Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berimplikasi pada dihapuskannya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab di dalam pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia pasca dihapuskannya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) sebagai lembaga pengawas mandiri yang dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagimana tinjauan penghapusan KPHI berdasarkan paradigma New Public Service (NPS). Penelitian ini diselenggarakan dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan mekanisme pengawasan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kecuali eksistensi dari KPHI itu sendiri yang mana keberadaannya penting jika ditinjau berdasarkan Paradigma New Public Service (NPS). Namun demikian, peran dari KPHI sejatinya dapat digantikan dengan adanya eksistensi dari lembaga-lembaga pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji lainnya yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beserta adanya pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI.

---

The government and the people's representative council have ratified Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah which has implications for the abolition of the Indonesian Hajj Inspection Commission (KPHI) as the bearer of duties and responsibilities in the inspection of the Hajj. This research was conducted to find out how the inspection mechanism for the Implementation of Hajj in Indonesia after the abolition of the Indonesian Hajj Inspection Commission (KPHI) as an independent inspection agency which was removed based on Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah. In addition, this research was also conducted to find out how to review the elimination of KPHI based on the New Public Service (NPS) paradigm. This research was conducted with a juridical-normative research type. The results of this study indicate that there is no difference in the inspection mechanism in the Implementation of Hajj after the enactment of Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah compared to previous years, except for the existence of KPHI itself, which is important when viewed based on New Public Service (NPS) Paradigm. However, the role of KPHI can actually be replaced by the existence of other inspection institutions for the Implementation of Hajj which are regulated under Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah and the inspection of public services carried out by the Ombudsman RI."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dan arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada tahun 2015-2021. Kedua negara tersebut sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Peneliti menggunakan metode Library Research yaitu dengan mengkaji sumber-sumber atau referensi mengenai haji, diplomasi serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan arab Saudi mempengaruhi penyelengggaraan ibadah haji di Indonesia. Ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan arab Saudi. Terlebih, pada masa pandemic covid-19 ini, kedua negara tersebut kompak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan antara kedua negara tersebut.

---

This study aims to analyze the role of the governments of Indonesia and Saudi Arabia in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage in 2015-2021. These two countries are very influential in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage. This research uses library research. The researcher uses the Library Research method, namely by reviewing sources or references regarding Hajj, diplomacy and bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia. Based on the results of the research conducted, it is known that the bilateral relationship between Indonesia and Saudi Arabia affects the implementation of the pilgrimage in Indonesia. This can be seen from the Hajj policies issued by the Indonesian government and Saudi Arabia. Moreover, during this COVID-19 pandemic, the two countries were united to issue policies that were in line between the two countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transparansi informasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hail survei, wawancara dan telah dokumen yang akan dijabarkan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi atas informasi BPIH belum efektif dilaksanakan. BPIH yang terdiri dari komponen biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost) tidak dapat diinformasikan secara lengkap. Informasi BPIH yang disampaikan kepada masyarakat lebih menegaskan pada biaya langsung (direct cost) serta mengesampingkan biaya tidak langsung (indirect cost). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman calon jamaah haji terkait biaya tidak langsung (indirect cost). Dengan mempertimbangkan calon jamaah haji sebagai pemangku kepentingan utama yang telah memberikan dananya untuk dikelola sebagai sumber BPIH, maka sudah sewajarnya informasi BPIH disampaikan secara lengkap, baik mengenai besaran, pemanfaatan, maupun pengelolaan BPIH yang berkaitan dengan komponen biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung

---

This study aims to analyze how the information transparency of Hajj Pilgrimage Cost is. The data used in this study were obtained from survey results, interviews and documents which will be described using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the information transparency of Hajj Pilgrimage Cost has not been effectively implemented. The Hajj Pilgrimage Cost, which consists of direct costs and indirect costs, cannot be fully informed. The Hajj Pilgrimage Cost information delivered to the public emphasizes direct costs and set aside indirect costs. This condition has an impact on the low level of understanding of prospective pilgrims regarding indirect costs. By considering prospective pilgrims as the main stakeholders who have provided funds to be managed as a source of Hajj Pilgrimage Cost, so the Hajj Pilgrimage Cost information must be delivered in full closure, both regarding the amount, utilization, and management of Hajj Pilgrimage Cost related to the direct costs and indirect costs."

