Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada bulan Juni 2017, Arab Saudi bersama negara teluk lainnya Bahrain, UniEmirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatikmereka dengan Qatar. Namun, penulis berasumsi bahwa pemutusan hubungansecara sepihak oleh Arab Saudi tidak sepatutnya dilakukan karena Qatar sudahmenjadi negara yang kooperatif dengan segala peraturan yang diberikan. DenganQatar yang sudah menjalankan Kesepakatan Riyadh, seharusnya hal tersebutdapat menjadikan pertimbangan bagi Arab Saudi dalam mengambil kebijakanuntuk tidak memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak. Maka dari itudalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang akan dimunculkan adalahmengapa Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar?Dengan tujuan dari penelitian ini yakni untuk memahami alasan dibalikpemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar. Di dalammenganalisa penelitian ini, penulis menggunakan Teori Persepsi AncamanStephen M. Walt dan Teori Mispersepsi dari Robert Jervis, kedua teori inidigunakan untuk menganalisa alasan dibalik pemutusan hubungan dilomatik yangdilakukan Arab Saudi terhadap Qatar. Penulis menggunakan dua variabel dariWalt yakni aggregate power dan offensive intentions untuk menganalisakapabilitas kekuatan dan agresivitas Qatar sehingga terbentuknya persepsiancaman. Sedangkan, Teori Persepsi dan Mispersepsi Jervis digunakan untukmenjelaskan persepsi pembuat kebijakan Arab Saudi terhadap prilaku Qatar yangdinilai berbahaya. Penulis menemukan bahwa pemutusan hubungan diplomatikini disebabkan oleh ketakutan Arab Saudi atas peningkatan dan kapabilitas Qatardi kawasan yang mengakibatkan terbentuknya persepsi ancaman. Kebijakan ArabSaudi ini diakibatkan dari kurangnya informasi yang didasari oleh desire dan fear,ini berpengaruh terhadap pembuat keputusan Arab Saudi yang pada akhirnya tidakmempertimbangkan faktor lain hanya bergantung kepada wishful thinking bahwahubungan serta tindakan Qatar dengan Iran, Ikhwanul Muslimin, dan Al Jazeerahmerupakan bentuk ancaman keamanan bagi negaranya. Pada akhirnya, kurangnyainformasi serta keinginan untuk salah mengartikan informasi tentang kemampuandan niat Qatar menciptakan misperception di dalam pembentukan persepsi selektifArab Saudi.

---

In June 2017, Saudi Arabia along with other Gulf countries such as Bahrain, the

United Arab Emirates and Egypt suddenly cut off their diplomatic ties with Qatar.

However, the author assumes that the unilateral termination of diplomatic

relations by Saudi Arabia should not be carried out because Qatar has been really

cooperative with all the regulations given. In fact, Qatar has been obedient with

the Riyadh Agreement, this should be able to make a consideration for Saudi

Arabia in taking a policy not to unilaterally broke off the diplomatic relationship.

Therefore, the research question that will be used in this paper is why did Saudi

Arabia cut its diplomatic relations with Qatar? With the objective to understand

the reasons behind the severance of Saudi Arabia's diplomatic relations with

Qatar. In analyzing this research, the writer uses Stephen M. Walt's Threat

Perception Theory and Robert Jervis' Perception and Misperception Theory, both

of these theories are used to analyze the reasons behind Saudi Arabia's

termination of diplomatic relations with Qatar. The author uses two variables

from Walt, namely aggregate power and offensive intention to analyze Qatar's

strength and aggressiveness capabilities so as to form threat perceptions.

Meanwhile, Jervis's Theory of Perception and Misperception is used to explain

the perceptions of Arab Saudi policymakers of Qatar's dangerous behavior. The

author finds that this diplomatic crisis was due to Saudi Arabia's fear of Qatar's

capabilities in the region. Saudi Arabia’s policy resulted from a lack of

information based on desire and fear, this affected Saudi Arabian decision makers

who ultimately did not consider other factors, only depending on wishful thinking

that Qatar's relations and actions with Iran, the Muslim Brotherhood, and Al

Jazeerah were a form of threat to its security. Ultimately, the lack of information

and the desire to misrepresent Qatar's capabilities and intentions created

misperception in the formation of Saudi Arabia's selective perceptions."

