Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Potensi pengetahuan tradisional Indonesia yang begitu besar dan beragam sering dieksploitasi oleh pihak asing tanpa adanya pembagian keuntungan sehingga merugikan bagi masyarakat adat atau lokal selaku pemegang pengetahuan tradisional tersebut. Adapun perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, termasuk pengetahun tradisional terkait sumber daya genetik, di Indonesia diatur dalam rezim hak kekayaan intelektual, khususnya paten. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan mekanisme benefit sharing dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum nasional dan internasional terkait dengan Pengetahuan Tradisional, bagaimana pengaturan perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik melalui mekanisme benefit sharing, dan bagaimana penerapan mekanisme benefit sharing terhadap Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder melalui studi dokumentasi dan data primer melalui wawancara. Adapun dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, paten atas suatu invensi yang didasarkan pada pengetahuan tradisional dapat dikabulkan apabila memenuhi beberapa persyaratan, yakni pengungkapan sumber asal invensi yang didasarkan atas pengetahuan tradisional (disclosure of origin), mendapatkan persetujuan atas dasar informasi dari pemegang pengetahuan tradisional, dan pembagian keuntungan yang adil dan merata bagi pemegang pengetahuan tradisional. Kedua, pembagian keuntungan yang adil dan merata bagi pemegang pengetahuan tradisional wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal (PADIA) dan menetapkan Kesepakatan Bersama. Ketiga, pengaturan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik dalam UU Paten belum efektif dilaksanakan. Maka, Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan perundang-undangan pelaksana dari ketentuan Pasal 26 UU Paten dan mulai menetapkan lembaga-lembaga yang tepat sesuai dengan fungsi yang diamanatkan dalam Protokol Nagoya.

---

The huge and varied potential of Indonesian traditional knowledge is often exploited by foreigners without any benefit sharing, so that it is detrimental to the indigenous or local community as the holders of traditional knowledge. The protection of traditional knowledge, including traditional knowledge related to genetic resources, in Indonesia is regulated in an intellectual property rights regime, particularly patents. Therefore, this thesis discusses the analysis of the application of the benefit sharing mechanism in the utilazation of traditional knowledge related to genetic resources. The problems in this research are how to regulate national and international laws related to traditional knowledge, how to regulate protection of traditional knowledge related to genetic resources through benefit sharing mechanisms, and how to implement benefit sharing mechanisms for traditional knowledge related to genetic resources in Indonesia. This research is a descriptive study with juridicial-normative approach that uses secondary data through documentation studies and primary data through interviews. As for the results of the study it can be concluded that: First, a patent on an invention based on traditional knowledge can be granted fulfilling several requirements, namely disclosure of origin of the invention based on traditional knowledge, obtaining prior informed consent from the holder of traditional knowledge, and fair and equitable benefit sharing of traditional knowledge holders. Second, fair and equitable benefit sharing for holders of traditional knowledge must be carried out by applying the prior informed consent and established mutually agreed terms. Third, protection of traditional knowledge related to genetic resources in the Patent Law has not been effectively implemented. Therefore, the Government should immediately enact laws and regulations regulating the provisions of Article 26 of the Patent Law and begin to determine the appropriate institutions in accordance with the functions mandated by the Nagoya Protocol."

"Pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat dunia internasional mengalami krisis sumber daya alam perikanan akibat over penangkapan ikan di laut, perubahan iklim dan pencemaran, pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dianggap suatu cara untuk melakukan konservasi sekaligus sumber alternatif pangan. Sejak tahun 1950 sampai sekarang hasil pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan telah menyumbangkan banyak hal untuk kehidupan manusia seperti obat-obatan, pangan alternatif dan kosmetik. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati baik di laut maupun di darat semakin mendorong eksplorasi dan ekploitasi terhadap sumber daya genetik perikanan dan kelautan. Namun, pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan masih banyak dinikmati oleh negara-negara maju. Negara Selatan yang sebagian besar kaya akan sumber daya genetik perikanan dan kelautan seperti Indonesia, Brasil, Filipina dan negara lain hanya dapat menonton dari jauh perkembangan teknologi yang semakin maju tanpa dapat menikmati keuntungan sumber daya genetik yang telah dimanfaatkan oleh negara lain. Oleh karena itu tuntutan akan adanya akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik menguat sejak KTT Bumi. Upaya ?upaya untuk mewujudkan pengaturan internasional mengenai akses dan pembagian keuntungan berhasil diperjuangkan dengan ditegaskannya CBD dan Protokol Nagoya. Namun demikian, pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan terutama pada pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan masih menemui banyak kendala mulai dari perbedaan konsep, ruang lingkup, akses dan kepatuhan. Oleh karena itu selama UNCLOS belum mengatur sumber daya genetik secara tegas maka negara-negara pihak sebaiknya melakukan penyusunan akses dan pembagian keuntungan terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik.

---

The utilization of marine and fisheries genetic resources is enhanced in line with the development of science and technology. When the world facing international crisis on fisheries resources due to overfishing, climate change and pollution, the utilization of fisheries genetic resources is considered as a means for conservation and alternative source of food. Since 1950 to present, the utilization of marine and fisheries genetic resources have contributed to human life namely for medicines, alternative food and cosmetics. Threats on reduction of sea and land biodiversity encourages the exploration and exploitation of marine and fisheries genetic resources. Nevertheless, the utilization of marine and fisheries genetic resources is enjoyed only by developed countries. The South countries who are rich in marine and fisheries genetic resources namely Indonesia, Brazil, Philippines and others do not possess advanced technology nor enjoy benefit sharing from the utilization of marine and fisheries genetic resources by other countries. Therefore, claims on access and benefit sharing on the utilization of genetic resources have increased since the Earth Summit. Efforts to realize international regulations on access and benefit sharing successfully achieved and confirmed on CBD and Nagoya Protocol. Nevertheless, the implementation of access and benefit sharing notably on marine and fisheries genetic resources remain to encounter issues concerning the concept, scope, access, benefit sharing, and compliance. Therefore, since UNCLOS does not clearly regulate genetic resources, state party must develop regulation on access and benefit sharing particularly on the utilization of genetic resources."

"ABSTRAKTesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitupenelitian terhadap bahan-bahan pustaka dan didukung dengan wawancara ahliperlindungan sumber daya genetika, berupa spesimen virus Flu Burung. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam upaya perlindungan sumberdaya genetika terkait dengan benefit sharing atas kepemilikian spesimen virus FluBurung strain Indonesia. Beberapa pokok permasalahan adalah apakah spesimenvirus Flu Burung sebagai sumber daya genetika memerlukan perlindungan hukum? Bagaimana status spesimen virus Flu Burung dalam konteks kepemilikan olehIndonesia sebagai negara berkembang ? Apakah Perlindungan Hak KekayaanIntelektual (HKI), khususnya rezim paten dapat melindungi kepemilikan sumberdaya genetika ? Bagaimana upaya perlindungan sumber daya genetika ataskepemilikan spesimen virus Flu Burung strain Indonesia ? Penyelesaian masalahini adalah perlindungan spesimen virus Flu Burung perlu mendapat perlindunganhukum. Status spesimen Flu Burung dalam konteks kepemilikan oleh Indonesiasebagai negara berkembang, yang dianggap oleh negara-negara maju sebagaipublic domain, berdasarkan “common heritage of humankind”, tetapi berdasarkanCBD, kedaulatan negara membatasi “common heritage of humankind”. Olehkarena ketidakmampuan rezim paten untuk melindungi spesimen virus FluBurung, maka dperlukan upaya perlindungan lain. Dalam melindungi spesimenvirus sebagai sumber daya genetika melalui peraturan WHO, peraturan nasionalIndonesia dan sistem kontrak, sehingga mendapatkan benefit sharing. Sebagaihasil penelitian dapat disimpulkan terdapat perbedaan nilai dan budaya hukumantara negara maju dan negara berkembang, yang menyebabkan misappropriationdalam penggunaan sumber daya genetika, terkait dengan kepemilikan spesimenvirus Flu Burung strain Indonesia.

