Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Uang elektronik merupakan instrumen pembayaran nontunai yang memiliki fungsi untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Tidak hanya jenis uang elektronik dalam negeri saja yang beroperasi, uang elektronik asing dalam bentuk dompet eletkronik telah dapat digunakan di Indonesia. WeChat Pay yang telah bekerja sama dengan Bank CIMB Niaga dan Alipay yang bekerja sama dengan Bank BCA telah membuat dompet elektronik asing tersebut dapat digunakan oleh wisatawan asing bertransaksi domestik di Indonesia. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dompet elektronik lintas batas dan bagaimana implikasi dengan diberlakukannya dompet elektronik lintas batas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menekankan pada penggunaan hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber. Dengan demikian, dapat disimpulkan penerbit dompet elektronik asing harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti bekerja sama dengan BUKU 4 dan terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional untuk menjamin kepastian penyelesaian transaksi. Adapun dampak diberlakukannya dompet elektronik lintas batas seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, serta transparansi data diharapkan dapat diantisipasi. Dengan demikian, dibutuhkan tindakan tegas dari Bank Indonesia untuk mengawasi kegiatan dompet elektronik lintas batas untuk mewujudkan kepastian hukum dan penyelenggaraan kegiatan yang aman, efisien, dan lancar.

---

A non-cash payment instrument such as electronic money (e-money) has important factocs supporting the digital economy in Indonesia. Not only are domestic electronic money cross border electronic money has also been used in Indonesia. This thesis thesis then takes 2 (two) main issues, namely how the laws and regulations regulate cross border e-wallet and whar are the implications of implementing cross border e-wallets. The research method used is normative juridical, by emphasizing the use of the law in writing and supported by the results of interviewing informants. The conclusions obtained are WeChat Pay which has collaborated with CIMB Niaga and Alipay with BCA has mad this cross border e- wallet available for foreign wallet issuers must cooperate with BUKU 4 and connected to national payment gateways in order to guarantee the certainty of transaction settlement. This cross border transactions has the impact to terrorism financing, money laundering, and data transparency that should be anticipated. Thus, Bank Indonesia should supervise the activities to realize legal certainty and safe and effiecient cross border e-wallet."

"Dengan semakin meningkatnya transaksi bisnis internasional, maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya kepailitan lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan kepailitan lintas batas yang memadai. Suatu negara dapat mengadopsi salah satu instrumen hukum internasional, yaitu UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, ke dalam hukum kepailitannya guna menghadapi kasus kepailitan lintas batas. Skripsi ini membahas mengenai langkah Singapura dan Jepang dalam menghadapi kasus-kasus kepailitan lintas batas dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dan bagaimana UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency tersebut diterapkan dalam pengaturan kepailitan lintas batas di masing-masing negara. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kemungkinan penerapan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dalam hukum kepailitan di Indonesia sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan kasus kepailitan lintas batas dengan melihat Singapura dan Jepang sebagai acuan.

---

With the ever-increasing number of international business transactions, the possibility of cross-border insolvency also increases. Therefore, an adequate cross-border insolvency regulation is needed. A country can adopt one of the international law instruments, namely the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, into their insolvency law to deal with cross-border insolvency cases. The study will discuss about Singapore and Japan's steps in facing cross-border insolvency cases by adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and how the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency is applied in cross-border insolvency regulation in each country. This study will also discuss about the possibility of adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in Indonesia's insolvency law as the solution to facing cross-border insolvency cases by looking at Singapore and Japan as a reference."

