Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan berkembangnya teknologi, asuransi berbasis digital lebih diminati masyarakat Indonesia karena proses underwriting yang dinilai lebih mudah, praktis, dan efektif dilakukan dibandingkan dengan asuransi konvensional. Namun, minimnya proses verifikasi secara langsung oleh pihak Penanggung pada asuransi berbasis digital dapat menimbulkan risiko ketidaksesuaian data yang diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat merugikan pihak penanggung. Berangkat dari permasalahan ini, skripsi ini membahas tentang pentingnya proses underwriting, gambaran prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari underwriting, serta penerapan prinsip tersebut pada produk asuransi berbasis digital di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan yaitu yuridis-normatif dimana penulis mengkaji penerapan norma-norma prinsip kehati-hatian pada proses underwriting di satu perusahaan asuransi berbasis digital, PT.Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), berdasarkan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pedoman underwriting wajib memuat atau mempertimbangkan: (1) kemungkinan terjadinya risiko di masa yang akan datang; (2) langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko; (3) jenis risiko yang akan ditanggung. Kesimpulan berikutnya, PT.Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) telah memperhatikan dan melakukan penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana pedoman underwriting tersebut. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menambahkan klausul dalam pasal 34 POJK No. 69/POJK.05/2016 mengenai apa saja yang menjadi indikator prinsip kehati-hatian secara terperinci.

---

The more technology develops, the more Indonesian society increase their interest to Digital-based insurance products because the underwriting process is considered easier, more practical, and more effective than conventional insurance. However, the lack of direct verification processes by the Insurer on digital-based insurance can create a risk of inconsistency between the data obtained and the actual conditions. This condition could be detrimental to the insurance company. Based on this problem, this research discusses the importance of the underwriting process, describes the principles of prudence as part of underwriting, and the application of these principles to digital-based insurance products in Indonesia. The research method used is juridical-normative where the author examines the application of the principles of prudence in the underwriting process at a digital-based insurance company, PT.Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), based on Article 34 of the Financial Services Authority Regulation Number 69 / POJK.05 / 2016 concerning the Implementation of Business Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies and Sharia Reinsurance Companies. From the research, it was found that the underwriting guidelines must contain or consider: (1) the possibility of future risks; (2) mitigation measures to reduce the likelihood of risk occurring; (3) the type of risk to be borne. It is also found that PT.Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) has implemented the precautionary principle as per the underwriting guidelines. This research can give contributions to the Otoritas Jasa Keuangan to add a clause in article 34 POJK No. 69 / POJK.05 / 2016 regarding what are the indicators of the prudential principle in detail."

"Meningkatnya akseptasi penutupan risiko atas pertanggungan kendaraan ber motor akhir-akhir ini yang disebabkan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor oleh masyarakat, ternyata juga diikuti dengan peningkatan dalam nilai klaim dan rasio kerugian (loss ratio). Tingginya nilai dan rasio kerugian dari bisnis ini menyebabkan berkurangnya hasil usaha perusahaan asuransi kerugian. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir nilai dan rasio kerugian tersebut adalah melalui penerapan kebijaksanaan akseptasi risiko (underwriting) yang tepat, sehingga efektifitas dari kebijaksanaan tersebut dapat tercermin disini. Perolehan data dan informasi serta landasan teoritis penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Sedangkan sebagai studi lapangan dilaksanakan pada perusahaan asuransi kerugian swasta nasional PT."X" sebagai suatu studi kasus. Dari hasil penelitian pada PT."X" diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan kebijaksanaan underwriting perusahaan sudah cukup mampu meminimalisir nilai dan rasio kerugian. Meski demikian efektifitas kebijaksanaan underwriting tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor-faktor luar yang tidak mampu dikendalikan perusahaan. Oleh karenanya agar diperoleh hasil yang seoptimal mungkin PT."X" sebaiknya perlu mengkaji kembali beberapa pertimbangan baik teknis maupun non teknis yang digunakan perusah?an dalam melakukan akseptasi risiko pertanggungan kendaraan bermotor agar kepentingan perusabaan dan masyarakat tertanggung dapat terpenuhi."