---

ABSTRACTThe research method for this study is a law-normative juridical study, byusing literature and interview expert, who know the protection of geneticresources, especially in form of avian influenza virus speciment. The aim of thisissues of the research to learn complication to protect the genetic resourcesconcern in related to benefit sharing of Avian Influenza virus speciment strainIndonesia as a Property.There are apparently important compilcation: Is Avian Influenza virusspeciment as the genetic resources need law protection? How is the status ofAvian Influenza virus speciment in context property of Indonesia as developingcountry? Can Intellectual Property Rights, especially patent to protect theownership of Avian Influenza virus speciment? How to protect genetic resourceson ownership of Avian Influenza virus speciment strain Indonesia?The insistent solved matter : The Avian Influenza Virus Speciment need tobe protected with law. The status of Avian Influenza virus speciment in contextproperty of Indonesia as developing country is defined by the developed countryas public domain, base on “common heritage of humankind”. Convention onBiological Diversity declare that “common heritage of humankind” is restricted bythe sovereignty of the country. Due to Patent cannot protect Avian Influenzavirus speciment, that why the alternative offer should be provided as WHOmechanism, contract mechanism, and Indonesian national rules as the effort toprotect virus speciment as genetic resources to gain benefit sharing.The result of the research, there are very different value and cultural of lawfor developed countries and developing countries, that make misappropriation inuse of genetic resources, that connect as owner of Avian Influenza virusspeciment strain Indonesia."

"Jamu gendong merupakan obat tradisional asli Indonesia yang dijajakan dalam keadaan segar oleh penjual secara berkeliling dari rumah ke rumah atau di tempat keramaian Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan persepsi konsumen tentang jamu gendong menganalisis hubungan pengetahuan penjual dengan pengetahuan dan persepsi konsumen tentang jamu gendong Desian riset menggunakan studi korelasi dan perbandingan dengan pendekatan crossectional Instrument menggunakan kuesioner yang diberikan kepada konsumen sebanyak 100 orang Tingkat pengetahuan konsumen 48 baik dan sisanya kurang baik dari 20 pertanyaan yang diajukan sedangkan persepsi konsumen ldquo cukup baik rdquo 85 sisanya berpersepsi ldquo baik rdquo Tidak terdapat hubungan pengetahuan penjual terhadap pengetahuan maupun persepsi konsumen Perbandingan pengetahuan konsumen tidak ditemukan perbedaan tetapi ditemukan perbedaan pada persepsi konsumen Saran penelitian dilakukan pengembangn jamu gendong dengan penyuluhan kepada penjual dan juga penelitian lebih lanjut.

---

Jamu Gendong is an Indonesian traditional medicine which is sold in fresh condition by seller who are going door to door or sell in the downtown The purposes of this research are to find out the customer rsquo s perception and level of knowledge about Jamu Gendong analyzing the relationship of seller rsquo s Knowledge with the customer knowledge and perception about Jamu Gendong Research design using correlation studies and comparison with cross sectional approach Furthermore the instruments using a questionnare which are given to customers amounted 100 people The level of customer rsquo s knowledge 48 is good and the rest is not good from 20 queries while the customer rsquo s perception is ldquo very good rdquo 85 percents the rest is ldquo good rdquo There is no correlation between seller rsquo s knowledge against customer rsquo s knowledge or perception Comparison of customer rsquo s knowledge did not discover any difference however there is the difference upon customer rsquo s perception Research suggestion to develop Jamu Gendong by educating the seller and to conduct a further research as well."