"Masyarakat perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timur Leste(RDTL) di bagian pos lintas batas Motamasin (Metamauk-Salele) terdiri atas masyarakat lokal dan masyarakat pendatang (ekspengungsi) dari Timor Leste. Meskipun bahasa kelompok etnis yang digunakan pada umumnya sama, ada unsur-unsur serapan dari bahasa daerah lain yang membedakannya. Tulisan ini mengkaji bagaimana komunikasi antara dua kelompok masyarakat tersebut. Kajian mencakup sikap masyakarat dan pilihan bahasa yang digunakan oleh masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di pos lintas batas Motamasin dalam komunikasi sehari-hari. Dalam kajian ini ditemukan bahwa indeks persentase interpretasi responden terhadap butir tanyaan yang berkenaan dengan sikap terhadap bahasa ibu terletak pada skala 61–80. Hal ini menunjukkan kecenderungan sikap positif masyarakat terhadap bahasa ibu di perbatasan RI-RDTL,sedangkan sikap bahasa masyarakat lokal terhadap bahasa daerah lain berkisar pada skala 0–40 yang menunjukkan kecenderungan sikap negatif. Kecenderungan ini memmengaruhi penggunaan dan pilihan bahasa sehari-hari. Masyarakat lokal cenderung menggunakan bahasa ibu dengan kelompok etnisnya dan masyarakat pendatang dari Timor Leste. Demikian pula dengan masyarakat pendatang dari Timor Leste yang cenderung menggunakan bahasa lokal jika berbicara dengan masyarakatlokal. Sementara itu, bahasa ibu digunakan dengan sesama penutur dari Timor Leste"

"Pesatnya aktivitas transaksi jual beli yang berlangsung melalui e-commerce tentunya berbanding lurus dengan peluang terjadinya sengketa antara pihak konsumen dengan pelaku usaha. Transaksi ini pun kerap kali melibatkan pelaku usaha dan e-commerce asing yang memiliki perbedaan dari segi yurisdiksi dengan konsumen Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif penulis memperoleh jawaban bahwa mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas negara melalui e-commerce pada akhirnya diatur melalui klausula baku yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan e-commerce tersebut. Hanya saja terhadap transaksi yang berlangsung pada e-commerce asing tentu umumnya juga menggunaan pilihan hukum dan pilihan forum asing. Kondisi-kondisi di atas tentu mampu memperlemah kedudukan konsumen Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Belum lagi dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk pergi dan berperkara di luar negeri yang belum tentu sebanding dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Seiring perkembangan teknologi, terdapat penyelesaian sengketa secara daring yang dikenal dengan istilah Online Dispute Resolution (ODR). Sejauh ini, Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan ODR pasca berkomitmen melalui ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025 untuk mewujudkan ASEAN Regional Online Dispute Resolution (ODR) Network bersama negara-negara ASEAN lainnya. Sebelum mewujudkan ODR dalam skala regional, Indonesia harus terlebih dahulu mewujudkan ODR tersebut dalam lingkup nasional. Kehadiran proyek Digital Trading Online Dispute Resolution (DODR) Indonesia merupakan peluang besar atas kehadiran ODR berskala nasional ini. Proyek ini juga dibiayai oleh China Silk Road Group (CSRG) dan dikelola oleh UNCTAD. Dalam melakukan pengembangan ODR ini, Indonesia masih harus berkaca dari pengalaman negara-negara lainnya yang telah berhasil mewujudkan ODR, sehingga Penulis juga melakukan studi komparatif dengan Negara China dan Uni Eropa. Tak hanya itu, Indonesia juga perlu menentukan model ODR apa yang hendak diimplementasikan dengan mempertimbangan kelebihan dan kelemahannya disertai peluang dan tantangan yang terjadi. ODR ini juga masih perlu dikembangkan lebih jauh agar tidak hanya bersifat regional saja tetapi bersifat internasional.

