Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skrispi ini membahas terjadinya transisi demokrasi di Myanmar. Dengan mengacu kepada teori Samuel P. Huntington mengenai faktor pendorong demokratisasi dan pola transisi demokrasi, skripsi ini berargumen bahwa transisi demokrasi di Myanmar terjadi karena diinisasi oleh rezim yang sedang berkuasa, dan dipengaruhi beberapa faktor pendorong, yaitu 1) krisis legitimasi, 2) faktor ekonomi, 3) perubahan keagamaan, 4) perubahan kebijakan pelaku eksternal dan 5) efek demonstrasi. Melalui penelitian kualitatif dan studi literatur skripsi ini menemukan bahwa proses transisi demokrasi di Myanmar dimulai setelah liberalisasi awal yang dilakukan oleh rezim militer pada tahun 2007, dan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin Thein Sein pasca pemilihan umum 2010. Sepanjang 2011-2016, pemerintahan Thein Sein yang melibatkan koalisi militer dan sipil transisi demokrasi terbatas di Myanmar melalui penerapan kebijakan reformasi politik dan ekonomi. Dari temuan tersebut skripsi ini menyimpulkan bahwa pola transisi demokrasi Myanmar yang diinisiasi oleh rezim militer dan diterapkan secara terbatas dibawah pengaruh kuat militer dan pelibatan kelompok opisisi dalam pemerintahan Thein Sein merefleksikan ciri model transformasi.

---

This thesis discusses the occurrence of democratic transition in Myanmar. Referring to Samuel P. Huntington’s theory regarding the driving factors for democratization and the pattern of democratic transition, this thesis argues that the democratic transition in Myanmar occurred because of the initiatied by the ruling regime and influenced by several factors, such as 1) legitimacy crisis, 2) economic factors, 3) religious changes, 4) changes in policies of external actors and 5) demonstration effects. Through qualitative research and literature study, this thesis finds that the democratic transition process in Myanmar began after the initial liberalization carried out by the military regime in 2007, and continued by a new government led by Thein Sein after the 2010 general election. During 2011-2016, Thein Sein’s government involving military and civil coalitions of limited democratic transition in Myanmar through the implementation of political and economic reform policies. From these findings, this thesis concludes that the pattern of Myanmar’s democratic transition initiated by the military regime and implemented in a limited manner under the strong influence of the military and the involvement of opposition groups in Thein Sein’s government reflects the characteristics of the transformation model."

"Tesis ini membahas mengenai latar belakang terjadinya transisi demokrasi di Myanmar dengan menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi selama tahun 2003-2010. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa transisi demokrasi di Myanmar terjadi karena inisiatif elit penguasa yang secara dominan didorong oleh faktor-faktor eksternal yang datang dari aktor internasional. Argumen ini didapatkan setelah dilakukannya analisis perbandingan antara faktor internal dan faktor eksternal yang ada di Myanmar. Faktor-faktor yang dianalisa diambil dari indikator-indikator konsep transisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli.

---

The focus of this study is about the democratic transition in Myanmar. This research is conducted using quantitative method, focusing mainly in literature study. The purpose of this research is to identify reasons behind the democratic transition in Myanmar by analyzing the events happening during 2003-2010. The finding of this research describes that external factors and international actors is determinant in pushing the military regime to start the democratic transition in Myanmar. This argument derived from a comparative analysis between internal and external factors existed in Myanmar. These factors are taken from democratic transition concept indicators stated by the experts."

"Sejak selesai Perang Korea, sistem pemerintahan Korea Selatan walaupun secara hukum telah menganut demokrasi, dalam praktiknya masih didominasi oleh rezim militer sehingga menuai protes masyarakat. Titik balik perjuangan demokrasi di Korea Selatan ditandai dengan diadakannya pemilihan umum presiden pertama pada tahun 1987 yang dimenangkan oleh Roh Tae Woo. Dalam kampanye, presiden Roh menjanjikan era demokrasi baru lewat Deklarasi 29 Juni 1987 (6.29 Seoneon) berisi kebijakan-kebijakan untuk sistem pemerintahan lebih moderat dan menerima kontribusi pihak oposisi politik, sehingga dinilai menjadi langkah awal menuju kedaulatan rakyat serta bangkitnya kebebasan pers. Namun, pada sisi lain ada juga yang menganggap kampanye tersebut hanya sebagai alat untuk memanfaatkan keadaan Korea Selatan yang sedang ricuh (6-wol Minju-hangjaeng). Dengan latar-belakang ini, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada upaya Roh Tae Woo dalam mengimplementasikan demokrasi ke dalam Deklarasi 29 Juni 1987 dan selama pemerintahannya.

---

Since the end of the Korean War, the South Korean government was governed by the military regime and drawn public protests. The presidential Election in 1987 was won by Roh Tae Woo marked as the turning point of the Korean democratic movement. In his presidential campaign, president Roh promised a new era of democracy through the June 29 Declaration (6.29 Seoneon) contained policies for moderate government that allow the opposition parties to contribute, taking an early steps towards the sovereignty of the public and raise the freedom of press. However, the campaign considered exploiting the chaotic situation of South Korea (6-wol Minju-hangjaeng). This research will discuss Roh Tae Woo's efforts to implements democracy into the June 29 Declaration and his government."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi menempati posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiders Bill Clinton. Kebijakan pemerintahan Clinton terhadap Haiti pada tahun 1993-1994 adalah contoh kasus yang nyata dan terang-terangan dalam upaya Amerika mempromosikan demokrasi. Pemerintahan Clinton memandang bahwa rejim militer Haiti yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah hasil pemilihan demokratis merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Clinton merasa perlu melakukan upaya pemulihan dan promosi demokrasi di negara Kawasan Karibia tersebut. Misi Amerika di Haiti tersebut tidak semata-mata menyangkut promosi demokrasi, tapi juga dikaitkan dengan upaya Amerika memperluas pasar bebas (free market). Karena bagi pemerintahan Clinton, kebijakan demokrasi harus dikaitkan Pula secara terpadu dengan upaya memperluas pasar bebas. Pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya terkait dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menciptakan perdamaian di dunia yang didasarkan atas terciptanya pemerintahan demokratis di mana-mana."

"Democratization and state building are fundamental political processes, yet scholars cannot agree on which process should be prioritized in order to put countries on a positive path of institutional development. Where much of the existing literature on the state-democracy nexus focuses on quantitative cross-national data, this volume offers a theoretically grounded regional analysis built around in-depth qualitative case studies. The chapters examine cases of successful democratic consolidation (South Korea, Taiwan), defective democracy (Philippines, Indonesia, East Timor), and autocratic reversal (Cambodia, Thailand). The book's evidence challenges the dominant 'state first, democracy later' argument, demonstrating instead that stateness is neither a sufficient nor a necessary condition for democratic consolidation. The authors not only show that democratization can become trapped in path-dependent processes, but also that the system-level organization of informal networks plays a key role in shaping the outcome of democratic transitions."