"ABSTRAKIndonesia memiliki sangat banyak PTEBT yang bersumber dari keanekaragaman budaya rakyatnya, namun pada faktanya Indonesia tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi PTEBT-nya pada saat pihak asing menggunakan tanpa ijin, diantaranya lagu daerah Maluku yang berjudul Rasa Sayange, Reog Ponorogo, dan Tari Pendet yang digunakan Malaysia untuk mempromosikan pariwisatanya, motif bunga (fleur) milik masyarakat Bali yang diklaim menjadi milik PT. Karya Tangan Indah yang mengalihkan hak-haknya kepada John Hardy Limited, dan ukiran Jepara yang diklaim milik PT. Harrison & Gil-Java. Indonesia telah menjadi anggota beberapa organisasi internasional dan meratifikasi konvensi-konvensi intenasional yang berkaitan dengan perlindungan PTEBT, namun demikian hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem perlindungan yang tepat untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Indonesia hanya mengatur mengenai perlindungan PTEBT dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Sekalipun UUHC telah beberapa kali diubah namun pengaturan mengenai hal tersebut tetap saja sangat minim. Lebih jauh lagi, meskipun Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pemerintah harus membuat peraturan pelaksana undang-undang dan membentuk instansi terkait sebagai suatu perwakilan untuk memberikan ijin kepada pihak asing yang ingin menggunakan PTEBT milik Indonesia, serta Peraturan Pemeritah yang mengaturnya, namun hingga saat ini belum terealisasikan. Permasalahan yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pencegahan penggunaan secara melawan hukum PTEBT milik Indonesia oleh pihak asing terutama yang terjadi di luar Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap PTEBT milik Indonesia dan menganalisa penanganan terhadap penyalahgunaan PTEBT milik Indonesia oleh pihak asing, terutama yang terjadi di luar Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan mengenai perlindungan PTEBT yang ada di India, Australia, dan Filipina yang telah memiliki peraturan yang berhasil menyelesaikan beberapa kasus mengenai pelanggaran PTEBT untuk dapat dijadikan bahan bagi Indonesia untuk membentuk suatu pengaturan khusus tentang PTEBT. Berdasarkan penelitian ini, Penulis berpendapat bahwa Indonesia perlu memiliki peraturan perundang-undangan sui generis yang mengatur tentang PTEBT secara lebih fokus dan terinci, termasuk mekanisme pemberian ijin penggunaan, instansi pemerintah yang khusus menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan PTEBT, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi.

---

ABSTRACTIndonesia have so many TK and TCEs derived from cultural diversity of its people, but in fact Indonesia cannot do much to protect its TK and TCEs when foreign party use them without permission. Some of those violation cases such as when Malaysia used the folk song titled ?Rasa Sayange? from Maluku, the folk performance ?Reog? from Ponorogo, and the folk dance ?Pendet? from Bali which are use to promote its tourism; the flower pattern (fleur) belongs to Balinese which claimed to be owned by PT. Karya Tangan Indahwhich transferred its rights to John Hardy Limited; and, the Jepara carvings that claimed by PT. Harrison & Gil-Java. Indonesia has been a member of several international organizations and ratifying International Conventions to the protection TK and TCEs. However, until now Indonesia has not had proper protection system to prevent and resolve the violations occured. Indonesia merely produces the regulation of TK and TCEs protection under Copyright Act. Although Copyright Act has been amended several times but the regulation relating the subject is still very minimal and unsatisfactory. Furthermore, although Article 10 of Act No. 19 year 2002 regarding Copyright states that the Government should establish related regulations and law enforcement agencies as a representative to give permission for other foreign party who want to use TK and TCEs owned by Indonesia, and Government regulations that govern it, which until now has not been materialized. The problem discussed in this study is how to handle TK and TCEs abuse which owned by Indonesia and done by foreigners, especially with the cases which emerge outside of Indonesia. The purpose of this research is to know about legal protection of TK and TCEs belongs to Indonesia and analyze the handling of TK and TCEs abuse belongs to Indonesia by foreigners, mainly TK and TCEs abuse that occurred outside of Indonesia. this research uses the comparative approach, which is comparing the TK and TCEs protection that exist in India, Australia, and the Philippines, who have been successfully completed several regulations regarding infringements cases of TK and TCEs to be used as material for Indonesia to establish a special regulation concerning TK and TCEs. Based on the research result, the author argue that Indonesia needs to have more focused and detailed sui generis laws and regulations governing TK and TCEs, including the mechanism of granting licenses of TK and TCEs, the government agency that specialized in handling everything related to TK and TCEs, and dispute resolution mechanism."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan pengetahuan tradisional dalam hukum internasional dalam hal ini adalah draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dibandingkan dengan aturan dalam CBD, TRIPs, dan RUU PTEBT yang dapat memenuhi rasa keadilan atas hak ekonomi maupun dari segi keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat serta upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional. Pembahasan mengacu pada perbandingan antara keempat peraturan yang berkaitan dengan pengaturan pengetahuan tradisional tersebut dan pembahasan tentang langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional melalui pendekatan organisasi internasional WIPO, ICTSD, SC dan LMCM-GRTKF. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa aturan dalam WIPO/GRTKF/IC/9/5, CBD, TRIPs dan RUU PTEBT tentang pengetahuan tradisional melalui pendekatan terhadap rasa keadilan atas hak ekonomi dan rasa keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat masih jauh dari sebuah aturan yang dapat dikatakan ideal bagi perlindungan pengetahuan tradisional. Serta upaya-upaya yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional secara keseluruhan adalah melalui lembaga internasional yang memiliki komitmen dalam hal perlindungan pengetahuan tradisional yaitu; WIPO, ICTSD, SC dan LMCM-GRTKF.

