Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepailitan dapat terjadi pada siapapun, termasuk koperasi. Kepailitan terhadap koperasi pada dasarnya mengacu kepada UUK-PKPU. Sebuah koperasi dapat mengalami kepailitan yang diakibatkan oleh koperasi itu sendiri sebagai badan hukum ataupun karena para pengurusnya. Sejak koperasi dinyatakan pailit, maka koperasi selaku debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta yang termasuk ke dalam harta pailit dan akan diserahkan kepada kurator. Profesi kurator memiliki peranan penting dalam perkara kepailitan, yang mana kurator diangkat oleh Pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit debitor. Seorang kurator haruslah merupakan seseorang yang profesional di bidangnya dan dapat memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan olehnya semata-mata untuk kepentingan harta debitor pailit. Seringkali kurator menjumpai berbagai hambatan yang datang baik dari pihak debitor ataupun kreditor ketika melaksanakan tugasnya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder. Dalam menghadapi hambatanhambatan yang terjadi, kurator memerlukan perlindungan hukum agar dirinya mendapatkan keamanan dan ketenangan sehingga menghasilkan kinerja yang optimal dan menunjang indenpendensi dari kurator itu sendiri. Hingga saat ini dalam UUK-PKPU ataupun peraturan lainnya belum diatur mengenai perlindungan dan pengaturan terhadap profesi kurator secara khusus. Maka dari itu diperlukan adanya suatu pedoman, yang mana dari pedoman tersebut diharapkan akan dikembangkan menjadi peraturan khususnya di bidang kepailitan ataupun dijadikan acuan untuk perbaikan regulasi UUK-PKPU terkait perlindungan profesi kurator

---

Bankruptcy can happen to anyone, including cooperatives. The bankruptcy of cooperatives basically refers to UUK-PKPU. A cooperative can run into bankruptcy caused by the cooperative itself as a legal entity or because of its committees. Since the cooperative is declared bankrupt, the cooperative as the debtor loses the right to control and manage assets that are included in bankruptcy assets and will be handed over to the curator. The curator has an important role in bankruptcy cases, in which the curator is appointed by the Court to administer and settle the debtor's bankruptcy assets. A curator must be someone who is professional in his field and can ensure that all actions taken by him are solely for the benefit of the bankrupt debtor's assets. Often, curators encounter various obstacles that come from both debtors and creditors when carrying out their duties. The research method that I use in this thesis is a juridical normative research method which is carried out by examining library materials or secondary data. In facing the obstacles that occur, curators need legal protection so that they can get security and peace so as to produce optimal performance and support the independence of the curators themselves. Until now, UUK-PKPU or other regulations have not specifically regulated the protection and regulation of the curator profession. Therefore, it is necessary to have a guideline, which of these guidelines is expected to be developed into regulations, especially in the field of bankruptcy or as a reference for improving UUK-PKPU regulations related to the protection of the curator profession."

"Tesis ini membahas mengenai perlunya perlindungan hukum terhadap kurator. Kurator adalah suatu profesi yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam prakteknya, banyak hambatan yang ditemui di lapangan ketika kurator menjalankan tugasnya. Walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan dan harta pailit milik debitor sudah berada dalam penyitaan umum, ada saja debitur yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu, dilaporkannya kurator oleh debitur pailit kepada instansi kepolisian. Hal ini menunjukkan perlindungan terhadap kurator belum maksimal karena belum ada jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas kurator.

---

This thesis covers about legal protection which should be given to curator. Curator is a profession that appointed by the Commercial Court to carry out Management and Settlement of the Bankruptcy estate. In practice, there are a lot of obstacles are founded in the field when Curator do their duty. Although the Bankruptcy has been stated by the court, and all bankruptcy estate of debtor are already in general foreclosure there are debtors who do not cooperate with the existence of the Curator in charge for management of their company's properties. Another problem which is encountered in practice that the Curator was reported by the bankrupt debtor to the police. It shows that the Legal Protection of the curator is not maximized because there is no clear guarantee to protect the Curator."

