Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai eksistensi dynamic capabilities di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada tahun 2015-2020. Peneliti menggunakan konsep dynamic capabilities (thinking ahead, thinking again, dan thinking across) dan juga enabling macro policy environemt (leadership dan policy networks) di Kementerian PAN-RB ini sendiri dalam merespons perubahan terkhusus pencapaian reformasi birokrasi internal organisasi untuk terus dapat menghasilkan berbagai kebijakan yang adaptif dan menjadi contoh bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kemudian, analisis dari hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif yang menghasilkan temuan bahwa eksistensi dynamic capabilities pada kebijakan manajemen talenta masih samar terlihat dan masih belum mencapai kondisi ideal dynamic capabilities yang diharapkan. Oleh karena itu, salah satu saran yang diberikan adalah peningkatan Kementerian PAN-RB dalam menghadirkan kapabilitas dinamis yang didukung oleh commitment to action tidak hanya dari seorang pemimpin dan menguatkan berbagai indikator policy networks untuk mendorong terciptanya dynamic capabilities.

---

This thesis discusses the existence of dynamic capabilities in the Ministry of State Administrative and Bureaucratic Reform Reform (PAN-RB) in 2015-2020. Researchers use the concept of dynamic capabilities (thinking ahead, thinking again, and thinking across) and also enabling macro policy environment (leadership and policy networks) in the Ministry of PAN-RB itself in responding to changes, especially the achievement of organizational internal bureaucratic reform to continue to be able to produce various policies. which is adaptive and becomes an example for ministries / agencies and local governments in Indonesia. Researchers used a post-positivist approach and used qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Then, the analysis of the results presented in a descriptively which results in the finding that the existence of dynamic capabilities in talent management policies is still vague and has not yet reached the expected ideal dynamic capabilities. Therefore, one of the suggestions given is to increase the PAN-RB Ministry in presenting dynamic capabilities that are supported by commitment to action not only from a leader and strengthening various indicators of policy networks to encourage the creation of dynamic capabilities."

"Pada penelitian kali ini akan dilakukan analisis hubungan/pengaruh karakteristik yang dimiliki para CEO dan pemilik usaha yang difokuskan pada kajian dynamic capabilities para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Latar belakang masalah yang muncul dalam penelitian kali ini adalah sektor industri UMKM pada masa kini berada dalam lingkungan situasi yang turbulen dan dinamis, sehingga membutuhkan ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan yang diambil oleh para CEO/pimpinan usaha ataupun para pemilik usaha tersebut. Oleh karenanya peran dari dynamic capabilities sangat penting bagi keberlangsungan para pemain di sektor UMKM. Sehingga pada penelitian kali ini penulis akan mencoba mencari sumber dari dynamic capabilities yang salah satunya merupakan pimpinan dari sebuah perusahaan, baik itu sebagai CEO, Direktur ataupun seorang pemilik usaha yang bekerja sebagai pimpinan dimana hal tersebut cukup sering ditemukan pada sektor industri UMKM. Dynamic capabilities diukur dengan penggunaan dynamic marketing dan R&D capabilities. Data penelitian kali ini dikumpulkan dari para pimpinan suatu perusahaan yang bergerak di sektor UMKM, baik sebagai CEO, Direktur ataupun pemilik usaha dengan total responden sebesar 141 responden. Data dianalisis dengan menggunakan bantuan alat SPSS dengan teknik regresi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pemilik usaha berpengaruh terhadap dynamic capabilities yang dimiliki sebuah perusahaan.

---

This study observes and analysis the relationship/influence of CEO/owners characteristics on dynamic capabilities of small, medium enterprises. Background issues that arise in this study is that SME sector nowadays in a turbulent and dynamic environment, requires accuracy and speed of decision made by CEO/leader or owners. That's the reason why the role of dynamic capability was crucial for going concern of SME. Thus, this study validates the origin of dynamic capabilities, which one of them was the leader of a company, whether as a CEO, Director or the owner who's also has the role as a Director, which those conditions were common noted in SME sector. Dynamic capabilities is proxied by dynamic marketing and R&D capabilities. Data collected in this study are from the leaders of the company in SME sector, whether a CEO, Director or owner with a total of 141 respondents. Data were analyzed using SPSS software with regression analysis technique. The results shown characteristics of owner's in UMKM sector have significant influence on dynamic capabilities of a firm. "

"Makalah ini ditulis bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi teori-teori Dynamic Capabilities (DC). Bahasan berfokus pada strategi minimum Essential Forces (MEF) suatu pilihan strategi yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan RI dalam kaitannya dengan uraian teori Resource Base View dan DC. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran awal dalam konteks kajian akademik terhadap esensi MEF dan tulisan ini berupaya mendorong adanya upaya penelitian lebih lanjut dari tiga proposisi yang ditawarkan yaitu bahwa MEF adalah suatu kebijakan yang mengimplementasikan kerangka DCV dan RBV, bahwa MEF merupakan kebijakan yang mengimplementasikan RBV dan DCV dalam konteks adanya constraint anggaran dan bahwa MEF adalaha sekumpulan pola untuk menangani prediksi mempermasalahan jangka panjang, secara bertahap dan menghindari pendekatan dominasi."

"Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja presiden Jokowi pada masa pemerintahannya di tahun 2019 - 2024. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan tiga tahap yaitu melalui transformasi organisasi dengan penyederhanaan struktur organisasi, transformasi SDM melalui pengalihan jabatan, dan transformasi sistem kerja melalui penyesuaian mekanisme sistem kerja baru setelah penyederhanaan. Penyederhanaan birokrasi pada awalnya hanya dianggap sebagai formalitas dan tidak dapat dilakukan dengan optimal karena banyak aspek yang perlu diperhatikan dan disesuaikan kembali terutama pada aspek SDM yang memiliki peran penting dan Kementerian PANRB merupakan kementerian yang bergerak di arah reformasi birokrasi sehingga harus menjadi contoh pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan transformasi organisasi melalui penyederhanaan struktur organisasi di Kementerian PANRB. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak terkait dan melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transformasi organisasi melalui penyederhanaan struktur organisasi yang dianalisis dengan dimensi reframing, restructuring, revitalization dan renewal pada dasarnya sudah berjalan di Kementerian PANRB yaitu telah melakukan restrukturisasi dengan memangkas struktur menjadi dua level, melakukan pembaruan dengan pihak lain dengan baik, meningkatkan kemampuan SDM dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan kembali terutama terkait dengan peran pemimpin yang kurang memperhatikan pegawai. Adapun hambatan yang terjadi yaitu pada motivasi SDM yang perlu lebih diperhatikan akibat jenjang karir serta kesenjangan jumlah beban kerja dan jumlah pegawai yang tersedia. Hal ini dapat disiasati dengan pembentukan agen perubahan, memperkuat peran pemimpin, membangun kembali reward system untuk meningkatkan motivasi pegawai dan memperbaiki penataan SDM agar semakin optimal.

---

Simplifying the bureaucracy is one of President Jokowi's work priorities during his reign in 2019 - 2024. Simplifying the bureaucracy is carried out in three stages, namely through organizational transformation by simplifying the organizational structure, human resource transformation through position transfers, and work system transformation through adjustment of the new work system mechanism after simplification. Initially, the simplification of the bureaucracy was only considered as a formality and could not be carried out optimally because there were many aspects that needed to be considered and readjusted, especially in the HR aspect which had an important role and the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform is a ministry that moves in the direction of bureaucratic reform so it must be an example of its implementation. This study aims to analyze and identify the implementation of organizational transformation through simplification of the organizational structure at the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. The approach used in this study was post- positivist with data collection techniques in the form of interviews with related parties and through literature study. The results of this study indicate that the implementation of organizational transformation through simplification of the organizational structure analyzed by the dimensions of reframing, restructuring, revitalization and renewal has basically been running at the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, restructuring by cutting the structure into two levels, updating with other parties well, increasing good HR skills. However, in practice it needs to be optimized again, especially related to the role of leaders who pay less attention to employees. The obstacles that occur are the motivation of human resources which needs more attention due to career paths and the gap in the number of workloads and the number of available employees. This can be circumvented by forming agents of change, strengthening the role of leaders, rebuilding the reward system to increase employee motivation and improving human resource management to make it more optimal."

"[ABSTRAKDynamic Capabilities Theory (DC) merupakan teori yang menjelaskan untukmendapatkan keunggulan daya saing, perusahaan tidak hanya dengan memilikisumber daya yang istimewa, melainkan harus disadari dengan kemampuanperusahaan dalam mengintegrasi dan menggunakan sumber daya tersebut. Salahsatu kemampuan dalam Dynamic Capabilities Theorya dalah kemampuanpemasaran. Penelitian ini membahas pengaruh kemampuan pemasaran yangdilakukan pada dVisi sepeda motor PT. Suzuki IndoMobil Motor yang terdiri darikemampuan market sensing, kemampuan customer relationship management(CRM), dan kemampuan brand management terhadap kinerja pengembanganproduk baru (NPD). Dengan bantuan analisis structural equation modeling (SEM)didapatkan hasil bahwa market sensing tidak memiliki hubungan langsung yangsignifikan, sedangkan kemampuan CRM dan kemampuan brand managementmemiliki hubungan langsung yang signifikan, selain itu kemampuan marketsensing juga memoderasi CRM dan brand management terhadap kinerjapengembangan produk baru dan didapatkan hasil signifikan, dan hubunganmoderasi CRM terhadap hubungan brand management terhadap kinerjapengembangan produk baru dan didapatkan hasil signifikan. Dengan demikian,Suzuki diharapkan meningkatkan kemampuan pemasarannya agar dapatmeningkatkan kinerja perusahaan dalam mengembangkan produk baru demikelangsungan bisnis kedepannya.