---

This thesis discusses about the protection of traditional knowledge in international law, which is comparing the draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 with the rules in the CBD, TRIPS, and the bill PTEBT that can cater the justice of the economic rights and the justice in terms of property rights in traditional knowledge itself, also any efforts that can be taken by the government of Indonesia to promote the international protection of traditional knowledge. The discussion refers to the comparison among the four regulations that corespond to the regulation of traditional knowledge also the discussion of the steps taken by the government of Indonesia to promote the international protection of traditional knowledge through international organization, especially WIPO, ICTSD, SC and LMCM-GRTKF. This study uses a qualitative descriptive method.

The result of this research show that the rules of traditional knowledge in WIPO/GRTKF/IC/9/5, CBD, TRIPS and RUU PTEBT through the approach of the sense of economic justice and the sense of justice for the rights of indigenous people's traditional knowledge are still far from an ideal rule for the protection of traditional knowledge. Furthermore, the result also shows that the efforts that can be taken by the government of Indonesia to promote the international protection of traditional knowledge is through the international institutions that are committed in terms of protection of traditional knowledge, namely: WIPO, ICTSD, SC and LMCM-GRTKF. "

"Pada skripsi ini akan dibahas konsep ride sharing pada taksi, atau disebut juga taxi sharing, yang merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemacetan akibat kurang seimbangnya jumlah kendaraan yang beredar dengan kapasitas jalan yang dapat menampung kendaraan. Pada taxi sharing, penumpang taksi berbagi kendaraan taksi dan biaya perjalanan dengan penumpang lain yang memiliki tempat asal-tujuan yang sama/hampir sama dalam waktu perjalanan yang hampir bersamaan. Pemanfaatan taxi sharing yang mengoptimalkan utilisasi kendaraan taksi, selain dapat mengurangi jumlah kendaraan taksi yang dibutuhkan untuk melayani konsumen dan mengurangi biaya operasional taksi, juga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar, yang pada akhirnya mengurangi emisi gas buang kendaraan. Untuk memaksimalkan penggunaan taxi sharing, maka diperlukan pengoptimalan rute taksi dalam melayani penumpang, dimana masalah pencarian rute taxi sharing yang optimal dalam skripsi ini akan dimodelkan dalam bentuk mixed integer programming problem. Permasalahan ini diselesaikan menggunakan algoritma genetika, yang lahir dari sebuah inspirasi teori evolusi Darwin. Algoritma ini digunakan untuk mencari pasangan penumpang yang berbagi layanan taksi dan rute taksi yang optimal. Hasil percobaan dengan menggunakan ukuran populasi (popsize) 10, jumlah generasi 50 dan 100, crossover rate (Cr) 0.7, dan mutation rate (Mr) 0.2 menunjukkan bahwa yang sebelumnya terdapat 8 permintaan taksi dan 8 taksi, operator taksi dapat mengurangi jumlah taksi yang beroperasi sebesar satu taksi. Taksi yang menggunakan konsep taxi sharing, yaitu taksi 5 akan melayani permintaan 2 dan 8, dengan urutan menjemput permintaan 2 lalu 8, lalu mengantarkan permintaan 2 kemudian 8, dengan biaya yang dibayarkan Rp4.200,00 untuk permintaan 2 dan Rp14.700,00 untuk permintaan 8. Maka dari itu, keuntungan operator taksi menjadi lebih besar, penumpang dapat menghemat biaya perjalanan, dan penggunaan kendaraan di jalan berkurang.