"ABSTRAKKurator PT Sky Camping Indonesia PT SCI mengubah status aset boedel pailit SHGB 7251 menjadi aset non boedel untuk kemudian dijual di bawah tangan, yang mana hal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas. Hasil dari penjualan aset tersebut kemudian tidak dimasukkan ke dalam daftar pembagian oleh kurator. Kreditor PT SCI, yaitu buruh, menuntut pembayaran upah mereka oleh kurator. Adanya dualisme dalam serikat pekerja PT SCI menjadi alasan kurator untuk tidak melakukan pembayaran atas upah buruh yang terutang. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana tanggung jawab kurator dan hakim pengawas dalam pengurusan harta pailit PT SCI dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor PT SCI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, dan menganalisis dengan metode kualitatif, sehingga diketahui bahwa kurator dan Hakim Pengawas merupakan pihak dalam kepailitan yang mana tugas satu sama lain saling bertautan dan saling bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu perkara kepailitan. Buruh eks PT SCI berhak mendapatkan pembayaran atas upah yang terutang karena upah buruh merupakan kreditor preferen menurut ketentuan Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam melakukan tugasnya, sebaiknya kurator dan Hakim Pengawas memahami kedudukan dan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan. Upah buruh merupakan tagihan yang harus didahulukan pembayarannya daripada tagihan lainnya, sedangkan legalitas dari serikat pekerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan, serikat pekerja seharusnya menjadi representatif bagi buruh eks PT SCI. Kata kunci: Tanggung jawab Kurator, Perlindungan Hukum, PT Sky Camping Indonesia

---

ABSTRACTThe curator of PT Sky Camping Indonesia PT SCI changed the status of bankruptcy asset SHGB 7251 become a non bankruptcy asset for that asset to be sell underhand, which has got approval from the Supervisory Judge. The proceeds of the selling afterwards is not incuded inside the division list by the curator. The creditor of PT SCI, in this case is the labor, demand the curator regarding the payment of their salary. The dualism inside the labor union of PT SCI becoming the excuse of the curator to not doing the disbursement of the debted salary. This research will answer about how is the responsibility of curator and supervisory judge while arranging and setlling down the bankruptcy asset of PT SCI, and how is the legal protection towards the creditor of PT SCI. This research will be analyzed by using normative juridical method, a research method that will investigate literature and secondary data, and analyzed it with qualitative method, so that will be obtained that Curator and Supervisory Judge are parties in bankruptcy which has linked duties one and another and be liable reciprocally upon every actions that has been done to completing a bankruptcy case. The ex labor of PT SCI reserve the right to acquire the payment of their debted salary, because labor rsquo s salary is preferential creditor according to Article 95 paragraph 4 Act of Employment. While completing their jobs, Curator and Supervisory Judge should understand each other rsquo s position and duty in accordance with the regulations in the Act of Bankruptcy. Labor rsquo s salary is a claim that has to be paid in advance, compared to other rsquo s claim, whilst the legality of labor union should become an important thing that should be noticed, the labor union must be representative towards ex labor of PT SCI.Keywords Curator rsquo s Responsibility, Legal Protection, PT Sky Camping Indonesia "

"Perekonomian mengalami perkembangan pesat di abad 21 ini. Krisis ekonomi merupakan salah satu keadaan yang terjadi dalam perkembangan perekonomian, banyak perusahaan yang bangkrut dalam krisis ekonomi. Lahirlah Hukum Kepailitan untuk menanggulangi kebangkrutan perusahaan-perusahaan saat mengalami krisis ekonomi. Kurator merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam suatu kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit PT. Kymco Lippo Motor Indonesia. Pada saat kurator melakukan tugasnya diketahui banyak sekali rintangan yang dilakukan oleh PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Debitor Pailit) dan PT. Metropolitan Tirta Perdana (Kreditor Pailit). Perlindungan terhadap profesi kurator tidak diberikan secara spesifik, sehingga hal ini sering di manfaatkan para pihak yang berkepentingan untuk menghalangi tugas kurator. Tidak ada peraturan yang spesifik memberikan perlindungan kepada kurator dapat mempengaruhi independensi kurator. Maka dari itu terdapat suatu masalah ketika kurator menjalankan tugasnya diancam dengan tuntutan pidana oleh para pihak yang berkepentingan. Namun tidak adanya peraturan-peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum, hal tersebut dapat mempengaruhi independensi kurator.

---

Economy has been through fast growing in the 21st century. The economic crisis is one the circumstances exists on such development. Companies’ bankruptcy in the middle of the economic crisis results in the establishment of Bankruptcy Law, which is believed to be one of the way to solve the issue. Curators play an important part on handling bankruptcy estate. This study uses normative juridical research method. Therefore this paper discuss the responsibility of curators on handling bankruptcy estate for PT Kymco Lippo Motor Indonesia. When the curator is doing the job, there are a lot of problem from PT Kymco Lippo Motor Indonesia as the debtor and PT Metropolitan Tirta Perdana as the creditor. There is no protection spesifically given for curators, especially in relation to their independency, and this circusmtance is often used by several parties who intend to prevent curators from doing their job. Thus, there are times when curators are being threaten with criminal charges and there is no regulation able to legally save them, and that circumstance is affecting their independecy."

"Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum debitor setelah pembatalan pernyataan pailit debitor atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa setelah pembatalan putusan pailit, debitor tidak mendapatkan perlindungan hukum atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator, kecuali terhadap harta pailit yang merupakan harta utama yang digunakan untuk meneruskan kegiatan usaha debitor. Debitor juga tidak dapat melakukan upaya hukum maupun mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator, sepanjang kurator melakukan pemberesan sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Karena pemberesan harta pailit yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan adalah tetap sah dan mengikat debitor. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif.

---

In this study, writer analyze legal protection and legal remedy for debtor after the Annulment of bankruptcy verdict of bankrupt debtor over the bankruptcy assets which have been executed by the curator. The result concluded that after the annulment of Bankruptcy verdict, debtor don't get the legal protection over the assets which have been executed by the curator, except to the bankruptcy asset which is the main property that is used to continue debtor's business. Debtor also can't do legal remedy or file lawsuit to get back the bankcruptcy assets which have been executed by the curator, as long as the curator do the settlement of bankruptcy assets within the scope of its authority which is given by the Law of Repbulic of Indonesia Number 37 Year 2004. Because the settlement of the bankcruptcy assets that has been taken by the curator before or on the date on which the curator receives notice of the annulment shall remain valid and binding upon the debtor. The research methods is library research based on normative juridical approach."

"Dalam perkara kepailitan, keadilan merupakan suatu nilai yang harus dijaga dan dijunjung tinggi sehingga tujuan dari adanya kepailitan tersebut dapat terwujud. Keadilan dalam suatu kepailitan sendiri tidaklah hanya berdasarkan dari hasil dari pengurusan kepailitan yang dilakukan, namun juga adanya suatu mekanisme atau pengaturan hukum yang dapat melindungi seluruh pihak dalam kepailitan. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang telah mengatur mengenai mekanisme dalam pengurusan kepailitan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan terkait perlindungan para pihak seperti Kurator, Debitor dan para Kreditor, yang mana hal tersebut akan dapat mencederai nilai kepailitan itu sendiri. Sehingga, dalam penelitian yang dituangkan dalam tesis ini adalah bertujuan untuk mencari kelemahan-kelemahan dan akan difokuskan terhadap analisis mengenai diperlukannya pengaturan terhadap Kurator serta mekanisme terkait pembatasan waktu maksimal dalam eksekusi harta pailit yang mana terkait hal tersebut tidak diatur dalam UU Kepailitan, sehingga diperlukan suatu penelitian terkait hal tersebut agar dapat memberikan suatu pandangan dan penilaian terkait pentingnya perlindungan hukum kepada seluruh pihak dalam Kepailitan Kata Kunci:Harta Pailit, Jangka Waktu, Keadilan, Kepailitan, Kurator

---

In bankruptcy proceedings , justice is a value which must be preserved and held in high esteem so the purpose of the bankruptcy can be achieved. Justice in a bankruptcy is not only based on it rsquo s result , but also about the regulation to all parties in bankruptcy so it will protect all parties in bankruptcy. In the Act No. 37 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation set about the mechanism of bankruptcy. But , there are still a few flaws related protection the parties such as the curator, debitor and creditors, which can be able to wounding value bankruptcy. So, in research stated in this thesis was aiming to find weaknesses and will be focused on analysis on need the regulation on curator and also the mechanism of related time limitation maximum in execution the assets which in the meantime not arranged in law bankruptcy, so that required a research in the meantime to be able to provide a views and assessment related the importance of legal protection to all parties in bankruptcy Keywords Bankruptcy, Bankruptcy Assets, Curator, Justice, Time Limitation"

"Tesis ini membahas kedudukan hukum tindakan pemblokiran terhadap proses pemberesan harta pailit. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan kajian hukum normatif dan tipologi pendekatan kasus. Hasil penelitian adalah tindakan pemblokiran yang dilakukan negara dalam rangka pengurusan piutang negara harus tunduk dengan ketentuan perundang-undangan kepailitan yang berdasarkan pada asas sita umum kepailitan. Namun pada kenyataannya negara tidak tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan kepailitan, sehingga tindakan pemblokiran oleh negara tidak dicabut meskipun terhadap PT KIA Timor Motors telah dinyatakan pailit. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan revisi atas pengertian piutang negara yang dapat dilakukan pengurusan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007, yaitu bahwa piutang negara yang berasal dari perjanjian tidaklah termasuk dalam piutang negara yang dapat dilakukan pengurusan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007.

