Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 untuk memperbaiki akses energi modern yang dapat dijangkau, layak, dan berkelanjutan untuk semua pihak. Pemerintah telah melakukan banyak perbaikan akses listrik dan liquid petroleum gas (LPG). Tanpa kedua jenis energi modern tersebut, rumah tangga menggunakan kayu bakar atau biomas yang menghasilkan dampak negatif. Perbaikan pasokan listrik dan LPG yang cukup masif seharusnya menurunkan ketimpangan penggunaan energi modern, tetapi ketimpangan energi meningkat di beberapa kelompok populasi. Ketimpangan penggunaan energi dipengaruhi juga oleh faktor permintaan. Pembahasan ketimpangan energi modern adalah penting karena mencerminkan ketimpangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan yang esensial untuk standard kehidupan yang lebih baik. Studi ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengukur ketimpangan penggunaan listrik dan LPG dengan menggunakan data Susenas. Metode yang digunakan adalah pengukuran indeks Theil dan Gini. Indeks Theil dihitung secara statik dan dinamik. Pengukuran ketimpangan mempertimbangkan dimensi spasial dan tingkat pendapatan. Indeks menunjukkan turunnya ketimpangan penggunaan energi modern secara nasional dan pada beberapa dimensi kelompok populasi, tetapi ketimpangan meningkat di perkotaan, di kelompok pendapatan tinggi, serta di beberapa provinsi. Bagian kedua menjawab pertanyaan apakah faktor-faktor permintaan berpengaruh pada distribusi penggunaan energi, yang dapat menjelaskan ketimpangannya. Serta, apakah pengaruhnya berbeda antara di perkotaan dan pedesaan. Pengukuran ini dipisah untuk masing-masing energi. Estimasi distribusi penggunaan listrik menggunakan Quantile Regression dan OLS. Estimasi distribusi penggunaan LPG menggunakan Quantile Count Regression dan Negative Binomial Regression.Estimasi pada model listrik menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi penggunaan listrik adalah pendapatan, harga listrik, gender, tingkat pendidikan, dan status bekerja, jumlah anggota usia lanjut, status rumah, peralatan listrik, dan daya terpasang. Faktor yang pengaruhnya berbeda antara di perkotaan dan di pedesaan adalah pendapatan, tingkat pendidikan, status bekerja, dan status rumah. Sementara itu, estimasi pada model LPG menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi distribusi penggunaan LPG adalah pendapatan, harga LPG, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status rumah. Semua faktor tersebut berkorelasi secara berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Studi ini berimplikasi pada kebijakan untuk mengatasi kekurangan energi di satu sisi, tetapi mendorong penghematan energi di sisi lain. Dalam hal kekurangan energi, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengenali kelompok yang rentan menjadi miskin-energi. Di antaranya adalah rumah tangga berpenghasilan rendah, berpendidikan rendah, kepala rumah tangga wanita, dan pekerja mandiri di pedesaan. Program listrik semacam tenaga surya hemat energi perlu dilanjutkan di samping mendorong penggunaan energi lokal. Dalam hal energi memasak, program penggunaan tungku bersih murah perlu dipertimbangkan untuk dijalankan kembali. Di samping itu, peningkatan rasio elektrifikasi serta distribusi LPG perlu terus didorong terutama di daerah terpencil, pedesaan, dan wilayah timur Indonesia. Dalam hal penghematan energi, pendidikan tentang pentingnya hemat energi dan dampak eksternalitas perlu menyasar pada rumah tangga pengguna listrik yang tinggi, yaitu rumah tangga dengan tingkat pendidikan menengah dan universitas, terutama di perkotaan pada provinsi-provinsi di Sumatra, Jakarta, dan Kalimantan.

---

Indonesia has committed to achieving Sustainable Development Goal 7 to improve access to modern energy that is affordable, feasible, and sustainable for all. The government has made many improvements in accessing electricity and liquid petroleum gas (LPG). Without these types of modern energy, households use firewood or biomass, resulting in negative impacts. Massive improvements in electricity supply and LPG should reduce inequality in modern energy use, but energy inequality increases in some population groups. Demand factors also influence inequality in energy use. Addressing modern energy inequality is important because it reflects economic inequality and the fulfillment of essential needs for a better standard of living.

