Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melakukan pengelolaan sungai di Daerah, Pemerintah Daerah perlu untuk berkoordinasi dengan Daerah lain dan juga Pusat mengingat adanya pertemuan wilayah sungai yang berada dalam kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan hal ini yang bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain kewenangan pengelolaan sungai di Indonesia, hubungan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan sungai, dan kewenangan DKI Jakarta secara khusus dalam pengelolaan sungai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dalam hal ini penulis melakukan studi pustaka dilengkapi dengan wawancara terhadap beberapa narasumber. Hasil dari penelitian bersifat deskriptif-analitis, di mana Penulis menjelaskan kondisi pengelolaan sungai oleh Pemerintah Daerah di Indonesia, secara khusus Pemerintah DKI Jakarta. Penulis mendapati permasalahan dalam hal kesepahaman dan koordinasi yang belum sempurna dalam pelaksanaan pengelolaan sungai. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran dalam hal kesepahaman wilayah dan kewenangan, perbaikan komunikasi dan koordinasi, serta pelayanan sistem informasi yang lebih optimal demi transparansi hasil kinerja.

---

In carrying out regional river management, the regional government should coordinate with other regions or the central government in consideration of converged river regions. Therefore, the author felt the need to do a further research which is especially intended to find out some of the followings: the authority of river management in Indonesia, relation between the central government and regional government in river management, and the authority of DKI Jakarta specially in river management. This research exert normative-juridical method which led the author to perform some literature reviews equipped by interviews with the sources. The result of this research is analytical descriptive, in which the author explains the condition of river management conducted by the regional government in Indonesia, specially the regional government of DKI Jakarta. The author finds rudimentary understanding and coordination to be the main problems within the execution of river management. From the result of the research, the author offers some suggestions in terms of understanding the regions and authority, improving communication and coordination, and also optimizing the information-system services in the interest of transparency of performance results."

"Banjir merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di wilayah DKI Jakarta, dimana salah satu penyebabnya adalah meluapnya Sungai Pesanggrahan. Dalam menanggulangi hal tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 melakukan normalisasi pada sungai tersebut. Namun, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa normalisasi mengakibatkan ketidakstabilan saluran dalam angkutan sedimen. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari normalisasi sungai pada daerah hulu terhadap angkutan sedimen di daerah hilir ruas yang ditinjau. Identifikasi perubahan alur sungai sebelum dan sesudah normalisasi dilakukan berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane. Sampel sedimen diambil pada 3 titik pada ruas sungai yang ditinjau untuk mengetahui gradasi dari butiran sedimen tersebut. Aplikasi HEC-RAS digunakan untuk melakukan simulasi angkutan sedimen pada ruas sungai tersebut untuk sebelum dan sesudah normalisasi. Hasil simulasi digunakan untuk mengetahui perubahan penampang yang terjadi akibat adanya angkutan sedimen dan untuk mengetahui tinggi muka air pada sungai tersebut. Dari tinggi muka air dapat diketahui jari – jari hidrolik penampang untuk kemudian dilakukan perhitungan angkutan sedimen menggunakan persamaan Ackers-White karena persamaan tersebut menggunakan rentang distribusi butiran dari 0,02 – 4,94 mm. Dari hasil perhitungan didapat bahwa angkutan sedimen pada titik hulu yang ditinjau meningkat 155,11 ton/tahun, pada titik tengah meningkat 89,64 ton/tahun dan titik hilir menurun 0,28 ton/tahun.

