Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena kemiskinan energi telah terjadi dihampir semua negara berkembang dan berdasarkan International Energy Agency (IEA, 2017) kemiskinan energi tersebut menjadi salah satu pemicu permasalahan utama dalam pembangunan dunia. Kemiskinan energi yang juga terjadi di Indonesia telah mendisrupsi berbagai sektor, salah satu yang utama dalam penelitian ini yaitu mengangkat lebih dalam dampaknya terhadap pendidikan yang juga menjadi sasaran ke empat dalam Sustainable Development Goal’s. Menggunakan data konsumsi listrik < 32,4 kwh per bulan dalam persentase proporsi rumah tangga di suatu wilayah pada tahun 2015 dan 2017 sebagai proksi dari miskin energi sebagai variabel dependen dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan yang diproksi dari angka rata – rata lama sekolah tahun 2019 pada tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan menggunakan 2SLS, pendekatan instrumen variabel yang digunakan yaitu karakteristik geografis wilayah dengan pendekatan nilai rata-rata elevasi pada kabupaten/kota untuk memprediksi secara akurat pengaruh dari kemiskinan energi terhadap rata – rata lama sekolah. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan yang berarti bahwa semakin dengan bertambahnya kemiskinan energi yang terjadi di suatu wilayah, maka akan menurunkan rata – rata lama sekolah pada wilayah tersebut.

---

The phenomenon of energy poverty has occurred in almost all developing countries and according to the International Energy Agency (IEA, 2017) energy poverty is one of the triggers for major problems in world development. Energy poverty that also occurs in Indonesia has disrupted various sectors, one of the main things in this study is to deepen its impact on education which is also the fourth target in the Sustainable Development Goal. Using electricity consumption data <32.4 kwh per month as a percentage of the proportion of households in a region in 2015 and 2017 as a proxy for energy poverty as the dependent variable and seeing how it affects education, which is proxied from the average length of schooling in 2019 in district and city level in Indonesia. By using the 2SLS, the variable instrument approach used is the geographic characteristics of the area with the mean elevation value approach in districts / cities to accurately predict the effect of energy poverty on the average length of schooling. The results of this study indicate that there is a negative and significant relationship, which means that the increase in energy poverty that occurs in a region, the lower the average length of schooling in that region."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik mengenai kemiskinan energi multidimensi di Indonesia dan apakah dampaknya terhadap kesehatan. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa kemiskinan energi dan kesehatan menjadi perhatian di dunia global, termasuk di Indonesia. Namun, studi empirik dalam membuktikan kemiskinan energi multidimensi dan dampaknya terhadap kesehatan masih sangat terbatas. Penelitian ini mengukur kemiskinan energi multidimensi melalui dua aspek, yaitu aksesibilitas, dan keterjangkauan. Dengan menggunakan metode regresi Two-Stage-Least-Square (2SLS), penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan energi di Indonesia sangat bervariasi dan segala bentuk kemiskinan energi berdampak negatif terhadap status kesehatan rumah tangga di Indonesia.

---

This study aims to find empirical evidence regarding multidimensional energy poverty in Indonesia and its impact on health. The motivation for this study comes from the fact that energy poverty and health become a serious concern in the global world, including in Indonesia. However, empirical studies in proving multidimensional energy poverty and its impact on health are still very limited. This study measuring multidimensional energy poverty through two aspects, namely accessibility, and affordability. By using a simultaneous equation model with Two-Stage-Least-Square (2SLS) regression method, this study found that energy poverty in Indonesia varies widely and any form of energy poverty has a negative impact on household health status."

"Kemiskinan energi masih menjadi permasalahan penting terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemiskinan energi erat kaitannya dengan kekurangan pendapatan dalam memenuhi layanan energi dasar. Remitansi diyakini menjadi salah satu stimulus yang potensial dalam mengurangi kemiskinan energi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh remitansi dalam mengurangi kemiskinan energi multidimensi rumah tangga di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) periode tahun 2007 dan 2014. Untuk mengatasi masalah endogenity yang muncul karena adanya reverse causality antara remitansi dan kemiskinan energi, maka penelitian ini menggunakan instrumental variables berupa traditional migrant-sending district. Dengan menggunakan metode 2SLS (two-stage least squares) diperoleh bahwa remitansi dapat menurunkan kemiskinan energi multidimensi di Indonesia. Rumah tangga penerima menggunakan tambahan pendapatan untuk membeli layanan energi seperti listrik, peralatan rumah tangga, dan komunikasi sehingga konsumsi energi meningkat dan selanjutnya kemiskinan energi menurun. Selanjutnya karakteristik rumah tangga juga signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan energi seperti status pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, ukuran keluarga, kepemilikan rumah, dan lokasi tempat tinggal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memediasi hubungan remitansi dan kemiskinan energi.

