Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) mengatur bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kewajiban negara yang difasilitasi oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh warga negara. KTP merupakan alat untuk memastikan bahwa warga negara terdaftar dan dijamin hak-hak sipil, politik, dan sosial ekonominya. Ketiadaan KTP menyebabkan kerentanan berlapis-lapis dari kelompok yang terstigmatisasi dan terdiskriminasi, yaitu waria. Mereka terpinggirkan dari akses keadilan dan hak-hak dasar, sebelum dan di masa pandemi COVID-19. Berbagai stigma, kekerasan dan diskriminasi dialami waria yang tidak memiliki akses KTP, yang sayangnya tidak diantisipasi oleh UU Adminduk. Tulisan ini menganalisis implementasi UU Adminduk terkait mekanisme KTP bagi waria, khususnya di masa pandemi. Dengan menggunakan kerangka hak asasi perempuan, makalah ini menunjukkan permasalahan substantif yang berpotensi mengancam akses keadilan dan kesetaraan waria. "

"Penelitian ini menginvestigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan bagaimana intervensi Pemerintah mempengaruhi kapasitas mereka untuk bertahan. Melalui survei terhadap 368 responden yakni debitur/penerima manfaat, penyalur bantuan, perumus kebijakan dan pengawas, studi kasus ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terhambatnya usaha sehingga skema bantuan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan usaha bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan Pemerintah, pelaku usaha dalam sampel penelitian ini mampu mempertahankan usahanya. Walaupun secara umum terdapat pengurangan tenaga kerja, masih terdapat UMKM yang karena bantuan Pemerintah dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan jumlah tenaga kerja serta meningkatkan omzet usaha. Sementara faktor kesuksesan kunci program Pemerintah diidentifikasi dalam penelitian, terdapat pula beberapa tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan agar program bantuan bagi UMKM terus dilanjutkan dengan relaksasi persyaratan dan fokus pada penerima manfaat baru, basis data UMKM yang terintegrasi dibangun,dan di masa yang akan datang program bantuan perlu diintegrasikan dengan program literasi keuangan dan inovasi UMKM. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah di masa yang akan datang perlu diarahkan pada UMKM."

"Pandemi COVID-19 telah merubah pola pikir, sikap dan perilaku manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia. Menghadapi kondisi ini, bangsa Indonesia harus meningkatkan ketahanan nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tangguh. Salah satu strategi peningkatan kualitas SDM Indonesia adalah mempersiapkan SDM kritis, kreatif yang berwawasan kebangsaan sehingga mampu bertahan dalam keterbatasan era COVID-19 dan siap memasuki tatanan kehidupan baru melalui pendidikan. Hal ini juga menjadi poin penting dalam skala prioritas tujuan pendidikan nasional. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh strategi penyiapan SDM kritis, kreatif dan berwawasan kebangsaan menuju ketahanan nasional yang tangguh di era pandemi COVID-19. Dengan pendekatan riset kualitatif, data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam pakar, dan studi lapangan. Dengan menggunakan metode analisis CIPPO diperoleh bahwa perlu dilakukan inovasi dan perubahan secara masif serta terukur merujuk pada cara berfikir HOTS, dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan berbasis 4 konsensus bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Sesanti Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sehingga mampu menghasilkan SDM APOR. APOR (Active Positive Outside Response) adalah karakteristik SDM Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berwawasan kebangsaan sehingga mampu memberikan respon positif secara aktif terhadap lingkungannya untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh di masa pandemi COVID-19."

"Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia di Indonesia dan dunia yaitu pada aspek kesehatan, perekonomian, pendidikan, sosial, dan psikologis. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi industri minyak dan gas (migas) dengan dampak kesehatan pada pekerja dan dampak pada kegiatan operasionalnya. Keberlangsungan industri migas memiliki peran penting sebagai penyedia energi untuk penggerak perekonomian. Luasnya dampak dari pandemi Covid-19 serta dengan diterapkannya adaptasi kebiasaan baru membutuhkan pencegahan dan pengendalian yang baik pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri migas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perusahaan migas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengukur implementasi dari pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perusahaan migas PT.X secara kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan daftar periksa yang dikembangkan dari ISO 45005:2020 mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tindakan yang dijabarkan dalam 11 klausul persyaratan. Implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di PT. X sudah berjalan dengan baik dengan tingkat pemenuhan sebesar 82%. Nilai tertinggi didapatkan oleh klausul komunikasi dimana PT. X sudah memenuhi aspek komunikasi yang dipersyaratkan dalam daftar periksa. Terdapat hal-hal yang dapat dilakukan oleh PT. X guna meningkatkan kinerja pengendalian COVID-19 di tempat kerja antara lain melakukan identifikasi dan penilaian apakah tempat dan situasi di rumah pekerja memungkinkan untuk bekerja dengan efektif.