"Rekonsiliasi hubungan diplomatik telah dilakukan oleh Arab Saudi dengan Qatar pada tanggal 5 Januari 2021 setelah terjadinya pemutusan hubungan diplomatik sejak tanggal 5 Juni 2017. Penelitian ini membahas tentang sejarah hubungan diplomatik negara Arab Saudi dengan Qatar, faktor yang melatarbelakangi rekonsiliasi hubungan diplomatik, dan menjelaskan kebijakan rekonsiliasi hubungan diplomatik dalam tinjauan sekuritisasi. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif dan menggunakan teori sekuritisasi yang berasal dari Mazhab Kopenhagen yang dicetuskan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Hasil dari penelitian diketahui bahwa dalam sejarah hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Qatar pernah mengalami beberapa kali pemutusan hubungan diplomatik dan terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi rekonsiliasi hubungan diplomatik yakni mediasi yang dilakukan oleh Kuwait dan Amerika Serikat, ancaman dari Iran beserta kelompok yang terafiliasi dengannya, dan kerugian ekonomi. Rekonsiliasi dilakukan untuk melakukan tindakan sekuritisasi terhadap kepentingan masing-masing. Sekuritisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi yakni menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas politik di kawasan regional, membendung pengaruh Iran di Timur Tengah, dan memperkuat hubungan dengan negara GCC sebagai mitra penting. Sedangkan sekuritisasi yang dilakukan oleh Qatar yakni menjaga keamanan dan stabilitas politik di kawasan regional, menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan juga negara anggota GCC, dan bagi kepentingan ekonominya.

---

The reconciliation of diplomatic relations was carried out by Saudi Arabia with Qatar on 5 January 2021, after the termination of diplomatic relations on 5 June 2017. This study discusses the history of diplomatic relations between the state of Saudi Arabia and Qatar, the factors behind the reconciliation of diplomatic relations, and explains the policy of reconciliation of diplomatic relations in the securitization review. This research was structured using qualitative methods and used securitization theory originating from the Copenhagen School initiated by Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. The results of the study are known that in the history of diplomatic relations Saudi Arabia with Qatar has experienced several terminations of diplomatic relations and there are three factors behind the reconciliation of diplomatic relations, namely mediation carried out by Kuwait and the United States, threats from Iran and its affiliated groups, and economic losses. Reconciliation is carried out to carry out securitization actions against the interests of each of them. Securitization carried out by Saudi Arabia is to maintain security stability and political stability in the region, stem Iran's influence in the Middle East, and strengthen relations with GCC countries as important partners. Meanwhile, the securitization carried out by Qatar is to maintain security and political stability in the regional region, maintain good relations with neighboring countries and also GCC member states, and for their economic interests."

"ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh timpangnya jumlah struktur fungsional kantor perwakilan diplomatik dalam hubungan bilateral RI-KAS. Pemerintah KAS menempatkan dua atase pada Kedubes KAS di Jakarta. Sebaliknya, pemerintah RI menempatkan tujuh atase pada KBRI di Riyadh. Selain itu, terdapat sejumlah hambatan dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi. Misalnya, Indonesia menerapkan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor dometik ke Arab Saudi. Terdapat juga jeda waktu 47 tahun antara kunjungan Raja Faisal dengan Raja Salman ke Indonesia. Raja Faisal berkunjung pada 10-13 Juni 1970. Sedangkan Raja Salman berkunjung pada 1-12 Maret 2017. Hubungan bilateral RI-KAS juga terhambat dengan timpangnya neraca ekspor dan impor kedua negara. Nilai impor Indonesia dari Arab Saudi jauh lebih besar daripada nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi. Impor Indonesia didominasi oleh produk migas, sedangkan ekspor Indonesia didominasi oleh produk non-migas. Meskipun terdapat hambatan, Indonesia juga memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap Arab Saudi. Pertama, Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, yakni 207.176.162 jiwa. Kedua, Indonesia menjadi negara pemasok jamaah haji terbesar di dunia. Ketiga, Indonesia berpredikat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yakni 17.504 pulau. Keempat, Indonesia merupakan negara berpenduduk keempat terbesar di dunia setelah RRT, AS, dan Federasi Rusia. Kelima, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional. Penelitian ini menggunakan sumber data pustaka dari buku, jurnal, media dan data resmi dari lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur dan wawancara mendalam terhadap narasumber. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan negara, konsep kedaulatan negara, dan teori negara kuat. Kesimpulan penelitian ini, Indonesia belum mampu menjalankan fungsi minimal negara dalam menyediakan kebutuhan publik dan melindungi masyarakat miskin. Buktinya, Indonesia menjadi negara pemasok TKI sektor domestik dalam jumlah besar ke Arab Saudi. Namun Indonesia berupaya maksimal untuk menegakkan kedaulatan nasional. Tujuannya ialah untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Caranya dengan melakukan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi.