---

This research will discuss about the implementation of taxi ride sharing system or taxi sharing as an attempt to find a solution for traffic jam problem that caused by an unequal number of public transportation units operated in the street and the lack of street capacity which supposed to facilitate it. With the present of taxi sharing system, consument can share their taxi trip with others passengers that going on to same direction at the same time. This solution can give benefit for consuments by sharing the trip cost while at the same time benefitted the public transportations provider to optimalized the utilization of the taxi units and cut off operationalization cost, benefitted society by minimalize the number of cars in the streets and reducing air polution from gasoline consumption. To make this taxi sharing system works it also needed an optimalization in taxi route for each trip service. This research will be trying to solved this challenges by examines the taxi-sharing route services through Mixed Integer Programming Problems. This process will be carried using a genetics algorythm which inspired from Darwin's theory of evolution. This algorithm is aiming to be effectively find and match pairs of passengers who use taxi sharing system and taxi routes. The experiment by using population size (popsize) of 10, number of generations 50 and 100, crossover rate (Cr) 0.7, mutation rate (Mr) 0.2 shows that from 8 taxi units to accomodate 8 taxi requests that have been received before, the taxi provider supposedly be able to effectively reduce the number of taxis into only 7 taxis to carry all of the sharing system passengers that requesting. A taxi that uses taxi sharing system will serve request number 2 and request number 8, by picking up request 2 then 8, then delivering request 2 then 8, with fees paid Rp4.200,00 for request 2 and Rp14.700,00 for request 8. Therefore, the profit of the taxi provider is greater, the passengers can save their trip costs, and the use of vehicles on the road can be decreased."