---

Flooding is one of the common problem in DKI Jakarta, which one of the causes is the overflow of the Pesanggrahan River. To overcoming it, the Jakarta Provincial Government in 2013 normalized the river. However, there are several studies show that normalization results in channel instability on sediment transport. The purpose of this research is to analyze the effect of river normalization in upstream areas on sediment transport in the downstream areas of the section that being reviewed. The identification of changes in river flow before and after normalization was carried out based on data from Central Office of River Region Ciliwung-Cisadane, Ministry of Public Works. HEC-RAS is used to simulate sediment transport in the river segment before and after normalization. The results are used to determine cross section changes due to sediment transport and to determine the water level of the river. From the water level, hydraulic radius can be calculated and then carried out sediment transport calculation using Ackers-White equation since the equation using grain distribution from range 0,02 – 4,94 mm. From the calculation, can be seen that sediment transport at the upstream point increases 155,11 tons/year, at the midpoint increases 89,64 tons/year, and the downstream point decreases 0,28 tons/year"

"ABSTRAKPencemaran lingkungan sungai, lebih disebabkan oleh faktor perilaku manusia (sosial). Bila hal ini tidak dilakukan perbaikan, maka keberlanjutan sungai dan ekosistemnya dikhawatirkan akan mengalami kehancuran dalam waktu tidak terlalu lama, Pemerintah telah berupaya mengatasi kerusakan daerah aliran sungai di antaranya adalah Prokasih. Namun belum ada tanda perbaikan bahkan kualitas lingkungan sungai makin kritis. Apalagi pengelolaan sungai di Indonesia masih menggunakan konsep hidraulik murni, yang menimbulkan masalah baru, kerusakan ekosistem sungai dan bencana. Namun bila Eko-hidraulik diterapkan di Indonesia, sulit berhasil tanpa melibatkan masyarakat. Indonesia mempunyai potensi modal sosial yang cukup kuat dan pemberlakuan otonomi daerah berasaskan demokrasi dan berkeadilan memberikan ruang peran serta masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah mengkaji baik sccara teoretis maupun praktis dan memberi pemikiran tentang model pendekatan S0550-hidraulik pada masyarakat daerah aliran sungai dalam mengelola kualitas air sungai. Penelitian ini dilakukan di bantaran Sungai Ciliwung DKI Jakarta dan bantaran Sungai Citarum Kabupalen Bandung Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, kelompok masyarakat bantaran Sungai Citarum Bandung Jawa Barat telah melakukan penerapan Sosio-hidraulik lebih tinggi (80%) dalam mengelola kualitas air sungai dibandingkan dengan kelompok masyarakat bantaran Sungai Ciliwung Jakarta (44,7%). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kandungan unsur pendekatan Sosio-hidraulik yaitu : pelestarian fungsi sungai, partisipasi stakeholders, ekonomi sumberdaya air, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan budaya air masyarakat lokal yang diterapkan oleh kelompok masyarakat dalam mengelola kualitas air sungai. Kontribusi unsur pendekatan Sosio-hidraulik oleh masyarakat terhadap pengelolaan Iingkungan slmgai di dua lokasi penelitian adalah 38,50%. Kedua, model system dynamics dapat mengkonstruksi diagram sistem Sosio-hidraulik dan subsistem yang lain seperti dukungan pemerintah, dan dukungan swasta (dunia usaha) yang dapat menganalisis perbaikan kualitas air sungai. Simulasi akhir model ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Sosio-Hidraulik (l00%) oleh stakeholders yang didukung oleh pemerintah (l00%) dan dunia usaha yang dilaksanakan secara konsisten Serta dilaksanakan serentak oleh seluruh stakeholders daerah aliran sungai hulu-hilir (terpadu), akan menghasilkan perbaikan kualitas air sungai setelah 18 tahun. Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap: 1) penguatan pemberlakuan konsep Sosio-hidraulik dalam pengelolaan kualitas air sungai yang berbasis masyarakat, 2) Pengakuan pemerintah atas kemampuan masyarakat mengelola kualitas air sungai, 3) Sistem pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas (Community Based Resources Management- CBRM) harus disempurnakan menjadi ISBRM (Integrated Socio-hydraulics Based Resources Management).

