Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai gerakan digital hak-hak perempuan Saudi untuk mengakhiri sistem perwalian laki-laki (mahram). Kampanye ini berawal di media sosial Twitter dengan tagar #EndMaleGuardianship pada tahun 2016. Maka yang menjadi pertanyaan penulis adalah bagaimana gerakan digital End Male Guardianship sebagai bentuk aktivisme digital dapat menyuarakan hak perempuan di Arab Saudi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode ini terbagi menjadi tiga tahapan, terdiri dari tahap pengumpulan data, analisis data, interpretasi atau pemaknaan akan data yang sudah didapat, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya gerakan sosial End Male Guardianship sebagai bentuk aktivisme digital, tepatnya media sosial, dapat menyuarakan hak perempuan di Arab Saudi. Aktivis Saudi memulai gerakan digital End Male Guardianship dengan harapan dapat memiliki kebebasan dalam tiga hal, yaitu kebebasan berpergian, memperoleh pendidikan tinggi, dan pernikahan. Temuan dari penelitian ini adalah gerakan ini berhasil menyampaikan pesan perjuangan perempuan Saudi dan direspon oleh pemerintah dengan tanggapan positif, meskipun tidak semua kebijakan dapat dihapuskan.

---

This research discusses the digital movement of Saudi women's rights to end the male guardianship system (mahram). This campaign started on social media Twitter with the hashtag #EndMaleGuardianship in 2016. This paper aims to examines how the digital movement End Male Guardianship as a form of digital activism can speak for the rights of women in Saudi Arabia. The research method that the author uses is a qualitative research method, where this method is divided into three stages. Consisting of the stages of data collection, data analysis, interpretation or meaning of the data that has been obtained, and ends with drawing conclusions. The purpose of this research is to determine the efforts of the End Male Guardianship social movement as a form of digital activism, specifically social media, to voice women's rights in Saudi Arabia. Saudi activists started the digital movement End Male Guardianship with the hope of having freedom in three aspects, namely freedom of travel, obtaining higher education, and marriage. The result of this research are that this movement succeeded in conveying the message of the struggle of Saudi women and the government responded positively to it, although not all policies could be abolished."

"Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang populer di Arab Saudi berkat dukungan dari sebuah federasi yang bernama Saudi Arabian Football Federation (SAFF) dan Saudi Professional League (SPL) yang merupakan divisi tertinggi dalam sistem liga sepak bola Arab Saudi. SAFF sebagai otoritas utama dalam pengelolaan dan pengembangan sepak bola di Arab Saudi memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kompetisi liga sepak bola dalam negeri. SPL bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, memasarkan liga, dan memodifikasi peraturan operasionalnya. Artikel ini membahas terbentuknya Saudi Arabian Football Federation (SAFF), perkembangan Saudi Professional League (SPL), prestasi klub-klub sepak bola di Arab Saudi, dan peran pemain terkenal bagi sepak bola di Arab Saudi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data diambil dari buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Teori yang digunakan pada penelitian merujuk pada teori kebijakan liga. Temuan dari penelitian ini adalah sepak bola di Arab Saudi memberikan tanggung jawab kepada SAFF untuk mengawasi tim nasional dan SPL bertanggung jawab untuk mengembangkan peraturan operasional liga. Serta, inovasi SPL yang tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan citra sepak bola Arab Saudi di tingkat nasional dan internasional, tetapi juga berdampak positif terhadap kemajuan sektor ekonomi dan pariwisata di negara tersebut.

---

Football is one of the most popular sports in Saudi Arabia thanks to the support of a federation called the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) and the Saudi Professional League (SPL) which is the highest division in the Saudi Arabian football league system. The SAFF as the main authority in the management and development of football in Saudi Arabia has responsibility for the implementation of domestic football league competitions. The SPL is responsible for organizing, managing, marketing the league, and modifying its operational rules. This article discusses the formation of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF), the development of the Saudi Professional League (SPL), the achievements of football clubs in Saudi Arabia, and the role of famous players for football in Saudi Arabia. The research method used is qualitative method with descriptive analysis. Data sources are taken from books, scientific journals, and articles related to research topics. The theory used in the study refers to the theory of league policy. The findings of the study are that football in Saudi Arabia gives responsibility to the SAFF for overseeing the national team and the SPL is responsible for developing the league's operational rules. Also, SPL innovations that not only contribute to improving the image of Saudi Arabian football at national and international levels, but also have a positive impact on the progress of the economic and tourism sectors in the country."

