim terintegrasi agar membantu berjalannya proses, monitoring, dan evaluasi klaim ataupun penyelesaian pending.

---

The RSCM Pediatric Department, on the medical and coding classification, has the largest number of pending claims in 2019. This study analyzes the root causes of recurring pending inpatients BPJS Kesehatan claims at the Pediatric Department, July-December 2019, on the medical and coding classification, and provides recommendations in improving claim’s system. This was a case study approach and root cause analysis by reviewing literature, documents, and in-depth interviews. The data sources were 147 recurring pending claim, as well as sixteen related informants. The root of the problem was limited human resource (HR) of the Pediatric Department, unsystemized DPJP training, limited IT HR, limited training budgets, no quarterly and semester evaluations, there were no medical resume writing’s improvements evaluation, the causes of pending claim evaluation was not detailed, there was no revision checklist, there was no RSCM-BPJS agreement socialization mechanism, there were no effective medical resume writing supervision system, the medical resume procedure has’nt anticipated a change in care, a monitoring system has not been established, the lack of use of information systems other than e-office, EHR has not yet embedded coding rules , as well as a mobile IT monitoring system. It is recommended to create an integrated claims system."

"Pemenuhan jaminan kesehatan dari negara sebagai hak warga negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit kepada BPJS berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) menunjukkan terdapat klaim perawatan pasien yang tertunda dengan nilai yang besar pada tahun 2019. Studi ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilaksanakan untuk mencari akar masalah penundaan pembayaran klaim perawatan pasien usia lanjut. Menggunakan metode purposive sampling pada penundaan pembayaran perawatan pasien usia lanjut pada periode Juli–Desember 2019. Pengumpulan data didapat melalui metode, observasi, tinjauan pustaka, telaah dokumen, dan wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam manajemen klaim. Hasil menunjukkan masalah yang menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran klaim mencakup kualitas resume medis dan kesalahan dalam proses coding, kebijakan yang sulit dimengerti oleh pelaksana, kurang pelatihan, kurangnya staf, instrumen peninjauan kelengkapan berkas klaim dan proses perbaikannya yang belum dibuat, keterbatasan akses terhadap kebijakan, dan aplikasi pemantauan proses klaim yang belum dibuat. Dengan demikian, pembuatan sistem IT manajemen klaim sesuai dengan instruksi kerja berdsasarkan regulasi yang dipakai menjadi saran utama diikuti dengan diklat sosialisasi media informasi perjanjian bersama BPJS.

---

Fulfillment of health insurance from the state as a citizen's right is carried out based on the provisions of the claims submitted by the hospital to BPJS based on the services provided to patients. National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) shows that there are claims of delayed patient care with a large value in 2019. This study is an analytical descriptive study conducted to find the root of the problem of delaying payment of claims for treatment of elderly patients. Using a purposive sampling method to delay payment for elderly patient care in the period July-December 2019. Data collection was obtained through methods, observation, literature review, document review, and in-depth interviews with informants involved in claims management. The results show the problems that cause delays in claim payments include the quality of medical resumes and errors in the coding process, policies that are difficult to understand by the implementer, lack of training, lack of staff, review instruments for the completeness of claim files and the process of repairing claims that have not been made, limited access to policies, and claim process monitoring application that has not been made. Thus, the creation of a claim management IT system in accordance with work instructions based on the regulations used is the main suggestion followed by education and training on media information dissemination of the joint BPJS agreement."

"Latar belakang: Kejadian klaim pending rawat inap JKN di RS Pelni pada tahun 2022 dari 29.100 berkas yang diajukan pada pengajuan klaim tahap pertama sebanyak 949 berkas (3,26%). Hal ini dapat menghambat operasional, pengembangan pelayanan dan mengganggu arus kas, sehingga perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap penyebab klaim pending. Tujuan: Diidentifikasi variabel penyebab klaim pending sehingga dapat memperbaiki sistem pengajuan klaim JKN di RS Pelni. Metode penelitian: Desain penelitian deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap 8 informan dan telaah terhadap 459 berkas untuk diidentifikasi penyebab masalah berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian: Alasan berkas klaim yang pending adalah konfirmasi coding diagnosis dan prosedur sebanyak 38,7%, kesalahan pengisian resume medis sebanyak 23,8%, ketidaklengkapan berkas penunjang sebanyak 13,6%, konfirmasi pembayaran oleh Jasa Raharja sebanyak 5,1%, kesalahan grouping sebanyak 0,4%. Walaupun persentase klaim pending relatif rendah (3.26%), tetapi pembiaran akan mengakibatkan kesehatan arus kas operasional serta potensi keterlambatan arus kas masuk senilai minimal 2% dari total pendapatan per bulan. Kesimpulan: Alasan klaim pending berhubungan dengan tenaga coder baru, clinical pathway belum dijalankan dengan baik, kurangnya supervisi DPJP dalam membuat resume medis. Dibutuhkan pelatihan dan supervisi terhadap SDM, membangun komunikasi efektif antar stakeholder dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan klaim.