"Latar belakang: Pada pelaksanaan ibadah haji ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap jemaah agar pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan secara dan sempurna memenuhi syarat, rukun, dan wajib haji. Kebugaran fisik untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan ibadah pada jemaah haji Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tingkat kebugaran fisik (VO2maks) terhadap ketidaklengkapan pelaksanaan ibadah haji pada jemaah Indonesia tahun 2016 / 1437 H. Metode: Desain penelitian adalah kohort retrospektif, menggunakan cox regression, STATA versi 13.00, untuk menganalisa pengaruh kebugaran terhadap ketidaklengkapan pelaksanaan ibadah haji setelah mengendalikan variabel kovariat, dan mengukur insiden masalah kesehatan. Variabel independen adalah tingkat kebugaran fisik (prediksi VO2maks), variable dependen adalah ketidaklengkapan pelaksanaan ibadah haji, variabel kovariat adalah: karakteristik individu; status Risti, status Istithaah, gelombang keberangkatan, perilaku merokok, pre-existing diseases. Penelitian ini menggunakan data sekunder Siskohatkes Kementerian Kesehatan 2016. Data meliputi data awal hasil pemeriksaan jemaah haji tahap 1 di Puskesmas dalam bentuk Buku Kesehatan Jemaah Haji (BKJH) dan data rawat inap jemaah di Saudi Arabia. Hasil: Hasil analisis multivariat memperlihatkan interaksi antara kebugaran fisik dengan gelombang keberangkatan terhadap ketidaklengkapan ibadah haji. Interaksi Kebugaran cukup dengan gelombang keberangkatan II terhadap ketidaklengkapan ibadah haji berisiko sebesar 3,17 (CI-95% = 1,68-5,97). Interaksi kebugaran kurang dengan gelombang keberangkatan II terhadap ketidaklengkapan ibadah haji berisiko sebesar 7,15 (CI-95% = 3,66-13,96). Kesimpulan: Tingkat kebugaran fisik berpengaruh terhadap ketidaklengkapan pelaksanaan ibadah haji jemaah Indonesia tahun 2016/ 1437 H setelah mengendalikan variabel umur, jenis kelamin, faktor risiko, merokok, gelombang keberangkatan, dan penyakit yang ada sebelumnya

---

Background: To complete the Hajj pilgrimage and fulfill the religious obligations, there are conditions which must be met by every hajj pilgrim. Physical fitness is one of the important factors that influence the capacity of Hajj pilgrims to complete the Hajj. The aim of this study is to determine the relationship of physical fitness level based on maximal oxygen consumption VO2max associated with incompleteness pilgrimage amongs Indonesian Hajj pilgrims. Methods: A retrospective cohort design study was designed on it. Descriptive statistics were performed on health incidents issues related with sirculatory, respiratory, syndrom metabolic, mental illness, neoplasm, musculoskletal and infectious diseases. Secondary statistical data were gathered from Siskohatkes (the Ministry Of Health’s Hajj surveillance database). The Hajj surveillance database contained data on the preliminary stage of Hajj health assessments from the community health center. Cox regression was used to study the physical fitness effects on the Hajj incompletion. The analysis was done in STATA version 13.00 after all covariate variables were adjusted. The physical fitness levels to be independent variable and incompleteness of hajj pilgrimage to be dependent variable. Covariates include demographic characteristics, refer to such variables as smoking behaviours, pre-existing co-morbidities, inpatients were hospitalized with a focus on the high risk status group. Result: Results from the multi-variable analysis shown an interaction between physical fitness, routes 2 covariate with incompleteness to hajj pilgrimage. The risk of average physical fitness status influences to incompleteness to hajj pilgrimage shown with RR 3.17 (CI-95%: 1.68-5.97). while the risk of less physical fitness status on the outcome was RR 7.15 (CI-95%: 3.66-13.96). Conclusion: The physical fitness levels influence on incompleteness of hajj pilgrimage amongs Indonesia hajj pilgrims."

