Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program perhutanan sosial adalah salah satu program unggulan pemerintah Indonesia di sektor kehutanan. Salah satu skema perhutanan sosial adalah hutan desa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Rumit dan panjangnya proses mendapatkan ijin hutan desa serta tanggungjawab yang besar telah mengindikasikan adanya ketergantungan LPHD kepada lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pemerintah dalam mengelola hutan desa. Kondisi ini berpotensi menciptakan LPHD yang tidak berkelanjutan dan berkonsekuensi gagalnya pengeloaan hutan desa. Masalah ini menjadi latar belakang riset di sepuluh hutan desa yang terletak di bentang alam pesisir Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Riset ini adalah riset kualitatif dengan tujuannya menilai kinerja LPHD pada bidang ekonomi, sosial dan kelembagaan, menganalisis perubahan tutupan lahan dan merumuskan strategi keberlanjutan LPHD dalam mengelola HD. Hasil riset menunjukkan bahwa kinerja LPHD efektif pada perbaikan kondisi ekonomi dan sosial, namun masih terdapat kesenjangan akses terhadap hutan dan program ekonomi, ketidakstabilan harga serta beberapa konflik kepentingan pemanfaatan hutan. Kinerja kelembagaan dinilai telah efektif namun masalah terbesar adalah kapasitas untuk mengelola organisasi. Terjadi perbaikan tutupan hutan tetapi masih terjadi perubahan tutupan hutan untuk untuk kepentingan lain. Strategi yang sesuai adalah mobilisasi capaian kinerja LPHD untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial dan kelembagaan serta mengurangi luasan alih fungsi lahan.

---

The social forestry program is one of the flagship programs of the Indonesian government in the forestry sector. One of the social forestry schemes is village forest which is managed by the Village Forest Management Institution (LPHD). The complexity and length of the process of obtaining village forest permit and the enormous responsibility have indicated the LPHD's dependence on non-governmental organizations or government agencies in managing village forests. This condition has the potential to create unsustainable LPHD and consequently fail in village forest management. This problem is the background for research in ten village forests located in the coastal landscape of Padang Tikar, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. This is a qualitative research with the aim of assessing the performance of LPHD in the economic, social and institutional, analyzing changes in land cover and formulating a sustainability strategy for LPHD in managing village forest. The results showed that LPHD's performance was effective in improving economic and social conditions, but there were still gaps in access to forests and economic programs, price volatility and several conflicts of interest in forest use. Institutional performance of LPHD is considered to have been effective, but the biggest problem is the capacity to manage the organization. There is an improvement in forest cover but there is still change in forest cover for other purposes. An appropriate strategy is to mobilize LPHD performance achievements to address social, economic and institutional problems and reduce land use change."

"Pendapatan rata-rata masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga masih belum ideal. Kondisi ini di duga menjadi pemicu masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga untuk memanfaatkan lahan di dalam Hutan Desa yang berada pada kawasan hutan. Oleh karena itu, perlu diketahui pengaruh pendapatan masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga dari luar dari dalam Hutan Desa pada lahan kelola masyarakat sebagai salah satu indikator kelestarian kawasan hutan lindung. Pendekatan kuantatif digunakan dalam riset ini dipergunakan untuk menganalisis data hasil lapangan dan data sekunder sebagai data pembanding. Hasil riset menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Hutan Desa Pattaneteang lebih besar dari luar Hutan Desa Pattaneteang sebesar Rp. 14.060.500/KK/tahun sedangkan dari dalam Hutan Desa sebesar Rp. 3.338.000/KK/tahun. Pendapatan masyarakat Hutan Desa Campaga lebih besar dari luar Hutan Desa sebesar Rp. 14.567.000/KK/tahun sedangkan dari dalam Hutan Desa Campaga sebesar Rp. 7.682.750/KK/tahun. Pendapatan tersebut berpengaruh pada lahan kelola masyarakat sebagai indikator kondisi kelestarian kawasan hutan lindung di kedua desa.