---

Background: The incidence of JKN inpatient pending claims at Pelni Hospital in 2022 out of 29,100 files submitted in the first stage of claim submission was 949 files (3.26%). This can hinder operations, service development and disrupt cash flow, so it is necessary to identify and analyze the causes of pending claims. Objective: To identify the variables that cause pending claims so that they can improve the system for submitting JKN claims at Pelni Hospital. Research method: Descriptive research design through in-depth interviews with 8 informants and analysis of 459 files to identify the causes of problems based on the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn. The results of the study: The reasons for pending claim files were confirmation of diagnosis coding and procedures as much as 38.7%, medical resume filling errors as much as 23.8%, incomplete supporting documents as much as 13.6%, payment confirmation by Jasa Raharja as much as 5.1%, grouping error of 0.4%. Even though the percentage of pending claims is relatively low (3.26%), neglecting it will result in a healthy operational cash flow and potential delays in cash inflows of at least 2% of total income per month. Conclusion: The reasons for pending claims are related to new coder staff, clinical pathways that have not been implemented properly, lack of DPJP supervision in making medical resumes. HR training and supervision is needed, building effective communication between stakeholders and monitoring and evaluating related to claim management."

"Pengelolan klaim pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus dilakukan dengan optimal agar keberlangsungan bisnis rumah sakit berjalan lancar. Besarnya klaim yang tertahan karena alasan satu dan lain hal akan berpengaruh pada arus kas bisnis rumah sakit. RSU Kota Tangerang Selatan mengalami klaim pending rata-rata 27,96% per bulan selama tahun 2022. Tujuan penelitian adalah identifikasi penyebab terjadinya klaim pending di RSU Kota Tangerang Selatan sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan klaim JKN. Penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada 10 informan terpilih. Telaah dokumen dan observasi juga dilakukan untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan penyebab klaim pending disebabkan oleh ketidaksesuaian pengisian resume medis (33,97%), konfirmasi koding diagnosa dan prosedur (30,01%), ketidaksesuaian administrasi klaim sebanyak 24,90%, konfirmasi karena ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (9,83%) dan konfirmasi grouping (1,02%). Komponen sumber daya, komunikasi antar unit, karakteristik organisasi dalam fungsi pengawasan, sikap pelaksana dan faktor eksternal (sosial, ekonomi dan politik) mempengaruhi kejadian klaim pending RS. Rekomendasi dari penelitian ini adalah merevisi dan melakukan sosialisasi atas SOP dalam proses pengajuan klaim dan SOP penyelesaian klaim pending. Catatan penting lain adalah memberikan umpan balik kepada DPJP dan dokter di unit rawat inap tentang penyebab klaim pending. Pertemuan rutin antara tim casemix rumah sakit dengan BPJS Kesehatan juga menjadi pertimbangan dalam rekomendasi sebagai upaya mengaktifkan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) dan Tim Fraud.

---

Effective management of Jaminan Kesehatan National (JKN) patient claims is crucial to ensure efficient operations of the hospital's business operations, a backlog of pending claims can significantly impact hospital’s cash flow. RSU Kota Tangerang Selatan experienced an average pending claims rate of 27.96% per month throughout 2022. The studi aims to identify the causes of these pending claims at RSU Kota Tangerang Selatan and subsequently offer recommendations to enhance JKN claim management. Employing a qualitative method, utilizing a case study approach through in-depth interviews with ten informants, document review and observational data. The finding highlighted several root causes of pending claims, including inconsistencies in completing medical records (33.97%), inaccurate coding of diagnoses and procedures (30.01%), incompatibility of claim administration (24.90%), incomplete supporting claim documents (9.83%) and confirmation issues tied to grouping (1.02%). A combination of factors including resource allocation, inter-departmental communication, organizational dynamics in oversight functions, staff attitudes, and external influences (social, economic, and political) collectively contribute to the occurrence of pending claims. One of the crucial recommendations that emerge from this study is the need to review and disseminate Standard Operating Procedures (SOPs) related to claims submission and the resolution of pending claims. Establishing a feedback loop with attending physicians and inpatient doctors to address the causes of pending claims is also of paramount importance. Furthermore, routine meetings between the hospital's casemix team and BPJS Health is necessary as a strategic measure to activate both the Quality Control Cost Control Team (TKMKB) and the Fraud Team, aiming to mitigate future claim discrepancies."

