Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dicerminkan dengan tingkat kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah dicerminkan melalui Kapasitas Fiskal Daerah. Kementrian Keuangan tiap tahunnya mengeluarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang didalamnya terdapat Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) untuk melihat perbandingan kapasitas fiskal suatu provinsi dengan rata-rata kapasitas fiskal provinsi se-Indonesia. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki IKFD tertinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Untuk melihat perkembangan kemampuan keuangan Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan nilai Kapasitas Fiskal Daerah yang formulanya terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan dan teori fiscal capacity. Penelitian ini bertujuan untuk mengananalisis perkembangan nilai Kapasitas Fiskal Daerah DKI Jakarta tahun 2014-2019, beserta faktor-faktor dan strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan nilai Kapasitas Fiskal Daerah. Perkembangan nilai Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2019 positif. Nilai Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor organisasi, proses, lingkungan, dan perkembangan teknologi. Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta melakukan strategi untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan cara meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), kepatuhan pajak, dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta kedepannya dalam rangka optimalisasi Kapasitas Fiskal Daerah DKI Jakarta.

---

The success of regional autonomy and fiscal decentralization can reflect the level of regional financial capacity. Regional financial capacity is reflected in the Regional Fiscal Capacity. The Ministry of Finance annually issues a Regional Fiscal Capacity in which there is an Regional Fiscal Capacity Index (IKFD) to see the comparison of the fiscal capacity of a province with the average fiscal capacity of provinces throughout Indonesia. DKI Jakarta Province is a province that has the highest IKFD (Regional Fiscal Capacity Index). This study uses a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. To see the development of the financial capacity of DKI Jakarta Province, the value of Regional Fiscal Capacity is needed, the formula for which is contained in the Minister of Finance Regulation and the theory of fiscal capacity. This study aims to analyze the development of the value of DKI Jakarta Regional Fiscal Capacity in 2014-2019, along with the factors and strategies implemented by the DKI Jakarta Regional Revenue Agency in order to optimize the value of Regional Fiscal Capacity. The development of the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta Province in 2014-2019 was positive. The value of the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta Province is known by organizational factors, processes, environment, and technological developments. The DKI Jakarta Regional Revenue Agency has implemented a strategy to increase the Regional Fiscal Capacity of the DKI Jakarta Province by increasing Human Resources (HR), monitoring taxes, and utilizing technology. Furthermore, the research is expected to provide input to the DKI Jakarta Regional Revenue Agency in the future in order to optimize the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan konsekuensi pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah serta desentralisasi. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, maka aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertempat di Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Jakarta dari Tahun 2000-2015. Hasil Analisisnya menunjukan bahwa tahun 2014 memiliki efektifitas Pajak Daerah yang paling terendah 83 dan tahun 2000 memiliki tingkat efektifitas Pajak Daerah yang tertinggi 141 dengan rata-rata efektifitas 103 , serta untuk kontribusi tahun 2012 memiliki kontribusi yang terkecil 80,40 dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terbesar 87,03 . Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut Dinas Pendapatan DKI Jakarta sudah dapat dikatakan efektif dalam mengelola penerimaan Pajak Daerahnya.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to find the effectiveness of DKI Jakarta regional tax and regional retribution. It is the consequence of the local goverment running regional autonomy and decentralization. Because of decentralization, financing aspect also need to be decentralized. This study apply qualitatives research method using time series data consist of regional tax , regional retribution and own source income over period 2000 2015. In this study is writer found regional tax effectivity is the lowest in 2014 with 84 effectivity and the highest is in 2000 with 141 effectivity. While on contribution side regional tax contribute to own source income the lowest in 2012 with 80,40 contribution to own source income and the highest in 2013 with 87,03 contribution to own source income. Based on this study , writer can conclude that dinas perpajakan DKI Jakarta has been effective in managing it rsquo s tax income."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan manajemen sekuriti di Jakarta Intercultural School “JIS” serta menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sekuritinya dan mencari tahu strategi pengembangan yang tepat untuk diterapkan di JIS. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data-datanya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 25 indikator Situational Crime Prevention atau Pencegahan Kejahatan Situasional milik Clarke sebagai dasar teorinya untuk dapat dipetakan potensi ancaman yang terdapat pada JIS dan menganalisis pelaksanaan manajemen sekuritinya melalui tindakan preventif yang telah direncanakan. Adapun dari 25 indikator Situational Crime Prevention, JIS hanya menerapkan 24 indikator di lingkungannya. Dari ke 24 indikator tersebut, maka penulis dapat menganalisis pelaksanaan manajemen sekuriti di JIS sehingga dapat dicaritahu kelemahannya. Pelaksanaan manajemen sekuriti di JIS juga dianalisis melalui prinsip manajemen organisasi, antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Melalui penelitian ini juga ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen sekuriti di JIS, antara lain: faktor sumber daya manusia, anggaran, dan lingkungan. Adapun strategi pengembangan manajemen sekuriti yang dapat diterapkan di JIS dibagi ke dalam tiga strategi, antara lain: 1) jangka pendek, dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak Kepolisian, 2) jangka menengah, dengan meningkatkan koordinasi dengan masyarakat setempat melalui community development, dan 3) jangka panjang dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan BNPT dan Densus 88 AT Polri sebagai tindakan preventif terhadap ancaman teror.

