Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai realisasi penerimaan pajak di KPP Ilir Barat Palembang selama Pandemi Covid-19 ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak apa yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Ilir Barat Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian campuran dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa Pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Ilir Barat Palembang dibuktikan dengan analisis data realisasi penerimaan pajak secara agregat dan analisis data realisasi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Walaupun begitu, tetap ada jenis pajak yang terkena dampak negatif dari adanya Pandemi Covid-19 yaitu Pajak Penghasilan 26 yang mengalami penurunan yang sangat signifikan.

---

The focus of this study is to analyze the impact of Covid-19 Pandemi to the Realization of Tax Revenue in KPP Ilir Barat Palembang. The purpose of this research is to analyze the impact that caused by Covid-19 Pandemi to the tax revenue realization in KPP Ilir Barat Palembang. This research is a mix method research that have a descriptive design. The result of this research proved that there are no different between the realization of tax revenue before and after the covid-19 Pandemi. The realization of tax revenue in KPP Ilir Barat Palembang remain the same except one kind of tax that shows a significant decrease due to social distancing policy that taken by the government because the exsistance of covid-19 pandemi."

"Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional mengakibatkan gejolak ekonomi yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Adanya penurunan tersebut membuat pajak sebagai aspek krusial instrumen fiskal, sepanjang tahun 2020 lebih ditekankan pada fungsinya sebagai regulerend yaitu lebih berfokus dalam mengutamakan penanganan Covid- 19 serta pemulihan ekonomi nasional. Sehingga pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami shortfall hingga akhir tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi yang diterapkan KPP Madya Tangerang serta kendala yang dihadapi dalam mengoptimasi penerimaan pajak selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dilengkapi teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang dilakukan KPP Madya Tangerang merupakan strategi yang digunakan pada level fungsional yaitu menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan berdasarkan dua tingkatan strategi sebelumnya yaitu strategi yang telah dibuat pemerintah nasional maupun Kementerian Keuangan dalam mengoptimasi penerimaan pajak selama masa pandemi Covid-19. Adapun upaya yang dilakukan KPP Madya Tangerang antara lain: menerapkan Perpu No. 1 Tahun 2020 sebagai bentuk kepastian hukum pegawai pajak dalam menghimpun penerimaan pajak dengan melakukan beberapa prosedur perpajakan melalui video conference dan sebisa mungkin tidak menggunakan relaksasi jatuh tempo perpajakan, melakukan pengawasan kebijakan insentif perpajakan khususnya terkait angsuran PPh pasal 25, melakukan prioritas pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan SE DJP Nomor SE-15/PJ/2018 kepada para wajib pajak yang tidak terdampak pandemi Covid-19, pemanfaatan digitalisasi pajak seperti layanan ‘Ngobras 415’ untuk pelayanan dan aplikasi Approweb untuk pengawasan dan pemeriksaan, penggunaan aplikasi Logbook sebagai sarana mengawasi kepegawaian, memaksimalkan berbagai kegiatan l untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang perpajakan. Adapun kendala yang dihadapinya antara lain kebijakan pembatasan sosial yang menghambat proses kewajiban perpajakan dan kondisi ekonomi yang menurun yang berdampak kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