---

The rapid activity of buying and selling transactions that take place through e-commerce is certainly directly proportional to the opportunity for disputes between consumers and business actors. These transactions also often involve foreign business actors and e-commerce actors who have differences in terms of jurisdiction with Indonesian consumers. Through juridical-normative research methods with a comparative approach, the author obtained the answer that the mechanism for resolving disputes across national borders through e-commerce is ultimately regulated through the standard clauses contained in the terms and conditions of use of the e-commerce. It's just that transactions that take place in foreign e-commerce, of course, generally also use legal choices and foreign forum options. The above conditions are certainly able to weaken the position of Indonesian consumers in fighting for their rights. Not to mention that it takes a huge amount of money to go and litigate abroad, which is not necessarily worth the losses suffered by consumers. Along with the development of technology, there is online dispute resolution known as Online Dispute Resolution (ODR). So far, Indonesia is still in the early stages of ODR development after committing through the ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025 to realize the ASEAN Regional Online Dispute Resolution (ODR) Network with other ASEAN countries. Before realizing ODR on a regional scale, Indonesia must first realize the ODR in the national scope. The presence of the Digital Trading Online Dispute Resolution (DODR) Indonesia project is a great opportunity for the presence of this national-scale ODR. The project is also financed by China Silk Road Group (CSRG) and managed by UNCTAD. In developing this ODR, Indonesia still has to reflect on the experiences of other countries that have succeeded in realizing ODR, so the author also conducted a comparative study with China and the European Union. Not only that, Indonesia also needs to determine what ODR model to implement by considering its strengths and weaknesses along with the opportunities and challenges that occur. This ODR also still needs to be developed further so that it is not only regional but international."

"Skripsi ini menganalisis apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dan/ atau industri dalam negeri dalam perdagangan elektronik lintas batas cross-border e-commerce atau tidak dengan membandingkan peraturan perundang-undangan serupa di Republik Rakyat Cina, serta mencari tahu bagaimana seharusnya peraturan perundangan-undangan melindungi UMKM dan/atau industri dalam negeri dan kepentingannya dalam cross-border e-commerce. Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan terhadap UMKM dan/ atau industri dalam negeri dan kepentingannya dalam cross-border e-commerce apabila dibandingkan dengan Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina telah mengeluarkan beberapa peraturan yang dikhususkan pada cross-border e-commerce yang dapat melindungi industri dalam negeri termasuk UMKM, seperti perpajakan dan bea masuk dalam transaksi cross-border e-commerce, pembatasan transaksi, dan pembatasan komoditas yang dapat diimpor melalui cross-border e-commerce, sedangkan Indonesia belum cukup dalam mengatur hal tersebut. Peraturan yang diberlakukan oleh Republik Rakyat Cina penting untuk diterapkan terutama untuk melindugi produk UMKM dan/ atau industri dalam negeri dari produk impor dari cross-border e-commerce. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang telah ada atau menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dikhususkan untuk melindungi UMKM dan/ atau industri dalam negeri dan kepentingannya dalam cross-border e-commerce.

---

This undergraduate thesis analyzed whether Indonesias laws and regulations has provide protection towards Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs and or domestic industry interests in cross border e-commerce or not by comparing such laws and regulations in Peoples Republic of China, and how should the laws and regulations provide protection towards MSMEs and or domestic industry in cross border e commerce. By conducting juridical normative research, it concludes that Indonesia has not fully provide protection towards MSMEs and or domestic industry interest in cross border e commerce if compared to Peoples Republic of China. Peoples Republic of China has enacted several regulations that are specialized for cross border e commerce which provide protection towards domestic industry including MSMEs, such as cross border e commerce taxation and duties, transaction limit, and limitation of commodities on cross border e commerce import while, Indonesia has not fully provide to enact such laws and regulations. The laws and regulations that Peoples Republic of China enacted are important to be implemented, especially to protect MSMEs and or domestic industry products from the imported products via cross border e-commerce. Therefore, the government should consider revising the prevailing laws and regulations or promulgate laws and regulations that are specialized to protect MSMEs and its interests in cross border e-commerce."