---

COVID-19 pandemic has affected all aspects of human life in Indonesia and the world, including health, economy, education, social and psychological aspects. COVID-19 pandemic has also affected the oil and gas industry with health impacts on workers and impacts on their operational activities. The sustainability of the oil and gas industry has an important role as a provider of energy to drive the economy. The extent of the impact of the COVID-19 pandemic and the implementation of adaptation to new habits require good prevention and control for companies operating in the oil and gas industry. This study aims to analyze the implementation of prevention and control of COVID-19 in an oil and gas company. This study uses a descriptive method to measure the implementation of the prevention and control of COVID-19 in the oil and gas company PT.X quantitatively. Data collection was carried out using a check list developed from ISO 45005:2020 covering aspects of planning, implementation, monitoring and action in 11 clauses of requirements. Implementation of prevention and control of COVID-19 at PT. X has been running well with a compliance rate of 82%. The highest value is obtained by the communication clause where PT. X has met the communication aspects required in the checklist. There are things that can be done by PT. X in order to improve the control of COVID-19 in the workplace, among others, knowing and assessing whether the place and situation in the workers' homes support them to work effectively."

"Situasi pandemi Covid-19 saat ini membuat banyak perusahaan harus melakukan berbagai penyesuaian seperti rasionalisasi yang banyak berdampak pada situasi kerja karyawan khususnya generasi milenial sebagai generasi produktif yang memiliki persentase paling besar dalam komposisi angkatan kerja di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, peneliti hendak melihat hubungan korelasi antara job insecurity dan grit dengan turnover intention pada karyawan milenial (berusia 20 – 38 tahun) di Indonesia di masa pandemi. Jumlah partisipan penelitian adalah 227 karyawan yang diperoleh secara daring dengan cara convenience sampling. Tipe penelitian yang dilakukan merupakan kuantitatif korelasional dengan alat ukur Turnover Intention Scale (2013), Job Insecurity Scale (2013), dan Grit Scale (2009). Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan uji statistik korelasi terhadap ketiga variabel penelitian. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terdapat korelasi positif signifikan antara job insecurity dan turnover intention, serta terdapat korelasi negatif signifikan antara grit dan turnover intention. Dalam situasi pandemi, ternyata semakin tinggi job insecurity membuat turnover intention semakin tinggi pada karyawan milenial di Indonesia. Selain itu grit juga memiliki korelasi negatif dengan turnover intention, sehingga jika karyawan memiliki tingkat grit yang tinggi maka tingkat turnover intention yang dimilikinya rendah. Adapun, nilai korelasi antara job insecurity dengan turnover intention tampak lebih besar dibandingkan nilai korelasi grit dengan turnover intention. Oleh sebab itu, job insecurity memiliki peran yang cukup penting bagi karyawan milenial dalam menghadapi situasi pandemi ini.

---

The current covid-19 pandemic situation has made many companies have to make various adjustments such as rationalizations which have a lot of impacts on employee’s work situations especially millenial employees as the productive generation that has the largest percentage in the composition of Indonesia’s current workforce. Therefore, researchers want to see the correlation between job insecurity and grit with turnover intention for millennial employees (aged 20 - 38 years) in this pandemic. The number of study participants was 227 employees who were obtained online by means of convenience sampling. This type of research is correlational quantitative with the measurement tools of Turnover Intention Scale (2013), Job Insecurity Scale (2013), and Grit Scale (2009). The data obtained were processed using the correlation statistical test of the three research variables. The results found in this study are that there is a significant positive correlation between job insecurity and turnover intention, and there is a significant negative correlation between grit and turnover intention. In a pandemic situation, it turns out that higher job insecurity makes turnover intention higher for millennial employees in Indonesia. In addition, grit also has a negative correlation with turnover intention, so that if an employee has a high level of grit, the turnover intention will be low. Meanwhile, the correlation between job insecurity and turnover intention appears to be greater than the correlation between grit and turnover intention. Therefore, job insecurity has an important role for millennial employees in dealing with this pandemic situation."