---

This study aims to analyze the implementation of security management at the Jakarta Intercultural School "JIS" and investigate the factors that influence the implementation of security and find out the right development strategy to be applied at JIS. This research is a qualitative descriptive study with in-depth interviews, direct observation and literature study as data collection techniques. In this study, the authors used 25 indicators of Clarke's Situational Crime Prevention as the basis for his theory to map potential threats contained in JIS and analyze the implementation of security management through planned preventive actions. As for the 25 Situational Crime Prevention indicators, JIS only applies 24 indicators in its environment. From the 24 indicators, the author can analyze the implementation of security management in JIS so that weaknesses or weaknesses can be identified. The implementation of security management in JIS is also analyzed through the principles of organizational management, including planning, organizing, implementing, and monitoring. Through this study also found several factors that influence the implementation of security management in JIS, including: human resource, budgetary, and environmental factors. The security management development strategies that can be applied in JIS are divided into three strategies, including: 1) short term, by increasing coordination with the Police, 2) the medium term, by increasing coordination with local communities through community development, and 3) term length can be done by increasing coordination with BNPT and Detachment 88 AT Polri as a preventive measure against terror threats."

"Budaya organisasi merupakan sebuah identitas dari organisasi dan merupakan sistem makna yang diakui oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan performa organisasi. Keberadaan budaya organisasi menjadi penting bagi seluruh organisasi termasuk bagi Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai sebuah organisasi yang memiliki peran perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Namun, saat ini Bappeda Provinsi DKI Jakarta belum melakukan pengembangan budaya organisasi secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis budaya organisasi saat ini (current culture) dan preferensi budaya organisasi mendatang (prefered culture) berdasarkan perspektif pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan analisis budaya organisasi saat ini (current culture) dan preferensi budaya organisasi mendatang (prefered culture). Untuk menganalisis budaya organisasi digunakan pendekatan positivist dengan metode campuran berdasarkan teori competing values framework dan Organizational Culture Assesment Instrumen (OCAI) yang disebarkan kepada 63 responden, serta wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hierarchy menjadi budaya yang dominan saat ini dan budaya clan menjadi budaya yang diharapkan oleh pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Penelitian juga menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi DKI Jakarta dapat tetap mengembangkan budaya clan dengan tetap berpedoman pada budaya yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

