Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah bentuk perlindungan hukum terhadap investor, arbitrase investasi internasional memberikan sarana kepada investor asing untuk mengajukan klaim atas dasar perlindungan-perlindungan substantif yang menjadi hak investor. Dalam perkembangannya, tribunal arbitrase seringkali dihadapkan dengan isu korupsi yang dijadikan argumentasi oleh para pihak untuk menolak yurisdiksi tribunal atau meniadakan klaim pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan komplikasi dan ketidakpastian terkait perlindungan investor mengingat sarana terhadap arbitrase merupakan bentuk perlindungan prosedural bagi investor. Sifat dari tindak pidanakorupsi yang luas, multi-dimensional dan memiliki sisi pemberi dan penerima juga berperan dalam menambah komplikasi permasalahan ini. Penelitian ini akan membahas komplikasi tersebut serta mengkaji kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi permasalahan tersebut.

---

As one of a form of protection toward investors, international investment arbitration provides a way for foreign investor to file a lawsuit based on the substantive protection provided to them as a right. In its development, arbitral tribunal often faced with an issue of corruption that serve as a killing argument against the claim

of other parties, this condition has the potential to complicate the issue and create uncertainty towards investor protection in which the international investment arbitration itself serves as a procedural protection of investor. The nature of the corruption which is broad, multi-dimensional, and got supply and demand side in it, furtherly complicate the issue. This study will discuss on this complicated issue and review about the readiness of Indonesian Investment Law to deal with the issue."

"Sebagai salah bentuk perlindungan hukum terhadap investor, arbitrase investasi internasional memberikan sarana kepada investor asing untuk mengajukan klaim atas dasar perlindungan-perlindungan substantif yang menjadi hak investor. Dalam perkembangannya, tribunal arbitrase seringkali dihadapkan dengan isu korupsi yang dijadikan argumentasi oleh para pihak untuk menolak yurisdiksi tribunal atau meniadakan klaim pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan komplikasi dan ketidakpastian terkait perlindungan investor mengingat sarana terhadap arbitrase merupakan bentuk perlindungan prosedural bagi investor. Sifat dari tindak pidana korupsi yang luas, multi-dimensional dan memiliki sisi pemberi dan penerima juga berperan dalam menambah komplikasi permasalahan ini. Penelitian ini akan membahas komplikasi tersebut serta mengkaji kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi permasalahan tersebut.

---

As one of a form of protection toward investors, international investment arbitration provides a way for foreign investor to file a lawsuit based on the substantive protection provided to them as a right. In its development, arbitral tribunal often faced with an issue of corruption that serve as a killing argument against the claim of other parties, this condition has the potential to complicate the issue and create uncertainty towards investor protection in which the international investment arbitration itself serves as a procedural protection of investor. The nature of the corruption which is broad, multi-dimensional, and got supply and demand side in it, furtherly complicate the issue. This study will discuss on this complicated issue and review about the readiness of Indonesian Investment Law to deal with the issue."

"Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengakhiri hampir semua perjanjian investasi bilateralnya dengan salah satu alasan yang merupakan kemudahan investor dalam mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke arbitrase internasional. Pengakhiran massal tersebut disebabkan oleh susunan kata dalam perjanjian bilateral tersebut yang memungkinkan majelis arbiter untuk dengan mudah menyimpulkan bahwa Indonesia telah memberi persetujuan terhadap arbitrase yang memberi majelis arbiter kewenangan untuk mengadili sebuah sengketa. Skripsi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan negara terhadap arbitrase berdasarkan hukum investasi internasional sehubungan dengan perkembangan yang terlihat dalam yurisprudensi arbitrase investasi. Selanjutnya, skripsi ini akan juga akan menentukan apakah kerangka hukum Indonesia, yang terdiri dari undang-undang investasinya dan perjanjian investasi internasional yang baru, menangani masalah persetujuan yang sebelumnya menjadi permasalahan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teoritis maupun pendeketan perundang-undangan. Skripsi ini akan mendalami pengalaman Indonesia dalam menangani persetujuan terhadap arbitrase dengan membahas kata-kata dari perjanjian investasi bilateral yang lama serta sengketa yang muncul dari akibat gugatan yang tidak tepat. Selanjutnya, perjanjian investasi internasional Indonesia yang baru akan dibahas dan dibandingkan dengan perjanjian investasi bilateral yang lama. Skripsi ini akan menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini, yang terdiri dari Undang-Undang Penanaman modal dan perjanjian investasi internasional baru, dengan tepat menangani sebagian besar perkembangan hukum dalam hukum investasi internasional yang mempengaruhi persetujuan negara dan oleh karena itu mengatasi masalah yang timbul dalam perjanjian investasi bilateral lama yang telah diakhiri oleh Indonesia.