---

Energy Poverty is still an important issue especially in developing countries like Indonesia. Recent studies showed that energy poverty is closely related to a lack of income in fulfilling basic energy needs. Remittances are believed to be one of the potential stimulus in reducing energy poverty. This study aims to analyze the effect of remittances in reducing multidimensional energy poverty of households in Indonesia. The data used in this study comes from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) for the 2007 and 2014 periods. To overcome the endogeneity problem that arises because of the reverse causality between remittances and energy poverty, this study uses instrumental variables in the form of traditional migrant-sending districts. By using the 2SLS (two-stage least squares) method, it is found that remittances can reduce multidimensional energy poverty in Indonesia. Recipient households use the additional income to purchase energy services such as electricity, household appliances, and communications so that energy consumption increases and subsequently energy poverty decreases. Furthermore, household characteristics are also significant in influencing energy poverty such as employment status, education, sex, family size, home ownership, and location of residence. In addition, this study also found that income inequality mediates the relationship between remittances and energy poverty."

"Globalisasi telah membuat banyak negara semakin kompetitif dan ketergantungan dalam hubungan ekonomi. Begitupun dalam hal energi minyak bumi. Supply dan demand atas minyak bumi membuat dunia terbagi dua antara negara produsen minyak dan negara konsumen minyak. Venezuela dan Amerika Serikat telah lama saling terkait dan saling bergantung dalam hal energi. Dengan menggunakan konsep keamanan energi Mason Willrich, seharusnya yang terjadi adalah kedua negara baik pengekspor maupun pengimpor energi menuju ke arah interdependensi. Namun, sejak Hugo Chávez merebut kekuasaan sebagai Presiden, Venezuela mengambil kebijakan energi yang anti Amerika Serikat dan menggunakan energi untuk membiayai agenda politiknya. Hubungan kebijakan energi Venezuela dan keamanan energi AS yang seharusnya saling tergantung tersebut hendak dilihat dari sudut pandang weak state dan strong state.Tesis ini memaparkan perjalanan kebijakan energi Venezuela dari masa pra-Chávez sampai masa Chávez. Kebijakan energi masa Chávez disandingkan vis-à-vis dengan masa George W. Bush. Dengan meramu konsep keamanan energi dan teori Barry Buzan tentang strong state dan weak state, diambil asumsi bahwa Amerika Serikat adalah strong state yang sangat kebal terhadap sebagian besar jenis ancaman, sementara Venezuela adalah weak state yang sangat rentan terhadap sebagian besar jenis ancaman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat rentan terhadap isu keamanan energi, sehingga strong state dan weak state tidak absolut. Weak state dalam hal ini Venezuela menggunakan energi (minyak sebagai komoditas strategis) sebagai instrument of power dengan mengeluarkan UU Hidrokarbon 2001, kebijakan Mixed Companies, mendiversifikasi ekspor ke negara rival AS, dan membeli pengaruh di Amerika Latin sehingga perimbangan power menjadi sedikit berubah. Amerika Serikat sebagai strong state ternyata rentan terhadap ancaman keamanan energi. Walaupun AS memiliki kapabilitas power yang besar dari segi militer dan ekonomi, AS tidak dapat memanifestasikannya dalam bentuk influence. AS tidak dapat mempengaruhi Venezuela untuk tidak melakukan kebijakan energi yang mengancam keamanan energi AS. Dan Venezela sebagai weak state ternyata bisa menggunakan pengaruhnya sebagai manifestasi power untuk mempengaruhi keamanan energi AS dan lebih jauh lagi, menantang status quo AS di Amerika Latin bersama dengan Kuba dan Bolivia. Fakta yang ada bahwa Venezuela tetap merupakan satu dari lima negara besar pemasok minyak ke AS (walaupun jumlahnya terus mengalami penurunan) menunjukkan bahwa yang terjadi adalah interdependensi asimetris.