Organizational culture is an identity of the organization and the system of meaning that is recognized by members of the organization and becomes a guideline for all members. Organizational culture can be one of the factors to improve organizational performance. The existence of organizational culture is important for all organizations, including for Bappeda Provinsi DKI Jakarta as an organization that has a development planning role in Provinsi DKI Jakarta. However, at this time Bappeda Provinsi DKI Jakarta has not carried out the development of organizational culture independently. Therefore, this study aims to analyze the current organizational culture and preferred culture by Bappeda Provinsi DKI Jakarta employees perspective. In addition, this research also aims to find out how the strategy for improving the performance of Bappeda Provinsi DKI Jakarta based on an analysis of the current organizational culture and preferred culture. To analyze organizational culture, a positivist approach with mixed methods based on theory is used competing values framework and the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) which was distributed to 63 respondents, as well as indepth interviews with several predetermined parties. The results of the research show that hierarchy culture has become the dominant culture today and clan culture can become a culture that is expected by Bappeda Provinsi DKI Jakarta employees. Research also shows that Bappeda Provinsi DKI Jakarta can continue to develop clan culture while still guided by the culture that has been established by the Provincial Government of DKI Jakarta."

"Tesis ini membahas kemungkinan penerapan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yang dapat dijadikan alternatif bagi penguatan sumber keuangan daerah. Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan. Penelitian bertujuan mengetahui seberapa jauh bagi hasil PPN dapat membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mencari pendekatan dan porsi bagi hasil PPN terbaik dari beberapa alternatif yang disimulasikan. Simulasi dilakukan atas dua pendekatan yaitu pendekatan alokasi dasar PDRB (Growth Base Allocation - GBA) dan pendekatan alokasi dasar Konsumsi (Consumption Base Allocation - CBA) dimana masing-masing pendekatan menggunakan porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%, bagi hasil PPN dapat meningkatkan penerimaan daerah masingmasing sebesar sekitar 8-9%; 12-13%; dan 17-18%. Dengan menggunakan Indikator Ruang Fiskal Daerah (IRFD) diketahui bahwa dengan adanya alokasi bagi hasil PPN, kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk mendanai belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka mengalami peningkatan sebesar 3,63% pada bagi hasil dengan porsi 20%, sebesar 5,27% pada bagi hasil dengan porsi 30%, dan sebesar 6,79% pada bagi hasil dengan porsi 40%. Dari ketiga porsi yang disimulasikan, hanya porsi bagi hasil 20% dan 30% yang masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional yang diukur dari rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2008. Namun jika yang dijadikan acuan batas aman defisit anggaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka ketiga porsi bagi hasil tersebut masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional. Ditinjau dari aspek ketimpangan horizontal, diketahui bahwa pendekatan CBA pada porsi 20% lebih dapat meminimalisir ketimpangan horizontal antar daerah.

---

This thesis focusess on the possibility of applying Value Added Tax (VAT) sharing in Indonesia that could be used as an alternative to strengthen local financial resources. The study was a quantitative descriptive that using secondary data drawn from the Central Bureau of Statistics and Ministry of Finance. The study aims to find how far VAT sharing could improve subnational fiscal capacity, and to find out the best approaches and portion from several alternative VAT simulations. Simulations performed on two bases allocation approaches, namely Growth Base Allocation (GBA) and Consumption Base Allocation (CBA) which each approach uses the following portions 20%, 30% and 40%.

The study concluded that by using 20%, 30% and 40% of sharing portion, VAT sharing could increase subnational revenues for each VAT sharing portion about 8-9%, 12-13% and 17-18%. By using the Regional Fiscal Space Indicators (IRFD), it is known that VAT sharing could increase the Subnational ability and flexibility to cover their real needs for about 3.63% on VAT sharing 20%, 5.27% on VAT sharing 30%, and 6.79% on VAT sharing 40%.

From the three simulated portions, only the 20% and 30% of sharing portion which is still in the safe threshold of national fiscal sustainability as measured by the ratio of budget deficit to Gross Domestic Product (GDP) based on Miniter of Finance Regulation (PMK) No.123 of 2008. But if the referenced of budget deficit is the Act No. 17 of 2003, the three VAT sharing portion is still in the safe threshold national fiscal sustainability.

From the horizontal inequality aspect, the CBA approach of 20% portions is the most approach which could minimize horizontal inequality between regions."