---

ABSTRACT

The caused ofthe polluting that happens on the river was human ?s behaviour (social responsibility. If the reparation has not been done, then the river and its ecosystem continuity will faced the damage in near time. The government has tried to fx the damage ofthe river-basin. But, there are still no signs that it will be better though the river environment quality is getting worse. It was because the managing of the river in Indonesia is still using the pure hydraulics concept which caused the damaged of the river ecosystem and disaster. lf the Eco- Hydraulics has been applied in Indonesia, it will be difficult to be done without the involvement of the Socio-Hydraulics. while Indonesia has many strong potential social capital. The provisions of the autonomy region based on democracy and justice has given rooms to participate by citizen.

The aims of this research are to examine and to give ideas about approaching model jbr Socio-Hydraulics in managing the quality of the river water in continuity. This research was done on Ciliwung Watershed DKI Jakarta and Citarum Watershed Bandung West Java. The result ofthe research shown that first, the citizen of Citarum Watershed Bandung West Java were more succeed through the Socio-Hydraulics approach than the citizen of the Ciliwung Watershed Jakarta The Inplementation of Socio-Hydraulics respondence level on Citarum Watershed Bandung West Java groups has higher score (80%) than the Socio-Hydraulics respondence level on Ciliwung Watershed Jakarta (44. 7%). Next is, the result of analyses shown that there are Socio-Hydraulics approach elements such as: the continuity of river water junction, stakeholder 's participants, the economy water source, the involvement of society and the local culture development in reaching the succeed of the river environment quality improvement that has been done by the groups of society who ?s lived in the river basin. The contribution of the Socio-Hydraulics approach elements to the succeeding of the managing river environment in two research location were 38.50% Second the system dynamics model can be constructed the diagram system of Socio-Hydraulics and others subsystem such as the government support, the involvement of the sociegf and the privates support, so that the river water quality improvement can be anabfsed This last simulation model has shown that the application of the Socio- Hydraulics approach (l00%) by the stakeholders with the support #om the government (1 00%) and the privates (industry) that will be done in consistently and it will be done at the some time by all stakeholders of the river area (integrateaD, will produce the improvement of the river water quality ajter l8 years. This research result has imply to the policies of I) The supervision of Socio-Hydraulics concept in river water quality management on society base, 2) The government recognition to the society ability in managing the river water quality, and 3) The community based resources management (CBRM) must be completely to be integrated Socio-hydraulics based resources management (ISBRM)."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan lingkungan hidup di DAS Cidanau Provinsi Banten. Berbagai institusi terlibat dalam pengelolaan DAS Cidanau, tetapi efektivitas lembaga tersebut dalam memecahkan permasalahan lingkungan hidup di DAS Cidanau belum efektif. Sefain lembaga formal (pemerintah), pada tahun 2002 dibentuk suatu forum DAS berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Banten No. 124.3/Kep.64-Huk/2002, yang diperbaharui dengan SK Gubemur Banten No. 614/Kep.211-Huk/2006 tentang pembentukan Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC). Adanya fembaga pemerintah dan forum DAS tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja, sehingga dapat meningkatkan kelembagaan pengelolaan DAS Cidanau.Tujuan dari penelitian ini adalah : (1). mengetahui kewenangan dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan DAS Cidanau di Provinsi Banten; (2). mengetahui efektivitas forum dalam pengelolaan DAS Cidanau di Provinsi Banten; (3). mengembangkan efektivitas Forum dalam membantu peningkatan kelembagaan pengelolaan DAS Cidanau di Provinsi Banten.