"Pasar asuransi kebakaran di Indonesia masih mengalami kekurangan kapasitas untuk mengaksep risiko-risiko yang ada di Indonesia. Oleh karena itu industri asuransi berusaha mencari berbagai alternatif untuk memperbesar kapasitas akseptasinya, salah satunya dengan menggunakan EML underwriting. Untuk memahami aplikasi teknik EML underwriting ini, penulis mengadakan penelitian tentang penerapan teknik ini pada PT. Asuransi X. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan mengadakan wawancara langsung dengan manajemen PT. X disamping mengadakan penelitian kepustakaan dan laporan kegiatan PT. X. Penelitian tersebut memang membuktikan bahwa dengan menggunakan teknik ini perusahaan dapat meningkatkan kapasitas akseptasinya. Hanya saja, mengingat banyaknya syarat yang harus dipenuhi untuk dpat menerapkan EML underwriting ini, maka peningkatan kapasitas akseptasi yang terjadi terbatas pada risiko-risiko terbaik saja. Akibatnya kenaikan pendapatan premi sebagai konsekuensi peningkatan akseptasi risiko yang dilakukan, tidaklah terlalu signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa EML underwriting memang dapat dijadikan salah satu alternatif untuk memperbesar kapasitas akseptasi industri asuransi sehingga pada gilirannya akan dapat mengurangi defisit neraca pembayaran industri asuransi Indonesia yang terjadi selama ini. Namun perlu diperhatikan bahwa mengingat cukup kompleksnya teknik underwriting ini, EML underwriting harus benar-benar dipahami dengan baik sebelum diterapkan, baik oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung, maupun tertanggung sebagai penyedia data."

"Semakin meningkatnya populasi pesawat terbang baik di Indonesia maupun di luar negeri, menyebabkan semakin besar resiko yang ditanggung oleh perusahaanperusahaan penerbangan di seluruh dunia. Melihat besarnya nilai objek yang dipertanggungkan dalam penutupannya, pihak asuransi yang akan menutup resiko tersebut liarus sangat hati-hati dalam memutuskan untuk menerima atau menolak pertanggungan tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti aspek underwriting untuk pesawat B 747-200 milik Garuda Indonesia untuk menilai apakah pesawat tersebut layak untuk diasuransikan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan pada PT Bimantara Graha Insurance Broker dan PT Garuda Indonesia dan penelitian kepustakaan . Selain aspek underwriting yang biasanya selama ini diperhatikan dalam penutupan asuransi pesawat udara ini, penulis merasa perlu untuk meneliti dua aspek tambahan yang sangat penting, yaitu kondisi Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta sebagai pusat operasional Garuda Indonesia dan Kondisi Keuangan Garuda Indonesia. Bandara Soekarno Hatta sebagai pusat operasional Garuda Indonesia, menghadapi ancaman atas penurunan landasan pacu sebagai akibat dari rencana reklamasi pantai utara Teluk Jakarta. Penurunan landasan secara tiba-tiba dapat menyebakan kecelakaan fatal pesawat yang melakukan pendaratan. Karenanya resiko ini dapat dikecualikan dalam penutupan pertanggungan berhubung dengan tingginya resiko yang dihadapi. Tetapi hams dipastikan terlebih dahulu apakah pengelola Bandara Soekarno Hatta sudah merigasuransikan resiko tesebut dalam "Airport Liability Insurance", bila sudah diasuransikan, resiko tersebut dapat ditanggung. Khusus untuk meneliti kondisi keuangan dari Garuda Indonesia perlu untuk digunakan Formula Z Score. Dari perhitungan Z Score didapati kesimpulan bahwa kondisi keuangan Garuda Indonesia memang cukup memprihatinkan bahkan secara normal kemungkinan untuk mengalami kebangkrutan diprediksikan cukup besar. Namun karena Garuda adalah masuk dalam perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara, maka meningkatnya moral hazard dari Garuda Indonesia bisa ditekan. Dari penelitian didapati kesimpulan bahwa pesawat B 747-200 Garuda tersebut layak untuk diasuransikan, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam penentuan nilai pertanggungan (Total Sum Insured) sebaiknya berdasarkan insured value, bukan agreed value, agar prinsip indemnity dapat berlaku secara penuh. Industri asuransi disarankan untuk menggunakan Z Score sebagai salah satu alat yang cukup mudah digunakan, untuk menilai kelayakan calon tertanggung. Hal ini penting untuk dilakukan agar resiko-resiko yang tinggi akibat naiknya moral hazard dapat diolah dengan lebih baik."