---

Globalization has made nations become increasingly competitive and interdependent in economic relations. In the matter of oil energy, supply and demand divides the world into two: the producer and the consumer of energy. Venezuela and the United States have long been interconnected and interdependent with energy. By means of Mason Willrich's energy security concept, the two countries should lead towards ever increasing interdependent. Nonetheless, the rise of Hugo Chávez has changed the wind towards "anti-US" energy policy and Chávez has been using oil to fuel his political agenda. The relation between Venezuela's energy policy and US energy security - which should normatively be interdependent - will be examined from weak state and strong state point of view.This thesis describes the journey of Venezuela's energy policy from pre- Chávez era up to Chávez's. Chávez's energy policy will be seen vis-à-vis with George W. Bush's energy policy. By combining the energy security concept and Barry Buzans' theory on strong state and weak state, it is assumed that US is a strong state which is invulnerable to most types of threats, while Venezuela is a weak state which is vulnerable to most types of threats.The research shows that the US is vulnerable to energy security issues, hence strong state and weak state are not absolute. The weak-state Venezuela uses energy (oil as strategic commodity) as an instrument of power by issuing Hydrocarbon Law 2001, Mixed Companies policy, diversifying oil exports to US rival, and buying influence in Latin America, hence the power relations has a bit changed. USA as the strong state is in fact vulnerable to energy security threat. Amid its power capability in terms of military and economy, the US can not manifest that power in the form of influence. The US could do nothing to stop Venezuela from making energy policy which threatens US energy security and furthermore, challenges US status quo in Latin America, together with Cuba and Bolivia. The fact that Venezuela is still one of the five top-oil suppliers to the US (though the quantity has slightly declined from year to year) shows that asymmetrical interdependence prevails."

"Kemiskinan energi merupakan masalah global yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Menurut International Energy Agency (IEA), pada tahun 2022, masih terdapat sekitar 774 juta individu yang tidak memiliki akses terhadap listrik dan 2,2 miliar orang yang tidak memiliki akses terhadap bahan bakar masak yang bersih. Sebagai negara berkembang, Indonesia sendiri masih mencatat adanya 11,5% rumah tangga yang mengalami kemiskinan energi. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kemiskinan energi ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan dan pendidikan. Namun, masih belum banyak studi yang bertujuan untuk melihat secara empiris dampak kemiskinan energi terhadap kesehatan dan pendidikan sekaligus di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah riset tersebut dengan menganalisis dampak dari kemiskinan energi multidimensi yang mencakup dimensi aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam bentuk kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan dengan metode regresi Two-Stage Least-Square (2SLS) untuk mengukur kemiskinan energi multidimensi melalui dua dimensi, yaitu aksesibilitas dan keterjangkauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi aksesibilitas memengaruhi kondisi kesehatan secara signifikan. Adapun dalam model pendidikan, seluruh bentuk kemiskinan energi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap status pendidikan anak dalam rumah tangga.

---

Energy poverty is a global problem that has a significant impact on household well-being. According to the International Energy Agency (IEA), by 2022, there will still be around 774 million individuals without access to electricity and 2.2 billion people without access to clean cooking fuel. As a developing country, Indonesia alone still records 11.5% of households experiencing energy poverty. Several previous studies have shown that energy poverty can negatively impact household well-being in various aspects, including health and education. However, there are still not many studies that aim to empirically examine the impact of energy poverty on health and education in Indonesia. Therefore, this study aims to fill the research gap by analyzing the impact of multidimensional energy poverty that includes the accessibility and affordability dimensions on household welfare in the form of health and education in Indonesia. This study uses a simultaneous equation model with the Two-Stage Least-Square (2SLS) regression method to measure multidimensional energy poverty through two dimensions, namely accessibility and affordability. The results show that the accessibility dimension significantly affects health conditions. As for the education model, all forms of energy poverty have a significant negative effect on the educational status of children in the household."

"

Kebijakan pengembangan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi bertujuan untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Lambatnya laju peningkatan bauran dan pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan ditengarai karena tidak terakomodirnya kepentingan pelaku usaha dalam kebijakan. Kepentingan politis menjadi penyebab belum adanya undang-undang energi terbarukan. Keraguan akan komitmen pemerintah terlihat dari alokasi sumber daya yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal ini untuk melaksanakan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan pada Direktorat Jenderal EBTKE menggunakan teori Knoepfel et al (2007) dan Mallon (2006) melalui pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap narasumber kompeten, sedangkan data sekunder diambil dari studi literatur. Panalitian ini dilakukan pada kurun waktu Desember 2018 – Agustus 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan belum berjalan baik dilihat dari variabel rencana aksi yang dinilai belum mencerminkan kepentingan pengembang dengan dalam kebijakan dan keterbatasan kompetensi sumber daya pendukung. Untuk variabel proses terdapat keterbatasan situasi dengan belum adanya konsensus pada konsep keadilan energi. Sedangkan untuk variabel aturan implementasi terkait pelayanan publik sudah menunjukkan arah perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah belum adanya tujuan yang jelas dan terukur, belum terpenuhinya kecukupan investasi, kebijakan yang tidak stabil dengan seringnya revisi regulasi serta kerangka kontekstual dalam hal belum adanya regulasi undang-undang yang mengatur dan ketidakselarasan regulasi pada tataran peraturan teknis.