The Covid-19 pandemic as a national disaster resulted in economic shocks that had a major impact on the Indonesian economy. The decline has made taxes as a crucial aspect of fiscal instruments, throughout 2020 more emphasized on its function as a regular end, which is more focused on prioritizing the handling of Covid-19 and national economic recovery. So that in 2020 tax revenue experienced a shortfall until the end of 2021. The purpose of this study is to analyze the strategies implemented by the Tangerang Medium Tax Service Office and identify the obstacles faced in optimizing tax revenue during the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative research approach, complemented by data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study show that the strategy carried out by the Tangerang Medium Tax Service Office is a strategy used at the functional level, namely implementing tax policies that refer to the two previous levels of strategy, namely strategies that have been made by the national government and the Ministry of Finance in optimizing tax revenue during the Covid-19 pandemic. The efforts made by the Tangerang Medium Tax Service Office include: implementing Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 as a form of legal certainty for tax officials in collecting tax revenue by conducting several tax procedures through video conferences and as much as possible not using tax maturity relaxation, monitoring tax incentive policies, especially related to Income Tax installments in Article 25, prioritizing supervision and examination in accordance with Directorate General of Taxes Circular Letter Number SE-15/PJ/2018 to taxpayers who are not affected by the Covid-19 pandemic, utilizing tax digitization such as 'Ngobras 415' for services and the Approweb application for supervision and examination, using the Logbook application as a means of monitoring staffing, and conducting various activities to improve the quality of human resources in the field of taxation. The obstacles faced include social restriction policies that hinder the process of tax obligations and declining economic conditions that have an impact on taxpayers in fulfilling their tax obligations."

"Akibat dari pandemi Covid-19 ini banyak UMKM yang mengalami kesulitan ekonomi. Salah satu yang terdampak pandemi Covid-19 adalah UMKM di daerah Cilandak, Jakarta Selatan yang menurut Kemenkop-UMKM berjumlah 210.022. Oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan berupa insentif pajak bagi UMKM, salah satunya bertujuan untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda berbagai sektor di masyarakat. Skripsi ini membahas terkait implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan final dan dampaknya bagi pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, sedangkan pendekatan menggunakan post positivisme. Hasil penelitian menunjukan, program insentif ini dimulai dengan penyebaran informasi seputar insentif yang diberikan kepada UMKM terdampak pandemic COVID-19 dan memberikan potongan pajak. Dampak kebijakan insentif pajak di KPP Pratama Cilandak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak dengan pemberian insentif di KPP Cilandak mencapai 82% walaupun masih di bawah target sebesar 92%. Penelitian menyarankan KPP Pratama Jakarta Cilandak, diharapkan program insentif pajak pada pelaku UMKM ini dapat diatasi kekurangan-kekurangannya, seperti CV atau badan usaha perseorangan yang terus dibuat baru saat sudah empat tahun berdiri guna menghindari pajak.

---

As a result of the Covid-19 pandemic, many MSMEs are experiencing economic difficulties. One of those affected by the Covid-19 pandemic is MSMEs in the Cilandak area, South Jakarta, which according to the Ministry of Cooperatives-UMKM totaled 210,022. Therefore the government provides policies in the form of tax incentives for MSMEs, one of which aims to reduce the impact of the Covid-19 pandemic which has hit various sectors in society. This thesis discusses the implementation of the final income tax incentive policy and its impact on MSME actors during the Covid-19 pandemic on tax compliance at KPP Pratama Jakarta Cilandak. This research method uses qualitative, while the approach uses post positivism. The results of the research show that this incentive program begins with the dissemination of information regarding incentives given to MSMEs affected by the COVID-19 pandemic and providing tax deductions. The impact of the tax incentive policy at KPP Pratama Cilandak can be seen from the level of tax compliance, the level of tax compliance by providing incentives at KPP Cilandak reached 82%, although it was still below the target of 92%. Research suggests KPP Pratama Jakarta Cilandak, it is hoped that the tax incentive program for MSME actors can overcome its shortcomings, such as CVs or individual business entities that are created only after four years of existence in order to avoid taxes."

"Pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan tersebut mencapai 50% dari penerimaan sebelum di masa pandemi. Salah satu untuk mengatasi penurunan tersebut pemerintah Kota Bogor melakukan strategi optimalisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak parkir dan mengatasi penurunan penerimaan pajak parkir yang tersebut berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan selama masa pandemi Pemerintah Kota Bogor menerapkan strategi berupa Perluasan basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Untuk strategi memperkuat proses pemungutan Pemerintah Kota Bogor belum mengeluarkan kebijakan karena masih dalam tahap kajian. Berikutnya faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan tersebut diantaranya: penurunan penerimaan pajak parkir, kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak Parkir, dan peningkatan persaingan usaha di Kota Bogor melalui penyesuaian tarif. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan pajak parkir di Kota Bogor.