---

Within the last decade, Indonesia has terminated almost all of its bilateral investment treaties with one of the reasons being the ease of which investors were able to submit claims against Indonesia to international arbitration. This mass termination was attributed to the poor wording present within the bilateral investment treaties which allowed arbitral tribunals to infer Indonesia’s consent to arbitration and which provides them with jurisdiction to adjudicate the dispute. This thesis examines the factors which affect state consent to arbitration under international investment law with regards to the developments seen in investment arbitration jurisprudence. Subsequently this thesis will also determine whether or not the Indonesian legal framework, which comprises of its investment law and new international investment agreements, addresses the issues of consent which have previously been of concern. This thesis adopts a juridical normative research method utilizing a theoretical and statutory approach. This thesis will explore Indonesia’s experience in dealing with consent to arbitration as it discusses the wording of its old bilateral investment treaties as well as the disputes which arose out of unwarranted treaty claims. Furthermore, Indonesia’s new international investment agreements will be discussed in comparison to the old bilateral investment treaties. This thesis will conclude that the current Indonesian legal framework, consisting of the Investment Law and the new international investment agreements, properly address the majority of developments which would affect state consent under international investment law and therefore addresses the problems presented by Indonesia’s terminated bilateral investment treaties."

"Penelitian ini membahas tentang perlindungan investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia dengan perbandingan hukum penanaman modal asing Indonesia dan Korea Selatan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman Modal di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan. Tujuannya ialah untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman Modal di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (UUPM) dan Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan (UUPPMA) mempunyai persamaan sebagai peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing serta untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Yang membedakan diantara keduanya adalah bahwa UUPPMA mengatur mengenai ketentuan pidana sementara UUPM tidak mengaturnya. Selain pelayanan dan proses pendaftaran yang berbeda. Pada akhirnya semua menuju kepada satu tujuan untuk kemakmuran bersama rakyatnya.

---

This research examined about foreign investment in Indonesia and comparative study of foreign investment law of Indonesia and South Korea. The main issues in this research is how the protection of foreign investors in the investment law of Indonesia and South Korea. The main purpose of this research is to find out the protection of foreign investors in the investment law of Indonesia and South Korea. The research method used in this research is normative law research.

This research found that the investment law in Indonesia and South Korea has the equation as the legislation made by the government to provide legal protection for foreign investors as well as to provide maximum benefit to the public welfare. The differences between Investment Law in Indonesia and South Korea are criminal provisions, the services and the registration process. In South Korea criminal provisions governing by the Investment Law while in Indonesia not set it."

"Lonjakan aktivitas investasi internasional yang dilakukan oleh Investor yang Dikendalikan Pemerintah Asing (FGCI) dalam dua decade terakhir telah mendapat perhatian dan menimbulkan kekhawatiran diantara negara tujuan investasi. Mengingat fakta bahwa FGCI sebagai organisasi sektor publik cenderung memiliki motivasi dan faktor kelembagaan yang berbeda dengan organisasi sektor privat, negara berkembang seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat telah memberlakukan mekanisme tinjauan investasi khusus yang menargetkan FGCI. Hal ini sejalan dengan berbagai instrumen internasional yang telah disusun untuk menjawab perkembangan dominasi FGCI di kancah investasi internasional. Sebagai negara dengan kondisi ekonomi yang menarik, setiap tahunnya Indonesia menerima jumlah investasi asing yang cukup signifikan. Dengan semakin banyaknya negara yang memberikan perhatian khusus terhadap FGCI, Indonesia rupanya masih belum memiliki pengaturan khusus yang ditujukan untuk FGCI. Untuk menjaga ketahanan dan kepentingan nasional Indonesia, Pemerintah Indonesia perlu merumuskan peraturan investasi yang sejalan dengan perkembangan FGCI guna memitigasi risiko terkait dengan investasi yang dilaksanakan oleh FGCI."