---

Average income of Pattaneteang and Campaga rural community aren rsquo t ideal. This condition is resulting land utilization of rural forest in preserved forest area to increase their income and threats the forest sustainability in both rural community. Therefore, it is necessary to note the influence from both rural community income either from inside nor outside the rural forest on community management land as one of the indicators of to preserved forest sustainability. The quantitative approach used in this research is used to analyze field and secondary data as comparative data. From the research it is know, the biggest Pattaneteang income is gain by using land outside the rural forest worth Rp. 14.060.500 Family Year, while using land inside rural forest only worth Rp. 3.338.000 Family Year. For the Campaga income is gain by using land outside the rural forest worth Rp. 14.567.000 Family Year, while using land inside rural forest only worth Rp. 7.682.750 Family Year. This income affects the community management land as an indicator of the condition of preservation of protected forest areas in both of the rural.Keyword rural community income, rural forest, income from outside rural forest, income from inside rural forest, and sustainability of preserved forest area."

"Inisiasi skema Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation plus dan Pembayaran Jasa Lingkungan REDD dan PJL untuk hutan desa adalah skema untuk memberikan insentif atas upaya pengelolaan hutan desa berkelanjutan oleh masyarakat. Fokus riset ini adalah meneliti dampak inisiasi skema gabungan REDD dan PJL untuk Hutan Desa terhadap deforestasi dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Riset bertujuan menganalisis dampak dana inisiasi Skema REDD dan PJL terhadap deforestasi yang diukur dari tutupan hutan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan participatory wellbeing assessment. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan campuran metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa dari aspek lingkungan terjadi deforestasi bersih sebesar -198,33 ha di Zona Lindung yang menunjukkan terjadi peningkatan tutupan hutan. Dari aspek kesejahteraan, terjadi peningkatan kesejahteraan namun bukan oleh intervensi REDD dan PJL. Hasil riset menyimpulkan bahwa inisiasi Skema REDD dan PJL berdampak positif terhadap pengurangan deforestasi disebabkan karena penggunaan secara tepat oleh masyarakat untuk kegiatan pengamanan dan rehabilitasi hutan. Namun demikian Skema REDD dan PJL belum berhasil memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan karena terbatasnya nilai uang yang diterima oleh masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan arahan program yang belum mengarah ke pembangunan fisik sesuai kriteria kesejahteraan yang dibuat oleh masyarakat.

---

The Initiation of Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus and Payment for Environmental Services REDD and PES scheme for the village forest hutan desa is a scheme to provide economic incentives for community to manage their forest sustainably. This research focuses on the impact of the REDD and PES to the deforestation and community wellbeing through participatory approach. This research aims to analyse the impact of the initiation of REDD and PES to deforestation through forest cover analysis and to analyse the impact to community wellbeing through participatory wellbeing assessment. This is a qualitative research approach with mix methods. The result shows that from environment aspect, the initiation of REDD and PES scheme resulted a 198.33 ha of net deforestation, which means a forest gain. From the wellbeing aspect, there is an increase in wellbeing but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes. It concludes that the schemes has a positive impact on reducing deforestation due to proper alocation for forest security and rehabilitation, however the benefit is not sufficient enough yet to improve community wellbeing. "

"Ekosistem perairan dan daratan di sepanjang jalur pantai utara Pulau Jawa membentuk ekosistem mangrove menjadi ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati yang saling berinteraksi, salah satunya di Desa Pantai Bahagia yang berada di Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada kenyataannya, dari tahun 1999 hingga 2014, hutan mangrove di desa ini terus mengalami degradasi karena faktor antropogenik, yakni konversi lahan mangrove menjadi tambak oleh masyarakat pesisir yang menyebabkan penggerusan pantai terus terjadi di kawasan ini, karena tidak adanya penghalang ombak, sehingga intrusi air laut menjadi tinggi dan terjadi banjir rob yang menyebabkan kerugian besar bagi warga yang sebagian besar memiliki mata pencarian sebagai petani tambak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi mangrove di Desa Pantai Bahagia dikategorikan rusak parah dan kondisi biodiversitas yang rendah, sehingga urgensi untuk melakukan rehabilitasi tergolong tinggi. Hingga tahun 2018 sudah mulai muncul partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi hutan mangrove, namun masih tergolong rendah dan belum dapat menandingi laju kerusakannya. Karenanya, dilakukan studi pada 30 masyarakat Desa Pantai Bahagia yang memiliki kepedulian dan tingkat partisipasi mengelola mangrove yang tinggi untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, serta menyusun strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi mangrove Desa Pantai Bahagia.