"Pandemi COVID-19 telah menghadirkan berbagai masalah dan juga berdampak pada para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya penurunan penjualan, pembelian, bahkan modal usaha yang mengakibatkan adanya penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan penyesuaian program pemulihan UMKM Kabupaten Cianjur dengan menggunakan model contingency pada masa pandemi COVID-19, demi mengembangkan sumber daya manusia dan daya saing para pelaku usaha di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berasal dari a) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur; b) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Cianjur; c) Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; serta d) UMKM Kabupaten Cianjur, dengan total informan berjumlah 15 orang. Karya ini menyajikan gambaran rancangan pemulihan UMKM Kabupaten Cianjur melalui model contingency plan. Hasil menunjukan terdapat tiga kebijakan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pada masa pandemi COVID-19 yaitu: 1) Sumber daya manusia; 2) Pemasaran dan 3) Pembiayaan, hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan anggaran dalam pemulihan UMKM Cianjur pada tahun 2021. Akan tetapi, masih terdapat beberapa program yang belum mampu diwujudkan dalam pemulihan pengembangan UMKM Cianjur pada tahun anggaran 2021.

---

The COVID-19 pandemic has presented various problems and also has an impact on business actors, especially those engaged in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector. There was a decrease in sales, purchases, and even business capital which resulted in a decrease in Gross Domestic Product (GDP) in the region. This study seeks to describe the recovery plan for SMEs in Cianjur Regency using the contingency model during the COVID-19 pandemic, to develop human resources and competitiveness for business actors in Cianjur Regency. This study uses a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Research informants came from a) the Department of Cooperatives, MSMEs, Trade and Industry of Cianjur Regency; b) Center for Integrated Services of SMEsCo in Cianjur Regency; c) Directorate of Domestic Trade, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia; and d) SMEs in Cianjur Regency, with a total of 15 informants. This study describes the dimension of adjustment that covers an overview of the design for the recovery of MSMEs in Cianjur Regency through a contingency plan model. The results show that there are three policies developed by the Cianjur Regency Government during the COVID-19 pandemic, namely, human resource development, marketing, and financing, this can be seen by the increase in the budget for the restoration of the Cianjur MSMEs in 2021. However, there are still several programs that have not been able to be realized in the recovery of the Cianjur MSME development in the 2021 fiscal year."

"

Pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia berada dalam keadaan darurat karena krisis ekonomi dan kesehatan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun dijadikan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan keadaan darurat covid-19. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020) untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini mengenai alasan perubahan APBN dengan mekanisme di dalam Perppu 1/2020 dan mekanisme perubahan APBN yang diatur di dalam UU 2/2020. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya kapasitas yang memadai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perubahan APBN dengan cepat dan tanggap seperti yang dilakukan Parlemen negara lain, selain itu, memang terdapat hukum yang tidak memadai di dalam sistem hukum APBN Indonesia sehingga memerlukan Perppu untuk mengubah hukum yang sudah ada. Mekanisme perubahan APBN dengan Peraturan Presiden pun sudah tepat dilakukan di masa darurat tanpa menghilangkan hak budget DPR. Saran dari penelitian ini adalah agar Pemerintah dan DPR menyusun Undang-Undang Keuangan Negara Darurat yang mengatur fleksibilitas dari perubahan APBN, jangka waktu perubahan kebijakan dan mekanisme untuk kembali ke kondisi normal.

 

---

The Covid-19 pandemic has put Indonesia in a state of emergency due to the economic and health crisis. Changes in the state budget were also used as one way to overcome the problem of the Covid-19 emergency. The government then issued Emergency Decree (ED) Number 1 of 2020 (which was ratified as Law Number 2 of 2020) to overcome this emergency. This research is a juridical-normative research with a qualitative analysis method. The formulation of problems related to the reasons for the revision of the state budget with the mechanisms in ED 1/2020 and the state budget amendment mechanism regulated in Law 2/2020. The conclusion of this research is that there is no sufficient capacity of the parliament to make changes to the state budget quickly and responsively as has been done by Parliaments of other countries, besides that, there is indeed an inadequate law in the legal system of the Indonesian State Budget so that it requires ED to change existing laws. The mechanism for revising the state budget by Presidential Regulation is already appropriate in an emergency without eliminating the parliament's budgetary rights. The suggestion from this research is that the Government and the Parliament should draft an Emergency State Finance Law which regulates the flexibility of state budget changes, the time frame for policy changes and the mechanism for returning to normal conditions.