"Dalam perkembangan ekonomi global dan transaksi bisnis internasional isu kepailitan lintas batas sering kali ditemukan dan menjadi masalah global. Berlakunya prinsip teritorialitas dan prinsip kedaulatan negara pada sebagian besar negara civil law maupun common law menyebabkan tidak dapatnya suatu putusan pailit diakui dan dieksekusi di negara lain sehingga aset debitor pailit yang terdapat di luar wilayah tempat putusan pailit ditetapkan tidak tercakup kedalam boedel pailit. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah harta pailit yang akan dipergunakan untuk membayar sejumlah utang kepada para kreditor, sehingga tidak terpenuhinya hak pembayaran kreditor. Begitu juga di Indonesia, berdasarkan Pasal 436 Rv suatu putusan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia sehingga berlaku prinsip teritorialitas terhadap putusan pengadilan asing. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diakuinya putusan pailit asing di Indonesia dan juga sebaliknya terhadap putusan pailit Indonesia di negara asing. Terjadinya krisis ekonomi global di Asia pada 1997, telah memacu berbagai negara di Asia untuk melakukan reformasi hukum kepailitannya terutama dalam kepailitan lintas batas. Dalam menghadapi isu kepailitan lintas batas tersebut, Singapura dan Malaysia mengadakan insolvency agreement secara resiprositas sedangkan Korea Selatan, Jepang, dan Thailand berupaya dengan memperbaiki instrumen hukum kepailitan negaranya dengan mengacu pada UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment yang dikeluarkan oleh United Nations. Maka dari itu penting juga bagi Indonesia untuk turut melakukan reformasi terhadap instrumen hukumnya dalam mengatasi masalah kepailitan lintas batas tersebut baik dengan mengadakan dan meratifikasi perjanjian internasional maupun memperbaiki insturmen hukum nasionalnya dengan mengacu pada Model Law, mengingat belum adanya pengaturan khusus mengenai kepailitan lintas batas di Indonesia baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional.

---

In the development of global economy and international business transactions, cross-border insolvency issues are often found and become a global problem. Applicability of the territoriality principle and the state sovereignty principle in most civil law and common law countries causes a bankruptcy judicial decision unable to be recognized and executed in another country, so that the assets of debtors located outside the region cannot be included into the set of the bankrupt's property. It'll cause reduction sum of the bankruptcy's property which will be used to pay a sum of debt to the creditors, so that, fulfillment of the rights of creditors payments won't be accomplished. Similarly in Indonesia, based on Article 436 Rv, a foreign judicial decision cannot be recognized and executed in Indonesia appropriate with territoriality principle. It'll cause a foreign bankruptcy judicial decision cannot be recognized in Indonesia and so does with Indonesia bankruptcy judicial decision in a foreign country.

The Asia global economic crisis in 1997 has spurred many countries in Asia to make bankruptcy law reform, especially in cross-border insolvency regulation. In order to face the cross-border insolvency issues, Singapore and Malaysia arranged a reciprocal insolvency agreement, while South Korea, Japan, and Thailand tried to fix the local bankruptcy law refer to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment issued by the United Nations. Knowing that there aren't any local or international regulation about cross-border insolvency in Indonesia yet, it's also important for Indonesia to take part in reforming the legal instruments to deal with cross-border insolvency problems by conduct and ratify international treaties or arrange It's local bankruptcy law refers to the Model Law."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan lintas batas dari kegiatan keartisan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia dan aplikasi/penerapannya di lapangan serta pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (sebagai otoritas perpajakan di Indonesia) atas penghasilan lintas batas yang diterima oleh para artiste tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang meliputi analisis teoritis, studi literatur dan studi lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan mengenai penghasilan lintas batas yang diterima oleh artiste belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum sepenuhnya fokus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan lintas batas yang diterima oleh Artiste Indonesia yang telah ?Go International? dan pemenuhan kewajiban perpajakan para promotor musik dan/atau agent di Indonesia yang membayarkan penghasilan (fee) kepada artiste luar negeri sehubungan dengan kegiatan pertunjukan konser musik yang dilakukannya di Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the tax treatment of income from cross-border activities of artistry in tax regulations in Indonesia and application/ implementation in the field as well as the supervision carried out by the Directorate General of Taxation (as the taxation authority in Indonesia) on cross-border income received by the artistes. In conducting this research, the method used is qualitative method with descriptive analysis approach which includes theoretical analysis, literature studies and field studies. The results of this study indicate that the tax treatment of cross-border income received by the artiste has not specifically stipulated in the provisions of the taxation laws in Indonesia and supervision carried out by the Directorate General of Taxation has not fully focus on the fulfillment of the obligations of cross-border taxation of income received by the Indonesian Artiste have "Go International" and the fulfillment of tax obligations music promoters and/or agent in Indonesia who pay income (fees) to the foreign artistes in connection with activities that do music concert performances in Indonesia.;"