"Setiap tahun, kurang Iebih 200.000 jemaah haji Indonesia menunaikan ibadah haji.. Hingga saat ini,angka mortalitas haji Indonesia masih tinggi, kcmatian pada kelompok usia lanjut lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok jemaah lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyakit pemafasan yang sudah diidap sebelum ibadah haji terhadap kematian jemaah usia lanjut Indonesia pada musim haji 1428 H(2007 - 2008). Subyek pcnelitian ini adalah 42.885 jemaah usia lanjut Indonesia,dengan 311 kasus kematian. Desain penelitian kohort retrospektiiimasa pcngamatan 68 hari sejak 17 November - 23 Januari 2008. Analisis mcnggunakan Iogistik regresi ganda. Jemaah yang sudah mengidap penyakit pemafasan sebelum ibadah haji secara statistik berpengaruh secaza bermakna tcrhadap kematian jemaah usia lanjut Indonesia (RR= 2,57 ; 95% CI:l,60 - 4,13 ; nilai p=0,00 ). Insiden kematian jemaah pcngidap penyakit pemafasan (2,00%),sedang.ka.': yang tidal; mengidap penyakit pernafasaan sebesar (0,'70%). Jemaah yang mengidap penyakit serebrovaskular mempunyai risiko kematian 2,10 kali dibandingkan jemaah yang tidak mengidap penyakit serebrovaskular (95%CI: 1,44 - 3,04 ; nilai p=0,00). Sedangkan jemaah yang mengidap penyakit endokrin dan metabolik mempunyai risiko kematian 2,05 kali lebih tinggi dibandingkan jemaah yang tidak mengidap penyakit endokrin dan metabolik (95%CI: 1,37 - 3,06 ;nilai p=0,00). Data rawat jemaah JI-II di Arab Saudi menyebutkan bahwa alasan terbanyak JHI untuk berobat dan dirawat adalah karena penyakit pemafasan. Karena penyakit pemafasan yang berisiko tinggi kematian berkisar 40% pada usia lanjut adalah pneumonia,dan mengingat tahun 1428 H adalah musim dingin, kemungkinan besar JI-II usia lanjut wafat disebabkan oleh pneumonia Hanya saja data rekam medik .THI tidak lengkap untuk menjelaskan keadaan tersebut. Karakteristik individual jemaah haji yang berkontribusi terhadap kematian adalah faktor usia, jenis kelamin, gelombang pemberangkatann. JH1 dengan usia 2 80 tahun mempunyai risiko kematian 5,10 kali Iebih tinggi (95% Cl : 3,38 - 7,67 ; nilai p 0,00) dibandingkan dcngan jemaah berusia 60-69 tahun, Jemaah berusia 70 - 79 tahun mempunyai risiko kematian 2,13 kali Iebih tinggi (95%CI: 1,88 - 2,67; nilai 0,00). Jemaah laki-Iaki yang berusia 260 tahlm berisiko untuk wafat 1,88 kali (95% CI:I,48 - 2,37 nilai p 0,00) dibandingkan dcngan jemaah perempuan. Jemaah yang tiba lebih awal dengan gelombang pemberangkatan I mempunyai risiko untuk wafat Iebih tinggi 1,31 kali (95% CI: 1,05 - 1,64 ; nilai p 0,02) dibandingkan jemaah yang diberangkatkan dengan gelombang II. Saran penelitian adalah agar jemaah pengidap penyakit pemafasan, khususnya PPOK menghentikan kebiasaan merokok, melakukan Iatihan pemafasan, dan diberi pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang kemungkinan diderita. Perlu diberikan pelatihan pembekalan khusus untuk para dokter dalam deteksi dini, diaglosis dan penanganan penyakit yang tcpan Juga dianjurkan pemeriksaan faal pam berkala dengan spirometer khususnya calon jemaah yang mengidap asthma dan PPOK.

---

Annually, about 200.000 Indonesian pilgrims come to perform the ritual Haji.'I`ilI now, mortality rate of Indonesian pigrims is still high , and old age death is relative higher compared to group pilgrims of other age. The aim ofthe study is to know the iniluence of respiratory disease that is suffered before pilgrimace to the number of the d th of old Indonesian hajj pilgrims in haji season 1428 H (2007 - 2008). This study conducted 42.885 old Indonesian pilgrims with 311 numbers of death. The study design is retrospective cohort, to observe subject about 58 days from 17 November 2007 to 23 January 2008. The method used in this study is multiple logistic regressions.