"Male guardianship adalah konsep untuk keamanan perempuan Saudi di area publik. Konsep tersebut merupakan proteksi bagi perempuan untuk berkontribusi di ranah sosial, ekonomi dan politik. Male guardianship terhubung pada budaya patriarki. Hal itu memunculkan diskriminasi dan subordinasi pada posisi perempuan---Perempuan Saudi tidak memiliki kesempatan untuk aktif di publik dan terjadi pembatasan akses seperti larangan menyetir, terlibat dalam reformasi politik, keaktifan dalam komunitas sosial, pembatasan lahan pekerjaan sesuai kemampuan mereka, pembatasan mata kuliah dalam pendidikan dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan Hak Asasi Manusia di Arab Saudi. Puteri Ameera Al-Taweel, Pangeran Al-Waleed bin Abd. Aziz yakni dua elite yang memproteksi kebijakan kaku bagi perempuan di KSA dan mereka mendukung perempuan untuk bebas dan mendapatkan hak asasi mereka. Respon dalam memprotes isu perempuan telah dilakukan oleh Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Tahun 2005 merupakan tahun transformasi kebijakan Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Perempuan Saudi diberi hak untuk berkontribusi sesuai dengan kebutuhan proyek modernisasi dan sebagai langkah priventif untuk membatasi dominasi elite baru di KSA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksplanasi dengan teorisasi induksi dan menggunakan data primer dan sekunder dalam menganalisis kasus perempuan.

---

Male guardianship is the concept to secure Saudi women in public area. It is protection for women to contribute in social, economic, politic situations. Male guardianship related Patriarkh culture. It causes to emerge discrimination and subordination in women position---Women do not have chances to active in public and limited access such as forbiden for women to drive, join in political reform, active in social community, limitation in getting work as good as their capibility, limited major in education etc. Thoses are the cases in Saudi women human rights. Princess Ameera Al-Taweel, Prince Al Waleed bin Abd. Aziz are two of elites that protest the rigid women policy in KSA and they supporting women to be free and get the human rights. Responses to hid protest and women issue have been done by Abdullah bin Abd. Aziz King. In 2005, Abdullah bin Abd. Aziz King becomes transformation in women policy. Women are given rights to contribute as need for Saudi modernitation projects and preventing step to limit domination new elite in KSA. This research uses qualitatif-explanation method within the induction theory and uses primer and secondary data to analysis women case."

"Ardah Najdiyah merupakan tarian perang tradisional yang sangat populer di Jazirah Arab. Tarian tersebut tidak hanya menjadi warisan budaya semata namun juga untuk mengenang sejarah pertempuran yang dipimpin oleh Raja Abdul Aziz al-Saud dalam menyatukan wilayah di Arab Saudi. Tarian tersebut memiliki tujuan untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian para prajurit di medan perang. Ardah Najdiyah masuk ke dalam Daftar Representative UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang didapatkan dari buku, jurnal, situs dan analisis video yang berkaitan dengan tari Ardah Najdiyah. Dalam mewujudkan penelitian tersebut, peneliti menggunakan dua teori yaitu unsur gerakan tari dan semiotika Charles Sanders Peirce. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang didapatkan dari buku, jurnal, situs resmi, dan analisis video yang berkaitan dengan Ardah Najdiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ardah Najdiyah merupakan tarian yang memiliki makna penting terkait sejarah berdirinya Arab Saudi dan pelestarian tradisi suku nomaden Badui. Ardah Najdiyah menunjukkan identitas dan kekuatan masyarakat Arab Saudi dalam berperang yang menjadi bagian penting dalam kehidupannya.

---

Ardah Najdiyah is a traditional dance that is very popular in the Arabian Peninsula. Ardah Najdiyah is not only a cultural heritage but a symbol of the strength and courage of the soldiers on the battlefield and commemorates the history of the battle led by King Abdul Aziz al-Saud in uniting the region in Saudi Arabia. This study discusses the semiotic elements and themes contained in the Ardah Najdiyah dance performance. In realizing this research, the researcher uses two theories, namely elements of dance movement and the semiotics of Charles Sanders Peirce. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach obtained from books, journals, websites and video analysis related to the Ardah Najdiyah dance. The results of this study indicate that Ardah Najdiyah is a dance that has an important meaning related to the history of the founding of Saudi Arabia and the traditions of the nomadic Bedouin tribe. Ardah Najdiyah shows the identity and strength of the people of Saudi Arabia in war which is an important part of her life."