"Kepailitan lintas merupakan konsekuensi dari perkembangan interaksi bisnis multinasional yang begitu pesat. Wilayah yurisdiksi suatu negara tidak lagi menjadi penghalang pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan bisnis nya. Kondisi tersebut membuat resiko bisnis, khusunya permasalahan kepailitan lintas batas. Kepailitan yang melibatkan unsur lintas batas didalamnya tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian biasa. Hukum Kepailitan Indonesia memalui UU Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayran Utang masih sangat jauh dari kata ideal dalam menghadapi fenomena ini. Undang-Undang ini hanya memuat tiga pasal berkaitan dengan ketentuan hukum internasional, namun sama sekali tidak memuat ketentuan terkait penyelesaian kepailitan lintas batas. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum akan berhadapan langsung dengan kedaulatan hukum negara lain. UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment adalah suatu model hukum yang dibuat untuk menjadi rujukan bagi negara-negara dalam melakukan harmonisasi dan modernisasi hukum kepailitannya agar mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi iklim perdagangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang berambisi meningkatkan perekenomiannya harus melakukan perubahan terhadap hukum kepailitan nasional. UNCITRAL Model Law yang bersifat fleksibel, dapat dimodifikasi sesuai nilai-nilai dan kepentingan nasional suatu negara dapat dijadikan rujukan untuk melahirkan hukum kepailitan yang memadai

---

Cross Border Insolvency/Bankcruptcy is a is a consequence of the rapid development of multinational business interactions. he jurisdiction of a country is no longer a barrier for businesses to carry out their business activities. These conditions create business risks, especially cross-border bankruptcy issues. Bankruptcy involving cross-border elements in it cannot be resolved by the usual settlement mechanism. Indonesia's Bankruptcy Law passed Law No. 37 of 2007 on Bankruptcy and Debt Relief Obligations is far from ideal in dealing with this phenomenon. This Law contains only three articles relating to the provisions of international law, but contains absolutely no provisions related to the settlement of cross-border bankruptcy. This is because the law enforcement process will be directly confronted with the legal sovereignty of other countries. UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment is a legal model created to be a reference for countries in harmonizing and modernizing their bankruptcy laws in order to provide justice and legal certainty for the trading climate. The results of this study show that Indonesia as a developing country with the ambition to improve its economy must make changes to the national bankruptcy law. UNCITRAL Model Law that is flexible, can be modified according to the values and national interests of a country can be used as a reference to give birth to adequate bankruptcy law."

"Tesis ini membahas mengenai karakteristik penghasilan yang timbul atas transaksi melalui pipa gas bawah laut yang melintasi batas teritorial antar negara dan bagaimana analisis perpajakannya. Globalisasi secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya pemajakan berganda secara yurisdis, dalam hal ini adalah dispute mengenai karakterisasi penghasilan yang muncul (royalti atau business profit) atas transaksi pipa gas antara negara sumber dan negara domisili.Hal ini menjadi isu yang krusial, mengingat karakterisasi tersebut menentukan negara mana yang berhak untuk memajaki penghasilan tersebut. Kesimpulan yang didapatkan adalah royalti maupun business profit dapat digunakan untuk menjustifikasi jenis penghasilan yang muncul, tergantung nature dan transaksi dan treaty antara kedua negara yang bertransaksi. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya kriteria dan metode alokasi penghasilan dan atau biaya untuk mengurangi pengenaan pajak berganda dalam transaksi pipa gas lintas negara.

---

This thesis discusses the characteristics of revenue arising on a transaction through gas pipelines across the territorial boundaries between countries and how is the tax analysis. Globalization indirectly lead to the occurrence of juridical double taxation, in which case is a dispute about the characterization of income that arises (royalties or business profit) over gas pipelines deals between the source and domicile country.This has become a crucial issue, given the characterization of determining which country has the right to tax the earnings. In the end, royalty and business profit can be used to justify the kind of earnings that appear; depending on the nature of the transactions and the treaty between the two countries engaged. This research suggests there should be criteria and method of allocation on income or cost to reduce double taxation on transaction of crossborder pipelines."