Kata Kunci :

Kebijakan energi terbarukan, implementasi kebijakan, faktor pengaruh kebijakan

---

Renewable energy development policy is an effort to reach energy security aims to achieve the target of 23% renewable energy by 2025 The slow pace of increasing the mix and development of renewable energy is indicated that stakeholders interest are not accommodated in policies. Political interests makes the absence of renewable energy laws. Doubts about the government's commitment can be seen from the allocation of resources to this Directorate General. This study aims to analyze the implementation and factors that influence the implementation of renewable energy development policies at the Directorate General NREE using the theory of Knoepfel et al (2007) and Mallon (2006) through post positivism approach with qualitative methods. Primary data were derived from in-depth interviews, secondary data were taken from literature studies. This research was conducted in December 2018 - August 2019. The results of this study indicate that the implementation of the renewable energy development policy has not gone well as seen from the action plan variables which are considered not to reflect the interests of the developer with regard to policies and limited competency of supporting resources. For the process variable there are limitations to the situation with the lack of consensus on the concept of energy equity. As for the variable implementation rules related to public services have shown the direction of improvement. Factors influencing the implementation of policies are the absence of clear and measurable objectives, insufficient investment fulfillment, unstable policies with frequent revisions of regulations and contextual frameworks in the absence of regulatory regulations that govern and non-alignment of regulations at the level of technical regulations.

"

"Penelitian ini memfokuskan diri pada upaya Rusia dalam menggunakan energinya tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian tetapi juga untuk mendapatkan pengaruh politik yang kuat di wilayah (Eropa). Dalam hal ini Rusia menerapkan kebijakan politik energi dengan mengamankan energinya. Keamanan energi tersebut dapat dijabarkan dengan beberapa mekanisme kebijakan. Pertama, Rusia tetap berusaha untuk menjaga suplai energi yang cukup - menasionalisasi kembali beberapa perusahaan swasta dan ekspansi ke luar dan kerjasama dengan pihak asing. Kedua, Rusia harus menjamin pengiriman energinya dengan aman - kontrol atas jaringan atau jalur pipa. Faktor-faktor di atas tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Rusia dan Ukraina. Dalam kacamata ekonomi, bilamana Ukraina menyepakati harga gas baru yang ditawarkan Rusia, maka hal itu akan menyebabkan pundi-pundi keuangan Rusia semakin banyak. Adapun secara politik, Rusia sangat tidak menyukai kedekatan Ukraina terhadap NATO, apalagi ada upaya NATO untuk memasukkan Ukraina sebagai agenda perluasan anggotanya.

---

This study focused on Russia's efforts in the use of energy not only to boost the economy but also to gain a strong political leverage in the region (European). In this case, Russia's energy policy adopted by securing its energy. Energy security can be translated with some policy mechanisms. First, Russia still seeks to maintain an adequate supply of energy (sufficient supplies) - re-nationalize some private companies and outward expansion and cooperation with foreign parties. Second, Russia should guarantee the safe delivery of energy (unhindered delivery) - or control over the pipeline network. Those factors above cause a dispute between Russia and Ukraine. Economic point of view, when Ukraine agreed on a new gas price offered by Russia, then it would lead to Russia's financial coffers more and more. As for politically, Russia is not like the closeness of Ukraine to NATO, let alone there were efforts of NATO to include Ukraine as an agenda for the expansion of its members."

"Masalah kemiskinan selalu menjadi masalah besar di negara berkembang seperti Indonesia dan cara menanggulangi permasalahan ini merupakan isu yang sangat penting, bukan hanya pada tataran pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Sulawesi, yang merupakan salah satu dari lima pulau besar di Indonesia yang merupakan pintu gerbang area timur Indonesia juga menghadapi isu yang sama. Walaupun sebagian besar daerah di Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan pada satu dasawarsa terakhir ini, jumlah penduduk miskin tetap tinggi dan ketimpangan pendapatan juga meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan dengan menngunakan panel data dari 52 Kabupaten/kota di pulau Sulawesi sejak tahun 2006 hingga 2015 dengan presentase penduduk miskin sebagai dependen variabel. Beradasarkan hasil regresi dari random efek model, koefisien dari GDP per kapita, gini rasio, dan rata-rata lama sekolah semuanya memeliki efek yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi. Selanjutnya,  analisis regresi panel dinamik juga dilakukan untuk memperkuat hasil dari regresi random efek model. Karena presentase penduduk miskin memiliki efek yang negatif terhadap GDP per kapita dan memiliki efek positif terhadap gini rasio, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sembari menurunkan ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan di tiap-tiap daerah di pulau Sulawesi.