"Wadjda merupakan salah satu film dari seorang sutradara wanita pertama asal Arab Saudi yaitu Haifa Al-Mansour yang berhasil memenangkan penghargaan dalam berbagai festival film internasional. Film ini menceritakan tentang potret perempuan dalam tatanan masyarakat Arab Saudi, khususnya cerita tentang seorang anak perempuan bernama Wadjda yang ingin memiliki sepeda, tetapi mendapatkan pertentangan dari masyarakat sekitarnya. Budaya yang kental akan patriarki, poligami, pernikahan dini hingga diskriminasi perempuan tergambar di dalam film ini. Hal yang menarik adalah film ini menunjukan bentuk-bentuk resistensi dari para perempuan Arab Saudi. Bentuk resistensi perempuan pada film tersebut akan dianalisis pada penelitian ini dengan teori semiotika Roland Barthes dari tanda dan simbol yang berupa dialog serta adegan antar tokoh. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bentuk-bentuk resistensi yang terdapat pada film Wadjda melalui analisis semiotika. Hasil dari penelitian ini ditemukan lima bentuk resistensi perempuan yang terdapat pada film Wadjda yang termasuk ke dalam kategori resistensi tertutup dan terbuka.

---

Wadjda is one of the films of the first female director from Saudi Arabia, Haifa Al-Mansour, who has won awards at various international film festivals. This film tells about the portrayal of women in Saudi Arabian society, especially the story of a girl named Wadjda who wants to own a bicycle but gets opposition from the surrounding community. A culture that is thick with patriarchy, polygamy, early marriage, and discrimination against women is depicted in this film. The film is interesting because it depicts various forms of resistance from Saudi Arabian women. The form of women's resistance in the film will be analyzed in this study with Roland Barthes' semiotic theory of signs and symbols in the form of dialogues and scenes between characters. The purpose of this study is to explain the forms of resistance found in Wadjda films through semiotic analysis. The results of this study found five forms of women's resistance found in the film Wadjda, besides that the forms of resistance can be categorized as open and closed types of resistance."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Arab Saudi tentang pemisahan antara perempuan dan laki-laki mendorong terjadinya gejolak sosial di Arab Saudi. Terutama bagi para kaum perempuan yang sangat dibatasi dalam kehidupan sosialnya. Penelitian ini menjabarkan tentang kondisi sosial politik perempuan Arab Saudi dan pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 beserta faktor-faktor pendorong yang memunculkan gerakan tersebut juga dalam penelitian ini dibahas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh gerakan tersebut. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai respon pemerintah Arab Saudi terhadap gerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial baru. Teori gerakan sosial baru memfokuskan pembahasan pada isu-isu kontemporer seperti: hak-hak asasi manusia. Berbeda dengan gerakan sosial lama yang cenderung fokus pada persoalan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial perempuan Arab Saudi dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti: kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi. kondisi sosial di Arab Saudi juga dipengaruhi juga oleh faktor politik regional seperti: revolusi Iran, perang teluk I dan perang teluk II. Pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 masih terbatas pada kampanye di media-media sosial dan hanya sedikit yang berbentuk demonstrasi. Pergerakan sosial politik tersebut berfokus pada pencabutan larangan menyetir bagi perempuan dan pencabutan sistem perwalian bagi perempuan Arab Saudi. Respon pemerintah terhadap gerakan tersebut menolak secara tegas tetapi belakangan ini mulai melunak dan mulai memberi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan.

---

ABSTRACTThe Saudi Arabian government policy on separation between women and men encourages social upheaval in Saudi Arabia, especially for women who are very restricted in their social life. This study describes the socio-political conditions of Saudi Arabian women and their socio-political movements from 2007 to 2017, including the main factors that rising the movement. This study is also discussed the obstacles faced by the movement and the Saudi Arabian government's response. This research used qualitative method. The method used is analytical-descriptive. This research used new social movement theory. The new social movement theory focuses on discussion about contemporary issues such as human rights, unlike the old social movement that only tends to focus on economy issues. The results of this study show that the social condition of Saudi Arabian women was influenced by several internal factors such as discriminatory government policies and foreign workers in Saudi Arabia. The social conditions in Saudi Arabia were also influenced by regional political factors such as the Islamic Revolution of Iran, the Gulf War I, and the Gulf War II. The socio-political movements of Saudi women in 2007-2017 only focused their campaigns on social media and just a few forms of demonstrations. The socio-political movement focuses on lifting the ban on driving and the trust system for Saudi Arabian women. The Saudi Arabian government rejected the movement's demands decisively, but has recently softened and began to provide pro-women policies."