---

Aquatic and terrestrial ecosystems along the northern coastline of Java Island form a mangrove ecosystem into an ecosystem rich in interacting biodiversity, one of which is in Pantai Bahagia Village in Muara Gembong District, Bekasi Regency, West Java. In fact, from 1999 to 2014, mangrove forests in this village continued to experience degradation due to anthropogenic factors, namely the conversion of mangrove land into ponds by coastal communities which caused coastal erosion to continue to occur in this region, due to the absence of wave barriers, so that seawater intrusion became high and there was a tidal flood which caused huge losses for residents who mostly had livelihoods as pond farmers.

The results of this study indicate that the mangrove conditions in Pantai Bahagia Village are categorized as severely damaged and have low biodiversity conditions, so the urgency to carry out rehabilitation is classified as high. Until 2018 community participation has begun to emerge in rehabilitating mangrove forests, but is still relatively low and has not been able to match the rate of damage. Therefore, a study was conducted on 30 Pantai Bahagia villagers who have a high level of care and participation in managing mangroves to analyze factors that can increase overall community participation, and develop strategies to increase community participation in rehabilitating mangrove Pantai Bahagia Village."

"Dalam pengelolaan hutan, permasalahan kebakaran menjadi sebuah permasalahan yang saat ini tidak lagi dianggap sebagai isu lingkungan semata, namun juga sebagai isu sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang telah menyita perhatian dunia regional hingga internasional. Aktivitas perladangan disebut-sebut menjadi penyebab utama dari terjadinya peristiwa kebakaran yang kian berulang di Indonesia. Maraknya kasus kebakaran hutan yang terjadi mendorong pemerintah, baik dari skala nasional maupun lokal membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir kebakaran tersebut. Namun sayangnya, aktivitas perladangan yang menggunakan api sebagai alat utamanya tidak menunjukkan intensitas penurunan. Beberapa alasan tersebut memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana masyarakat melakukan aktivitas perladangan dan seperti apa mereka menyikapi kebijakan pengendalian kebakaran hutan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga April di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa masyarakat Desa Mantangai Hulu yang berprofesi sebagai peladang pada dasarnya telah memiliki strategi adaptasi dan kearifan lokal tersendiri dalam menghadapi kondisi dan perubahan lingkungan di sekitar mereka. Namun sayangnya kehadiran kebijakan yang tidak efektif dan tidak memberikan solusi justru menyebabkan banyaknya fenomena bakar lari terjadi sebagai respond an strategi masyarakat dalam menanggapi kebijakan pengendalian kebakaran hutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

---

In forest management, fire becomes a problem when the problem is no longer regarded as purely environmental issue, but also as an issue of social, economic, cultural, and political world have seized the attention of regional to international. Agricultural activities touted to be the main cause of the fire is increasingly recurrent events in Indonesia. Rampant cases of fires prompted the government, both national and local scale to make policies that aim to minimize the fire. But unfortunately, the activity of farming that uses fire as its main tool does not show a decrease in intensity. Some of these reasons raises further questions about how people perform activities such as agriculture and what they respond to forest fire control policies issued by local governments. This research was conducted in March and April in the village of Upper Mantangai, District Mantangai, Kuala Kapuas district, Palangkaraya, Central Kalimantan. This research was conducted by the method of observation, interviews, and literature study. Through this study, it was found that Mantangai villagers who work as cultivators Hulu basically have to have adaptation strategies and local knowledge and conditions of its own in the face of environmental changes around them. Unfortunately, the presence of ineffective policies and does not provide a solution actually causes more fuel to run phenomenon occurs as a response and community strategies in response to forest fire control policies issued by the Provincial Government of Central Kalimantan."

"Untuk bisa memenuhi kebutuhannya, sebuah rumah tangga perlu menjalankan mata pencaharian. Komunitas transmigran di Desa Sungai Radak Satu merupakan komunitas yang di program oleh pemerintah untuk bekerja sebagai petani padi, namun karena adanya berbagai hambatan tidak memungkinkan mereka untuk menggantungkan hidup hanya dari bekerja sebagai petani padi saja. untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan para komunitas transmigran di Desa Sungai Radak Satu harus menjalankan pekerjaan lain. Dalam memilih pekerjaan terdapat berbagai strategi yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga, ragam strategi ini didasarkan oleh berbagai faktor seperti aset dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga. Skripsi ini menunjukkan ragam strategi yang dilakukan oleh Komunitas Transmigran di Desa Sungai Radak satu dalam menjalankan dan memilih mata pencaharian mereka. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, data-data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan etnografi. Penelitian menemukan bahwa komunitas transmigran di Desa Sungai Radak Satu beradaptasi dengan melakukan diversifikasi pada mata pencaharian tertentu untuk bertahan hidup dan menambah kekayaan.

