Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pengembangan kewirausahaan KPM PKH yang dilakukan melalui lembaga BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes yang dipilih adalah BUMDes Karya Mekar, merupakan salah satu BUMDes yang melibatkan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dalam usaha bisnis BUMDes. Berlokasi di wilayah Desa Sukajadi Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kewirausahaan KPM PKH Melalui BUMDes dilakukan berdasarkan konsep model awal terkait input-proses-output model. Sebuah model yang dikembangkan dengan menggabungkan fokus lingkungan, organisasi, dan individu ke dalam proses dinamis dari perilaku pencarian peluang dan keuntungan secara simultan dalam kewirausahaan. Input berkaitan dengan sumber daya yang bisa ditemukan guna mencapai proses dan hasil yang terdiri dari enam aspek yang berkontribusi yaitu sumber daya individu; sumber daya lingkungan; dukungan pemerintah desa dan kabupaten; dukungan masyarakat; jenis bantuan yang tersedia; serta faktor penghambat dalam input. Proses merupakan kegiatan orkestrasi (penyelarasan) sumber daya yang tersedia dan bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan kewirausahaan bagi KPM PKH. Orkestrasi sumber daya berkaitan dengan tindakan yang diambil para pemimpin (dalam hal ini pengurus maupun Ketua Unit BUMDes dan SDM PKH) untuk memfasilitasi upaya KPM PKH dalam mengelola sumber daya BUMDes secara efektif. Output dalam kewirausahaan memiliki fokus tujuan pada penciptaan nilai bagi masyarakat, organisasi, dan individu. Manfaat-manfaat ini termasuk peningkatan masyarakat, kekayaan, pengetahuan, dan peluang yang didapatkan oleh KPM PKH. Selain KPM PKH, output yang dihasilkan juga tidak hanya menyangkut sisi manfaat dari KPM PKH. Di sisi kelembagaan BUMDes, hadirnya KPM PKH telah mewujudkan BUMDes Karya Mekar sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang bisa berfungsi menjadi lembaga sosial ataupun komersial. Terakhir, penelitian ini menyarankan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial dan Kementerian Desa PDTT), pemerintah kabupaten dan pemerintah desa harus mampu menjadi broker atau penghubung bagi BUMDes untuk dapat mengakses berbagai program dan bantuan yang bisa mendukung upaya pemberdayaan dalam bidang kewirausahaan bagi keluarga miskin lainnya selain penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

---

This thesis discusses the entrepreneurship development of PKH (Program Keluarga Harapan) beneficiaries which is carried out through BUMDes (Village-Owned Enterprises). The BUMDes chosen is BUMDes Karya Mekar, which is one of the BUMDes that involves the beneficiaries of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan) in the BUMDes business. Located in the area of Sukajadi Village, Campaka District, Cianjur Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection methods used are through interviews, observation, and literature and documentation studies. The results showed that the entrepreneurship development of beneficiaries PKH through BUMDes was carried out based on the initial model concept related to the input-process-output model. A model developed by incorporating environmental, organizational, and individual focus into the dynamic process of simultaneous opportunity and profit seeking behavior in entrepreneurship. Input relates to resources that can be found in order to achieve processes and results which consist of six contributing aspects, namely individual resources; environmental resources; support from village and district governments; community support; the types of assistance available; as well as the limiting factor in the input. The process is an orchestration activity (alignment) of available and useful resources for the implementation of entrepreneurial activities for beneficiares PKH. Resource orchestration is related to the actions taken by the leaders (in this case the management and the Chairman of the BUMDes and PKH Human Resources Units) to facilitate the efforts of beneficiaries PKH in managing BUMDes resources effectively. Output in entrepreneurship has an objective focus on creating value for society, organizations and individuals. These benefits include increased community, wealth, knowledge, and opportunities obtained by beneficiares PKH. Apart from beneficiaries PKH, the output produced does not only concern the benefits of beneficiaries PKH. On the BUMDes institutional side, the presence of beneficiaries PKH has made BUMDes Karya Mekar a pillar of economic activity in the village that can function as a social or commercial institution. Finally, this study suggests that the Central Government (Ministry of Social Affairs and Ministry of Village PDTT), regency governments and village governments must be able to become brokers or liaisons for BUMDes to be able to access various programs and assistance that can support empowerment efforts in the entrepreneurial sector for poor families other than recipients. the benefits (KPM) of the Family Hope Program (PKH)."

"Penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilaksanakan dengan strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial (bantuan sosial dan jaminan sosial), tetapi beriringan dengan strategi peningkatan pendapatan melalui Program Kewirausahaan Sosial. Dalam mengoptimalkan program tersebut, diberikan pendampingan program untuk memberikan fokus pada inisiatif usaha, penguatan kapasitas dan prospek wirausaha baru, kemandirian wirausaha, penciptaan ekosistem kewirausahaan yang mendukung inovasi dan kreativitas dan penekanan pada pertumbuhan usaha yang berkeberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis program pemberdayaan melalui kewirausahaan sosial dan peran pendamping program dalam memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah graduasi. Data penelitian diperoleh dari hasil pengamatan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan subyek penelitian KPM PKH yang telah graduasi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian bersifat explanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan melalui kewirausahaan sosial mencakup perencanaan pembentukan awal usaha melalui identifikasi, pemetaan usaha, dan analisis permasalahan dalam menentukan kebijakan intervensi program yang diberikan kepada penerima manfaat. Lebih lanjut untuk mencapai keberhasilan program, penerima manfaat melakukan identifikasi kebutuhan SDM dan bahan baku, serta meningkatkan kemampuan dan keahlian melalui pelatihan usaha dan pembagian tugas tenaga kerja sesuai dengan keahliannya. Dalam mengembangkan usaha dan pemasaran hasil produk kewirausahaan sosial, penekanan diupayakan pada teknik pemasaran, perizinan, pemanfaatan teknologi, dan pengemasan produk. Hasil kedua menunjukan bahwa pendamping sosial dan mentor bisnis memiliki peran dalam memberikan pendampingan dan pemantauan usaha untuk mempercepat pengembangan usaha KPM. Pendamping sosial dan mentor bisnis melakukan pendataan penerima bantuan program kewirausahaan sosial untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. Selama program berlangsung pendamping sosial memberikan sosialisasi dan motivasi, edukasi berwirausaha, pelatihan, koordinasi perizinan, akses pembiayaan, pemasaran hasil untuk pengembangan usaha KPM. Pasca program kewirausahaan sosial terjadi peningkatan usaha KPM, peningkatan keahlian dan keterampilan usaha, serta perubahan perilaku KPM yang memberikan berdampak sosial terhadap masyarakat sekitar dengan membuka akses lapangan pekerjaan dan kerjasama kemitraan

---

Poverty abatement is not only accomplished with a strategy of reducing the expenditure duty of the poor and vulnerable through social protection programs (social assistance and social security) but side-by-side with a strategy of increasing income through the Social Entrepreneurship Program. In optimizing the program, program assistance is accommodated in order to focus on business initiatives, strengthening the capacity and prospects of new entrepreneurs, entrepreneurial independence, creating an entrepreneurial ecosystem that supports innovation and creativity and an emphasis on sustainable business growth. This research aims to describe and analyse empowerment programs through social entrepreneurship and the role of program assistants in empowering beneficiary families (KPM) of the Family Hope Program (PKH) that have been certified. The research data were attained from observations through observation, interviews, and documentation studies with research subjects KPM PKH who had certified in DKI Jakarta Province. The research approach used is qualitative with explanatory research. The results of the study show that the empowerment process through social entrepreneurship includes planning the initial formation of a business through identification, business mapping, and problem analysis in determining program intervention policies given to beneficiaries. Furthermore, in order to achieve program success, beneficiaries identify human resource and raw material needs, as well as improve capabilities and expertise through business training and division of labour tasks according to their expertise. In developing the business and marketing the results of social entrepreneurship products, emphasis is sought on marketing techniques, licensing, technology utilization, and product packaging. The second result shows that social mentors and business mentors have a role in providing business assistance and monitoring to accelerate KPM business development. Social assistants and business mentors collect data on beneficiaries of the social entrepreneurship program to ensure the accuracy of targeting beneficiaries. During the program, social assistants provide socialization and motivation, entrepreneurship education, training, licensing coordination, access to financing, and marketing of results for KPM business development. After the social entrepreneurship program, there has been an increase in KPM's businesses, increased business expertise and skills, and changes in KPM's behaviour which has a social impact on the surrounding community by opening access to jobs and partnerships"

"Program Keluarga Harapan (PKH) memegang peran besar sebagai episentrum program penanganan kemiskinan di Indonesia yang sudah terbukti memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pencapaian target graduasi sejahtera mandiri disebut menjadi salah satu indikator untuk mengetahui peningkatan taraf hidup peserta PKH. Individual empowerment menjadi salah satu cara pandang untuk dapat memahami tercapainya pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan utama PKH untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dan dilakukan menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada 17 informan dari kategori penerima manfaat, pendamping program, serta pejabat lingkungan sekitar, Focus Group Discussion (FGD) bersama 10 penerima manfaat, observasi, serta studi dokumentasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH yang melakukan graduasi sejahtera mandiri di Kota Depok sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Barat dan lebih spesifik di Kecamatan Limo dengan pencapaian pelaksana graduasi sejahtera mandiri terbanyak pada masa pandemi. Hasil temuan lapangan menggambarkan beberapa karakteristik khusus terkait keberdayaan individu yang melekat pada para KPM PKH sehingga dapat menciptakan keputusan untuk mengundurkan diri dari kepesertaan melalui graduasi sejahtera mandiri. Selain itu ditemukan juga faktor pendukung serta kendala yang dialami KPM PKH dalam proses pelaksanaan graduasi sehingga dapat diperoleh gambaran lebih jauh kondisi individual empowerment KPM PKH di Kota Depok khususnya Kecamatan Limo.

---

The Program Keluarga Harapan (PKH) plays a significant role as the epicenter of poverty alleviation programs in Indonesia, which has proven to impact various aspects such as the economy, health, and education. The achievement of the independent graduation target is said to be one of the indicators to determine the improvement in the standard of living of PKH participants. Individual empowerment is one of the perspectives to understand the achievement of poverty alleviation, which is in line with the primary goal of PKH to reduce poverty in Indonesia. This research is a qualitative descriptive type and carried out using data collection methods by conducting in depth interviews with 17 informants from several categories which are beneficiaries, program assistant, and stakeholders, Focus Group Discussion (FGD) with 10 beneficiaries, observations, and documentation studies of PKH Beneficiary Families who graduated from Independent Prosperity in Depok City as the area with the lowest poverty rate in West Java and more specifically in Limo District- the highest achievement of independent graduates during the pandemic. The field findings describe several unique characteristics of the individual empowerment inherent in KPM PKH to decide to withdraw from participation through independent graduation. Besides, this research acknowledges the supporting factors and obstacles experienced by KPM PKH in the graduation process to describe the further condition of individual empowerment of KPM PKH in Depok City, especially Limo District."

"Skripsi ini berfokus pada tahap intervensi yang dilakukan pengelola BUMDes dalam implementasi program pemberdayaan dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat desa Lengkong Kulon, Tangerang, yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Tangerang adalah salah satu kota penyangga Ibu Kota sehingga wilayah Kabupaten Tangerang pada saat ini menjadi daya tarik investasi di bidang perumahan. Pertumbuhan yang terjadi juga dilakukan pada wilayah kawasan pedesaan kabupaten Tangerang. Dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pertumbuhan yang terjadi, pemerintah menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. Dalam prakteknya, BUMDes melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendeskripsikan tahapan intervensi pemberdayaan masyarakat yaitu tahap persiapan, tahap asesmen, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi dan tahap terminasi, serta deskripsi faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu kelemahan struktural dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap intervensi pemberdayaan masyarakat BUMDes SEHATI dimulai dari tahap persiapan sebagai proses memahami kondisi lapangan dilakukannya program pemberdayaan yaitu desa Lengkong Kulon, tahap asesmen melalui pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD), tahap perencanaan alternatif yang merancang konsep kampung tematik sebagai upaya optimalisasi keberagaman potensi desa, tahap formulasi rencana dengan mengajukan proposal yang kemudian diserahkan ke pemerintah desa dan melakukan diskusi dengan BUMDes lainnya, tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, tahap evaluasi dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah program pemberdayaan yang dilakukan BUMDes SEHATI terhitung sedikit dan dalam pelaksanaannya anggota BUMDes SEHATI tidak fokus dalam memberikan pelayanannya, serta tahap terminasi yang memaparkan bahwa BUMDes telah mewadahi potensi masyarakat desa meskipun belum maksimal. Diketahui pula terdapat faktor penghambat berupa kelemahan struktural yang meliputi keterbatasan dalam mencari permodalan, kelemahan dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan dan keterbatasan informasi yang diterima masyarakat akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan BUMDes SEHATI. Selain itu, terdapat kelemahan kultural yang meliputi keraguan perusahaan untuk mempercayai bahwasanya BUMDes SEHATI merupakan produk yang didukung dengan adanya PERMENDES dan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan putus kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal dan rencana pelaksanaan program BUMDes SEHATI yang akhirnya harus diundur dan/atau dibatalkan. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat menambah rujukan atau referensi pada disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mata kuliah Metode Intervensi Sosial dalam proses pemberdayaan terhadap individu dan kelompok dalam lingkup pedesaan untuk melahirkan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sehingga dapat berpartisipasi dan berfungsi dalam pembangunan desa serta memberikan manfaat praktis berupa pengetahuan dan wawasan terkait fungsi BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan.

---

This study is focus on the intervention stage carried out by BUMDes managers in the implementation of the empowerment program by linking the supporting and inhibiting factors in an effort to achieve the welfare of the Lengkong Kulon village community which discusses through the Social Welfare discipline. Tangerang Regency is one of the supporting cities for the Capital City so that the Tangerang Regency area is currently an attractive investment in the housing sector. The growth that occurred was also carried out in the rural areas of the Tangerang district. In an effort to create quality human resources that are able to compete with the growth that occurs, the government presents Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a forum and driving force for the village economy. In practice, BUMDes implement various community empowerment programs. This study uses a qualitative method to describe the stages of community empowerment intervention namely the preparation stage, assessment stage, alternative planning stage, plan formulation stage, program implementation stage, evaluation stage and termination stage as well as description of supporting factors and inhibiting factors namely structural and cultural weaknesses. The results of this study describe that the intervention stage for community empowerment of SEHATI BUMDes started with the preparation stage as a process of understanding the field conditions of the empowerment program, namely Lengkong Kulon village, the assessment stage through the implementation of Focus Discussion Groups (FGD), the alternative planning stage that designs the thematic village concept as an effort to optimize diversity. village potential, the stage of plan formulation by submitting a proposal which is then submitted to the village government and conducting discussions with other BUMDes, the implementation stage of the community empowerment program, the evaluation stage with results showing that the number of empowerment programs carried out by SEHATI BUMDes is relatively small and in its implementation the members of SEHATI BUMDes not focusing on providing its services, as well as the termination stage which explains that BUMDes has accommodated the potential of the village community even though it has not been maximized. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors in the structural weakness sector which include limitations in seeking capital, weaknesses in empowering human resources (HR) in institutions and limited information received by the community as a result of the lack of socialization carried out by SEHATI BUMDes. In addition, there are cultural weaknesses which include the company's doubts to believe that SEHATI BUMDes is a product that is supported by the PERMENDES and the COVID-19 pandemic which has resulted in the termination of partnerships with external parties and the planned implementation of the SEHATI BUMDes program which eventually had to be postponed and/or canceled. This study expected to be additional reference in the discipline of Social Welfare Sciences, especially the Social Intervention Method course in the process of empowering individuals and groups in rural areas to give birth to community independence to achieve prosperity so that they can participate and function in village development and provide practical benefits in the form of knowledge and insight related to the function of BUMDes as an empowerment institution in an effort to improve the social welfare of rural communities."

"Kemiskinan masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan di Indonesia. Saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi terutama di wilayah perdesaan. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal  sebagai strategi menekan angka kemiskinan di perdesaan. Desa Serang, Purbalingga merupakan salah satu contoh desa yang melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). Oleh karena itu menarik untuk dilihat bagaimana proses pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengembangan BUM Des Serang Makmur Sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Des di Desa Serang dilakukan melalui beberapa tahapan serta dijadikan sebagai suatu proses yang terus dilakukan sepanjang masa atau tanpa batasan waktu tertentu. Terdapat hambatan dalam proses pemberdayaan tersebut, namun juga ada faktor pendukung yang mendorong proses pemberdayaan dapat dilakukan hingga saat ini. Berdasarkan pemberdayaan yang dilakukan telah mendorong perbaikan pada pelayanan publik, meningkatkan aktivitas perekoniman masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.

---

Poverty is still a main concern in the  development in Indonesia. At present the number of poor people in Indonesia is still high, especially in rural areas. Community empowerment by utilizing local potential as a strategy to reduce poverty in rural areas. Serang Village, Purbalingga is an example of a village that undertakes community empowerment efforts through the Village Owned Enterprises (BUM Des). It is therefore interesting to see how the empowerment process is carried out through the development of BUM Des Serang Makmur Sejahtera. The method used in this research is qualitative. Based on research that community empowerment through the development of BUM Des in Serang Village is carried out through several stages and is made as a process that continues to be carried out throughout time or without a certain time limit. There are obstacles in the empowerment process, but there are also supporting factors that encourage the empowerment process to be carried out"

"Berbagai riset menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kondisi kesehatan, status gizi dan tingkat pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proporsi KPM graduasi hingga tahun 2019 hanya sekitar 12 persen dari KPM tahun 2017 dan 2018, hal ini menunjukkan terbatasnya kemampuan program dalam meningkatkan status ekonomi keluarga miskin dan rentan yang menjadi target sasarannya. Oleh karenanya, targeting graduasi KPM berdaya menjadi arah kebijakan PKH saat ini, bukan lagi tentang sekedar memastikan bantuan tepat sasaran, namun utamanya bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan KPM mandiri secara sosial dan ekonomi. Untuk mencapai target tersebut maka Kementerian Sosial mengembangkan strategi percepatan graduasi yang mengadopsi model graduasi The Consultative Group to Assist the Poor/CGAP. Penelitian ini mencoba menganalisis outcomes terhadap strategi graduasi KPM PKH dalam kerangka Result Based Management (RBM) di Kabupaten Cianjur. RBM sebagai pendekatan perencanaan strategis berbasis hasil (result), berfokus pada analisis asumsi (assumption) dan risiko (risk) untuk mencapai masing-masing result pada level outputs, outcomes dan impact (UNDP, 2009). Pengumpulan data utama menggunakan in-dept interview pada 21 informan yang merupakan representasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia PKH dan KPM PKH di Kabupaten Cianjur. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) outcomes dalam strategi graduasi yang dihasilkan di Kabupaten Cianjur, diantaranya pertama, pendapatan meningkat dan beban pengeluaran menurun; kedua tercipta perubahan pola pikir, perilaku positif, dan kemandirian KPM; ketiga memiliki aset produktif; dan keempat mengenal dan mampu memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal

---

Some studies explained that the Program Keluarga Harapan (PKH) gave a positive contribution for improving the health, nutritional status and education level of Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat). However, this program still had limitation for family-economical improvement, which is shown as graduated KPM for 2019 were only 12% of graduated KPM on 2017 and 2018. Therefore, targeting of graduated-capable KPM became PKH policy objective, not only just ensuring the sosial assistence was on target, but also ensuring poverty alleviation by creating socially and economically independent KPM. To achieve this target, the Ministry of Social Affairs developed a accelerated-graduation strategy by adopting The Consultative Group to Assist the Poor/CGAP model. This research tried to analyze the outcomes of the KPM PKH graduation strategy within the Results-Based Management (RBM) framework in Cianjur. RBM as approach of result-based strategic planning, focused on analyzing assumptions and risk to achieve each result at the output, outcome and impact level (UNDP, 2009). The main data collection used in-dept interviews with 21 informants that represented as the Central Government, Local Government, PKH Human Resources and KPM PKH in Cianjur. From this research resulted 4 (four) outcomes resulting from the graduation strategy in Cianjur, there were, first increased income and decreased expenses; second, creating a change in mindset, positive behavior, and independence of KPM; the third has productive assets; and fourth knowing and being able to utilize formal financial products and services. from the graduation strategy"

"Tesis ini membahas tentang proses pemberdayaan keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) sesi Pengelolaan Keuangan. Lokasi penelitian adalah kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan KPM PKH melalui P2K2 sesi pengelolaan keuangan terdiri dari sesi pengelolaan anggaran keuangan keluarga dan sesi membuat rencana menabung berdampak kepada KPM dapat mengatur keuangan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

---

This thesis discusses the process of financial empowerment for Beneficiary Families (KPM) of the Program Keluarga Harapan (PKH) of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia through the Family Capacity Building Meeting (P2K2) Financial Management session. The research location is Srengseng Sawah sub-district, Jagakarsa District, South Jakarta Administrative City. This research was conducted using qualitative research methods that produce descriptive data. Data collection methods used are through interviews, observation, and literature and documentation studies. The results showed that the process of empowering KPM PKH through P2K2 financial management sessions consisted of a family financial budget management session and a session on making a savings plan that had an impact on KPM being able to manage family finances to meet their family's needs."

"Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan ekonomi pedesaan hingga saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi desa. Adanya kebijakan dana desa menjadi stimulus bagi desa untuk membentuk kelembagaan lokal berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menopang perekonomian masyarakat desa. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan cerminan dari perekonomian masyarakat desa yang berbasis kebutuhan dan keinginan serta potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris peran keberadaan BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa yang dihitung melalui dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran pembangunan desa melalui IDM bersifat multidimensi mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian menggunakan data level seluruh desa di Indonesia dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020. Pendekatan analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan desa dimana rata-rata nilai IDM desa-desa yang memiliki BUMDes lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang tidak memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Keberadaan BUMDes yang memiliki bidang usaha ekonomi dan lingkungan berkorelasi positif dan signifikan terhadap nilai IDM. Hasil estimasi setiap pulau menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki korelasi yang positif terhadap nilai IDM. Meskipun terdapat korelasi yang positif dan signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi keberadaan BUMDes masih memiliki keterbatasan dampak secara ekonomi.

---

The Village Law emphasizes the empowerment of the village community to develop the community's independence and well-being. Rural economic institutions are still an essential part of and a challenge to achieving village economic independence. The existence of a village fund policy is a stimulus for villages to form local institutions in the form of village-owned enterprises (BUMDes) that can support the economies of rural communities. Village-owned enterprises (BUMDes) reflect the village community's economy based on the village’s needs, desires, and potential. This study aims to find empirical evidence of the role of BUMDes in village development, calculated through the Village Building Index (IDM) value. The measurement of village development through IDM is multidimensional, including social, economic, and environmental dimensions. The research uses data at the level of all villages in Indonesia from 2018 to 2020. The econometric analysis approach is panel data regression with a fixed effect model. The results showed that the existence of BUMDes has a positive and significant relationship to the level of village development, with the average IDM value of villages with BUMDes being higher than villages without BUMDes. The existence of BUMDes also has a positive and significant relationship with the value of the Social Resilience Index, Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index. The existence of BUMDes, which has an economic business and an environmental sector, contributes more to the increase in IDM value. The estimation results for each island show that the existence of BUMDes has a positive correlation to the IDM value. Although there is a positive and statistically significant correlation, the magnitude of the regression coefficient indicates that the existence of BUMDes still has limited impact economically."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara status penerimaan PKH terhadap intensi fertilitas perempuan berstatus kawin yang tidak ber-KB usia 15-49 tahun di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitan ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017. Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah intensi fertilitas dari perempuan berstatus kawin usia 15-49 tahun yang tidak sedang menggunakan alat kontrasepsi. Variabel bebas meliputi variabel bebas utama, yaitu status penerimaan PKH dan variabel bebas kontrol yang mencakup faktor individu, yaitu jumlah anak lahir hidup, tempat tinggal (desa/kota), status bekerja perempuan, tingkat pendidikan perempuan, tingkat pendidikan suami, umur perempuan, umur suami, akses terhadap internet, tingkat pendapatan, status kepemilikan rumah, dan faktor kontekstual, yaitu TFR provinsi, IDG provinsi dan CPR provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dikontrol terhadap faktor individu dan faktor kontekstual, intensi fertilitas yang tinggi berasosiasi dengan menerima PKH. Perempuan yang berasal dari rumah tangga penerima bantuan PKH cenderung untuk memaksimalkan bantuan yang diterima dengan menambah jumlah anak (moral hazard). Perilaku moral hazard lebih mencolok pada perempuan dari rumah tangga yang pernah menerima PKH atau yang saat ini menerima PKH tetapi tidak dapat menunjukkan kartu.

---

The purpose of this study is to investigate the relationship between PKH acceptance status and the fertility intentions of married noncontracepting women aged 15-49 years in Indonesia. Data for this study came from the National Socio-Economic Survey (Susenas) 2017. The dependent variable in this study is the fertility intention of married women aged 15-49 years who were not contracepting. The independent variables include the main variable, namely PKH acceptance status and the control variables which include individual factors, namely parity, living area (rural/urban), women's working status, women's education, husband's education, women's age, husband's age, internet access, income, home ownership status, and contextual factors, namely the province TFR, IDG and CPR. The findings showed that after controlling for individual and contextual factors, high fertility intention was associated with PKH acceptance. Women from PKH beneficiary were more likely to maximize the cash assistance by increasing the number of children (moral hazard). Moral hazard behavior was more striking among in women from households who had received PKH or who currently received PKH but were unable to show their cards."

"Penelitian ini mengkaji fenomena mobilitas sosial intragenerasi yang dialami oleh penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah di salah satu kecamatan termiskin di Jakarta Timur (Kecamatan Cakung). Studi-studi terdahulu telah menempatkan kebijakan sosial (seperti program bansos, rumah layak huni, dan kredit mikro) sebagai salah satu faktor pendorong mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berargumen bahwa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang berhasil mengalami mobilitas sosial intragenerasi naik adalah mereka yang mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka serta mampu terhindar dari berbagai efek negatif dari bantuan sosial tersebut. Kemampuan mereka ini pun tak bisa lepas dari faktor seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi mereka yang dapat mendorong maupun menghambat proses mobilitas sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperhatikan pemahaman subjektif dari para penerima manfaat kebijakan terkait perpindahan status-ekonomi yang mereka alami. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus; dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 8 orang perempuan anggota KPM Transisi (telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun) yang merupakan penerima langsung dari PKH. Perempuan (khususnya ibu) dalam masyarakat kita umumnya juga memiliki peran sosial lebih dalam mengurus keluarga, sehingga bisa jadi memiliki pemahaman lebih terkait kondisi sosial-ekonomi keluarganya.Hasil Penelitian menemukan adanya KPM PKH yang mengalami proses mobilitas intragenerasi naik (movers), mobilitas turun (fallers), dan tetap (always poor/never poor). KPM yang berhasil mengalami mobilitas intragenerasi naik adalah mereka yang secara objektif mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi (peningkatan pendapatan, pengembangan usaha) serta secara subjektif telah menilai bahwa dirinya telah mengalami peningkatan (misal: tidak lagi membutuhkan bantuan sosial). Keberhasilan tersebut pun tak lepas dari faktor-faktor di luar pelaksanaan kebijakan sosial (PKH) seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi dari KPM.

---

This study examines the phenomenon of intragenerational social mobility experienced by beneficiaries of a governmental social assistance program in one of the poorest sub-districts in East Jakarta (Cakung District). Previous studies have placed social policies (such as social assistance programs, livable housing, and microcredit) as one of the factors driving social mobility and poverty alleviation. This research argues that Beneficiary Families of the Family Hope Program (KPM PKH) who are successful in experiencing upward intragenerational social mobility are those who can make good use of this social assistance to improve their socioeconomic status and can avoid its various negative effects. Their abilities cannot be separated from factors such as their individual characteristics and socio-economic characteristics which can encourage or hinder the process of social mobility. This research also highlights the importance of noticing the subjective understanding of policy beneficiaries regarding the shift in economic status that they experience. For this reason, this research uses a qualitative approach with a case study type of research; with data collection methods in the form of in-depth interviews and document studies. The key informants in this research were 9 female members of Transition KPMs (who had received assistance for more than 5 years) who are direct recipients of PKH. Women (especially mothers) in our society generally also have more social roles in taking care of the family so that they may have a better understanding of their family’s socio-economic conditions. Research results found that there are KPM PKH who experience a process of intragenerational upward mobility (movers), downward mobility (fallers), and immobility (always poor/never poor). KPMs who are successful in experiencing intragenerational upward mobility are those who are objectively able to make good use of social assistance to improve their socio-economic status (e.g. increased income or business development) and subjectively assess that they have experienced improvement (e.g. no longer need social assistance). This success cannot be separated from factors outside the implementation of social policy (PKH), such as KPM's individual and socio-economic characteristics."