"Kesehatan adalah salah satu hak dasar setiap warga negara Indonesia dan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak tersebut. Pemenuhan jaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan berkas klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Data dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) menunjukkan terdapat klaim perawatan pasien yang tertunda dengan nilai yang besar pada tahun 2019. Studi ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilaksanakan untuk mencari akar masalah penundaan pembayaran klaim perawatan pasien usia lanjut, salah satu populasi pasien dengan kontribusi penundaan pembayaran klaim terbesar di RSCM, sebagai upaya menurunkan angka penundaan pembayaran klaim. Menggunakan metode purposive sampling didapat 131 penundaan pembayaran perawatan pasien usia lanjut pada periode Juli – Desember 2019. Pengumpulan data kemungkinan penyebab pending klaim didapat melalui beberapa metode, yaitu observasi, tinjauan pustaka, telaah dokumen, dan wawancara mendalam dengan duabelas informan, khususnya petugas medis dan administrasi yang terlibat dalam manajemen klaim. Validitas data dipertahankan melalui proses triangulasi sumber dan triangulasi metode pengambilan data. Hasil menunjukkan masalah yang menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran klaim mencakup kualitas resume medis dan kesalahan dalam proses coding. Akar masalah yang ditemukan adlah kebijakan yang sulit dimengerti oleh pelaksana sehingga salah interpretasi ditambah tidak terkomunikasikan kesulitan di setiap proses, terlebih tidak ada perbedaan penanganan untuk pasien 60 tahun keatas kurang pelatihan dan pelaksanaan supervisi bagi penulis resume medis dan coder, kurangnya staf coder di unit rawat inap, instrumen peninjauan kelengkapan berkas klaim dan proses perbaikannya yang belum dibuat, keterbatasan akses terhadap dokumen standar prosedur operasional proses-proses terkait, dan aplikasi pemantauan proses klaim yang belum dibuat, serta terbatasnya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini tepat waktu. Dengan demikian, pembuatan sistem IT manajemen klaim sesuai dengan instruksi kerja berdsasarkan regulasi yang dipakai menjadi saran utama diikuti denganDiklat sosialisasi media informasi perjanjian bersama BPJS

---

Health is one of the basic rights of every Indonesian citizen and the National Health Insurance system managed by the Social Security Administering Body (BPJS) is an effort to fulfill this right. Fulfillment of this guarantee is carried out based on the claim file submitted by the hospital based on the services provided to patients. Data from the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) shows that there are claims of delayed patient care with a large value in 2019. This study is an analytical descriptive study carried out to find the root of the problem of delaying claim payment for elderly

patients, one of the patient populations with the largest contribution to claim payment delays. at RSCM, in an effort to reduce the number of delays in claim payments. Using the purposive sampling method, 131 delays in payment for elderly patient care were obtained in the period July - December 2019. Data collection on possible causes of pending claims was obtained through several methods, namely observation, literature review, document review, and in-depth interviews with twelve informants, especially medical and administrators involved in claims management. Data validity was maintained through the process of triangulation of sources and triangulation of data collection methods. The results show the problems that lead to delays in claim payments

include the quality of the medical resume and errors in the coding process. The root of the problem that was found was a policy that was difficult to understand by the implementer so that it was misinterpreted plus the difficulties in each process were not communicated, lack of training and implementation of supervision for medical resume writers and coders, lack of coder staff in the inpatient unit, a review instrument for the

completeness of the claim file and the repair process. that have not been created, limited access to standard documents for operational procedures of related processes, and application of monitoring of claims processes that have not been made, and limited infrastructure needed to complete this process on time. Thus, the creation of a claim management IT system in accordance with work instructions based on the regulations used is the main suggestion followed by staf training , socializing information media,

and agreements with BPJS."