"

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah pada hakikatnya memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah tersebut. DPD sebagai lembaga negara baru setelah amandemen UUD 1945 awalnya diharapkan dapat merealisasikan sistem dua kamar (bicameral), sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPD memiliki fungsifungsi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pertimbangan. Semua tugas dan wewenang DPD terbatas pada aspek-aspek yang terkait erat dengan daerah. Ini merupakan sebuah potensi bagi DPD untuk dapat berperan lebih dalam berbagai aspek dalam pemerintahan daerah termasuk dalam pembangunan. Pembangunan diawali dengan perencanaan dan dalam ini adalah tahap paling penting karena disinilah partisipasi dari berbagai pemegang kepentingan disuarakan dan disatukan menjadi sebuah rencana pembangunan yang komprehensif untuk dapat mendukung pembangunan sebuah daerah. DPD sebagai lembaga perwakilan yang menjadi perwakilan wilayah seharusnya dapat lebih dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan mengingat kompleksnya proses pembangunan dan berbagai macam kepentingan di dalamnya.

---

The Regional Representative Council (DPD) as a regional representative institution that has a representative character based on regions has a broader representation character than the DPR, because the dimension of representation is based on all the people in these areas. The DPD as a new state institution after the amendment of the 1945 Constitution was initially expected to realize a two-chamber system (bicameral), as a people's representative institution, the DPD has functions as stipulated in the 1945 Constitution. These functions are legislative functions, budget functions, and consideration functions. All the duties and powers of the DPD are limited to those aspects closely related to the regions. This is a potential for the DPD to be able to play a deeper role in various aspects of regional governance including in development. Development begins with planning and in this is the most important stage because this is where the participation of various stakeholders is voiced and united into a comprehensive development plan to be able to support the development of a region. The DPD as a representative institution that becomes the regional representative should be more involved in the development planning process given the complexity of the development process and the various interests in it.

"

"ABSTRAKSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3386 / SJ dan Nomor903/3387 / SJ yang menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 mengarahkan pergeseran pos anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2018. Komponen Tambahan Keluarga, Manfaat Umum dan Tambahan Penghasilan PNSD yang sebelumnya tidak dianggarkan dianggap memberatkan. Variasi Besarnya tunjangan dan pengenaan APBD tersebut memicu kontroversi dari Pemerintah Daerah. Pemerintah DKI Jakarta menggunakan pos Pengeluaran Tak Terduga untuk menutupi kekurangan dana serta memutuskan menambah TKD 14 as salah satu komponen disediakan meski tidak mendapat penandaan DPRD DKI Jakarta. Rasionalitas Pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan ini menjadi pertanyaan penelitian. Novinskey (2015) menyatakan bahwa Pilihan Rasional Kelembagaan cenderung konsekuensialisme, strategis, kalkulatif, adaptifstrategi, dan pelaku kebijakan individualis-metodologis. Sebagai teori pendamping, Menggunakan Birokrat yang Memaksimalkan Anggaran oleh Niskanen (1971) perilaku birokrat dan sponsor. Uraian tersebut dibuat atas unsur 1) rasionalitas, 2) motif strategis, 3) mendorong lembaga formal, dan 4) mendorong lembaga informal di Kebijakan. Penelitian dengan pendekatan post-positivis bertujuan untuk memperkaya teori pilihan rasional, khususnya dalam kebijakan anggaran Pemerintah DKI Jakarta. Pengamatan dilakukan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dan ditriangulasi dengan DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, Seknas FITRA, TGUPP, dan KPPOD. Penelitian menunjukkan itu Berdasarkan dimensi 1) rasionalitas, pemerintah daerah menilai konsekuensi anggarantidak selalu signifikan; 2) motif strategis, didorong oleh kemampuan keuangan dan wewenang; 3) lembaga formal, mengikuti rekomendasi Surat Edaran dan Peraturan yang diamanatkan Pemerintah; dan 4) kelembagaan informal karena keutamaan etika pembuat kebijakan. Secara keseluruhan, pendorong utama aktor berasal dari institusi formal. Akan Namun, penggunaan surat edaran sebagai regulasi kebijakan memiliki kecenderunganpenyalahgunaan anggaran sehingga tidak sesuai dengan konteks pencairan THR ini. Saran yang bisa disediakan adalah memperbaiki mekanisme kendali pelaksanaan anggaran dan membatasi penggunaan peraturan kebijakan oleh kementerian.ABSTRACTMinister of Home Affairs Circular Number 903/3386 / SJ and Number903/3387 / SJ, which explains Government Regulation No. 19/2018 directs a shift in the budget post to pay for the 2018 holiday allowance (THR). Additional Family Components, General Benefits and Additional PNSD Income that were not previously budgeted are considered burdensome. The variation in the amount of allowances and the imposition of the APBD has sparked controversy from the Regional Government. The DKI Jakarta government used the Unexpected Expenditure post to cover the lack of funds and decided to add TKD 14 aces as one of the components to be provided even though it did not receive the mark of the DKI Jakarta DPRD. The rationality of the DKI Jakarta Government in implementing this policy is a research question. Novinskey (2015) states that Institutional Rational Choices tend to be consequentialism, strategic, calculative, adaptive strategy, and individualist-methodological policy actors. As a companion theory, Using Bureaucrats to Maximize Budgets by Niskanen (1971) the behavior of bureaucrats and sponsors. The description is made on the elements of 1) rationality, 2) strategic motives, 3) encouraging formal institutions, and 4) encouraging informal institutions in policy. Research with a post-positivist approach aims to enrich the theory of rational choice, particularly in the budget policy of the DKI Jakarta Government. Observations were made to the Regional Civil Service Agency, the Regional Financial Management Agency, and the DKI Jakarta Regional Development Planning Agency and triangulated with the DKI Jakarta DPRD, Ministry of Home Affairs, Academics, Seknas FITRA, TGUPP, and KPPOD. Research shows that based on dimension 1) rationality, local governments assess the consequences of the budget not always significant; 2) strategic motives, driven by financial capacity and authority; 3) formal institutions, following the recommendations of Circular and Regulations mandated by the Government; and 4) informal institutions because of the ethical virtues of policy makers. Overall, the main drivers of actors come from formal institutions. However, the use of circular letters as policy regulation has a tendency misuse of the budget so that it does not fit the context of this THR disbursement. Suggestions that could be provided are improving budget execution control mechanisms and limiting the use of policy regulations by ministries."

"Tesis ini membahas penanganan perdagangan anak di DKI Jakarta yang dilakukan dibawah koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Studi kasus dilakukan dengan mengambil kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resort Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya dan P2TP2A DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perdagangan anak di Jakarta, mengetahui implementasi Pergub No. 218 tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menangani perdagangan anak, dan mengetahui program dan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan penindakan tindak pidana perdagangan anak dikaitkan dengan ketahanan daerah. Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pendekatan teori analisis kebijakan dan kajian ketahanan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan anak terjadi di DKI Jakarta dengan modus terbanyak adalah eksploitasi seksual anak, pengiriman tenaga kerja, dan perdagangan bayi. Karakteristik Jakarta merupakan daerah transit jalur perdagangan manusia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Pergub Gugus Tugas masih menghadapi kendala antara lain; a) sulitnya koordinasi antar sub Gugus Tugas, b) adanya perspektif bahwa perdagangan orang merupakan isu atau wilayah kerja bidang pemberdayaan perempuan, c) jumlah kasus yang merata diseluruh wilayah, d) belum adanya rumah aman bagi korban perdagangan anak yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, e) kendala teknis penggunaan anggaran pemulangan korban dan f) minimnya upaya-upaya pencegahan. Temuan penelitian ini juga menjelaskan bahwa Gugus Tugas yang dibentuk belum efektif karena hanya berfungsi sebagai lembaga koordinatif yang tidak bisa mengambil kebijakan layaknya pelaku kebijakan. Dalam analisis kebijakan menurut Dunn, sebagai pelaku kebijakan, Gugus Tugas harusnya mampu menghasilkan kebijakan publik. Lemahnya otoritas ini membuat hanya sub Gugus Tugas bidang penanganan yang berjalan efektif karena dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan sendiri yaitu kepolisian, P2TP2A dan RPTC/RPSA. Saran penelitian ini antara lain perlu variasi model kampanye dan raealisasi pendirian rumah aman untuk korban. Berkaitan dengan rencana revisi Pergub Gugus Tugas diharapkan melibatkan pihak-pihak yang selama ini berperan aktif dalam persoalan perdagangan manusia agar mendapat input dan perspektif yang lebih holistik. Perdagangan anak memerlukan kebijakan yang tepat untuk mencegah kejahatan ini melemahkan ketahanan daerah.