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dilengkapi penelitian kuantitatif, dengan pendekatan kualitatif sebagai pegangan utama. Penelitian bersifat multikasus dan eksploratoris, sehingga penelitian ini menggunakan tiga tahapan penelitian, yaitu tahap pralapangan, pekerjaan lapangan, dan analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data primer kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengamatan berperanserfa melalui interaksi sosial antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis. Data primer kualitatif ini, selanjutnya dilengkapi dengan data primer kuantitatif, yaitu pengumpulan data primer yang diperoleh dari responden melaluli wawancara dengan berpedoman pada kuisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Dinas atau instansi terkait serta dari pustaka yang relevan dengan penelitian. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu : (a) Pengolahan dan analisis data kualitatif menggunakan metode KEKEPAN/SWOT (Rangkuti, 1999), bertujuan untuk menganalisis efektivitas Forum Komunikasi DAS Cidanau dalam membantu pengelolaan DAS Cidanau di Provinsi Banten; (b) setelah pengolahan dan analisis data kualitatif didapat, maka dilengkapi dengan pengolahan dan analisis data kuantitatif menggunakan pengolahan dan analisis Proses Hierarkhi Analitik/AHP (Saaty,1993), bertujuan untuk menganalisis bentuk kelembagaan pengelolaan DAS yang sesuai, dalam mengatasi permasalahan Iingkungan hidup DAS Cidanau di Provinsi Banten.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : a). Kewenangan pengelolaan DAS Cidanau merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan kelembagaan yang terkait meliputi : (1). Pemerintah Provinsi Banten, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU); (2) Pemerintah Pusat yaitu Departemen Kehutanan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Sungai Citarum-Ciliwung dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jabar I seksi Konservasi Wilayah III Banten, dan; (3) Forum DAS yaitu Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC); b). Pelaksanaan tugas dan fungsi FKDC dalam membantu kelembagaan pengelolaan DAS Odanau belum dilaksanakan dengan efektif, diantaranya usaha mengurangi degradasi Iingkungan hidup yaitu semakin berkurangnya ketersediaan air Baku, meningkatnya kekeruhan air dan meningkatnya perambahan di kawasan Cagar Alam Rawa Danau, selain itu belum adanya keputusan dalam menyikapi kebijakan pengembangan daerah ekowisata dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di cadmen area DAS Cidanau, dan dalam hal struktur organisasi yang masih didominasi unsur pemerintah, pendanaan yang belum Independent, pembagian tugas yang belum dilaksanakan khususnya bagi pengarah dan mekanisme kerja yang belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, pelaksanaan mekanisme model pembayaran jasa Iingkungan belum melalui mekanisme pasar dengan jumlah seller dan buyer yang masih terbatas, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum maksimal bisa dilakukan, dan; c). Usulan pengembangan efektivitas FKDC agar menjadi kelembagaan pengelolaan DAS Cidanau yang baik, dapat dilakukan dengan menjalankan strategi : (1) peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan DAS Cidanau; (2) peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di sekitar DAS Cidanau; (3) peningkatan pelestarian clan pencegahan kerusakan Iingkungan hidup di DAS Cidanau; (4) peningkatan pertumbuhan dan keseimbangan ekonomi kawasan, dan; (5) pengembangan sistem penataan ruang yang konsisten.Penulis menyarankan : a). Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk mengelola DAS Cidanau, hendaknya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan baik, semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan oleh instansi yang terkait, sehingga dapat dicapai pengelolaan DAS Odanau yang berkelanjutan dan berwawasan Iingkungan; b). Efektivitas FKDC perlu ditingkatkan dengan mengurangi keanggotaan dari unsur pemerintah dan subsidi pemerintah, serta melaksanakan mekanisme kerja dan pembagian tugas dengan maksimal, mengurangi campur tangan pemerintah dalam model pembayaran jasa Iingkungan, serta melakukan monitoring dan evalusi yang maksimal terhadap pelaksanaan keseluruhan program kerja yang telah dibuat, dan; c). FKDC harus menjalankan strategi yang telah dibuat, melalui perencanaan yang terarah, terkoordinasi dan fokus baik jangka pendek, menengah dan panjang, secara simultan dan berkesinambungan sesuai tata waktu yang telah ditetapkan."

"Meiobenthos inhabiting the seagrass bed of sungai Pulai estuary,Johor,was studied for the differnces in community structure .Sampling was carried out using a hand corer during the lowest tide in December 2006...."

"The Citarum River is one of the main rivers in the West Jaava province. Commonly, the Citarum is devided into 3 sections : upper stream, middle stream and down stream...."