The influence of respiratory disease that is suffered before pilgrimage has statistic significantly to the death of old Indonesian pilgrims in hajj season 1428 H ( RR= 2,57 ; 95% CI:1,60 - 4,13 ; p value =0,00).The incidence mortality rate in pilgrims who have a respiratory disease that is suffered before pilgrimace (2,00%) is much the same to pilgrims in normal health condition (0,70 %). Pilgrims who have cerebrovascular disease have 2,10 times risk of death (95%CI: 1,44 - 3,04 ; p value 0,00), and pilgrims who have endocrine and metabolic disease have 2,05 times tisk of death ( 95% CI : 1,37 - 3,06 ; p value 0,00).

From data which is taken by taking care of Indonesian pilgrims in Arab Saudi mention that mostly the reason to cure and taken care of Indonesian pilgrims is because of respiration system disease. Because respiration disease which has a high risk of death approximately 40% for the elderly people is pneumonia and to keep in mind that 1428 H is winter time it’s quite possible that old age Indonesian pilgrims pass away caused by pneumonia. But record data medic Indonesian pilgrims is incomplete to explain that situation.

Individual characteristic of hajj pilgims factors that contribute to the death of ordinary old age Indonesian hajj pilgirns are age, sex, and length of stay in Arab Saudi. The pilgrims of the ages 2 80 years have 5,10 times higher risk of death ( 95% CI : 3,38 - 7,67 ; p value 0,00) compared to the pilgrims of 60 to 69 years old. The pilgrims of 70 to 79 years old have 2,13 times risk of death (95%CI: 1,88 - 2,67; p value 0,00). The men of the ages 2 60 years have 1,88 times risk of death ( 95% CI: 1,48 - 2,37 ; p value 0,00) compared to the women. Pilgrims who arrived earlier in the iirst tum have 1,31 times higher risk of death (95% CI: 1,05 - 1,64 ; p value 0,02) compared to those who arrive in the second tum.

The suggestion is in order that pilgrims who have respiratory disease that is suifered before pilgrimage, especially with COPD is to stop the habit of smoking, conduct exhalation practice, and given the science of diseases that will possible be suifered. Special trainning must be given to doctors in early detection, diagnosis and handling disease correctly. Also is suggested that physiological respiratory examination must carried out periodically with spirometer especially pilgrim candidate with asthma bronchiale and COPD."

"Angka Kematian Jemaah Haji Provinsi Jambi Tahun 2017/1438H sebesar 0,84 merupakanyang tertinggi di Indonesia. Sebanyak 22 dari 2609 jemaah haji Provinsi Jambi Tahun2017/1438 H meninggal saat melaksanakan ibadah haji. Riwayat Hipertensi sebelummelaksanakan ibadah haji merupakan faktor risiko kematian saat menunaikan ibadah haji.Penelitianinibertujuan mengetahui hubungan antara riwayat hipertensi sebelum menunaikanibadah haji dengan kematian jemaah haji saat melaksanakan ibadah hai di tanah suci. Desainyang digunakanadalahcross sectional potong lintang .Populasi dalam penelitian ini adalahseluruh jemaah haji Provinsi Jambi Tahun 2017/1438 H. Metode pengambilan sampel yangdigunakan adalah total populasi jemaah haji Provinsi Jambi Tahun 2017/1438 H sebanyak2615 orang. Hasil penelitian menunjukkan hipertensi berpengaruh kepada kematian jemaahhaji asal Provinsi Jambi Tahun 2017/1438 H dengan nilai Prevalence Ratio PR sebesar0,473 95 CI 0,158 ndash; 1,405 setelah di kontrol oleh variabel umur, jenis kelamin,pekerjaan, tingkat pendidikan, Diabetes Melitus, Indeks Massa Tubuh IMT Anemia,Penyakit Infeksi, Penyakit Kardiovaskular dan Penyakit Pernafasan.