"Kian derasnya arus budaya industri saat ini membuat pemahaman masyarakat terhadap sistcm pertanian tradisional kian menipis, bahkan cenderung semakin ditinggalkan bila clibandingkan dengan sistem pertanian modem yang dirasa mampu memberikan harapan bagi pcningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian. Petani dapat melakukan penanaman kapan saja disertai limpahan berbagai fasilitas kemudahan melalui teknologi pertanian yang maju, tetapi di sisi lain temyata berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan hidup. Sistem pertanian tradisional Jawa yang bertumpu kepada konvensi yang disebut Pranatamangsa, dinilai mampu memberi sumbangan positif terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Di Kabupaten Wonogiri yang terletak di wilayah selatan Propinsi Jawa Tengah, masih banyak petani yang dalam kegiatan bertaninya merujuk kepada sistem pertanian tradisional Jawa yang berpedoman pada Pranatamangsa Masih diterapkannya Pranatamangsa olqh petani di Wonogiri khususnya di Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipurno, setidaknya disebabkan oleh dua faktor: (1) kondisi geograiis Wonogiri yang sebagian besar terdiri atas lahan petbukitan dan lahan pertanian yang ada sebagian besar adalah lahan tadah hujan, (2) nilai-nilai budaya tradisi masih mengakar dalam kehidupan masyarakat Wonogiri. Pranaramangsa memuat adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan serta kearifan dalarn memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam agar kelestariannya terjaga dengan baik. Keberadaan pranatamangsa dan faktor-faktor sosio-budaya pendukung kegiatan bertani merupakan upaya pendekatan orang Jawa kepada alam. Berdasarkan pemikiran di atas maka peneiiti melakukan studi kasus pmnaramangsa pada petani pengelola Iahan tadah hujan (PPLTH) di Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri yang masih menggunakan pranaramangsa sebagai pedoman kegiatan bertani mereka. Tujuan secara umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung penerapan pranammangsa dan sosio-budaya pendukung pada petani pengelola lahan tada11 hujan di desa penelitian dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan hidup. Alasan penentuan Desa Jatipurwo tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena petani di desa Jatipurwo dominan dengan pengguna pranatamangsa dan masyarakatnya relatif masih kuat mcmpertahankan khasanah sosio-budayanya. Di samping itu, penulis lebih mengenal wilayah Kabupaten Wonogiri daripada wilayah lain yang mungkin representalif juga sebagai lokasi penelitian. Pada penelitian ini selain lokasi penelitian diaclakan pula Iokasi pembanding atau desa kontrol yaitu Desa Pondok, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Penulis menyadari bahwa kondisi pcnulis mempunyai berbagai keterbatasan, baik tenaga, waktu maupun biaya. Namun kriteria-kriteria dasar penentuan yang digunakan pada penelitian ini cukup mengarah pada desa kontrol yang representatif. Cakupan masalah yang diadikan fokus penelitian ini adalah persepsi masyarakat di Desa Jatipurwo terhaclap pranatamangsa, dan variabel-variabel sosio budaya yang meliputi: adat-istiadat, kearcayaan, tradisi dan pola kebiasaan yang berlaku, proses akulturasi, dan perubahan-perubahan sosial yang tengah berlangsung. Knteria yang dijadikan dasar penentuan desa kontrol adalah mayoritas petani pengelola lahan tadah hujan di desa tersebut sudah tidak lagi menggunakan pranatamangsa sebagai pedoman tani, dan secara fisiograiis maupun kultural kemiripan dengan desa penelitian. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode survei, dengan pengambilan data pokok dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yang mengacu pada variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian ini. Fokus utama penelitian ini adalah penerapan pranaramangsa oleh petani pengelola lahan tadah hujan di Desa Jatipurwo, sebagai variabel terlkat (dependen); dan faktor- faktor sosio-budaya yang mempengaruhi penerapan pranaramangsa yang meliputi persepsi masyarakat terhadap lingkungan, adat-istiadat, tradisi atau pola kebiasaan, sistem kepercayaan, tata nilai dan norma budaya, yang dinyatakan sebagai variabel bebas (independen). Di samping data primer, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa catatan-catatan atau literatur yang berhubungan dengan fokus penelitian.

---

The strong attack of industrial culture at present highly degrades the people?s understanding oftraditional agriculture makes people shift to modern system which is considered more promising in terms ofquality and quantity. Though planting can be made at any time with abundant facilities advanced technology, negative impacts on the environment are inevitable. A number of experts consider Pranatamangsa-a guidelines of Javanese traditional agriculture is able to contribute positively to environment management. Many farmers nowadays still apply this system in Wonogiri District, Central Java because of at least 2 (two) factors, to wit, (1) by geographic condition, Wonogiri is mostly hilly and the tields there are mostly rain-fed, (2) local traditions are still strong among the local community. Pranatamangsa contains prudence and wisdom in exploiting and managing natural resources for sustainability. Pranatamcmgsa and socio cultural aspects supporting agricultural activities being the way how they approach mother nature become an integral part oflavanese cosmic perception. Based on the foregoing, the researcher made a case study of farm-workers of rain-fed iield in Desa Jalipurwo, Sub-district of Jatipurno, District of Wonogiri adopting Pranatamangsa for their agricultural activities. This research is generally aimed at learning factors supporting application ofPranaramangsa and supporting socio-cultural aspects there and effect thereof on environment preservation. Dem Jaripurwo is selected to be a sample area since the dominantly apply the method and the village people there still maintain their local socio-cultural value. In addition the researcher knows the representative area in District of Wonogiri well for survey. Comparison is also made to a control village, to wit, Desa Pondok, Sub-district oflllgadirojo, District of Wonogiri. The researcher realizes that it is necessary to include topographic and bioclimatologic factors to attain more representative control site- To that end, a long process is needed, while the researcher?s resources are limited in terms of energy, time and fund. However, basic criteria adopted in this reseach sufficiently lead to representative control village. The researcher focuses on attitude and perception of the people in Desc: Jatipurwo towards Pranaramangsa and socio-cultural variables which include belief, tradition and custom, acculturation process and on-going social changes. Determination ofcontrol village is based on the fact that the majority of rain-fed rice lield workers no longer apply Pranatamangsa and physiographically and culturally they have similarities to the researched-village. This research is designed to adopt empirical method by referring to variable being the focus of this survey. The major focus is application of Pranatamangsa by rain-fed rice field workers in Desc: Jatipurwo as dependent variable and socio-cultural aspects altecting application of Pranatamangsa which include attitude and perception of local people towards environment, custom, tradition, belief, value System and cultural norms as independent variable."