---

A household must engage in livelihood in order to meet their necessities. The government has programmed the transmigration community in Sungai Radak Satu Village to work as rice farmers, however due to many obstacles, they are unable to rely solely on rice farming. The transmigration community in Sungai Radak Satu Village must rely on various sources of income to meet their necessities and improve their revenue. Each household employs a variety of strategy when it comes to selecting works. This sort of strategy is dependent on a number of criteria, including each household's assets and skills. This thesis will show the numerous strategy used by the transmigration community in Sungai Radak Satu Village to support themselves. Qualitative approaches are used in the research, and the data displayed are the findings of interviews, observations, and ethnographic methodologies.This study discovered that the transmigrant population in Sungai Radak Satu Village adapts to these circumstances by diversifying their livelihoods in order to survive and grow their wealth."

"Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa akibat proses alam dan manusia. Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat merupakan salah satu kabupaten yang sering dilanda kebakaran hutan dan lahan. Umumnya, kebakaran hutan dan lahan di kabupaten ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan kepadatan penduduk dan pembukaan lahan dengan membakar lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekonomi sehingga diperlukan adanya identifikasi wilayah bahaya untuk membangun sistem manajemen yang efektif guna mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan dan mengetahui hubungan antara wilayah bahaya kebakaran hutan dan wilayah konsesi di Kabupaten Kubu Raya. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk mendapatkan bobot tiap variabel yang digunakan. Terdapat tiga kriteria yang mempengaruhi wilayah bahaya kebakaran hutan yaitu topografi, meteorologi, dan aktivitas manusia yang teridiri atas delapan variabel yaitu ketinggian, lereng, aspect, suhu, curah hujan, kecepatan angin, kepadatan penduduk, dan jarak dari permukiman. Berdasarkan hasil perhitungan AHP, didapatkan bobot kriteria topografi 0,11; meteorologi 0,28; dan aktivitas manusia 0,62. Wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan di kabupaten ini dibagi menjadi tiga kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setelah dilakukan analisis weighted overlay berdasarkan bobot akhir, didapatkan bahwa Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan sedang yaitu seluas 433.654,34 hektar atau 50,7% dari total wilayah kabupaten. Wilayah bahaya kebakaran terluas kedua adalah pada tingkat tinggi dengan luas 244.282,41 hektar atau 28,6% dari total luas wilayah. Wilayah bahaya kebakaran rendah memiliki 177.624,25 hektar atau 20,8% dari total luas wilayah. Sedangkan untuk bahaya sangat rendah dan sangat tinggi tidak ada di kabupaten ini. Hasil wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan divalidasi dengan titik panas tahun 2021 menggunakan kurva AUC/ROC dan didapatkan area di bawah nilai kurva ROC 0,76 yang menandakan skor model ini dalam kategori baik. Hasil uji chi-square wilayah bahaya dengan wilayah konsesi menghasilkan nilai signifikan kurang dari 0,05 dengan koefisien kontingensi 0,312 maka dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara wilayah bahaya kebakaran hutan dengan wilayah konsesi.