"A curve stream is the part of river if compared to a straight stream with more problems. Problems always accurring are the scouring at the outer bend of curve and sedimentation at inner bend of curve...."

"DAS Cidanau mempunyai arti penting untuk tetap dipertahankan, karena DAS Cidanau selain sebagai penyedia air baku bagi masyarakat hulu juga berfungsi sebagai penyangga utama bagi kelangsungan industri di Cilegon. Selain itu, DAS Cidanau juga berfungsi sebagai penyedia air bagi kebutuhan domestik, masyarakat Kota Cilegon dan sekitarnya. Kebutuhan air DAS Cidanau bagi sektor industri dan domestik Cilegon mencapai 1.000 liter/detik. Hal tersebut, menuntut tetap lestarinya fungsi hidrorologi DAS dalam upaya menjamin kelanjutan proses pembangunan.Meskipun berbagai program penghijauan dan reboisasi telah dijalankan di DAS tersebut, namun hingga saat ini kualitas lingkungan terus saja merosot. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator terjadi perbedaan debit maksimum dan minimum yang sangat tajam di DAS tersebut. Selain itu, laju erosi dan sedimentasi yang juga semakin tinggi telah mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan sungai.Permasalahan penelitian yang dikemukakan adalah kurangnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehingga belum dapat terbangun suatu hubungan hulu-hilir yang baik. Oleh karena itu, terjadi ancaman terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat, baik hulu maupun hilir.Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana peranserta masyarakat hulu dalam membangun mekanisme hubungan hulu-hilir?; (2) Faktor apa saja yang menjadi potensi dan kendala dalam membangun mekanisme hubungan hulu-hilir DAS Cidanau?Penelitian ini mempunyai tujuan dua hal yaitu: (1) Mengetahui peranserta masyarakat hulu untuk mekanisme hubungan hulu-hilir; (2) Mengetahui faktor yang menjadi potensi dan kendala dalam membangun mekansime hubungan hulu-hilir.Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-kuantitatif dengan metode deskriptif-analitik dengan metode survey. Penelitian dilakukan selama dua bulan, antara bulan Januari -Februari 2004 di Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang Propinsi Banten. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu, dengan kuisioner, data sekunder dan studi literatur. Populasi penelitian adalah masyarakat di Desa Citaman yang ditentukan sebagai lokasi studi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah gabungan dari teknik purposive sampling untuk penentuan lokasi dan teknik random sampling dalam penentuan responden. Variabel penelitiannya adalah peranserta, kebutuhan air, insentif dan informasi.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Tingkat peranserta masyarakat hulu untuk membangun mekanisme hubungan hulu-hilir DAS Cidanau pada kategori sedang yang berhubungan dengan tingkat kebutuhan air dan insentif; (2) Sistem insentif menjadi potensi dalam upaya membangun mekanisme hubungan hulu-hilir sedangkan terbatasnya sumber informasi bagi masyarakat dalam pengelolaan DAS menjadi faktor kendala dalam membangun mekanisme tersebut.Daftar kepustakaan: 39 (1962-2004).

---

DAS Cidanau needs to be preserved because it not only supplies water for upstream area people but also supports industries in Cilegon. Moreover, DAS Cidanau also supplies water for the household needs of people in the town of Cilegon and surrounding areas. Water demand of Cilegon's households and industries reaches 1,000/second, which requires preservation of DAS Cidanau's hydrological function so as to guarantee the continuity of development in the area.

Although different re-greening and reforestation programs have been carried out in DAS Cidanau, the quality of area environment has continued to drop. This is indicated by the stark difference between the maximum debit and the minimum debit of DAS Cidanau's water flows. Also, erosion and sedimentation in the area have increased, making the river shallow and narrow.

The problem detected in the survey is low participation of the focal people in environmental management so that links between upstream and downstream areas have not been properly developed. This situation could endanger efforts to meet area people's need for water, in upstream and downstream areas.