"Penelitian ini menganalisa serangkaian perubahan dalam kebijakan mengatasi permasalahan pengangguran di Arab Saudi. Arab Saudi sudah mencapai tahap terakhir negara penyewa atau late rentier state, yaitu negara non demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penelitian ini berargumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran di Arab Saudi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. Penerapan Saudi Vision 2030 memperlihatkan proses liberalisasi yang dilakukan Arab Saudi dalam berbagai sektor. Selanjutnya, dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis beberapa permasalahan. Pertama, mengapa Arab Saudi mereformasi sistem ketenagakerjaannya? Kedua, bagaimana implementasi Saudi Vision dalam mengatasi pengangguran warga Saudi? Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan terhadap fenomena pengangguran dan liberalisasi ekonomi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030.

---

This study analyzes a series of changes in policies to address unemployment problems in Saudi Arabia. Saudi Arabia has reached the final stage of a late rentier state, which is a non-democratic state that is responsive to the needs and conditions of society. This study argues that employment reform is a form of the Kingdom's response to overcome unemployment problems in Saudi Arabia in realizing Saudi Vision 2030. The implementation of Saudi Vision 2030 shows the liberalization process carried out by Saudi Arabia in various sectors. Furthermore, with a descriptive qualitative method, this research will analyze several problems. First, why is Saudi Arabia reforming its employment system? Second, how is the implementation of Saudi Vision in overcoming the unemployment of Saudi citizens? The findings of this study prove the argument that labor reform is a form of the Kingdom's response to the phenomenon of unemployment and economic liberalization in realizing Saudi Vision 2030."

"Penelitian ini membahas Saudi Vision 2030 di Kerajaan Arab Saudi antara tahun 2016-2022. Visi 2030 dirancang untuk melepaskan ketergantungan minyak melalui diversifikasi dengan salah satunya membangun industri hiburan. Namun, pembangunan industri hiburan ditentang oleh beberapa ulama. Mereka menentang hiburan seperti konser musik, bioskop, dan olahraga karena mencampurkan gender dalam satu lokasi. Pemerintah menghadapi penolakan beberapa ulama ini dengan tegas dan terus membangun industri hiburannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena itu melalui teori kesepakatan elite antara beberapa ulama dan pemerintah yang mulai terurai sehingga mengakibatkan penolakan terhadap pembangunan industri hiburan di dalam program Saudi Vision 2030. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka. Penelitian ini menemukan pertentangan beberapa ulama terhadap pembangunan industri hiburan Saudi Vision 2030 disebabkan oleh anggapan mengenai adanya beberapa aspek di dalamnya yang melanggar syariah Islam. Penelitian ini juga menemukan kalau pertentangan beberapa ulama itu berpotensi diatasi oleh suatu kompromi dari pemerintah dengan menyesuaikan aspek-aspek industri hiburan Saudi Vision 2030 yang bermasalah supaya tidak melanggar syariah Islam.

---

This research aims to discuss Saudi Vision 2030 in the Kingdom of Saudi Arabia between 2016-2022. Vision 2030 was designed to relinquish Saudi Arabia dependence on oil through diversification, one of which is building the entertainment industry. However, the development of the entertainment industry was opposed by some clerics. They opposed entertainments such as music concerts, cinema, and sports because it mixes gender in one location. The government sternly faced the refusal of some clergy and carry on the development of the entertainment industry. The purpose of this study is to understand that opposition toward the development of the entertainment industry through the theory of elite settlement between some clerics and the government which began to unravel resulting in rejection of the development of Saudi Vision 2030 entertainment industry. This research finds that violations of the Islamic Sharia by some elements of the entertainment industry which is being developed underpins the opposition to it by some clergy. This research also finds that the conflict between some clergy has the potential to be overcome by means of compromise from the government in the adjustment of the problematic aspects of the entertainment industry so that they do not violate the Islamic Sharia."

" ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perbedaan penggunaan beberapa istilah dalam undang-undang Arab Saudi dan Maroko. Penulis menganalisis perbedaan beberapa istilah dalam undang-undang berdasarkan makna tekstual, morfologi dan semantik kata, analisis semantik sinonim, dan makna kontekstualnya. Penulis mengambil tujuh istilah berbeda dari undang-undang Arab Saudi dan Maroko yang akan dianalisis dengan metode seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan istilah-istilah berbeda yang digunakan dalam undang-undang Arab Saudi dan Maroko baik secara makna tekstual ataupun kontekstualnya. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahuinya apa saja istilah-istilah yang berbeda dan apa sebab yang menjadikan perbedaan penggunaan istilah dalam undang-undang masing-masing negara. Dapat disimpulkan sebagian besar kata memiliki perbedaan sinonim dengan jenis sinonim kata yang satu lebih umum dibandingkan kata yang lainnya dan makna kontekstual antara kedua kata sering kali sangat berbeda walaupun kedua kata tersebut bersinonim.

---

ABSTRACTThis paper discusses the differences in the use of some terms in the legislation text of Saudi Arabia and Morocco. The author analyzes the differences several terms in the legislation text based on the textual meaning, morphological and syntactic words, synonyms semantic analysis, and contextual meaning. Author take seven different terms from legislation text of Saudi Arabia and Morocco that will be analyzed by the method as mentioned. The purpose of this study is to describe the different terms in the legislation text of Saudi Arabia and Morocco, both textual and contextual meaning. The results of this study are able to know what the different terms and what makes a difference because the use of the term in the legislation text of each country. It can be concluded that most words have different types of synonymous words with one word more common than others and the contextual meaning between the two words are often very different even though the two words are synonymous."

"Penelitian ini membahas kepentingan Arab Saudi Saudi dalam intervensi militer ke Yaman pada 2015. Intervensi militer ini dipimpin oleh Saudi dengan didukung oleh negara anggota Dewan Kerjasama Teluk GCC kecuali Oman dan beberapa negara lainnya. Menurut mantan Duta Besar Saudi untuk Washington, Adel Al Jubair. Intervensi ke Yaman bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan sah dan melindungi masyarakat Yaman dari tindakan kudeta yang dilakukan oleh pemberontak Houthi. Pernyataan Al Jubair tersebut menimbulkan kejanggalan dan menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Kejanggalan tersebut antara lain: pertama, intervensi yang Saudi lakukan disebabkan adanya konflik internal yang terjadi di Yaman, bukan karena permasalahan yang berkaitan antara Saudi dengan Houthi. Kedua, Saudi tidak pernah melakukan tindakan penyerangan atas dasar inisiatif sendiri melainkan karena alasan untuk membela diri atau keputusan bersama.Berdasarkan atas kejanggalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepentingan Saudi melakukan intervensi ke Yaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur. Penelitian ini menggunakan konsep geopolitik, konsep tersebut digunakan karena dimensi pembahasannya lebih luas karena didasari oleh beberapa faktor. Konsep geopolitik akan melihat kepentingan intervensi dilihat dari faktor kewilayahan dan juga power. Dari pembahasan faktor-faktor tersebut, disimpulkan bahwa kepentingan Saudi melakukan intervensi militer ke Yaman adalah untuk melindungi kepentingan nasional Arab Saudi politik dan keamanan.

---

The interest of Saudi Arabia in Military Intervention to Yemen 2015AbstractThis research will discuss the interests of Saudi in a military intervention to Yemen in 2015. The military intervention was lead by Saudi and supported by member countries of the GCC except Oman and other countries. According to the former of Saudi ambassador for United States, Adel Al Jubair. The Intervention to Yemen was aimed to restore the legitimate government and to protect the Yemeni people from coups d 39 etat that was carried out by rebels Houthi. The statement of Al Jubair, causing clumsiness and those became the basis of this research. The Irregularities include the intervention of the Saudi was done due to the internal conflict in Yemen, it is not because of problems related to Saudi. Second, the Saudi never initiate offensive actions on the basis of their own initiative except for reasons of self defense or a joint decision.Based on those irregularities, the research aimed to find out the interests of Saudi intervention to Yemen. Therefore, in order to explain the interventions, this research used concept of geopolitcs. The concept was used because the dimension of discussion was broader, and based on several factors. Geopolitics concept will see the intervention interest from territorial and power factors. From the discussion of those factors, it has concluded that the interests of the Saudi military intervention in Yemen is to protect national interest Saudi Arabia Politics and Security . Keyword Interests Military Intervention, Saudi Arabia, Yemen."