"

"Kewirausahaan sosial Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi terutama dalam rangka pemulihan pandemi COVID-19 saat ini. Seiring dengan meningkatnya reliugisitas masyarakat, solidaritas sosial serta adanya perubahan pola hidup dan berkembangnya inovasi dan teknologi perlu didukung dengan strategi pengembangan kewirausahaan sosial Islam yang tepat. Walaupun pertumbuhan ekosistem kewirusahaan cukup pesat, masih banyak kendala dalam pengembangannya. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi penyebab serta faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengembangan kewirausahaan sosial Islam dengan pendekatan metode Analytic Network Process (ANP) BOCR termasuk solusi dan strategi yang diusulkan. Berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif aspek masalah menunjukkan bahwa Sumber Daya manusia menjadi aspek prioritas, selanjutnya diikuti oleh aspek pemasaran, pendanaan, dan kelembagaan. Penguraian solusi secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas 1) Peningkatan pelatihan dan keterampilan 2) inovasi dan pemanfaatan teknologi, 3) Pemanfaatan ziswaf dan pembiayaan mikro syariah 4) regulasi untuk legalitas sosiacla entrepreneurship. Sedangkan prioritas strategi yang dianggap dapat meningkatkan pengembangan kewirausahaan sosial Islam terdiri dari: 1) Intervensi kurikulum pendidikan untuk pembentukan perilaku dan Jiwa kewirausahaan 2) Pemberdayaan komunitas/lembaga Islam seperti Masjid dan Pesantren, dan 3) Optimalisasi dukungan Pemerintah melalui regulasi pada ekosistem syariah

---

Islamic social entrepreneurship has a very important role in supporting the improvement of social and economic welfare, especially in the context of recovering the current COVID-19 pandemic. Along with the increase in community religiosity, social solidarity as well as changes in lifestyle and the development of innovation and technology need to be supported by appropriate Islamic social entrepreneurship development strategies. Although the growth of the entrepreneurial ecosystem is quite rapid, there are still many obstacles in its development. This study tries to identify the causes and the dominant factors that become obstacles in the development of Islamic social entrepreneurship with the BOCR Analytic Network Process (ANP) method approach including the proposed solutions and strategies. Based on the order of priority, the alternative aspects of the problem indicate that human resources are the priority aspect, followed by marketing, funding, and institutional aspects. The breakdown of the overall solution resulted in a priority order of 1) Improvement of training and skills 2) innovation and use of technology, 3) Utilization of Ziswaf and Islamic microfinance 4) regulation for the legality of social entrepreneurship. Meanwhile, strategic priorities that are considered to be able to increase the development of Islamic social entrepreneurship consist of: 1) Educational curriculum interventions for the formation of entrepreneurial behavior and spirit 2) Empowerment of Islamic Communities/Institutions such as Mosques and Islamic Boarding Schools, and 3) Optimizing Government support through regulations on the sharia ecosystem."

"Skripsi ini membahas mengenai kondisi keberfungsian sosial korban terorisme terlindung LPSK setelah mengikuti kegiatan di LPSK, juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian sosial dari korban terorisme terlindung LPSK. Kegiatan di LPSK yang dimaksud adalah adanya kegiatan rehabilitasi psikososial untuk para korban terorisme. Penelitian ini dilakukan dari bulan April hingga Desember 2021. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam secara daring dengan 8 orang informan (5 merupakan korban terorisme terlindung LPSK, 1 orang merupakan anggota keluarga dari informan inti, 1 orang merupakan pengurus LPSK, dan 1 orang adalah pelaksana kegiatan pelatihan kewirausahaan YIIM). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif, dengan melakukan studi literatur dan juga menggunakan teknik triangulasi data demi meningkatkan kualitas penelitian. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pasca pelatihan ditemukan bahwa keberfungsian sosial para informan mengalami perubahan ke arah yang baik. Dalam artian, informan dalam penelitian setelah mengikuti kegiatan di LPSK telah mampu untuk memenuhi peran sosialnya dengan baik, sebagaimana dari indikator terpenuhi nya keberfungsian sosial individu. Penelitian ini melihat pemenuhan peran dari masing-masing informan di lingkup keluarga dan lingkup pekerjaan dalam periode sebelum informan mengikuti kegiatan di LPSK atau pasca peristiwa terorisme, dan di periode setelah informan mengikuti kegiatan LPSK. Dalam penelitian ini diketahui pula terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi keberfungsian sosial dari para informan. Faktor-faktor tersebut adalah (1) adanya dukungan dan bantuan dari LPSK/pemerintah, (2) dukungan orang terdekat, (3) ilmu dan keterampilan yang didapat dari pelatihan kewirausahaan, serta (4) adanya faktor dorongan internal masing-masing individu. Faktor-faktor yang demikian merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap keberfungsian sosial dari informan. Namun demikian diketahui pula bahwa terdapat faktor yang membawa pengaruh negatif terhadap keberfungsian sosial informan, yakni kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda. Diketahui bahwa memang pandemi COVID19 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian para informan dan juga berpengaruh terhadap bagaimana informan memenuhi peran fungsi sosialnya sehari-hari. Dengan demikian, saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah, diperlukan adanya keterlibatan penuh dalam proses rehabilitasi psikososial korban, tidak hanya dari LPSK, namun juga diperlukan adanya andil dari pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memperhatikan kondisi hidup dan pemenuhan keberfungsian sosial dari para korban, terlebih dalam kondisi pandemi saat ini. Diharapkan dengan adanya keterlibatan dan juga bantuan dari pemerintah daerah, dapat membantu meningkatkan resiliensi informan dalam mencapai keberfungsian sosial mereka masing-masing. Peneliti juga melihat perlu adanya keterlibatan lebih jauh dari pihak YIIM dalam memberikan pelatihan kewirausahaan sebagai bagian dari kegiatan rehabilitasi psikososial untuk semakin meningkatkan keterampilan para informan. Upaya tersebut dapat semakin membantu informan dalam mencapai keberfungsian sosial mereka di kemudian hari. Kata Kunci: korban terorisme, keberfungsian sosial, rehabilitasi psikososial, pelatihan kewirausahaan.