Considering abovementioned problems, questions arose from the survey: (1) How could upstream people participate in developing mechanisms of upstream-downstream links?; (2) What factors support and hinder the development of the mechanisms of DAS Cidanau's upstream-downstream links?. This survey had two objectives (1) Promotion of upstream people's participation in the mechanisms of upstream-downstream links; (2) Adequate knowledge about the potentials and constraints in the development of the mechanisms of upstream-downstream links.

This survey was carried out using qualitative-quantitative approaches, and descriptive-analytical and survey methods. The survey took two months for completion, January-February 2004, in Citaman Village, Ciomas District, Serang Regency, Banten Province. Data collection used questionnaires, secondary data collection and literature study. The population surveyed was Citaman villagers. Sampling method used in the survey was a mixture between purposive sampling that was meant to decide survey location and random sampling for deciding respondents. Variables used for the survey were participation, water demand, incentives and information.

From survey results, a conclusion was drawn: (1) The level of participation in developing mechanism of DAS Cidanau's upstream-downstream links at category medium and related to people's water demand and incentives; (2) Incentives system can be encourage them to develop mechanisms of upstream-downstream links and information limitedness for the upstream people can be constraint provided to develop mechanisms of upstream-downstream links.

Number of References: 39 (1962-2004)"

"Terdapat banyak hasil penyelidikan tanah lapangan di DKI Jakarta yang tidak terpakai lagi setelah proyek pembangunan selesai. Sebagai bentuk pemanfaatan data hasil penyelidikan tanah di lapangan, pemetaan nilai N SPT serta qc dan FR CPT dilakukan untuk wilayah DKI Jakarta menggunakan data dari Laboratorium Mekanika Tanah, Universitas Indonesia. Pemetaan dilakukan untuk membuat prediksi hasil pengujian SPT maupun CPT sebagai data pembanding untuk penyelidikan tanah selanjutnya. Analisis geostatistik berupa kriging dilakukan untuk proses pemetaan. Sebelum dilakukan proses pemetaan, data hasil SPT dan CPT dikelompokkan berdasarkan kelompok kedalaman. Dengan bantuan aplikasi ArcGIS, hasil pemetaan prediksi nilai N SPT menunjukkan sebaran nilai yang membentuk kontur dari wilayah selatan menuju utara dengan nilai yang semakin meningkat ke arah selatan. Sedangkan pada peta prediksi nilai qc dan FR CPT ditemukan sebaran nilai yang cenderung homogen di setiap kedalaman yang ditinjau. Hasil prediksi nilai qc dan FR CPT juga digunakan untuk memetakan jenis tanah berdasarkan grafik Soil Behavior Type Robertson. Peta prediksi jenis tanah menunjukkan pada kedalaman 0-10 m akan ditemukan jenis tanah lempung (clay) dan campuran lanau-lempung (silt mixtures). Sedangkan pada kedalaman 10-20 m diprediksi akan ditemukan jenis tanah campuran pasir-lanau (sand mixtures).

---

There are many results of field investigations in DKI Jakarta that are not used anymore after the construction project is completed. As a form of utilizing data from soil investigations in the field, mapping of N SPT values as well as qc and FR CPT was conducted for the DKI Jakarta area using data from the Soil Mechanics Laboratory, University of Indonesia. Mapping is done to offer predictions of SPT and CPT test results as comparative data for further soil investigations. Geostatistical analysis in the form of kriging is carried out for the mapping process. Before the mapping process is carried out, the SPT and CPT result data are grouped by depth groups. With the help of the ArcGIS application, the results of mapping the predicted N SPT values shows the distribution of values that form the contours from the south to the north with increasing values to the south. Whereas on the prediction map, the values of qc and FR CPT were found to be uniformly distributed at each depth observed. In addition, the results of prediction of qc and FR CPT are used to map soil types based on Robertson's Soil Behavior Type Graph. A map of soil type predictions shows that at depths of 0-10 m, clay types and silt mixtures will be found. While at a depth of 10-20 m, it is predicted that sand mixtures will be found."