This study consists of two parts. The first part measures the inequality of electricity and LPG use using Susenas data. The methods are the decomposable Theil and Gini indexes. Theil index is calculated statically and dynamically. The inequality measurement considers the spatial dimensions and income levels. The index shows a decrease in inequality in modern energy usage nationally and some population groups, but inequality increases in urban areas, high-income groups, and some provinces. The second part addresses whether demand factors affect the distribution of modern energy usage, explaining inequality. And whether the effect is different between urban and rural areas. The estimate is separated for each energy. The electricity usage model is estimated using Quantile Regression and OLS. The LPG model is estimated using Quantile Count Regression and Negative Binomial Regression.

Estimating the electricity model, factors influencing the electricity usage distribution are income, electricity price, gender, education level, occupation, number of elderlies, homeownership, electric appliances, and installed power. The factors that affect urban and rural areas are income, education level, work status, and home status. Meanwhile, the LPG model's estimation shows that the factors influencing the LPG usage distribution are income, LPG price, gender, education level, occupation, and home status. All of these factors correlate differently between urban and rural areas.

This study has implications for policies to address energy insufficiency on the one hand but encourages energy savings on the other. In terms of energy insufficiency, the government needs to consider identifying groups vulnerable to being energy-poor. Among them are low-income, low-educated households, female household heads, and rural self-employed workers. Electricity programs such as energy-efficient solar power need to be continued and encourage the use of local energy. The program for using cheap, clean stoves needs to be considered for re-implementation in cooking energy. In addition, the increase in the electrification ratio and LPG distribution needs to be encouraged, especially in remote, rural, and eastern Indonesia. In terms of energy saving, education on the importance of energy-saving and the impact of externalities needs to target high electricity user households, namely households with secondary and university education levels, especially in urban areas in the provinces of Sumatra, Jakarta, and Kalimantan."

"Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional SUSENAS, penelitian ini mencoba untuk menganalisa faktor ndash; faktor yang mempengaruhi ketiimpangan terhadap pengeluaran rumah tangga di sektor kesehatan dengan menggunakan metode dekomposisi ketimpangan: dekomposisi terhadap komponen ndash; komponen pengeluaran rumah tangga, dan dekomposisi terhadap sub ndash; grup populasi. Kami menemukan bahwa ketimpangan terhadap komponen ndash; komponen pengeluaran rumah tangga untuk non ndash; makanan lebih besar dibandingkan komponen pengeluaran rumah tangga untuk makanan. Di antara komponen ndash; komponen pengeluaran rumah tangga untuk non ndash; makanan, ketimpangan terhadap pengeluaran di sektor kesehatan sangatlah tinggi dan polanya cenderung stabil. Hal ini menandakan bahwa terdapat banyak rumah tangga yang masih belum mampu untuk mengakses fasilitas ndash; fasilitas kesehatan dan situasi tersebut tidak berubah selang periode penelitian. Lebih lanjut, disparitas ketimpangan di sektor kesehatan tersebut yang terjadi di antara wilayah ndash; wilayah peneltian sangatlah kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa ketimpangan yang besar terhadap pengeluaran di sektor kesehatan terjadi di masing ndash; masing wilayah terutama pada daerah perkotaan. Sementara itu di antara rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas/layak terdapat banyak rumah tangga miskin yang tidak mampu untuk mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Terkait hal ndash; hal tersebut, para pembuat kebijakan kedepannya diharapkan dapat lebih fokus kepada ketimpangan yang terjadi di masing ndash; masing wilayah/provinsi terutama pada daerah perkotaan. Lebih lanjut, Pemerintah juga harus membangun fasilitas ndash; fasilitas kesehatan yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis yang bekerja di fasilitas ndash; fasilitas kesehatan tersebut.