"Polemik terkait investasi asing di tengah masyarakat difasilitasi oleh inkonsistensipemberitaan di media dan kemunculan berita-berita provokatif. Meski demikian,bagaimana mekanisme informasi mempengaruhi sikap terhadap investasi asingbelum banyak dielaborasi. Penelitian survei-eksperimental between-subjectsdilakukan untuk mengetahui bagaimana konten informasi politik dalampemberitaan media multimodal yang berisi ancaman simbolis dan ekonomi(realistis) dari dua negara investor yang berbeda (Tiongkok dan Arab Saudi) dapatmempengaruhi pembentukan sikap individu terhadap kebijakan investasi asing.Empat jenis persepsi ancaman diteliti pengaruhnya berdasarkan Integrated ThreatTheory [1] – yaitu ancaman simbolis (ancaman terhadap nilai-nilai dalamkelompok), ancaman ekonomi (ancaman realistis terhadap sumber dayakelompok), kecemasan dalam hubungan antarkelompok, dan stereotip negatif.Dengan menggunakan media survei daring, 378 partisipan terbagi ke dalam 4kelompok dengan desain 2 (cue Tiongkok, cue Arab Saudi) x 2 (ancamansimbolis, ancaman ekonomi) dan satu kelompok kontrol. Pengujian hipotesisdilakukan dengan ordinary least square path analysis menggunakan PROCESSMacro SPSS. Analisis mediasi menunjukkan pemaparan informasi berisi ancamanmempengaruhi pembentukan sikap negatif terhadap investasi asing hanya melaluipemrosesan sistematis dengan mengaktivasi persepsi ancaman ekonomi dansimbolis. Meski demikian, pengaruh pemaparan informasi pada sikap terhadapinvestasi asing ini hanya terjadi pada kelompok yang menerima informasiancaman ekonomi (β = 0,269; BootSE = 0,078; 95% CI [0,118; 0,428]) danancaman simbolis (β = 0,098; BootSE = 0,044; 95%CI [0,013; 0,188]) yangberasal dari investor Tiongkok. Hasil ini mengindikasikan dukungan terhadapinvestasi asing masih tidak terlepas dari pengaruh sentimen etnis yang mengakardi Indonesia.

---

Foreign investment has always been a polemic in Indonesian public, facilitated by

inconsistency and provocative tones on several media outlets. Yet, how this

information can influence people's attitude towards foreign investment has not

been explored. Between-subjects survey-experimental study was conducted to

understand how political information containing economic (realistic) and

symbolic threats of foreign investment on multimodal news from two different

countries (China and Saudi Arabia) can influence attitude towards foreign

investment. Four threats perceived were derived from Integrated Threat Theory--

symbolic threat (threat towards ingroup values), economic threat (realistic threat

towards ingroup‘s resources), intergroup anxiety and negative stereotypes. Using

online survey platform, 378 participants were grouped into 4 experimental groups

with 2 (cue: China, Saudi Arabia) x 2 (threat: symbolic, economic) with 1 control

group. Hypothesis were tested using ordinary least square path analysis with

PROCESS Macro for SPSS. Mediation analysis showed exposure to threat laden

information influences the formation of negative attitude towards foreign

investment through systematic processing by activating both economic and

symbolic threat perceptions. This effect only appeared on participants exposed by

information containing economic threat (β = 0,269; BootSE = 0,078; 95% CI

[0,118; 0,428]) and symbolic threat (β = 0,098; BootSE = 0,044; 95%CI [0,013;

0,188]) from China. This result indicates that support towards foreign investment

is still heavily related to ethnic sentiment deeply rooted in Indonesia."

"ABSTRAKSeiring dengan berlakunya ASEAN Economic Community (AEC), terdapat dorongan integrasi pasar modal antar Negara anggota ASEAN. Indonesia didorong untuk ikut ambil bagian salah satunya dengan mengikuti ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). Suatu wadah investasi kolektif yang didasarkan oleh mekanisme Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK) di pasar modal Indonesia. Perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan atau investor menjadi isu penting dalam implementasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara ketentuan ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan hukum pasar modal Indonesia terhadap perlindungan Investor.

---

ABSTRACT

The enactment of ASEAN Economic Community (AEC) encourages the integration of capital markets among the members of ASEAN countries. Indonesia urged to take part in one of the integration which is ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). ASEAN CIS is an investment schemes that based on mutual funds in Indonesia Capital Market law. The legal protection for unitholders or investor is an important issue in this implementation. This research aims to analyse the correlation between ASEAN Capital Market Forum (ACMF) regulation

and the regulation on Indonesia capital market law regarding the investor protections"

"

---

ABSTRACTIn this study, Caroline Henckels examines how investment tribunals have balanced the competing interests of host states and foreign investors in determining state liability in disputes concerning the exercise of public power. Analyzing the concepts of proportionality and deference in investment tribunals' decision-making in comparative perspective, the book proposes a new methodology for investment tribunals to adopt in regulatory disputes, which combines proportionality analysis with an institutionally sensitive approach to the standard of review. Henckels argues that adopting a modified form of proportionality analysis would provide a means for tribunals to decide cases in a more consistent and coherent manner leading to greater certainty for both states and investors, and that affording due deference to host states in the determination of liability would address the concern that the decisions of investment tribunals unjustifiably impact on the regulatory autonomy of states."