"Penelitian ini merupakan studi kasus di salah satu rumah sakit swasta tipe C di Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan untuk memperoleh biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 dan perbandingannya dengan tarif Kementerian Kesehatan berdasarkan KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021 dan No.HK.01.07/MENKES/1112/2022. Biaya satuan yang dihitung untuk 1 pasien COVID-19 selama 1 episode rawat inap, dimulai dari pasien masuk ke IGD COVID-19 sampai pasien keluar rumah sakit, dengan menggunakan metode ABC. Penelitian dilakukan pada berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit 1 Oktober 2021-28 Februari 2022 dengan kriteria inklusi: berkas klaim yang memiliki resume medis lengkap, pasien yang termasuk dalam kriteria suspek, probable, dan konfirmasi; dengan kriteria eksklusi: pasien rawat inap COVID-19 yang pulang APS dan dirujuk, klaim tidak layak, berkas yang berstatus pending dan dispute per April 2022. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan telaah dokumen, wawancara, serta observasi dan terdiri dari 3 tahap pengumpulan data. Terdapat 57 berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 dengan karakteristik sebagai berikut: 54,39% pasien perempuan; dengan usia <60 tahun sebanyak 61,40%; 49,12% pasien sudah pernah menerima 2 kali vaksin COVID-19; pasien yang tidak memiliki komorbid sebanyak 57,89%; dengan 78,95% LOS selama 1-5 hari; 84,21% keluar dari rumah sakit dangan keadaan sembuh; diagnosa U07.1 sebanyak 54,39%; 56,14% termasuk ke dalam kelompok A-4-9-I. Biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terbesar adalah pada diagnosa U07.1;E03.9 (A-4-19-II) senilai Rp 38.916.021,91, diikuti U07.1;E11.9;E88.0 (A-4-19-II) senilai Rp 31.122.007,44, kemudian U07.1;I11.0 (A-4-19-III) senilai Rp 30.558.210,40. Sedangkan biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terkecil adalah pada diagnosa U07.1;G40.9 yaitu senilai Rp 9.467.928,01 yang termasuk ke dalam kelompok diagnosa konfirmasi COVID-19 level 2. Secara keseluruhan komponen biaya terbesar adalah biaya langsung yaitu bervariasi sebesar 85-99% dan biaya tidak langsung yaitu 1-15%. Komponen biaya langsung terbesar berupa biaya logistik (81-90%) yang dipergunakan selama perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, sedangkan biaya jasa pelayanan sebesar 10-19%. Terdapat selisih positif nilai biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 apabila dibandingkan dengan tarif KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021. Selisih positif terbesar pada diagnosa U07.1;I64;G81.9 yaitu senilai Rp 59.990.525,65. Selisih positif terkecil yaitu Rp 4.149.364,92 pada diagnosa U07.2 (A-4-18-I). Apabila dibandingkan dengan KMK No.HK.01.07/MENKES/1112/2022 terdapat selisih negatif pada 9 diagnosa ICD-10 dan 11 diagnosa ICD-10 memiliki selisih positif. Selisih negatif terbesar yaitu Rp 22.623.021,91(U07.1;E03.9) dan selisih negatif terkecil yaitu Rp 29.199,24 (U07.1;E11.1).