---

ABSTRACT

This research was motivated by the imbalance in the number of functional structures of diplomatic representative between RI and KSA. The government of KSA placed two attaches at the Embassy of KSA in Jakarta. Instead, the government of RI placed seven attaches at the Embassy of RI in Riyadh. In addition, there are some obstacles in the bilateral relations between RI and KSA. For example, Indonesia implemented a moratorium on the placement of Indonesian Migrant Workers (IMW) in domestic sector to Saudi Arabia. There was also a 47 year lag between the visit of King Faisal and King Salman to Indonesia. The bilateral relation of RI-KSA are also hampered by the imbalance of the amount of the export-import of both countries. The Indonesian imports from Saudi Arabia are far greater than the Indonesian export to KSA. Despite obstacles, Indonesia also has a high bargaining position towards Saudi Arabia. First, Indonesia is the largest Muslim country in the world. Second, Indonesia is the largest supplier of pilgrims of Hajj in the world. Third, Indonesia is predicated as the largest archipelagic country in the world. Fourth, Indonesia is the fourth most populous country in the world. Fifth, Indonesia is active in various international organizations. This research uses library data sources from various scientific resourcers. This study uses qualitative methods with literature study techniques and in-depth interviews with informant. This research uses the concept of state interests, the concept of state sovereignty, and strong state theory. As the conclusion, Indonesia still not capable to do the minimum functions of state in providing public needs and protecting the poor. The proof is that Indonesia send a large number of of IMW in domestic sector to Saudi Arabia. But Indonesia is working hard to uphold national sovereignty. The aim is to protect Indonesia's national interests.

"

"ABSTRAK

Arab Saudi bersama Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Tuduhan akan keaktifan Qatar dalam mendukung terorisme berujung pada keputusan ini. Kedekatan Qatar dengan Iran dan Turki juga menjadi salah satu faktor penyebab pemutusan diplomatik ini. Arab Saudi dan sekutu juga melakukan blokade darat, laut, dan udara lalu mengajukan 13 syarat kepada Qatar agar terbebas dari blokade. Qatar dengan tegas menolak untuk patuh terhadap tuntutan Arab Saudi. Umumnya negara kecil akan patuh terhadap negara besar terutama di kawasan. Akan tetapi Qatar sebagai negara kecil di wilayah Timur Tengah berani untuk menolak dan tunduk pada Arab Saudi. Tulisan ini membahas tentang faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah menghadirkan suatu elaborasi kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Peningkatan kemampuan militer dan ekonomi Qatar tampaknya menjadi faktor kegagalan tersebut. Pola aliansi yang dibangun dengan Iran dan Turki juga menguatkan Qatar dalam menghadapi tuntutan Arab Saudi ini. Adapun untuk mendukung analisis penulis, tulisan ini menggunakan konsep coercive diplomacy dari Alexander L. George melalui pendekatan kualitatif. Dalam konsep tersebut terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesuksesan diplomasi koersif, yaitu legitimasi tuntutan, tuntutan di masa depan, kredibilitas ancaman, kredibilitas tenggat waktu, dan motivasi pelaku. Konsep yang dikemukakan oleh George tersebut dinilai penulis sangat cocok untuk menjabarkan faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Penulis menemukan bahwa Arab Saudi gagal memenuhi kriteria kesuksesan diplomasi koersif berdasarkan konsep George tersebut, sehingga membuat blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar menjadi sia-sia.