---

The decline in parking tax receipts in Bogor City during the pandemic experienced very drastic decline. The decline reached 50% of receipts before the pandemic. One of the ways to overcome this decline is the Bogor City government carrying out a strategy of optimizing parking tax revenues in Bogor City during the pandemic to increase parking tax revenues and decrease parking tax revenues on an ongoing basis. This research is a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews with qualitative data techniques. The results showed that during the pandemic the Bogor City Government implemented strategies in the form of necessary basic receipts, strengthening the collection process, increasing supervision, increasing administrative efficiency, and increasing revenue capacity through better planning. To strengthen the voting process, the Bogor City Government has not issued a policy because it is still in the study stage. The following factors that influence the policy include a decrease in parking tax revenues, compliance and awareness of Parking Taxpayers, and business competition in Bogor City through tariff adjustments. So that these policies can optimize parking tax revenues in the city of Bogor."

"Penurunan yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Parkir di Kota Jakarta Timur pada Periode 2019-2022 adalah suatu fenomena yang perlu diketahui baik penyebabnya maupun strategi pemungutan yang dikerahkan dalam melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Parkir. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivis. Dalam pengumpulan data, teknik yang diadopsi adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai studi lapangan. Teori yang digunakan pada analisis ini adalah gagasan dari Machfud Sidik (2001), yaitu Teori Strategi Optimalisasi yang memiliki dua dimensi, yaitu Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal seperti Pandemi Covid-19 dan kurangnya pengawasan menjadi penyebab penurunan realisasi ini terjadi. Kemudian, dari sisi strategi pemungutan yang dikerahkan, Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur telah melakukan strategi optimalisasi berupa Ekstensifikasi Pajak dengan cara memperluas basis penerimaan dan Intensifikasi Pajak dengan cara memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Meskipun begitu, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, seperti melakukan kerjasama dan diskusi yang melibatkan stakeholder terkait, meningkatkan pengawasan, dan melakukan peninjauan ulang atas Objek Pajak Parkir.

---

The decrease in the realization of parking tax revenue in East Jakarta during the period 2019-2022 is a phenomenon that necessitates an understanding of both its causes and the collection strategies deployed to optimize parking tax revenue. This research employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm. For data collection, the techniques adopted include a literature study and in-depth interviews as part of the field study. The theoretical framework is based on Machfud Sidik's (2001) Theory of Optimization Strategy, which encompasses two dimensions: Extensification and Intensification. The findings indicate that factors such as the Covid-19 Pandemic and lack of supervision significantly contributed to the decrease in revenue realization. In terms of collection strategies, the East Jakarta Regional Revenue Agency has implemented optimization strategies through Tax Extensification by expanding the revenue base and Tax Intensification by enhancing the collection process, increasing supervision, improving administrative efficiency, reducing collection costs, and boosting revenue capacity through better planning. However, there are still areas that need improvement and enhancement, such as carrying out collaboration and discussions involving relevant stakeholders, increasing supervision, and conducting a review of Parking Tax Objects."

"Pandemi Covid-19 di Indonesia telah merubah pola hidup dan seluruh aktivitas masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 juga membuat pemerintah harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi dengan kondisi yang terjadi saat ini salah satunya yaitu terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Regulasi atau kebijakan yang ada di Indonesia yang digunakan sebagai instrumen “bersifat memaksa” diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang ini dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak membayar atau tidak melunasi utang pajak, jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh Jurusita Pajak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan dari implementasi penagihan pajak dengan surat paksa selama masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan teori implementasi Meter dan Horn (1975) dimana terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dan Sikap Para Pelaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, data sekunder berupa studi pustaka dan observasi dimana peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang belum memenuhi tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan dan terdapat kendala atau hambatan berupa kondisi internal dan eksternal dalam pengimplementasian penagihan pajak dengan surat paksa selama masa pandemi Covid-19.