---

Mortality Rate Jamaah Haji Jambi Province Year 2017 1438 H by 0.84 is the highest inIndonesia. A total of 22 of the 2609 pilgrims of Jambi Province in 2017 1438 H died whileperforming the pilgrimage. Hypertension history before performing the pilgrimage is a riskfactor of death when performing the pilgrimage. This study aims to determine therelationship between history of hypertension before performing the pilgrimage with the deathof pilgrims when performing worship in the holy land. The design used is cross sectional. Thepopulation in this study is all pilgrims Jambi Province 2017 1438 H. The sampling methodused is the total population of pilgrims Jambi Province in 2017 1438 H as many as 2615people. The results showed that hypertension influenced the death of Hajj pilgrims fromJambi Province in 2017 1438 H with PR value of 0.473 95 CI 0.158 1.405 aftercontrolled by age, sex, occupation, education, diabetes Melitus, Body Mass Index IMT Anemia, Infectious Diseases, Cardiovascular Disease and Respiratory Disease."

"Indonesia merupakan negara yang menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan yang baik. Dalam situasi COVID-19 ini, industri kesehatan memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan kesehatan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Penggunaan layanan kesehatan jarak jauh kemudian menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan pelayanan publik di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan dan penyelenggaraan mobile health (m-health) oleh Alodokter sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan publik di Indonesia di atur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Peraturan tentang pelayanan kesehatan secara mendasar diatur oleh UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. World Health Organization menyebutnya sebagai e-kesehatan (e-health). Salah satu penerapan yang saat ini cukup dikenal ialah telemedisin dan m-health. M-health merupakan layanan kesehatan yang didukung oleh perangkat komunikasi seluler, seperti aplikasi dan situs web. Alodokter merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan dalam bentuk m-health. Layanan Alodokter mencakup artikel kesehatan, chat bersama dokter, buat janji konsultasi, proteksi Alodokter, dan aloshop. Dalam menyelenggarakan m-health, Alodokter kini tunduk pada SE Kemenkes tentang Pelayanan Kesehatan Melalui TIK dan Perkonsil Telemedicine. Dua peraturan yang muncul di tengah pandemi COVID-19 karena terjadi peningkatan penggunaan m-health di Indonesia. Sebelum hadirnya dua peraturan ini, tidak ada landasan atau dasar dari penyelenggaraan Alodokter ini.

---

Indonesia is a country that guarantees the right of its citizens to obtain public services, including good health services. In this COVID-19 situation, the healthcare industry has the challenge of continuing to perform health services by reducing face-to-face meetings as much as possible. The use of remote healthcare then becomes a safe option. This research will discuss about the regulation of public services in Indonesia, especially in the health sector and the implementation of mobile health (m-health) by Alodokter as one form of health services. The research method used is normative research method with qualitative approach. The results showed that the regulation of public services in Indonesia is regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Health care is one form of public service. Regulations on health services are fundamentally regulated by Law No. 36 of 2009 on Health. Health services also feel the impact of the development of information technology. The World Health Organization refers to it as e-health. One of the applications that are currently quite well known is telemedicine and m-health. M-health is a health service supported by mobile communication devices, such as apps and websites. Alodokter is one form of health service in the form of m-health. Alodokter's services include health articles, chat with doctors, make consultation appointments, Alodokter’s protection, and aloshop. In organizing m-health, Alodokter is now subject to the Ministry of Health Circular letter on Health Services through Information and Communication Technology and the Regulation of the Medical Council on Telemedicine. Two regulations that emerged during the COVID-19 pandemic due to the increased use of m-health in Indonesia. Prior to the presence of these two regulations, there was no legal basis for the implementation of Alodokter.

"

"Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu produk yang dihasilkan oleh pengawasan Ombudsman adalah Rekomendasi. Namun diketahui bahwa masih ada rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang tidak dilaksanakan oleh terlapor karena banyak yang menganggap rekomendasi ombudsman tidak wajib dilaksanakan. Rekomendasi Ombudsman juga terkendala belum adanya Peraturan Pelaksana  Undang-Undang terkait tentang pelaksanaan rekomendasi Ombudsman serta sanksi-sanksi yang semestinya diterapkan. Seharusnya Pemerintah mendukung pelaksanaan rekomendasi Ombudsman agar pelaksanaan pelayanan public semakin efektif dan efisien.