---

This research is a case study at a type C private hospital in Bojonegoro Regency which aims to obtain unit costs for COVID-19 inpatients and their comparison with the Ministry of Health rate based on KMK No. HK.01.07/MENKES/5673/2021 and No. HK.01.07/MENKES/1112/2022. The unit cost is calculated for 1 COVID-19 patient for 1 inpatient episode, starting from the patient entering the COVID-19 ER until the patient leaves the hospital using the ABC method. The study was conducted on inpatient COVID-19 claim files who entered the hospital from October 1, 2021 to February 28, 2022 with the inclusion criteria: claim files that have a complete medical resume, patients who are included in the criteria for suspect, probable, and confirmed; with the exclusion criteria: COVID-19 inpatients who went home on their own request and were referred, claims that were not feasible, files with pending and disputed status as of April 2022. This research was conducted qualitatively by reviewing documents, interviews, and observations and consisted of 3 stage data collection. There are 57 inpatient COVID-19 claim files with the following characteristics: 54,39% female patients; with age <60 years as much as 61,40%; 49,12% of patients have had 2 COVID-19 vaccines; 57,89% of patients with no comorbidities; with 78,95% LOS for 1-5 days; 84,21% were discharged from the hospital recovering; diagnosis of U07.1 as much as 54,39%; 56,14% belong to the A-4-19-I group. The largest unit cost for COVID-19 inpatients was for diagnoses U07.1;E039 (A-4-19-II) valued at IDR 38.916.021,91, followed by U07.1; E11.9; E88.0 (A-4-19-II) worth IDR 31.122.007,44, then U07.1;I11.0 (A-4-19-III) worth IDR 30.558.210,40. Meanwhile, the smallest unit cost for COVID-19 inpatients is for diagnoses U07.1;G40.9, which is worth IDR 9.467.928,01 which is included in the level 2 group of confirmed COVID-19 diagnoses. Overall, the largest cost components are direct costs, which vary from 85-99% and indirect costs, which are 1-15%. The largest direct cost component is in the form of logistics costs (81-90%) which are used during the treatment of COVID-19 patients, while the service fee is 10-19%. There is a positive difference in the unit cost of COVID-19 inpatients when compared to the KMK rate No.HK.01.07/MENKES/5673/2021. The biggest positive difference was in diagnoses U07.1;I64;G81.9, which was IDR 59.990.525,65. The smallest positive difference is IDR 4.149.364,92 in diagnosis U07.2 (A-4-18-I). When compared with KMK No.HK.01.07/MENKES/1112/2022 there is a negative difference in 9 ICD-10 diagnoses and 11 ICD-10 diagnoses have a positive difference. The largest negative difference was IDR 22.623.021,91 (U07.1;E03.9) and the smallest negative difference was IDR 29.199,24 (U07.1;E11.1)."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasiFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP BPJS Kesehatan Layanan Operasional Kabupaten Wonosobo tahun 2017. Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan sebanyak 50,6 FKTP terlambat dalam pengajuan klaim non kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor sumber daya manusia, sarana dan kelengkapan berkas klaim yang berperan dalam keterlambatan pengajuan klaim nonkapitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian adalah petugas Puskesmas dan BPJS Kesehatan yang berhubungan dengan pengajuan klaim non kapitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasi FKTP yaitu tidak adanya pelatihan kepada sumber daya manusia pengajuan klaim, berkas klaim yang tidak lengkap dan pembayaran klaim olehBPJS Kesehatan yang tidak tepat waktu yang menyebabkan motivasi berkurang. Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti yaitu BPJS Kesehatan dapat memberikan pelatihan tentang mengoperasikan aplikasi P-care dan sosialisasi tentang kelengkapan berkas klaim kepada petugas penanggung jawab.