"Investasi asing langsung merupakan bahasan yang prominen dalam ilmu Hubungan Internasional (HI), terutama melalui cabang studi ekonomi politik internasional. Meskipun begitu, ulasan terhadap investasi asing langsung masih cukup dominan dibahas melalui sudut pandang ilmu Ekonomi. Tinjauan pustaka ini oleh karena itu berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap investasi asing langsung dalam ilmu HI dengan merujuk pada 32 literatur yang terakreditasi. Metode pengorganisasian yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini adalah taksonomi, yaitu pembagian literatur ke dalam beberapa tema umum, yakni (1) determinan investasi asing langsung, (2) dimensi limpahan, (3) dampak dari investasi asing langsung, serta (4) investasi asing langsung dan perjanjian internasional. Setelah melakukan pengorganisasian literatur, tulisan ini juga berusaha untuk mengidentifikasi konsensus dan perdebatan serta tren dan kesenjangan penelitian sebagai refleksi, baru kemudian diikuti dengan sintesis. Hasilnya, bahasan investasi asing langsung dalam ilmu HI variatif secara dinamika argumen tetapi seragam dari aspek teknis. Tulisan ini menemukan bahwa beberapa tawaran argumen dari literatur terdahulu masih perlu diuji validitasnya.

---

Foreign direct investment is a prominent subject in International Relations (IR), especially in international political economy. However, study on foreign direct investment is still predominantly done by economists through an economic perspective. This literature review therefore attempts to provide an understanding of foreign direct investment in IR by referring to 32 accredited literatures. The organizing method used in this literature review is taxonomy, which divides literature into several themes. The themes are (1) the determinants of foreign direct investment, (2) spillover effects, (3) foreign direct investment output, as well as (4) foreign direct investment direct and international regime. Furthermore, this paper also attempts to identify consensus and debate as well as research trends and gaps as part of author’s analysis followed by syntheses. As a result, the discussion on foreign direct investment in IR varies in arguments but is uniform in technical aspects. This paper also finds that some of the arguments offered by previous literature need to be tested for validity."

"Terlepas dari peran penting putusan arbitrase dan kesetaraannya dengan putusan pengadilan, penegakan dalam praktis dan pelaksanaan putusan ini menghadapi tantangan berat, khususnya dalam konteks keterlibatan negara berdaulat. Pihak negara sering mengajukan argumen yang menentang yurisdiksi arbitrase atau menegaskan hak untuk pengabaian, memerlukan panduan yang tepat yang berasal dari ketentuan undang-undang yang menghindari ambiguitas dan bias, memohon kekebalan kedaulatan mereka sebagai perisai terhadap penegakan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Studi ini secara komprehensif menganalisis interaksi rumit antara sistem pengadilan nasional dan proses ISDS. Menggunakan pendekatan studi kasus yang mencakup yurisdiksi hukum umum seperti Australia, Hong Kong, dan Kanada, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengadilan nasional dengan sistem hukum yang berbeda menyelaraskan kerangka hukum mereka dengan tujuan dan tujuan mendasar arbitrase ICSID. Temuan penting dari penyelidikan ini menekankan pentingnya keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, yang bergantung pada kejelasan dan integritas peraturan arbitrase itu sendiri.

---

Despite the vital role of arbitration awards and their equivalence to court judgments, the practical enforcement and execution of these awards encounter formidable challenges, particularly in the context of sovereign state involvement. State parties often raise arguments contesting the arbitration jurisdiction or asserting entitlement to waivers, necessitating precise guidance derived from statutory provisions that avoid ambiguity and bias, invoking their sovereign immunity as a shield against the enforcement and execution of arbitration awards. This study comprehensively analyses the intricate interplay between national court systems and ISDS processes. Employing a case study approach encompassing common law jurisdictions such as Australia, Hong Kong, and Canada, this research explores how national courts with distinct legal systems align their legal frameworks with the ICSID arbitration's fundamental objectives and purposes. A salient finding of this investigation emphasizes the essentiality of justice for the parties involved, which hinges on the clarity and integrity of the arbitration rules themselves."