"[ABSTRAKPenting bagi perusahaan asuransi untuk memastikan kecukupan modalnya untuk menanggung risiko yang ada. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah risiko munculnya kewajiban klaim dimasa yang akan datang.Peraturan yang saat ini berlaku untuk mengukur kecukupan modal perusahaan adalah Modal Minimum Berbasis Risiko yang diatur oleh OJK. Dalam ketentuan ini, diatur risiko investasi, risiko mata uang, risiko underwriting, dan beberapa risiko lainnya. Risiko underwriting diukur dalam Risiko Liabilitas Asuransi dengan mempertimbangkan premi dan klaim.Dalam ketentuan Solvency II, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko underwriting juga diukur oleh perusahaan asuransi untuk memastikan kecukupan modal dengan mengukur tingkat kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan tertentu. Faktor-faktor di dalam risiko underwriting yang perlu diperhitungkan adalah risiko premi, risiko cadangan, dan risiko katastropik. Formula standar sesuai solvency II dapat dijadikan patokan untuk mengukur risiko underwriting dan melihat kecukupan modal perusahaan.

---

ABSTRACTIt is vital for insurance companies to ensure the adequacy of its capital to cover potential risks. One of the risks that need to be considered by the company is the risk of claims liability in the future.Regulation currently in force for measuring capital adequacy of the company is the Risk-Based Capital Adequacy regulated by the Financial Services Authority (OJK). In this provision, it takes into consideration regulated investment risk, currency risk, underwriting risk, and other risks.While stated in Solvency II provisions, market risk, credit risk and underwriting risk is also need to be measured by the insurance company to ensure capital adequacy. This is done by calculating the maximum level of loss at certain level of confidence. Factors in the underwriting risk which need to be taken into account is premium risk, reserve risk and catastrophic risk. Appropriate standard formula solvency II can be used as a benchmark to measure its underwriting risk and ensure capital adequacy., It is vital for insurance companies to ensure the adequacy of its capital to cover potential risks. One of the risks that need to be considered by the company is the risk of claims liability in the future.Regulation currently in force for measuring capital adequacy of the company is the Risk-Based Capital Adequacy regulated by the Financial Services Authority (OJK). In this provision, it takes into consideration regulated investment risk, currency risk, underwriting risk, and other risks.While stated in Solvency II provisions, market risk, credit risk and underwriting risk is also need to be measured by the insurance company to ensure capital adequacy. This is done by calculating the maximum level of loss at certain level of confidence. Factors in the underwriting risk which need to be taken into account is premium risk, reserve risk and catastrophic risk. Appropriate standard formula solvency II can be used as a benchmark to measure its underwriting risk and ensure capital adequacy.]"

"ABSTRAKTesis ini menguji secara empiris pertumbuhan premi neto, risiko underwriting, dan profitabilitas terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi umum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 perusahaan asuransi umum yang menjadi anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Penelitian ini diuji menggunakan metode regresi linear berganda menggunakan data panel software Eviews 8.0. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertumbuhan premi neto PPN , risiko underwriting Risk , dan profitabilitas ROA secara parsial mempengaruhi tingkat solvabilitas RBC secara signifikan. Pengujian secara simultan pada ketiga variabel tersebut menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi umum di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis empirically test Net Premium Growth, Underwriting Risk, and Profitability towards Solvency Level at General Insurance Companies in Indonesia. This study was conducted on 30 general insurance companies which member of Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. This study tested using multiple linear regression using the Eviews 8.0 data panel software. Data analyze or regression test result indicate that premium growth PPN , Underwriting Risk Risk , and profitability ROA partially affect solvency level RBC significantly. Simultaneous testing on these three variables showed significant influence on solvency level of insurance companies in Indonesia. "