---

This thesis discuss about he handling of trafficking in children in Jakarta conducted under the coordination of the Task Force of Prevention and Treatment of Human Trafficking. Case study is based on trafficking cases handled by Police Resort of West Jakarta, East Jakarta, Central Jakarta, Polda Metro Jaya and P2TP2A DKI Jakarta. The purpose of this study is to investigate childrin trafficking in Jakarta, knowing implementations of Governor Regulation No. 218 of 2010 on the Task Force on Prevention and Treatment of Human Trafficking in dealing with trafficking in children, and determine the programs and prevention efforts, treatment and prosecution of the trafficking in children is associated with regional resillience.

This thesis is a descriptive qualitative research approach, using public policy analysis theory and study of regional resilience. The results showed that trafficking occurs in Jakarta with the highest mode is child sexual exploitation, labor delivery, and trafficking in baby. Characteristic of Jakarta is as a transit area on the trafficking pathway. Based on research results found that Governor Regulation of Task Force still faces some obstacles that are; a) difficulty of coordibating between sub of Task Force, b) perspective that trafficking is working area of women empowerment department, c) number of cases were evenly distributed throughout the territory, d) there is no safe house for trafficcking in children victims run by Jakarta Goverment, e) technical constraint in the use of victim repatriating budget, and f) lack of prevention efforts.

The findings of this study explained that the Task Force has not been effective because it only serves as a coordinating agency that difficult to make policy. According to the policy analysis by Dunn, as stakeholders, the Task Force should be able to produce public policy. The weakness of Task Force authority makes only treatment division is effective because it is done by the agency that has the authority to make their own decisions, namely the police, P2TP2A and RPTC / RPSA.

Suggestions in this study are the need for campaign variation models and realization of construction of a safe house for trafficking victims. Related to revised plan on Governor Regulation of Task Force is expected to involve many parties that have an active role in the issue of human trafficking in order to get a more holistic input and perspective. Trafficking in children requires appropriate policies to prevent this crime undermine regional resillience."

"

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan wewenang pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah mengharuskan pemda DKI Jakarta untuk melakukan penagihan hutang pajak PBB-P2 yang menumpuk pada masa kelola pemerintah pusat. Pemda DKI Jakarta berupaya melakukan optimalisasi penerimaan serta memperkecil hutang pajak yang ada dengan membuka program kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak PBB-P2 dilaksanakan setiap tahun oleh pemda DKI Jakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk   membahas kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 yang dilakukan berulangkali oleh pemda DKI Jakarta dan melakukan analisis dampak kebijakan pengampuanan  pajak daerah PBB-P2 terhadap penerimaan dan kepatuhan.  Metode yang dilakukan dalam penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap implementor kebijakan pengampunan pajak PBB-P2, akademisi, wajib pajak, serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemda DKI Jakarta terbukti telah berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah PBB-P2 dalam jangka pendek namun setiap kali kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 dibuka kembali, penerimaan serta kepatuhan pajak wajib pajak terhadap kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 semakin menurun bergantung terhadap durasi serta fasilitas yang diberikan.  Penurunan kepatuhan pajak juga terjadi pada turunnya kepatuhan wajib pajak terhadap sistem pemungutan PBB-P2 secara umum. Sehingga dalam jangka panjang juga menyebabkan turunnya penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