---

Forest and land fires are events that are caused by natural and human processes. Kubu Raya Regency, West Kalimantan is one of the districts that often experience forest and land fires. Generally, forest and land fires in this district are caused by human activities that resulted in increased population density and land clearing through burning land. Forest and land fires in Kubu Raya Regency have caused environmental and economic damage, therefore it is necessary to identify the hazard areas for an effective management system to control and prevent forest and land fires. This research aims to identify fire and land fire hazard areas and determine the relationship between the hazard areas and concession areas in Kubu Raya Regency. The Analytical Hierarchy Process (AHP) method is used to obtain the weight of each variable used. There are three criteria that affect the forest and land fire hazard area: topography, meteorology, and human activities, which consist of eight variables: altitude, slope, aspect, temperature, rainfall, wind speed, population density, and distance from the settlements. Based on the AHP calculation, the final weight of the topographic criteria is 0.11; meteorology 0.28; and human activity 0.62. The forest and land fire hazard areas in this district are divided into three classes, which are low, medium, and high. The weighted overlay result found that Kubu Raya Regency is dominated by moderate forest and land fire areas, covering an area of 433.654,34 hectares or 50.7% of the total regency area. The second-largest forest and land fire hazard area are at a high level with an area of 244.282,41 hectares or 28.6% of the total area. The low forest and land fire hazard area have 177.624,25 hectares or 28.6% of the total area. The results of forest and land fire hazards area were validated by hotspot data 2021 using the AUC/ROC curve and obtained an area under the ROC curve value of 0.76, which indicates the score of this model is in a moderate category. The results of the statistic test of the hazard area with the concession area yielded a significant value of less than 0.05 with a contingency coefficient of 0.470, which means that there is a moderate relationship between the forest hazard area and the concession area."

"

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) pada umumnya melakukan pemanfaatan hutan di sektor pertanian sesuai dengan instruksi dan dukungan modal dari Perhutani. LMDH Wana Cendana bergerak di sektor ekowisata tanpa instruksi dan bantuan modal dari Perhutani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan komunitas lokal (LMDH Wana Cendana) yang tidak memiliki keahlian di bidang pengelolaan hutan dan ekowisata. Konsep yang digunakan adalah pemberdayaan komunitas lokal dan ekowisata dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Studi ini mengedepankan kebaruan kasus dan wawancara mendalam terhadap informan yang terlibat secara langsung dalam pengembangan ekowisata Gunung Dago. Beberapa riset terdahulu menunjukkan pemberdayaan yang kurang memprioritaskan komunitas lokal. Pengembangan ekowisata di Desa Dago yang dimulai pada 2019 sangat mengedepankan potensi lokal dan proses belajar secara mandiri, sehingga komunitas lokal mampu mengubah lahan bekas tambang menjadi tempat wisata yang asri. Kemandirian komunitas lokal tergambar pada keterlibatannya dalam proses pengembangan ekowisata, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Di samping itu, komunitas lokal sebagai pengelola mampu memanfaatkan pengetahuan, budaya dan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan anggota tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah konservasi hutan.

---

Forest Village Community Institutions (LMDH) generally use forests in the agricultural sector in accordance with instructions and capital support from Perhutani. LMDH Wana Cendana operates in the ecotourism sector without instructions and capital assistance from Perhutani. This study aims to analyze the implementation of empowering local communities (LMDH Wana Cendana) who do not have expertise in the field of forest management and ecotourism. The concept used is the empowerment of local communities and ecotourism with a qualitative case study approach. This study emphasizes the novelty of cases and in-depth interviews with informants who are directly involved in the development of Gunung Dago ecotourism. Some previous research shows that empowerment does not prioritize local communities. Ecotourism development in Dago Village, which began in 2019, prioritizes local potential and independent learning processes, so that local communities are able to transform ex-mining land into beautiful tourist attractions. The independence of the local community is reflected in its involvement in the ecotourism development process, from planning to implementation. In addition, local communities as managers are able to utilize local knowledge, culture and resources to improve the welfare of members without overruling the rules of forest conservation.

 

"

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana strategi nafkah dilakukan oleh tiga rumah tangga dalam menjalani kehidupan di Desa Pala Pintas yang berlokasi di sekitar hutan Danau Siawan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perekonomian desa Pala Pintas dengan cara menggunakan metode etnografi dengan tekhnik wawancara dan pengamatan terlibat. Hasil penelitian memperlihatkan masih kuatnya keterikatan warga Desa Pala Pintas dengan hutan di sekitarnya. Hal ini terlihat dari kegiatan nafkah yang dilakukan warga didominasi oleh kegiatan yang berbasiskan modal alam dan sosial.

---

This thesis discusses how the livelihoods strategies performed by three households living life in the village of Pala Pintas where located around Siawan lake's forest. This study aims to provide an overview of the village economy Pala Pintas. This research uses ethnography method with interviews and participant observation techniques. The results showed the strong engagement of Pala Pintas villagers with their surrounding forest. This is evident from the activities undertaken by residents, dominated by activity-based natural resources and social capital."