"Bank sangat berperan penting dalam melaksanakan pembangunan perekonomian nasional. Peranan tersebut tercermin melalui penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan oleh bank, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Namun, hal tersebut saja tidak cukup, bank juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi di era digital ini. Maka dengan demikian, bank berupaya untuk memberikan kemudahan akses pembiayan dengan mengadakan pemberian kredit secara digital kepada masyarakat. Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital, serta mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital pada Bank X kepada UMKM. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penilitian doktrinal. Hasil dari penilitan ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital memiliki landasan hukum yakni Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 20A UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai kewajiban bagi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha, serta Pasal 5 POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum mengenai kewajiban Bank dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon nasabah. Dalam menyalurkan kredit, Bank X telah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan Customer Due Deligence terhadap nasabah atau calon nasabah. Akan tetapi, peneliti memiliki saran untuk Bank X agar dapat melakukan seluruh rangkaian pemberian kredit dari awal hingga akhir secara digital, dalam rangka memudahkan akses pembiayaan UMKM.

---

Banks play a crucial role in national economic development. This role is reflected in their distribution of credit to SMEs, conducted with a focus on prudence. However, this alone is not sufficient, banks must also adapt to societal needs amidst the technological advancements of the digital era. Therefore, banks strive to enhance financing accessibility by providing digital credit services to the public. This thesis examines the regulation of prudential principles in digital banking credit provision, specifically how Bank X implements these principles for SMEs. The thesis employs a doctrinal research method. The findings highlight that the application of prudential principles in digital banking credit is legally grounded in Article 2, Article 8, and Article 20A of Law Number 7 of 1992 on Banking, as lastly amended by Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, which mandates banks to apply prudence principles, including risk management, in their operations. Furthermore, Article 5 of Regulation Number 21 of 2023 on Digital Services by Commercial Banks outlines banks' obligations in identifying and verifying prospective customers. In credit distribution, Bank X has implemented prudential principles by conducting Customer Due Diligence on customers or prospective clients. Nonetheless, the researcher advises Bank X to digitalize the entire credit process from start to finish to facilitate SME financing access."

"Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini mendorong adanyaperkembangan dibidang ekonomi yang dikenal dengan ekonomi digital, Perbankan dalam melakukan pembukaan rekening bagi nasabah menerapkan Prinsip kehati-hatian bank melalui proses Customer Due Diligence (CDD), namun dengan perkembangan teknologi dan perkembangan layanan perbankan, saat ini dikenal prinsip Digital Branch yakni sarana Bank yang berfungsi khusus untuk melakukan proses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri. Selain itu, akan dibahas mengenai aspek permasalahan yang mungkin timbul dalam proses CDD pada pembukaan rekening yang dilakukan secara digital. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, hasil daripada penelitian menemukan fakta bahwa PT Bank X Tbk selaku penyedia jasa keuangan dari Layanan Perbankan Digital Produk Tabungan Now dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan uji tuntas nasabah sesuai berdasarkan POJK APU PPT Sektor Jasa Keuangan dan POJK LPD Bank Umum. Terlepas belum terdapat pengaturan mengenai mekanisme dan penggunaan PIN dan Password dalam transaksi tabungan digital hal ini penting untuk menghindari transaksi nasabah yang mencurigakan.

---

The development of technology and information encourages developments in the economic sector known as the digital Economy. Opening Bank accounts for customers, applies the prudential banking principle through the Customer Due Diligence (CDD) process, but with the development of technology and the development of banking services, This is known as the Digital Branch, Bank facility that has a special function to carry out the process of customer registration and opening of accounts independently. Other than that, this thesis also explains about the problems that may arise in the CDD process at opening digital accounts. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a library research that delivers descriptive- analytical research typology. This Thesis concludes that PT Bank X Tbk as the financial service provider of Digital Banking Services has done its best to apply the CDD procedure based on POJK APU PPT Sektor Jasa Keuangan and POJK LPD Bank Umum. Despite the absence of regulations regarding the mechanism and use of PIN and Passwords in digital savings transactions, it is important to avoid suspicious customer transactions."