---

This thesis discusses the legal status of the act of blocking by state against the bankruptcy assets settlement process. The study is a descriptive analytical study using normative legal studies and typologies case approach. The results of the study are the actions undertaken in the framework of the state administration of the state claims should be subject to the provisions of the bankruptcy law is based on the principle of the general confiscation bankruptcy. But in fact the state does not comply the provisions of the law of bankruptcy in Indonesia, so that the act of blocking by the state claims to do the maintenance of the Regulation of Minister of Finance No. 128/PMK.06/2007, namely that the state claims based on the agreement is not included in the state's claim which is settled by Minister of Finance Regulation No. 128/PMK.06/2007."

"Perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi Kreditur atau perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur adalah melalui lembaga actio pauliana. Actio Pauliana dilakukan oleh kreditur untuk melindungi budel pailit dari perbuatan debitur yang tidak diwajibkan untuk dilakukannya atau dilarang sebelum putusan pailit diucapkan. Mengingat pentingnya penerapan actio pauliana sebagai instrument perlindungan bagi para kreditur maka, berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang dibahas, yakni: 1) Bagaimanakah sistem pembuktian terhadap suatu tindakan debitur dapat dinyatakan memenuhi syarat-syarat berlakunya actio pauliana 2). Bagaiamana perlindungan hukum terhadap kreditur maupun pihak ketiga terkait lembaga actio pauliana? 3). Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan actio pauliana dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur?Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field research.Berdasarkan penelitian hukum dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sistem pembuktian dalam actio pauliana adalah sistem pembuktian terbalik dimana dalam hal ini membebankan pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur yaitu debitur pailit apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam waktu sebelum putusan pailit diucapkan. Sebaliknya, jika kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator dengan membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut merugikan harta pailit. (2) Perlindungan hukum terhadap kreditur maupun pihak ketiga terkait lembaga actio pauliana yaitu kreditur mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada pengadilan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan pailit yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur dan bagi pihak ketiga memberikannya hak untuk tampil sebagai Kreditur konkuren untuk mendapatkan hak-haknya. (3) Kelemahan-kelemahan actio pauliana dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketidakjelasan pengadilan mana yang berwenang memutus perkara actio pauliana, pembuktiannya yang tidak sederhana, tidak adanya tolak ukur itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, legal standing kurator yang lemah, dan kemungkinan pengalihan aset ke pihak lain sehingga mempersulit kurator dalam melakukan pembuktian.

---

The protection provided by law for creditors or debtor actions that can harm creditors is through the Pauliana Action Agency. Actio Pauliana is carried out by the creditor to protect the bankrupt bankrupt from the actions of the debtor that are not required to be carried out or prohibited before the bankruptcy decision is pronounced. Given the importance of implementing actio pauliana as an instrument of protection for creditors, based on the background of this study, three (3) issues were discussed, namely: 1) How can the system of proof for an act of a debtor be declared to fulfill the requirements for the validity of actio pauliana 2). How is the legal protection for creditors and third parties related to the actio pauliana institution? 3). What are Actio Pauliana's weaknesses in providing legal protection to creditors?The research method used in this research is using a normative juridical method which is descriptive analytical in that it is a legal research of literature which is carried out by examining legal materials, legal principles and legal regulations that are related to the subject matter. Data collection techniques were carried out by means of library research and field research.Based on legal research, it can be concluded as follows: (1) The evidentiary system in actio pauliana is a reversed evidentiary system which in this case imposes a burden of proof on the legal actions of the debtor, namely the bankrupt debtor if the debtor's legal actions were carried out before the bankruptcy decision was pronounced. Conversely, if the curator considers that the legal action is detrimental to the interests of creditors or bankrupt assets, then it is the curator who is obliged to prove by proving that the legal action is not obligatory to be carried out by them and the legal action is detrimental to the bankrupt assets. (2) Legal protection for creditors and third parties related to the actio pauliana institution, namely the creditor has the right to submit an cancellation to the court of legal actions carried out by the debtor before being declared bankrupt which results in losses for the creditor and for third parties gives him the right to appear as a concurrent creditor for get their rights. (3) Actio pauliana's weaknesses in providing legal protection to creditors is unclear which court has the authority to decide on the actio pauliana case, the evidence is not simple, there is no good faith benchmark in Law Number 37 of 2004, weak legal standing of curators, and the possibility of transferring assets to other parties, making it difficult for the curator to prove."