---

ABSTRACT

 

---

Saudi Arabia along with Bahrain, the United Arab Emirates and Egypt cut off their diplomatic relations with Qatar. Allegations of the activeness of Qatar in supporting terrorism motivated in this decision to be taken. The close relation between Qatar with Iran and Turkey is one of the factors causing the diplomatic termination. Saudi Arabia and allies also made a blockade of land, sea and air and then submitted 13 conditions to Qatar to follow. Qatar firmly refused to comply with Saudi demands. Generally small countries will obey large countries, especially in the region. However, Qatar as a small country in the Middle East region dares to reject and comply to Saudi Arabia. This paper will discuss the factors of failure of coercive diplomacy carried out by Saudi Arabia and allies against Qatar. The purpose of writing this research is to present an elaboration of studies regarding the factors that influence the failure of Saudi Arabia's coercive diplomacy towards Qatar. Qatar`s military and economic capacity were the factors that made coercive diplomacy failed. The alliances with Iran and Turkey also strengthened Qatar in facing the demands of Saudi Arabia. This paper will examine the concept of coercive diplomacy by Alexander L. George with a qualitative approach. There are five factors that influence the success of coercive diplomacy: legitimacy of the demands, future demands, credibility of the threats, credibility of time pressures, and motivation of the coercer. The concept put forward by George is considered by the author to be very suitable to describe the factors of failure of Saudi Arabia`s coercive diplomacy towards Qatar. The author found that Saudi Arabia failed to meet the criteria of success of coercive diplomacy from George, so that the Saudi Arabia`s blockade made against Qatar was in vain.

 

"

"Skripsi ini berisi analisis terkait eksistensi yang dimiliki China di kawasan Pasifik Selatan dengan menggunakan teori pilihan rasional institusional dan penerapan kerangka kerja institutional rational choice sebagai faktor yang mengubah hubungan diplomatik antara Taiwan dengan Kepulauan Solomon di Tahun 2019. Dalam skripsi ini, permasalahan utama yang timbul dan menjadi pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah “bagaimana dampak eksistensi China memberikan pengaruh dalam berubahnya hubungan diplomatik Taiwan dengan Kepulauan Solomon di Tahun 2019?”. Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif rinci. Hasil dari penelitian skripsi ini, ditemukan bahwa dengan kerangka kerja yang dipakai, dampak eksistensi China di kawasan Pasifik Selatan mempengaruhi hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dan Taiwan dalam 3 kategori, yaitu: 1. Insentif Ekonomi; 2. Strategi Geopolitik; 3. Kondisi Politik Domestik. Saran dari penulis adalah bagi peneliti atau penulis selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait unit terkecil penelitian ini.

---

This paper contains an analysis related to China's existence in the South Pacific region using institutional rational choice theory and the application of the institutional rational choice framework as a factor that changed diplomatic relations between Taiwan and the Solomon Islands in 2019. In this thesis, the main problem that arises and becomes the research question of this thesis is “how does the impact of China's existence influence the change in Taiwan's diplomatic relations with the Solomon Islands in 2019?”. In this thesis, the method used is a qualitative method with detailed descriptive research. The results of this thesis research, found that with the framework used, the impact of China's existence in the South Pacific region affects the diplomatic relations of Solomon Islands and Taiwan in 3 categories, namely: 1. Economic Incentives; 2. Geopolitical Strategy; 3. Domestic Political Conditions. The author's suggestion is for future researchers or writers to be able to conduct more in-depth research related to the smallest unit of this research."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja antara utusan diplomatik di Indonesia dengan warga negara Indonesia yang dalam praktiknya memunculkan persoalanpersoalan hukum seperti bagaimana praktik pelaksanaan imunitas diplomatik dan hak-hak istimewa utusan diplomatik di Indonesia, bagaimana kewajiban utusan diplomatik asing di Indonesia dan pemerintah negara indonesia dalam rangka perlindungan terhadap hak warga negara Indonesia dalam hal hubungan perburuhan serta bagaimana praktek penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja antara utusan diplomatik dengan lokal staf (locally engaged staff) di negara penerima ditinjau dari penerapan hukum diplomatik. Semua persoalan-persoalan hukum tersebut ditarik dari perkara dengan nomor register 64/PHI.G/2014/PN.JKT. PST Erna Amiarsih melawan Kedutaan Besar India untuk Indonesia. Skripsi ini akan menjawab persoalan-persoalan tersebut dengan memaparkan dan menganalisa teori-teori hukum diplomatik, praktik negara-negara lain dan teori-teori hukum internasional yang relevan.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis analyzes the settlement of dispute over work termination between diplomatic representatives in Indonesia and Indonesian citizens. In practice, such a dispute triggers a wide range of legal issues as to the implementation of diplomatic immunity and privileges accessible to diplomatic representatives in Indonesia, the obligations to which foreign diplomatic representatives in Indonesia and the Indonesian Government are bound in protecting the rights of Indonesian citizens with regards to labor force, as well as the settlement of dispute over work termination between diplomatic representatives and locally engaged staff in the receiving country which is examined through the framework of diplomatic law practice. These legal issues are observed from the case under the registration number 64/PHI.G/2014/PN.JKT. PST Erna Amiarsih against the Embassy of India to Indonesia. This undergraduate thesis seeks to answer those issues by way of elaboration and analysis using the theories of diplomatic law, state practice, and any other relevant public international law theories."