---

Poverty is still a big problem in developing country like Indonesia and the way how to reduce it is the most important policy issue not only for the central government but also for the provincial and district governments. Sulawesi, which is one of the 5 major islands in Indonesia and known as a gateway to eastern Indonesia faces the same problem. Even though the Sulawesi region has achieved a relatively high economic growth over the last decade, the number of poor people is still very high and expenditure inequality has been rising. This study analyzed the factors of poverty by conducting panel data regression analyses for 52 districts over the period from 2006-2015 with poverty head count ratio as the dependent variable. Based on the result of the random effects model, the coefficients of per capita GDP, the Gini coefficient and mean years of education are all statistically significant and have expected signs. A dynamic panel data regression analysis is also conducted to investigate the robustness of the random effect model. Since poverty head count ratio is negatively associated with per capita GDP and positively associated with the Gini coefficient, district governments should promote economic growth while decreasing inequality among households to reduce poverty."

"Peningkatan emisi CO2 yang menyebabkan perubahan iklim yang membuat dunia Internasional dan Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi CO2. Sektor pembangkit listrik adalah sektor terbesar yang menghasilkan emisi CO2 sehingga perlu adanya pengurangan emisi CO2 di sektor pembangkit listrik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan apabila dilakukan investasi di beberapa sektor ketenagalistrikan yang dihasilkan dari energi terbarukan. Dengan menggunakan data SNSE, analisis dari penelitian ini dilakukan dengan subsitusi dari energi fosil menuju energi terbarukan dan komparasi energi terbarukan mana yang paling menguntungkan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak ekonomi dari substitusi investasi dari energi fosil ke energi terbarukan ini adalah negatif dengan mengukur nilai Produk Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan. Namun secara sosial yang menggunakan indikator distribusi pendapatan dan tenaga kerja, investasi ini memiliki dampak positif. Sedangkan dampak lingkungan yang dihasilkan sangat signifikan dalam menurunkan emisi CO2. Untuk studi komparasi, secara ekonomi dan lingkungan, investasi paling menguntungkan apabila dilakukan investasi di PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi). Sedangkan secara sosial, lebih menguntungkan di PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel).

---

Increasing of CO2 emissions that cause climate change had made the international and Indonesia agreed to reduce CO2 emissions. The power generation sector is the largest sector that produces CO2 emissions. There is a need to reduce CO2 emissions in the power generation. This study aims to look at the social, economic, and environmental impacts of investments in several power generation from renewable energy. Using Social Accounting Matrix (SAM) data, the analysis of this study was carried out with the substitution of fossil energy towards renewable energy and the comparison of which is the most beneficial socially, economically, and environmentally renewable energy in the power generation. The economic impact of investment substitution from fossil fuels to renewable energy is negative by measuring overall GDP. However, by using social indicators which calculate labor increasing and income distribution, this investment has a positive impact. On the other hand, it also reduce CO2 emission significantly. For comparative studies, the most beneficial economically and environmentally, is to invest in geothermal power plant. Meanwhile, it’s more profitable socially to invest in hydro and diesel power generation."

"Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi yang dapat menghambat proses pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2011 hingga 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data panel dengan pendekatan Fixed Efek dan sumber data adalah data sekunder yang merupakan publikasi Badan Pusat Statistik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akses terhadap air bersih, akses terhadap listrik, tingkat kesakitan penduduk, pengeluaran perkapita untuk makanan, dan pendapatan regional bruto per kapita berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penurunan tingkat kemiskinan Sedangkan variabel persentase penduduk berpendidikan SD/sederajat ke bawah dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

---

Poverty is a complex issue and it is multidimensional which can hamper the process of economic development in Indonesia, including in North Sumatra. This study aims to identify the variables that influence poverty in 33 districts/cities in North Sumatra Province during the period 2011 to 2013. The method used in this research is quantitative approach using panel data with Fixed Effects and data sources are secondary data is a publication of the Agency Bureau of Statistics. The method used in this research is quantitative approach using panel data with Fixed Effects and data sources are secondary data is a publication of the Central Bureau of Statistics.

The results showed that the variables of access to clean water, access to electricity, morbidity rate, per capita expenditures for food, and regional gross domestic product per capita statistically significant effect on reducing poverty. While the variable percentage of elementary education/equivalent and the open unemployment rate was not statistically significant effect on reducing poverty."