---

Based on the National Socioeconomic Survey, this study attempts to explore the factors of health expenditure inequality by using two inequality decomposition methods decomposition by expenditure components and decomposition by population sub groups. It is found that non food expenditure inequality is much higher than food expenditure inequality. Among non food expenditure inequalities, health expenditure inequality is very high and quite stable, suggesting that many households could not afford to pay for high quality health care services and this situation has not been improved. Health expenditure disparity between regions is very small, meaning that a very large health expenditure inequality exists within each region, particularly urban areas. Households who have access to qualified water have a much lower health expenditure inequality than those who have no or limited access, suggesting that among those who have no or limited access, there is a large number of very poor households who cannot afford to pay for decent health care services. Policy makers should focus more on health expenditure inequality within urban areas in each region. The government should establish more low cost health care centers, particularly in urban areas in each region and increase medical doctors who could work in these health care centers."

"ABSTRAKBerdasarkan teori Human Capital, the rate of return to education merupakan tingkat pengembalian investasi pendidikan. Pendidikan tidak hanya memiliki keuntungan positif namun juga dapat mempengaruhi peningkatan ketimpangan upah. Perbedaan tingkat pengembalian investasi pendidikan pada kuantil upah yang berbeda, baik di antara pekerja dengan tingkat pendidikan yang berbeda maupun antar pekerja dengan tingkat pendidikan yang sama, dapat menyebabkan adanya ketimpangan upah. Tujuan paper ini adalah untuk mencari tahu hubungan antara return to education atau tingkat pengembalian investasi pendidikan dengan ketimpangan upah di Indonesia. Teknik regresi kuantil digunakan untuk mendapatkan koefisien tingkat pengembalian investasi pendidikan pada tingkat upah yang berbeda. Hasil regresi menunjukkan bahwa pendidikan berkontribusi terhadap ketidakmerataan upah dikarenakan terdapat variasi yang signifikan pada tingkat pengembalian investasi pendidikan pada setiap kuantil upah dan juga terdapat peningkatan wage dispersion yaitu pemberian upah yang berbeda pada pekerja dengan tingkat pendidikan yang sama. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi pendidikan juga mempunyai hubungan positif dengan lama studi dan tingkat pendidikan.

---

ABSTRACTAccording to the Human Capital Theory, the rate of return to education is viewed as the rate of return investment and the individual income is the product of the accumulated investment. Despite the beneficial effects of human capital development on economic growth as a result of an overall increase in skilled labor, it can also lead to negative outcomes such as income inequality. More specifically, the difference in the return to education across the quantile of wage can result in wage dispersion between and within education groups. This paper investigates the association between return to education and wage inequality in Indonesia. The quantile regression technique is applied to compute the return on the investment at different points of wage distribution. The main findings are that education contributes to an increasing wage inequality due to the significant variation in the rate of return to education in every quantile of wage and the increasing wage dispersion within the same education. Furthermore, this study also derives that the return to education in Indonesia has a positive correlation with the duration of school and a higher level of educational attainment."

"Beberapa literatur terbaru mengungkapkan bahwa saat ini konsumsi conspicuous tidak hanya mencakup barang-barang terlihat (visible good) saja, melainkan juga barang-barang tak terlihat (invisible good), yang sebagian besar merupakan kebutuhan dasar individu. Konsumsi conspicuous sangat erat kaitannya dengan ketimpangan pendapatan dan karakteristik regional seperti etnis dan agama, namun penelitian antara ketiga variabel ini masih sangat terbatas, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi serta keberagaman etnis dan agama yang sangat luas, sehingga akan sangat mempengaruhi bagaimana share dari konsumsi conspicuous rumah tangga. Penelitian ini menggunakan data pooled konsumsi rumah tangga yang disediakan oleh BPS dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Dengan metode 2SLS, hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) ketimpangan pendapatan tidak memiliki pengaruh, tetapi kedua variabel karakteristik regional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap share konsumsi conspicuous untuk visible good dan (2) ketimpangan pendapatan dan kedua variabel karakteristik regional berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap share konsumsi conspicuous untuk invisible good