---

ABSTRACTThis study discusses the delay factors of non capitation claims filing of PrimaryHealth Care PHC BPJS Health Service Operations Wonosobo Regency in 2017.Based on the document review conducted as much as 50.6 PHC late in the filingof non capitation claims. This study aims to look at human resource factors, facilities and completeness of claims files that play a role in the delay in filing non capitation claims. This study used a qualitative approach with in depth interviewsand document review. Informants in the study were Primary Health Care and BPJS Kesehatan officers associated with the filing of non capitation claims. The resultsof this study indicate that the delay factor in filing of non capitation claims PHC isthe absence of training to human resources filing claims, incomplete claims file andpayment claims by BPJS Kesehatan is not on time which causes motivation isreduced. Suggestions that can be given by Researcher that BPJS Kesehatan canprovide training about operational of P care application and socialization aboutcompleteness of claim file to officer in charge."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah diketahuinya proporsi kelengkapan resume medis pasien BPJS rawat inap selama bulan Maret 2017 berdasarkan empat komponen yakni komponen identifikasi pasien, laporan penting, autentifikasi penulis, dan catatan yang baik, serta mengetahui gambaran kelanacaran pengajuan klaim BPJS. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen, yaitu kelengkepan resume medis pasien rawat inap bulan Maret terhadap variabel dependen yaitu kelancaran pengajuan klaim. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilaksanakan dengan observasi menggunakan daftar tilik, desain dari penelitian ini adalah cross sectional dengan sample seluruh lembar resume medis pasien rawat inap pada bulan Maret 2017 di Rumah Sakit Masmitra Bekasi yakni sebanyak 145 resume medis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitianini didapatkan bahwa dari empat komponen jumlah jumlah hasil rekapitulasi kelengkapan resume medis yang lengkap rata-rata 124 85 dan tidak lengkap 21 15 . Klaim BPJS yang lancar 118 81 dan yang tidak lancar 27 18.6 . Hasil uji Chi Square. didapatkan P-value 0.007 < 0,05 maka ada hubungan antara kelengkapan resume medis dengan kelancaran klaim ke BPJS di Rumah Sakit Mamitra Bekasi Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kelengkapan resume medis dapat mempengaruhi kelancaran klaim. Dari keempat komponen diatas yang berhubungan terhadap kelancaran klaim ke BPJS adalah komponen laporan penting dan komponen catatan yang baik. Untuk mengurangi ketidaklengkapan resume medis dan memperlancar pengajuan klaim diharapkan dokter dapat mengisi resume dengan lengkap dan benar agar tingkat kelengkapan mencapai standar 100 serta petugas rekam medis perlu melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to know the proportion of medical resume of BPJS inpatient during March 2017 based on four component that is patient identification component, important report, writer autentification, and good note, and also to know the continuity of BPJS claim submission. This study also aims to determine the relationship between independent variables, namely the completeness of medical resume inpatients in March to the dependent variable is the continuity of claim submission. This research is a quantitative research conducted by observation using check list, the design of this research is cross sectional with sample of all medical resume sheet of inpatient patient in March 2017 at Masmitra Bekasi Hospital that is 145 medical resume. Data analysis in this study using Chi Square test. The results of this study found that from four components the number of recapitulation results complete completeness medical resume average 124 85 and incomplete 21 15. Submission of Claims BPJS continuity is 118 81 and non current is 27 18.6. Chi Square test results obtained P value 0.007. "

"Salah satu kunci dari kesuksesan rumah sakit dalam menjalankan program JKNadalah manajemen klaim yang baik. Jika kinerja bagian klaim buruk maka akanberdampak pada operasional rumah sakit. Malcolm Baldrige merupakan salah satukerangka model bisnis untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapatdiaplikasikan di bidang pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalahmengetahui dan menganalisis secara komprehensif tentang analisis pengelolaanklaim pasien BPJS dengan menggunakan pendekatan Malcolm Baldrige di UnitRekam Medis RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo. Desain penelitian ini adalahsequential eksplanatory design urutan pembuktian, dengan didahului olehpenelitian kuantitatif pada 32 orang dengan cara pengisian 60 pertanyaankuesioner dan dilanjutkan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalamdengan teknik snowball pada empat orang informan. Hasil penelitian menunjukanvariabel manajemen proses dan pengukuran, analisis, dan manajemenpengetahuan yang memiliki p value < 0.05 0.009 dan 0.049.Simpulan daripenelitian ini adalah hanya variabel manajemen proses dan pengukuran, analisadan manajemen pengetahuan yang secara signifikan dapat untuk memprediksihasil kerja pengelolaan proses klaim BPJS di unit rekam medis RSUPN Dr. CiptoMangunkusumo. Sistem rekam medis elektronik, pelatihan pegawai, kebijakankelengkapan penulisan resume medis disarankan untuk mempercepat pengelolaanproses klaim BPJS.One of the keys to success when hospital implemented a national health insuranceprogram is a good claims management. If hospital had a poor performanceclaims unit it will have an impact on hospital operations. Malcolm Baldrigeframework is one business model to improve organizational performance that canbe applied in the field of health care. The purpose of this study was to determineand analyze in a comprehensive analyze of the claim national health insurancemanagement using the Malcolm Baldrige approach in Medical Record UnitRSUPN DR. Cipto Mangunkusumo. Design of this study is a sequentialexplanatory design, preceded by a quantitative study on 32 people fill out 60questions of a questionnaire and continued qualitative research with in depthinterviews with the snowball technique on four informants. The results showed variable process management and measurement, analysis, and knowledgemanagement has p value less than 0.05 0.009 and 0.049.

Conclusions from thisstudy is only variable process management and measurement, analysis andknowledge management that can significantly to predict the result of themanagement of the claims process in medical record unit RSUPN Dr. CiptoMangunkusumo. Electronic medical record system, employee training, policiesabout completeness writing medical resume advisable to accelerate the claimsmanagement process."

"Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat.

---

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved"