Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah ditengarai karena adanya niat atau kendali perilaku dari Wajib Pajak yang menunjukan perilaku kepatuhan pajak yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perilaku kepatuhan pajak berdasarkan analisis data keuangan dan non keuangan serta mengevaluasi faktor kendali perilaku yang ditunjukkan oleh data keuangan dan non keuangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis M-Score dan analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data keuangan dan non keuangan Wajib Pajak yang diperoleh dari KPP Jakarta (single case unit analysis). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa data keuangan dan non keuangan Wajib Pajak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengevaluasi perilaku kepatuhan pajak. Evaluasi ini juga berguna untuk menentukan peringkat kepatuhan pajak dari Wajib Pajak. Analisis deskriptif atas data keuangan dilakukan berdasarkan analisis nilai indeks yang ada pada setiap variabel M-Score di seluruh data penelitian. Analisis deskriptif atas data non keuangan dilakukan berdasarkan analisis data status audit laporan keuangan, jumlah peredaran usaha, dan status pemeriksaan pajak dari setiap data penelitian. Hasil analisis data keuangan dan non keuangan mengindikasikan bahwa masih terdapat Wajib Pajak terdata pada KPP Jakarta yang memiliki perilaku kepatuhan pajak yang rendah baik secara materiil maupun formil. Faktor kendali perilaku dari Wajib Pajak menentukan indikasi tingkat kepatuhan pajak dari masing-masing analisis data (keuangan maupun non keuangan). Dengan demikian, penelitian ini menjawab dugaan atau indikasi adanya perilaku kepatuhan pajak yang rendah pada Wajib Pajak yang terdata di KPP Jakarta. Hal ini dapat dilihat melalui perilaku data yang ditunjukkan oleh nilai indeks yang ada pada setiap variabel M-Score, status audit laporan keuangan, jumlah peredaran usaha, dan status pemeriksaan pajak. Perilaku tersebut menyebabkan sulitnya mencapai target penerimaan pajak. Di sisi lain, pemeriksaan pajak dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak.

---

The low level of tax compliance is suspected to be the intention or behavior control of taxpayers who show lower-tax compliance behavior. The purpose of this research is to evaluate the behavior of tax compliance based on an analysis of financial and non-financial data and to evaluate the behavioral control factors shown by the financial and non-financial data. This research is qualitative research with a case study approach. M-Score analysis and descriptive analysis uses to analyze the taxpayers' financial and non-financial data obtained from KPP Jakarta (single case unit analysis). The results of this study indicate that a taxpayer's financial and non-financial data can be uses optimally to evaluate tax compliance behavior. This evaluation is also useful for determining the tax compliance rating of the taxpayer. Descriptive analysis of financial data was carried out based on the analysis of existing index values for each M-Score variable throughout the research data. Descriptive analysis of non-financial data was carried out based on the analysis of audit status data on financial statements, total business turnover, and tax audit status of each research data. The result of financial and non-financial data analysis indicates that registered taxpayers at KPP Jakarta still have low-tax compliance behavior both materially and formally. The taxpayer's behavioral control factor determines the level of tax compliance from each data analysis (financial and non-financial). Thus, this study answers allegations or indications of lower tax compliance behavior among taxpayers registered at KPP Jakarta. It can see through the data behavior indicated by the index value in each M-Score variable, the audit status of financial reports, the number of business turnover, and the status of tax audits. This behavior makes it hard to achieve the tax revenue target. On the other hand, tax audits need to improve tax compliance and tax revenue."

"Pemanfaatan data Automatic Exchange of Information (AEoI) diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan data AEOI dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya terkait Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi di Kantor Pengadilan Madya Dua Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi masalah kepatuhan pajak pada individu atau kelompok, dengan fokus pada persepsi dan pengalaman narasumber. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen. Penelitian mengikuti pendekatan evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Evaluasi konteks menunjukkan bahwa pemanfaatan data AEoI di KPP Madya Dua Jakarta Barat memberikan pemahaman yang baik terhadap masalah kepatuhan WP dan tujuan pemanfaatan data AEoI. Evaluasi input menunjukkan ketersediaan sumber daya, pemahaman teknis, dan tanggung jawab terkait penerapan AEoI telah tercapai dengan baik. Evaluasi proses mengindikasikan implementasi yang sesuai rencana, penanganan kendala dengan pendekatan yang tepat, dan respons positif dari WP. Evaluasi produk menunjukkan bahwa hasil pemanfaatan data AEoI telah memenuhi harapan, tingkat efektivitas yang baik, solusi berkelanjutan, dan rekomendasi yang tercapai. Penelitian ini memberikan dampak positif pemanfaatan data AEoI dalam meningkatkan kepatuhan WP, terutama terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Inovasi utama terletak pada rekomendasi untuk penurunan rutin data AEoI, verifikasi data dari negara lain, dan peningkatan komprehensifitas data.

---

The utilization of Automatic Exchange of Information (AEoI) data is expected to help enhance compliance among individual taxpayers. This study aims to evaluate the effectiveness of AEoI data utilization in improving Individual Taxpayer compliance, especially related to Individual Income Tax at the KPP Madya Dua Jakarta Barat. This research uses a case study approach and qualitative methods. Qualitative methods are used to explore tax compliance issues in individuals or groups, focusing on the perceptions and experiences of the interviewees. Data was collected through interviews and document analysis. The research followed the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation approach. The context evaluation shows that the utilization of AEoI data at KPP Madya Dua Jakarta Barat provides a good understanding of WP compliance issues and the purpose of utilizing AEoI data. The input evaluation shows that the availability of resources, technical understanding, and responsibilities related to the implementation of AEoI have been well achieved. The process evaluation indicates that the implementation is on track, obstacles are handled with the right approach, and there is a positive response from taxpayers. Product evaluation shows that the results of AEoI data utilization have met expectations, a good level of effectiveness, sustainable solutions, and achieved recommendations. This research provides a positive impact of AEoI data utilization in improving taxpayer compliance, especially related to the Voluntary Disclosure Program (VDP). The main innovation lies in the recommendations for routine reduction of AEoI data, verification of data from other countries, and improvement of data comprehensiveness."

"Saldo piutang pajak di Indonesia meningkat setiap tahun. Hal ini mencerminkan Wajib Pajak belum mematuhi seluruh kewajiban pajaknya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan tindakan penagihan pajak termasuk pemblokiran rekening keuangan Penanggung Pajak. Pemblokiran dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi hukum bagi Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan pajak, sehingga menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemblokiran harta kekayaan Penanggung pajak ditinjau dari deterrence effect menurut Beccaria (1963) yaitu certainty, celerity, dan severity dan dampak pemblokiran terhadap kepatuhan formal dan material dari Wajib Pajak. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan Juru Sita KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dan Wajib Pajak untuk mengetahui aspek deterrence effect dari pemblokiran serta wawancara dengan Account Representative untuk mengetahui dampak pemblokiran terhadap kepatuhan Wajib Pajak setelah pemblokiran. Data sekunder berupa data kepatuhan formal juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek certainty pemblokiran tidak memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, Aspek celerity dan severity pemblokiran memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, namun deterrence effect dalam aspek severity harus memenuhi beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Dampak pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak belum tercermin dalam kepatuhan formal dan kepatuhan material di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

---

The tax receivables in Indonesia increases every year. This reflects that taxpayers have not complied with all their tax obligations. One effort to increase Taxpayer compliance is by tax collection actions including blocking the Tax Insurer's financial account. Financial account blocking is intended to provide legal consequences for Tax Insurers who violate tax provisions, thereby creating a deterrent effect and encouraging tax compliance. Based on these problems, this research aims to analyze the blocking of tax insurers’ financial assets in terms of the deterrence effect according to Beccaria (1963), namely certainty, celerity, and severity and the impact of blocking on formal and material compliance of taxpayers. Qualitative primary data in the form of interviews with the KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Bailiff and the Taxpayer to determine the deterrence effect aspect of the financial account blocking as well as interviews with Account Representatives to determine the impact of the financial account blocking on Taxpayer compliance after that. Secondary data in the form of formal compliance data was also used in this research. The results of the analysis show that the certainty aspect of financial account blocking does not provide a deterrence effect for Taxpayers. The celerity and severity aspects of financial account blocking provide a deterrence effect for Taxpayers, however the deterrence effect in the severity aspect must fulfill several conditions that must be met. The impact of blocking the Tax Insurer's assets has not been reflected in formal compliance and material compliance at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu."

"Kepatuhan pajak adalah perilaku kompleks yang berdasarkan hasil-hasil riset telah terbukti adanya beberapa faktor yang bisa mendorong dan menahan wajib pajak dari memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun upaya Indonesia dalam menangani masalah ketidak-patuhan selama ini sangat terbatas pada reformasi administrasi perpajakan dan pencegahan secara hukum, tanpa mengindahkan interaksi antara moral pajak, legitimasi politik, dan pertukaran fiskal yang baik secara gabungan maupun independen mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Gagasan pajak sebagai bentuk kontrak sosial antara wajib pajak dan pemerintah yang berwenang semakin diterima oleh masyarakat luas dan dengan demikian perlu adannya upaya untuk menelusuri persepsi legitimasi politik dan pertukaran fiskal dari persepsi wajib pajak di Indonesia.Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan populasi sampel wajib pajak dalam satu kantor pelayanan pajak yang tingkat ketidak-patuhan formal salah satu tertinggi di Jakarta. Responden memiliki moral pajak cukup tinggi meskipun mereka kurang puas dengan pemerintah atau lembaga publik serta dengan barang dan jasa publik. Perilaku kepatuhan responden dan moral pajak bervariasi tergantung pada indikator yang diukur. Persepsi pada perilaku kepatuhan orang lain berbanding terbalik dengan perilaku kepatuhan responden. Penerimaan terhadap perilaku ketidakpatuhan adalah prediktor yang lumayan akurat untuk menentukan kepatuhan responden yang sebenarnya.Dampak dari legitimasi politik dan pertukaran fiskal pada kepatuhan formal bervariasi tergantung pada item yang diukur. Persepsi tentang korupsi dan keterwakilan tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan, sementara tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk mengelola pengeluaran penerimaan pajak berdampak positif kepatuhan formal. Dalam kategori pertukaran fiskal, wajib pajak yang patuh lebih kritis dalam menilai 'manfaat' yang mereka terima di seluruh wilayah diukur yaitu: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan kejahatan dan korupsi.

---

Tax compliance is a multi-faceted behaviour, previous studies have recognised and proven there are factors which entices and hold taxpayers back from fulfilling their tax obligations. However Indonesia's effort in tackling noncompliance issue has been limited on tax administration reform and deterrence factors. Meanwhile the interaction between tax morale, political legitimacy, and fiscal exchange which compoundingly (or individually) affect a person tax compliance behaviour have not been given much attention to. The notion of tax as a form social contract between taxpayer and governing authority is more wellreceived and thus it is necessary to address the issue of political legitimacy and fiscal exchange from Indonesia's taxpayers perception.This quantitative study has come to conclusion that sample population of taxpayers in one tax service office with highest non-compliant rate have moderately high tax morale even though they are dissatisfied with government or public institution as well as with the public goods and services. Respondents' compliance behaviour and tax morale vary depending on the tax morale indicators measured. The perception on other people's compliance behaviour inversely proportional to the respondents' compliance behaviour; acceptance on noncompliance behaviour however is a better predictor for how the respondents' actual compliance behaviour are.The impact of political legitimacy and fiscal exchange on formal compliance vary depending on each particular items. Perception on corruption and representativeness does not seem to impact compliance behaviour Meanwhile confidence level in government and government's ability to manage tax revenue expenditure does positively impact formal compliance. In fiscal exchange category, the result suggests that compliant taxpayers are more critical in judging the 'benefits' they receive across the measured area which are: healthcare, education, infrastructure, handling of crime and corruption."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya bagi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 secara deskriptif disertai dengan analisis uji beda dalam mencari pengaruh aturan tersebut terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2013 secara umum efektif bagi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Tidak terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji beda penerimaan dan terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji kepatuhan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 and the effect of State Revenue and Taxpayer Compliance in Tebet Jakarta Tax Office. This research is quantitative descriptive. The author discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 descriptively with different test analysis for seeking influence on the acceptance of these rules and taxpayer compliance. Implementation of Regulation of the Government Number 46 of 2013 is generally effective for Tebet Jakarta Tax Office. There was no significant difference in the results of different test acceptance and there is a significant difference to the results of the compliance test."

"Tesis ini membahas berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektifitas praktik penggalian potensi pajak berbasis profil dan SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Account Representative di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggalian potensi pajak berbasis profil terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, penyediaan data yang memadai dan akurat melalui berbagai macam cara harus lebih dioptimalkan; penyediaan sarana dan prasarana seperti aplikasi sistem informasi yang memadai harus dilakukan; pengurangan beban kerja AR harus segera direalisasikan; peningkatan kompetensi AR perlu terus diupayakan dan juga pengayaan metode analisis profil WP melalui pendekatan pemeriksaan perlu untuk diterapkan.

---

The focus of this study is finding out all of problems that influence efectivity of tax intensification based on taxpayer profile and tax return that reported by individual taxpayer, which done by account representative in KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. The metodology of this research is qualitative research with descriptive design.

The results of this research suggested that to increase effectivity of tax intensification based on taxpayer profile of individual taxpayer, adequateness and accuracy of data supply must be served optimally; effective information system application must be applied; reduction of overload working burden of account representative must be realized; increasing of account representative's competency must be reached trough continuelly trainning and enrichment of taxpayer?s profile analyzing methodes with tax audit approach must be applicated."

"Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan dalam membiayai roda pemerintahan. Namun sejak tahun 2010 target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Hal ini disebabkan salah satunya oleh tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Untuk itu perlu dilakukan audit terhadap SPT yang disampaikan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor dalam Laporan Keuangan yang dapat menjadi indikator dalam penentuan prioritas audit. Data yang digunakan berupa data SPT dan hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2015-2019, dengan sample 87 perusahaan PMA yang listing di BEI sampai dengan tahun 2015. Studi ini menggunakan metode regresi data panel model Random Effect. Hasil penelitian menemukan ROA, DER, kinerja perusahaan, dan ukuran KAP memiliki korelasi negatif terhadap kepatuhan WP PMA. Namun, ukuran perusahaan berkorelasi positif terhadap kepatuhan WP PMA. Studi ini juga menemukan WP yang bergerak di sektor jasa dan manufaktur memiliki korelasi negative terhadap kepatuhan WP.

---

Taxes are the largest source of state revenue used in financing the wheels of government. However, since 2010 the tax revenue target has never been achieved. This is partly due to the low level of tax compliance. For this reason, it is necessary to audit the submitted SPT. This study analyzes the factors in the Financial Statements that can be indicators in determining audit priorities. The data used are SPT data and audit results for the 2015-2019 Fiscal Year, with a sample of 87 PMA companies listed on the IDX until 2015. This study uses panel data regression method with Random Effect model. The results of the study found that ROA, DER, company performance, and KAP size have a negative correlation with WP PMA compliance. However, firm size is positively correlated to WP PMA compliance. This study also found that taxpayers engaged in the service and manufacturing sectors had a negative correlation with taxpayer compliance."

"Pendekatan deterrence kepada wajib pajak memiliki korelasi lemah terhadap kepatuhan (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Konsep cooperative compliance hadir sebagai pendekatan alternatif untuk hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak dengan mengedepankan rasa saling percaya, kerjasama dan transparansi. Penerapan cooperative compliance secara optimal dapat memberikan manfaat bagi otoritas pajak dan wajib pajak dari segi biaya kepatuhan, tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak. Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana keteterapan konsep cooperative compliance dalam aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia. Analisis keterterapan dilakukan dengan mengevaluasi pilar cooperative compliance dalam aktivitas pengawasan yaitu commercial awareness, impartiality, proportionality, openness through disclosure and transparency by Authority dan disclosure and transparency by taxpayer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilar cooperative compliance belum terterapkan sepenuhnya karena beberapa hambatan. Pengaturan lebih lanjut mengenai komitmen, pengungkapan dan transparansi informasi, mekanisme pemberian kepastian, keterbukaan mengenai pendekatan manajemen risiko, dan mekanisme Alternative Dispute Resolution diperlukan untuk penerapan cooperative compliance secara optimal.

---

The deterrence approach to taxpayers has a weak correlation with compliance (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). The concept of cooperative compliance as an alternative approach to the relationship between Tax Authorities and taxpayers with mutual trust, cooperation, and transparency. The optimal implementation of cooperative compliance can benefit the Tax Authority and taxpayers in terms of compliance, level of compliance, and realization of tax revenue. This study aims to understand concept of cooperative compliance and its limitations in the supervisory activities carried out by the Tax Authorities in Indonesia. The applied analysis is carried out by developing the pillars of cooperative compliance in supervisory activities, namely commercial awareness, impartiality, proportionality, openness through disclosure and transparency by the authority, and disclosure and transparency by taxpayers. The results of this study indicate that the cooperative compliance pillar has not been fully demonstrated due to several obstacles. Further arrangements regarding commitment, achievement and transparency of information, provision of assurance, risk management approach, and Alternative Dispute Resolution mechanisms required for optimal implementation of cooperative compliance"

"Sistem Self Assessment dalam perpajakan Indonesia memberikan Wajib Pajak kewenangan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Ini membuka peluang penyalahgunaan, penyimpangan, dan penyelundupan pajak, mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak rendah di DJP. Evaluasi efektivitas menggunakan Teori Efektivitas Campbell (1989). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan dan peran petugas fungsional penyuluh pajak terhadap perubahan perilaku kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Penelitian ini studi kasus dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif, melibatkan informan dari KPP Pratama Jakarta Matraman. Hasilnya menunjukkan peran Penyuluh Pajak sangat efektif dalam kriteria keberhasilan program, meskipun tingkat keberhasilan sasaran kurang efektif. Penilaian rata-rata cukup efektif, dengan tantangan terkait kesesuaian target yang memerlukan perbaikan agar penyuluhan dapat efektif meningkatkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Rekomendasi mencakup implementasi penyuluhan kolaboratif dan peningkatan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas peran Penyuluh Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman). 

---

The Indonesian tax system employs a Self Assessment mechanism, granting taxpayers autonomy to compute, pay, and disclose their tax obligations. However, this approach fosters opportunities for misuse, deviations, and tax smuggling, resulting in suboptimal taxpayer compliance at the DJP. Evaluating effectiveness relies on Campbell's Effectiveness Theory (1989). The aim of this research is to analyze how much influence counceling activities and the role of Functional Extension Officers have on changes in compliance behavior in reporting Individual Taxpayers’ Anuual Tax Return (SPT) at KPP Pratama Jakarta Matraman. This case study, utilizing qualitative methods and descriptive analysis, focuses on KPP Pratama Jakarta Matraman. Findings indicate the Tax Instructor's functional role is highly effective based on program success criteria, while target success rates are less effective. Overall, Reliable Instructor, Work Load, Organizational Support, and Internal Control contribute to a moderately effective rating. Addressing target alignment issues is crucial to enhance counseling's efficacy in bolstering taxpayer reporting compliance. Recommending collaborative counseling implementation, along with improved facilities, aims to elevate the functional role of tax instructors at KPP Pratama Jakarta Matraman."