---

The latest literature reveals that currently conspicuous consumption includes not only visible goods, but also invisible good, which are mostly basic individual needs. Conspicuous consumption is closely related to income inequality and regional characteristics such as ethnicity and religion, however research between these three variables is still very limited, especially in developing countries. Indonesia has a fairly high income inequality as well as a very wide ethnic and religious diversity, so that it will greatly affect how the share of conspicuous household consumption is. This study uses pooled household consumption data provided by BPS from 2017 to 2018.With the 2SLS method, the results of this study find that (1) income inequality has no effect, but the two regional characteristic variables have a positive and significant effect on consumption share conspicuous for visible good and (2) income inequality and the two regional characteristic variables have a negative and significant effect on the share of conspicuous consumption for invisible good."

"ABSTRACTIndonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam SDA baik diatas maupun dibawah permukaan tanah dan lautan. Kekayaan bawah tanah Indonesia yang mencakup mineral dan energi telah lama dimanfaatkan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Di sisi lain, di tengah melimpahnya energi dan sumber daya mineral ESDM Indonesia, masalah kesejahteraan seperti kemiskinan dan ketimpangan masih. Kekayaan ESDM di Indonesia mungkin menjadi penyebab berbagai masalah ekonomi. Skripsi ini ingin membuktikan bahwa kutukan sumber daya alam telah menjadi pembuktian atas dampak negatif kekayaan ESDM terhadap ketimpangan dan kemiskinan sebuah negara. Pembuktian dilakukan dengan menguji pengaruh kekayaan ESDM terhadap ketimpangan di Indonesia dengan menggunakan data produk domestik regional bruto PDRB, koefeisien Gini, dan indikator kemiskinan hingga level kabupaten. Dengan menggunakan periode analisis 2009-2011, melalui uji ekonometrika penulis menemukan bahwa kekayaan SDA justru memperburuk kondisi kemiskinan dan ketimpangan. Pengaruh ini muncul melalui saluran ketenagakerjaan dimana ketimpangan memburuk disebabkan oleh struktur ketenagakerjaan yang tidak merata, sedangkan kemiskinan terdampak membaik. Usaha pemerintah menanggulangi munculnya dampak ekonomi atas eksploitasi ESDM melalui DBHSDA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan melalui uji ekonometrika. Temuan ini menunjukkan bahwa kekayaan ESDM merupakan sebuah kutukan bagi kesejahteraan rakyat, khususnya indikator ketimpangan dan kemiskinan.

---

ABSTRACTIndonesia is a country which has abundant natural resources both above and below the surface of land and sea. Indonesia 39 s treasures, which includes minerals and energy, has long been used as a source of state revenue. On the other hand, welfare issues such as poverty and inequality still exist. The Curse has proven the negative impact of natural resource wealth on the economic growth of a country. This study would like to examine the existence of the effect of natural resource wealth on inequality in Indonesia by using Gross Regional Domestic Product data, Gini coefficient, and poverty indicators in district level. By using the 2009 2011 analysis period, researcher found that the wealth of natural resources exacerbates the problems of poverty and inequality. This influence is also found in the employment channel where inequality deteriorates due to unequal employment structures. Government efforts to tackle the economic impacts of natural resource exploitation through DBHSDA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam have proved effective in addressing poverty and inequality problems through econometric tests. This finding shows that the wealth of natural resources is still a curse for the economy, especially indicators of inequality and poverty. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan internet terhadap pendapatan per kapita pada kelompok kabupaten/kota dengan mengelompokkan kelas pendapatan 40% pendapatan rendah, 40% pendapatan sedang, dan 20% pendapatan tertinggi serta pengaruh penggunaan internet terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini dilakukan pada 34 provinsi dengan 507 kabupaten, pada rentang waktu tahun 2018 – 2020, data diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan dari instansi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan internet pada kelompok pendapatan rendah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan per kapita, pada kelompok pendapatan menengah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan per kapita, sedangkan penggunaan internet pada kelompok pendapatan tinggi tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Penggunaan internet berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

---

The purpose of this study is to determine the effect of internet use on income inequality and per capita income in the districts/cities by classifying income groups as 40% low income, 40% middle income, and 20% high income. This study was conducted in 507 districts of 34 provinces for the period of 2018 – 2020. Data were obtained from the National Socioeconomic Survey (Survei Sosial Ekonomi Nasional; SUSENAS), the National Labor Force Survey (Survei Angkatan Kerja Nasional; SAKERNAS), the Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik; BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance, the Ministry of Finance, whereas the data analysis applied the fixed effects model. Based on the results of the study, it is known that internet use has a positive and significant effect on income per capita in the low-income and middle- income groups. And high-income groups has no effect on income per capita. Meanwhile, the effect of internet use has a negative significant relationship to income inequality."