"Sejak awal pendiriannya di tahun 1948, Israel memiliki hubungan yang konfliktual dengan negara-negara Arab. Hal tersebut berkaitan dengan didirikannya negara tersebut pada wilayah bangsa Arab, yakni Palestina. Kondisi tersebut akhirnya memantik munculnya berbagai isu keamanan di antara Israel dan negara-negara Arab. Ketegangan tersebut terus berlanjut hingga Liga Arab menyodorkan proposal Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) di tahun 2002. Proposal tersebut memuat prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi Israel sebelum dapat menormalisasikan hubungannya dengan negara Arab. Di tahun 2020, UEA selaku negara yang turut menandatangani IPA secara mengejutkan menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords (AA), meski Israel belum memenuhi prasyarat yang tertulis dalam IPA. Dari permasalahan di atas, tulisan ini akan mengupas faktor-faktor yang mendorong UEA untuk mengambil kebijakan demikian. Dengan menggunakan analisis Realisme Neoklasik, penelitian ini berargumen bahwa terdapat dorongan struktural yang kemudian diterjemahkan melalui kondisi domestik UEA, sehingga mendorong terjadinya pengambilan keputusan normalisasi dengan Israel. Tekanan struktural menciptakan kebutuhan bagi UEA untuk berkoalisi dengan Israel selaku sekutu AS, untuk mengamankan diri dari ancaman Iran. Sedangkan kondisi domestik akan memperlihatkan kapasitas rezim MBZ dalam merespons stimulus eksternal. Melalui pertimbangan faktor-faktor di atas, keputusan UEA dapat dilihat sebagai upaya bandwagoning untuk mendapatkan keuntungan berupa insentif ekonomi dan militer dari koalisi AS.

---

Since its establishment in 1948, Israel has had conflicting relations with Arab countries. This is related to the formation of the state on the territory of the Arab nation, namely Palestine. This condition finally sparked the emergence of various security issues between Israel and Arab countries. These tensions continued until the Arab League presented the Arab Peace Initiative (API) proposal in 2002. The proposal contained prerequisites that Israel had to meet before it could normalize its relations with Arab states. In 2020, the UAE as a signatory to the IPA surprisingly normalized its diplomatic relations with Israel through the Abraham Accords (AA), even though Israel has not yet met the prerequisites written in the IPA. From the problems above, this paper will explore the factors that encourage the UAE to take such a policy. By using Neoclassical Realism analysis, this research argues that there is a structural impetus which is then translated through the UAE's domestic conditions, thus encouraging normalization decision making with Israel. The structural pressures create the need for the UAE to form a coalition with Israel as an ally of the US, to secure itself from the Iranian threat. Meanwhile, domestic conditions will capture the regime capacity to respond structural stimulus. By considering the above factors, the UAE's decision can be seen as a bandwagoning effort to gain economic and military incentives from the US coalition."