---

ABSTRACTDynamic Capabilities Theory (DC) is a development of resource based view(RBV) theory. Although having excellent human resource may help gettingsignificant profit and competitive advantage, a company has to understand how tointegrate and empower the resource well. One of capabilities based on DynamicCapabilities Theory is marketing capabilities. This research aimed to determinemarketing capabilities on motorcycle division at PT Suzuki Indomobil Motor. Thisresearch consists of market sensing capability, customer relationshipmanagement (CRM) capability and brand management capability on performanceof new product development. Analysis using structural equation modelingrepresent that market sensing has no significant and direct relationship to theperformance of new product development, while CRM and brand managementcapability has significant and direct relationship to the performance of newproduct development, besides market sensing capability moderates relationshipbetween CRM and brand management to performance of new productdevelopment with significant value, moderation of CRM to brand managementrelationship to performance of new product development has significant value.According to the result of study, Suzuki is expected to increase the companyperformance in developing new product by increasing marketing capabilities forfuture business continuity., Dynamic Capabilities Theory (DC) is a development of resource based view(RBV) theory. Although having excellent human resource may help gettingsignificant profit and competitive advantage, a company has to understand how tointegrate and empower the resource well. One of capabilities based on DynamicCapabilities Theory is marketing capabilities. This research aimed to determinemarketing capabilities on motorcycle division at PT Suzuki Indomobil Motor. Thisresearch consists of market sensing capability, customer relationshipmanagement (CRM) capability and brand management capability on performanceof new product development. Analysis using structural equation modelingrepresent that market sensing has no significant and direct relationship to theperformance of new product development, while CRM and brand managementcapability has significant and direct relationship to the performance of newproduct development, besides market sensing capability moderates relationshipbetween CRM and brand management to performance of new productdevelopment with significant value, moderation of CRM to brand managementrelationship to performance of new product development has significant value.According to the result of study, Suzuki is expected to increase the companyperformance in developing new product by increasing marketing capabilities forfuture business continuity.]"

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"

"Artikel ini dijelaskan penggunaan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran pengetahuan sosial untuk siswa SD. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa guru belum sepenuhnya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, siswa memiliki motivasi rendah, belajar suasana tidak baik dan siswa pencapaian itu sangat rendah. Dengan melakukan penelitian tindakan, masalah yang berusaha untuk menjadi dipecahkan dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suasana belajar dengan motivasi yang baik, siswa meningkat, dan prestasi siswa menjadi lebih baik daripada sebelumnya."

"Tesis ini diKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB yang bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta.Dalam tesis ini dipaparkan secara ringkas konsep-konsep mengenai Reformasi Birokrasi, budaya organisasidan budaya kerja, strategi untuk mengubah dan menguatkan budaya organisasi, budaya kerja, gratifikasi, pengendalian gratifikasi, dan kerangka pemikiran penelitian yang mendasarkan diri pada teori penguatan budaya organisasi yang dikembangkan oleh teori Steven Lattimore McShaneand Tony Travaglione 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendasarkan pada pengelolaan informasi/data yang primer maupun sekunder untuk keperluan problem solving. Fokus penelitian ini ditekankan pada pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi di dan internalisasi pengendalian gratifikasi ke dalam budaya kerja. Framework yang digunakan adalah strategi penguatan budaya organisasi yang menggarisbawahi lima strategi untuk penguatan organisasi yaitu melalui tindakan pimpinan organisasi, pengenalan mekanisme penghargaan, pemeliharaan keajegan gugus tugas, pengelolaan jejaring budaya, dan pemilihan dan sosialisasi kepadaanggota organisasi yang baru. Penelitian ini memberikan gagasan dan wawasan bahwa pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi akan berjalan efektif jika diinternalisasikan ke dalam budaya kerja dan didukung oleh seluruh entitas organisasi dengan memahami dan menerapkan sikap anti gratifikasi.