---

The Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state institution that has the authority to oversee the administration of public services carried out by state and government administrators, including those run by State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and State-Owned Legal Entities, as well as private or private bodies charged with carrying out services certain public whose part or all of the funds are sourced from the state budget and / or regional budget. One of the products produced by Ombudsman supervision is Recommendation. However, it is known that there are still recommendations made by the Ombudsman of the Republic of Indonesia that are not implemented by the reported party because many consider that the ombudsman’s recommendations are not mandatory. The recommendation of the Ombudsman is also constrained by the absence of implementing regulations relating to the implementation of the Ombudsman’s recommendations and the sanctions that should be applied. The Government should support the implementation of the Ombudsman’s recommendations so that the implementation of public services is more effective and efficient."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya DirektoratJenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan StandarAkuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalammenyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatanyang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidakmenjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajianpendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut StandarAkuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansipendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukukdan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsurpendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitianmenyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahantentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undanganyang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umumdalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksudoleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disampingitu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangansesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review olehaparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan,serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particularyDirectorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented TheGoverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financialstatements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The studyconcluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (PeraturanMenteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition,measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent thedefinition of income by Government Accounting Standards (Peraturan PemerintahNo.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the InitialDeposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can notbe suspended because it has met all applicable elements of the general revenue forthe public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatmentof revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because ithas met all of the elements of income that are common to the public sector (IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create theGovernment Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context ofthe existing legislation . The government is also advised to establish the PublicService Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation onState Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides,it also suggested the importance of the socialization of financial statements inaccordance with generally accepted accounting standards and the need to bereviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy ,reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements ."

"ABSTRACTOrganisasi sektor publik mempunyai tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana pelayanan yang diberikan tidak berorientasi kepada profit. Namun pada kenyataannya masih banyak pelayanan yang belum menghasilkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan serta penilaian pencapaian kinerja yang dilakukan belum menggambarkan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis model perumusan strategis, sasaran strategis dan pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melakukan kajian dan analisis terhadap perencanaan strategis dan pengelolaan kinerja dengan mengacu kepada literatur dan teori yang berkaitan dengan analisis penelitian.Hasil analisis menyimpulkan bahwa: 1) Perumusan strategis Ditjen PHU sudah sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik, 2) Sasaran strategis pada rencana strategis Ditjen PHU belum bersifat komprehensif dan belum koheren sehingga hubungan sebab akibat antara berbagai sasaran strategis masih terbatas, 3) Pengukuran kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya menerapkan manajemen berbasis kinerja dan hasil (outcome) yang dihasilkan belum menunjukan tingkat capaian kinerja yang sesungguhnya, oleh karena itu Ditjen PHU perlu melakukan penyempurnaan perumusan strategis, memperluas cakupan sasaran strategis dan perbaikan penilaian terhadap hasil capaian kinerja.

---

ABSTRACTPublic sector organizations have a primary purpose of providing services to the community in which the service provided is not profit- oriented. However, in reality there are many services that cannot generate public satisfaction towards the services provided as well as the achievement of performance appraisal done yet describe the achievement of organizational goals and objectives. This thesis aims to analyze models of strategic formulation, strategic objectives and performance measurement of the Directorate General of Hajj and Umrah (DG PHU) by using the Balanced Scorecard approach.The method used is descriptive method qualitative with case study approach. Descriptive method qualitative with case study approach to conduct a study and analysis of strategic planning and performance management with reference to the literature and theory related to the research analysis.The results of the analysis conclude that : 1) the strategic formulation DG PHU is in conformity with the characteristics of public sector organizations, 2) strategic goal in the strategic plan of PHU DG isn?t comprehensive ye and not coherent so that a causal relationship between the various strategic objectives is limited, 3) performance measurement do not fully implement the performance-based management and results (outcomes ) produced not show the actual level of performance achievement yet, therefore DG PHU needs to perform strategic formulation improvements, expand the scope of the strategic objectives and improved assessment of the performance achievements ."