"Jaringan Produksi Global telah mengubah jalannya globalisasi, khususnya teori Stolper-Samuelson. Saat ini Indonesia sedang dalam proses bergabung dengan JPG di unbundling ketiga di mana biaya komunikasi merosot, mengubah pola permintaan tenaga kerja. Indonesia juga menerima sejumlah besar investasi asing (FDI), memberikan lebih banyak ruang untuk peningkatan teknologi di perusahaan-perusahaan. Dengan tren-tren baru ini, Dampak globalisasi pada upah premium sekarang menjadi ambigu. Sebelumnya, penelitian tentang dampak perdagangan internasional terhadap premi upah menggunakan data 1991-2000 di Indonesia menemukan bahwa penurunan tarif impor diikuti oleh penurunan premi upah. Berdasarkan penelitian menggunakan OLS fixed effect balanced panel data regression 2011-2015, ditemukan bahwa berbagai aspek globalisasi mempengaruhi upah secara berbeda.

---

---

Global Production Network has changed the rule of globalization, in particular the Stolper-Samuelson Theory. Indonesia is in the process of joining the third unbundling where communication cost plummets, changing the pattern on labor demand. Indonesia also receives a huge amount of foreign direct investment, giving more room for a technology upgrade in firms. With these new trends, the Impact of globalization on wage premium is now ambiguous. Previously, research on the impact of international trade on wage premium using 1991-2000 data in Indonesia found that a decrease in import tariff was followed by a decrease in wage premium. Based on the research using OLS fixed effect balance panel data regression from 2011-2015, it is found that various aspects of globalization affect wage premium differently."

"Sejumlah besar literatur ilmiah dan populer dari revolusi industri abad kedelapan belas dan kesembilan belas berpendapat bahwa teknologi telah secara fundamental mengubah pasar tenaga kerja. Sementara sebagian besar negara memprioritaskan tingkat pendidikan dan pengembangan teknologi yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, beberapa ekonom berpendapat bahwa dampak yang tidak merata dari perkembangan ini pada gaji berdasarkan tingkat pendidikan karyawan dapat memperburuk ketidaksetaraan upah yang sudah meningkat. Penulis menduga bahwa SBTC industri di Indonesia, khususnya otomasi, dapat terjadi dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dengan menggunakan data IFR terbaru yang dikombinasikan dengan data survei Manufaktur Indonesia periode 2010-2019, studi ini menilai dampak otomatisasi terhadap ketimpangan upah di industri manufaktur Indonesia. Dengan menggunakan model 2 stage least squared (2SLS), penulis menemukan bahwa otomatisasi memang meningkatkan ketimpangan upah di industri manufaktur Indonesia. Berbeda dengan hipotesis SBTC dan penelitian sebelumnya, otomatisasi secara signifikan meningkatkan upah kedua kelompok pekerja, menunjukkan korelasi yang saling melengkapi alih-alih substitusi antara robot dan tenaga kerja di sektor manufaktur Indonesia.

---

A sizable body of scholarly and popular literature from the industrial revolution of the eighteenth and nineteenth centuries contends that technology had fundamentally altered the structure of the labor market. While most nations prioritize higher levels of education and technological development to spur economic growth, some studies contend that the uneven impacts of technology on production and non-production workers may worsen already the rising wage inequality. The author suspects that in the case of Indonesia industry SBTC, especially automation, have grown thanks to rapid economic growth. Thus, using the latest IFR data combined with Indonesian Manufacturing surveys data in the period of 2010-2019, this study assesses the impact of automation on wage inequality in the Indonesia’s manufacturing industry. This study employs the 2 stage least squared (2SLS) model due to the nature of endogeneity of automation. I found that automation increases wage inequality in Indonesia’s manufacturing industry. Contrasts to SBTC hypothesis and previous studies, automation significantly increases wage of both workers group, indicating a complementary correlation instead of substitution between robot and labor in the Indonesia’s manufacturing sector."