"Penelitian ini akan membicarakan latar belakang normalisasi hubungan UEA dengan Israel. Normalisasi hubungan UEA dan Israel ditandatangani pada 13 Agustus 2020 yang menjadikan UAE sebagai negara Arab ketiga yang melakukan pembentukan hubungan diplomatik dengan Israel, setelah sebelumnya melakukan perjanjian damai dengan Mesir-Israel (1979) dan diikuti dengan perjanjian damai Israel-Yordania (1994). Kesepakatan ini memunculkan banyak reaksi dari berbagai negara di dalam maupun luar Kawasan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan belum ada konsultasi Kementrian Luar Negeri UAE dengan negara Arab lainnya. Kesepakatan ini menjadi semacam pertaruhan bagi UAE, resiko kesepakatan ini dapat membuat kepemimpinan UEA tidak populer di negara Arab lainnya namun juga bisa menjadi peluang yang sangat menguntungkan. Alasan diambilnya topik ini adalah UEA menjadi negara pertama di Kawasan Teluk yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ditengah konflik antara Palestina dan Israel yang belum mereda. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui data Pustaka dan artikel ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang pembentukan kesepakatan. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan dapat tergambar bahwa latar belakang terjadinya normalisasi diantara keduanya berkaitan dengan meningkatnya kepentingan bersama antara Israel dan negara-negara Teluk, khususnya UEA.

---

This study will discuss the background of the normalization of relations between the UAE and Israel. The normalization of relations between the UAE and Israel was signed on August 13, 2020, which made the UAE the third Arab country to establish diplomatic relations with Israel, after previously making a peace agreement with Egypt-Israel (1979) and followed by the Israel-Jordan peace agreement (1994). This agreement sparked many reactions from various countries inside and outside the Middle East Region. This is because there has been no consultation with the UAE Ministry of Foreign Affairs with other Arab countries. This agreement is a kind of gamble for the UAE, the risk of this agreement can make the UAE leadership unpopular in other Arab countries but it can also be a very profitable opportunity. The reason for taking this topic is that the UAE is the only country in the Gulf that has normalized relations with Israel amid the ongoing conflict between Palestine and Israel. The method used is descriptive qualitative through library data and scientific articles that aim to describe the background of the agreement formation. By using this method, it is hoped that the background of normalization between the two is related to the increasing mutual interest between Israel and the Gulf countries, especially the UAE."

"Disertasi ini membahas peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia dengan tujuan menunjukkan motivasi yang mendorong Cina untuk mewujudkannya. Pendekatan "keterkaitan mikro-makro" digunakan untuk mengangkat bukti-bukti empiris, dipertajam melalui kerangka konsep mianzi. Dalam budaya Cina mianzi mengandung makna dan nilai-nilai "kehormatan".Hasil penelitian menunjukkan, merosotnya kekuatan kubu sosialis di akhir tahun 1980-an dan peristiwa Tiananmen 1989 telah menyebabkan berubahnya prioritas politik luar negeri Cina. Ancaman terhadap kedaulatan menjadi pusat prioritas karena menyangkut kehormatan dan keutuhan bangsa. Segenap potensi Cina harus digunakan untuk menyelamatkan kehormatan negaranya, itulah baoquan mianzi. Kejayaan dan citra internasional RRC harus dikibarkan kembali. Normalisasi hubungan itu terbukti merupakan bagian dari upaya baoquan mianzi dan telah memberi peluang besar kepada Cina untuk berperan di forum regional maupun global. Dari sanalah motivasi itu terangkat.

---

This disertation examine the normalization of China-Indonesia diplomatic relations in order to understand China"s main motivation. The "micro-macro linkage" used to uphold empirical evidence that being enhanced through "Mianzi" concept. In Chinese culture, mianzi consist honorable values and meanings.The result of this research shows that the changes on China foreign policy priority has been caused by the decreasing of socialist power in the late 1980"s and the Tiananmen incident in 1989. Threat to China`s sovereignty and unity has been the main priority to keep the country honor and existence. The term of baoquan mianzi is being used on this matter. It means using the whole potential of Chinese people to save the country honor. PRC international image and glory need to be restored. The normalization of diplomatic relations has been proven to be a part of baoquan mianzi and has given China a big opportunity to take part in regional and global forums. From there the motivation was raised."