 

---

In order to maximize tax revenue, the central government of Indonesia has decided to give the authority to collect Property Tax to regional governments. The delegation of authority to the regional government has forced regional government of Jakarta to collect property tax debt that has accumulated during the administration of the central government. To optimize revenue and reduce existing property tax debt, the regional government of Jakarta carried out property tax amnesty policy program. But the tax amnesty policy is implemented annually by the regional government of Jakarta. This research is intended to discuss regional tax amnesty policy which has been repeatedly carried out by the regional government of Jakarta and to analyze the impact of the regional tax control policy on revenue and compliance. The method used in this study uses a qualitative approach through in-depth interviews with the implementers of the property tax amnesty, academics, taxpayers, and literature studies. The results of this study indicate that the property tax amnesty policy carried out by the regional government of Jakarta has proven to increase property tax revenue in the short term but each time property tax amnesty has reopened, the taxpayer's compliance to regional property tax amnesty policy decreases depending on the duration and facilities provided in the regional property tax amnesty program. The decline in tax compliance also occurred in the decrease taxpayer compliance to property tax collection system in general. So not only increasing revenue and compliance in the short term, the regional property tax amnesty policy which is carried out repeatedly also causes a decrease the revenue and taxpayer compliance in the long term. In response to this impact, the regional government of Jakarta make an efforts to enforce the law and update property tax documentation.

"

"Berdasarkan pada data LKPD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, penerimaan pajak reklame di DKI Jakarta tidak berhasil mencapai target khususnya di tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang masih dalam masa pemulihan pandemi. Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang Nilai Sewa Reklame (NSR) juga memiliki andil dalam kegagalan pencapaian target untuk pajak reklame. Peraturan Gubernur tersebut menetapkan bahwa pengenaan NSR menggunakan tarif tunggal. Dengan implikasi lainnya berupa kenaikan atas NSR Non Produk, tetapi penurunan untuk NSR Produk. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana implementasi dari regulasi tersebut beserta faktor penghambat dan pendorongnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Adanya perubahan regulasi ini bertujuan untuk menghilangkan dispute mengenai NSR Produk dan Non Produk yang terjadi di masyarakat pengguna reklame. Analisis terkait implementasi dari regulasi ini berdasarkan pada teori implementasi kebijakan yaitu proses komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selain itu, didapat hasil bahwa tidak ada faktor penghambat secara langsung dalam implementasi kebijakan ini, tetapi sebelum adanya Pergub 12/2023 terdapat Wajib Pajak yang mengajukan surat kepada Bapenda dan PJ Gubernur. Faktor pendorong kebijakan ini adalah dengan pemberian insentif berupa diterbitkannya Pergub 12/2023 serta upaya intensifikasi.

---

Based on LKPD data from 2019 to 2023, advertising tax revenues in DKI Jakarta failed to reach the target, especially in 2022 and 2023. This is due to economic conditions which are still recovering from the pandemic. Apart from that, the issuance of DKI Jakarta Governor Regulation Number 24 of 2022 concerning Advertising Rental Value (NSR) also contributed to the failure to achieve the target for advertising tax. The Governor's Regulation stipulates that the imposition of NSR uses a single rate. With other implications in the form of an increase in Non-Product NSR, but a decrease in Product NSR. Therefore, it is important to know how these regulations are implemented along with the inhibiting and encouraging factors. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm and descriptive research type. The data collection techniques used were literature study and in-depth interviews. This regulatory change aims to eliminate disputes regarding Product and Non-Product NSRs that occur in the advertising user community. Analysis related to the implementation of this regulation is based on policy implementation theory, namely communication processes, resources, dispositions and organizational structure. Apart from that, the results showed that there were no direct inhibiting factors in implementing this policy, but before the Governor Regulation 12/2023 there were Taxpayers who submitted letters to Bapenda and the PJ Governor. The driving factor for this policy is the provision of incentives in the form of the issuance of Governor Regulation 12/2023 as well as intensification efforts."