---

The thesis discusses the Implementation of the gratuity control efforts in in Ministry of Administrative Reform located on Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta.This thesis also gives brief summary of the administrative reform concepts, culture organization culture, strategy for changing and strengthening organizational culture, gratuity, internal control, and research framework based on the strengthening organizational culture theory developed by Steven Lattimore Mcshane and Tony Travaglione 2006 .The reaseach uses qualitative methodology that lean on the analyzes of primary and secondary data toward problem solving.

The thesis focuses on the implementation of gratuity control effort in Ministry of Administrtaive Reform. The framework of the thesis is strategy on strengthening organizational culture consist of five strategies leadership, reward mechanism, taskforce establishment, maintenance of culture networking, and selection and disemination for new member.The research gives a notion and perspective that the gratuity control efforts shall effectively be implemented bythe engaging the whole organization."

"Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka pengembangan e-government nasional sejak tahun 2018. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, turut mengimplementasikan kebijakan SPBE di tubuh organisasinya dengan mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi yang turut mengatur pengelolaan dan pengembangan TI internal, serta Tim Koordinasi SPBE Instansi yang mengatur aktor pelaksana kebijakan melalui koordinator anggota yaitu Biro HUKIP khususnya Data dan Informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPBE internal di Kementerian PANRB, dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik (communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi virtual, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kementerian PANRB telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan melalui 19 dari 26 indikator yang terpenuhi. Meskipun demikian, ditemukan hambatan berupa ketiadaan insentif, lemahnya sosialisasi dan promosi atas kebijakan SPBE internal, keterbatasan SDM Datin yang memiliki keahlian tata kelola TI dan perumusan kebijakan, dan kerangka kebijakan yang belum mengakomodasi roadmap terbaru dan pembagian tugas secara rinci. Saran yang dapat diberikan adalah inisiasi pemberian insentif, penggiatan sosialisasi dan promosi kebijakan, diklat manajerial bagi pegawai, serta pembaharuan kebijakan SPBE internal.

---

The implementation of the Electronic-Based Government System Policy has been the basis of the e-government development framework in Indonesia since 2018. As the head of the coordination team for the policy implementation, The Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform has internally implemented the policy based on the Information and Technology Master Plan (ITMP). ITMP regulates the internal IT management and organization, and internal SPBE Coordination Team regulates the authority of the policy implementers through the Data and Information Division of HUKIP bureau. This paper presents an analysis on how SPBE implement the internal policy at the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform based on the theory of public policy implementation model (communication, resources, disposition and bureaucratic structure). Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview, virtual documentation, and library study. The results showed that the implementation of the policy has been running effectively, where 19 out of 26 indicators have been fulfilled. However, several inhibitors were identified regarding the absence of incentive, ineffective information dissemination and promotion regarding the implementation, limited quantity of Datin staffs with adequate IT governance capability and policy formulation, policy framework which did not accommodate the latest roadmap and ineffective task distribution. It is suggested that the organization provide incentives, intensify the information dissemination and promotion, conduct managerial workshop and training for employees, and revise the SPBE internal policy."

"Dalam rangka mendapatkan pegawai yang berkualitas dibutuhkan berbagai tahap kegiatan manajemen sumber daya manusia. Pada tahap awal manajemen sumber daya manusia dimulai pada tahap rekrutmen yang dapat menghasilkan calon-calon pegawai yang berkualitas. Saat ini proses pengangkatan jabatan pada instansi pemerintah seperti kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telah menerapkan suatu sistem pengangkatan jabatan terbuka yang disebut dengan istilah open bidding. Open bidding merupakan suatu proses pengangkatan jabatan yang membuka kesempatan bagi pegawai yang berada di luar instansi agar dapat menjabat di instansi tersebut. tujuannya adalah agar memperluas cakupan sumber pegawainya. Oleh karena itu proses rekrutmen dalam open bidding ini yang menentukan banyak tidaknya kandidat yang dapat masuk dalam tahap seleksi. Karena apabila rekrutmen dapat berjalan dengan baik maka hasilnya akan mendapatkan banyak pelamar yang sudah memiliki kualitas yang baik pula.

---

In acquiring qualified personnel needed various stages of human resource management activities. In the early stages of human resource management begins at the stage of recruitment that can generate candidates qualified personnel. Currently the process of filling positions in government agencies have implemented a system of filling the position openly termed open bidding.

Open bidding is an appointments process that provides an opportunity for employees outside the agency to be able to hold office in the organization. The goal of this system is to expand the scope of employee resources. Therefore the recruitment process in open bidding that determines the success of candidates that can be included in the selection phase. Because if it can run properly then the result will get a lot of applicants who already have good quality as well."