"Kewajiban pengungkapan sumber asal disclosure of origin Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional SDGPT dalam permohonan paten yang invensinya berkaitan dengan/atau berasal dari SDGPT sebagaimana Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten UU Paten No.13/2016 berdampak Indonesia membutuhkan informasi/database SDGPT sebagaimana Pasal 26 ayat 2 UU Paten No.13/2016 .Database ini akan digunakan oleh pemeriksa paten untuk menjalankan Pasal 26 UU Paten No.13/2016, terkait dengan pemeriksaan subtantif yang invensinya berkaitan dengan/atau berasal dari SDGPT, sehingga terhindar pemberian perlindungan paten kepada pihak yang tidak berhak, yang melakukan penyalahgunaan misappropriation dan/atau biopiracy atas pemanfaatan SDGPT Indonesia. Database ini diharapkan bisa memberkan perlindungan pada masyarakat adat/lokal pemilik pengetahuan tradisional atas sumber daya genetik dengan melakukan pembagian keuntungan benefit sharing .Indonesia memiliki database InaBIF yang ditunjuk oleh Bappenas sebagai database SDGPT yang berisi informasi keanekaragaman hayati milik Indonesia. Kebutuhan database SDGPT sangat mendesak agar tujuan Pasal 26 UU Paten No.13/2016 dapat terlaksana, khususnya oleh pemeriksa paten. Karenanya perlu mengetahui apakah Database InaBIF dapat memenuhi ketentuan Pasal 26 dimaksud dan mengetahui yang perlu dirumuskan dalam database yang bagaimana yang dapat mendukung pelaksanaan Pasal 26 dan Pasal 54 UU Paten No.13/2016.

---

The disclosure of origin of the Genetic Resources of Traditional Knowledge GRTK in a patent application that its invention relates to or originates from GRTK as mandated by Article 26 paragraph 1 of Law Number 13 Year 2016 regarding Patent Patent Law No.13 2016 brings effect that Indonesia needed GRTK Information databases its accordance with Article 26 paragraph 2 of Patent Law No.13 2016 . This database will be used by patent examiner to execute Article 26 of the Patent Law No.13 2016, its related to substantive examination on patent applications that its invention relates to or originated from GRTK, avoiding granted patent to unauthorized parties misappropriation and or biopiracy for the utilization of Indonesian GRTK. This database is expected could give protection to indigenous peoples who have traditional knowledge of genetic resources by benefits sharingIndonesia now having InaBIF database which pointed by Bappenas as the GRTK database, that contains information on biodiversity owned by Indonesia. This SDGPT database is urgently needed especially for patent examiner to execute Article 26 of Patent Law No.13 2016. Therefore we need to know whether InaBIF database can comply with Article 26 and to know what needs to be formulated in database which is can execute Article 26 and Article 54 of Patent Law No.13 2016."