---

This study discusses the condition of the social functioning of victims of terrorism protected by LPSK after participating in activities in LPSK. This study also discusses about the factors that affect the social functioning of victims of terrorism protected by LPSK. The activities at LPSK are meant to include psychosocial rehabilitation activities for victims of terrorism. This research was conducted from April to December 2021. The researcher collected data by conducting online in-depth interviews with 8 informants (5 were victims of terrorism protected by LPSK, 1 person was a family member of the core informant, 1 person was an administrator of LPSK, and 1 person was in charge in YIIM entrepreneurship training activities). This study uses a qualitative-descriptive type of research, by conducting a literature study and also using data triangulation techniques to improve the quality of research. The results of this study showed that after the training it was found that the social functioning of the informants had changed in a good direction. In a sense, the informants in the study after participating in activities in LPSK have been able to fulfill their social roles well, as indicated by the indicators of the fulfillment of individual social functions. This study looks at the fulfillment of the role of each informant in the family and work spheres in the period before the informant participated in activities in LPSK or after the terrorist incident, and in the period after the informant participated in LPSK activities. In this study, it is also known that there are various factors that affect the social functioning of the informants. These factors are (1) support and assistance from the LPSK/government, (2) support of the closest people, (3) knowledge and skills gained from entrepreneurship training, as well as (4) internal encouragement of each individual. Such factors contribute positively on the social functioning of the informants. However, it is also known that there are factors that have a negative influence on the social functioning of informants, namely the current state of the COVID-19 pandemic. It is known that the COVID-19 pandemic really affects the economic conditions of the informants and also affects how they fulfill their daily social function roles. Thus, the suggestion that researchers can give in this study is that full involvement in the psychosocial rehabilitation process of victims is needed, not only from LPSK, but also from the local government and related ministries to pay attention to the living conditions and fulfillment of social functions of the victims, especially in the current pandemic situation. It is hoped that the involvement and assistance of the local government can help improve the resilience of informants in achieving their respective social functions. The researcher also sees the need for further involvement from YIIM in providing entrepreneurship training as part of psychosocial rehabilitation activities to further improve the skills of the informants. These efforts can further assist informants in achieving their social functioning in the future."

"This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on labor productivity in the agricultural and the National Economic Recovery (PEN) Program to support labor productivity in the agricultural sector. This research method is descriptive qualitative using secondary data. The results showed that the Covid-19 pandemic had an impact on labor productivity in the agricultural sector. The pandemic increases health risks, disrupts agricultural production and marketing, increases the burden of health expenditures, and reduces access to education and training. The PEN program supports the productivity of the agricultural sector workforce by providing assistance and developing the capacity of the farm workforce using the distribution of social assistance (bansos) and additional pre-employment card allocations. The social assistance and capacity-building program for the agricultural workforce enabled the agricultural workforce to continue working and being productive, thus supporting the sustainable development of the farming sector."