"Isu ketimpangan saat ini merupakan isu penting yang harus segera ditanggulangi di Indonesia karena ketimpangan memiliki dampak yang besar baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Penelitian ini mempelajari hubungan antara kriminalitas dengan ketimpangan dengan menggunakan data panel propinsi di Indonesia periode 2009-2013. Dengan mengontrol berbagai variabel seperti PDRB per kapita penyelesaian kasus yang ditangani kepolisian kemiskinan dan pengangguran hasil estimasi ekonometrika dengan fixed effect menunjukkan ketimpangan indek gini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Penyelesaian kasus di kepolisian kinerja kepolisian memiliki dampak negatif terhadap kriminalitas di Indonesia. Selain itu dampak kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas lebih kecil dibandingkan dengan dampak ketimpangan terhadap kriminalitas.

---

Inequality today is a challenging issue that must be addressed in Indonesia because inequality has socio economic consequence. This research then aim at studying the relationship between inequality and crime using a panel data of provincial level in Indonesia during 2009-2013. By controlling with some variables such as GDP per capita crime clearance ratio reported crimes and processed crimes handled by police poverty and unemployment the econometric estimation with fixed effect found that inequality Gini Index has a positive and significant impact on crime. Crime clearance as an indicator of police performance had a negative impact on crime. In addition the impact of poverty and unemployment on crime is smaller than the impact of inequality on crime."

"ABSTRACTThe purpose of this study is to examine if mobile social commerce continuance usage and post usage influences brand loyalty among customers and assessed the role of privacy concern in mobile social commerce usage intention. Furthermore, privacy concern was measured by using concern for social media information privacy CFSMIP . Therefore, this study validates a model that combine CFSMIP, Brand loyalty, and Expectation Confirmation Model. Convenience sampling was used in this research and sample were distributed within Jakarta context. Statistical Equation Model SEM LISREL 2.0 was used in this research to test the hypothesis. The result suggested into two parts CFSMIP does not influence perceived usefulness and continuance intention, perceived usefulness influence satisfaction and continuance intention to use mobile social commerce influence brand loyalty. Moreover, all the paths of Expectation Confirmation Model confirmed the study. Meanwhile, perceived usefulness does not confirm to have relation with continuance usage whereas satisfaction does not influence brand loyalty. Relevant Managerial implications are then discussed.

---

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah selama penggunaan dan sesudah penggunaan mobile social commerce mempengaruhi loyalitas merek di antara pelanggan dan menilai peran kepedulian privasi dalam niat penggunaan mobile social commerce. Selanjutnya, privasi diukur dengan memperhatikan privasi informasi media sosial CFSMIP . Oleh karena itu, penelitian ini memvalidasi model yang menggabungkan CFSMIP, loyalitas brand, dan Konfirmasi Ekspektasi. Convenience sampling digunakan dalam penelitian ini dan sampel didistribusikan dalam konteks Jakarta. Model Persamaan Statistik SEM LISREL 2.0 digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian dibagi menjadi dua bagian: CFSMIP tidak mempengaruhi manfaat yang dirasakan dan intensitas kelajutan penggunaan, manfaat yang dirasakan mempengaruhi kepuasan dan kelanjutan niat untuk menggunakan mobile social commerce mempengaruhi loyalitas merek. Konfirmasi Ekspektasi juga berpengaruh positif dalam penelitian ini. Sementara itu, manfaat yang dirakasakan tidak mengkonfirmasi adanya hubungan dengan kelanjutan penggunaan sedangkan kepuasan tidak mempengaruhi loyalitas merek. Implikasi manajerial yang relevan kemudian dibahas."