---

The Covid-19 pandemic in Indonesia has changed the lifestyle and the activities of the community. The impact of the Covid-19 pandemic has also made the government to adjust the policies or the regulations to the current conditions, one of those is related to the implementation of tax collection with forced letters. The existing regulations or policies in Indonesia are used as a "coercive nature" instruments which are regulated in the Law of Republic of Indonesia Number 19 of 2000 concerning Collection of Taxes by Forced Letters. The implementation of this law is for the Taxpayer who does not pay off the tax debt, the amount of the tax bill that is not or underpaid until the due date of payment or until the due date of delay in payment or does not fulfill the installments of tax payments. The implementation of tax collection with a forced letter is carried out by an authorized official Tax Bailiff. This study aims to analyze the success rate of implementing tax collection with forced letters during the Covid-19 pandemic using the theory of implementation of Meter and Horn (1975) whose has 6 variables that affect the performance of policy implementation such as The Policy Targets and Standards, The Resources, The Communication between Organizations and The Strengthening Activities, The Characteristics of Implementing Agencies, Social, Economic and Political Conditions and The Implementer’s Attitudes. This study uses a qualitative approach with primary data collection techniques through in-depth interviews, secondary data in the form of the literature study and the observation that researchers are directly involved in the research. The results showed that there were 2 (two) factors that did not meet the success rate of a policy and there were obstacles in the form of internal and external conditions in the implementation of tax collection with forced letters during the Covid-19 pandemic."

"Sebagai upaya dalam merespon dan memulihkan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, kepala daerah melalui kewenangannya memberikan fasilitas insentif PBB-P2 berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrarif yang dituangkan dalam peraturan gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari implementasi kebijakan serta hambatan yang terjadi selama kebijakan insentif PBB-P2 pada masa pandemi diberlakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi dilaksanakan secara terstruktur dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kemudian, hambatan yang muncul dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi antara lain kebijakan yang dinilai cenderung populis, tarif insentif yang diberikan semakin besar dapat menyebabkan potential loss semakin besar, serta proses perumusan kebijakan yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama.

---

As an effort to respond and restore the impact caused by the Covid-19 pandemic, regional heads through their authority provide PBB-P2 incentive facilities in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions as outlined in governor regulations This study aims to analyze the implementation of the policy implementation and the obstacles that occurred during the PBB-P2 incentive policy during the pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with relevant informants. The results of the research show that the provision of PBB-P2 incentive policies during the pandemic was carried out in a structured manner and had a positive impact on the people who took advantage of it. Then, the obstacles that arose from the implementation of the PBB-P2 incentive policy during the pandemic included policies that were considered to tend to be populist, higher incentive rates that were given could lead to greater potential losses, and a long and time-consuming policy formulation process."

"Insentif pajak merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk mengembangkan perekonomian maupun untuk mengoptimalkan program pemerintah. Sejak awal kemunculan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak terhadap penurunan perekonomian negara terutama bagi sektor UMKM, menyelamatkan keberlangsungan para pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantuan pendanaan dan insentif yang berupa insentif PPh Final UMKM DTP. Namun, pemanfaatan insentif tersebut masih belum optimal meskipun sudah dilakukan perpanjangan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meninjau pelaksanaan insentif PPh Final UMKM DTP pada instansi KPP Pratama Mataram Barat dan faktor apa saja yang membuat insentif PPh Final UMKM DTP belum optimal dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam pemanfaatan insentif ini ialah pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP agar dapat berjalan dengan lancar, tetapi pada kenyataannya ada faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Mataram Barat antara lain kurangnya sosialisasi oleh pihak KPP, pengetahuan para pelaku UMKM yang masih rendah, dan proses administrasi yang menyulitkan para pelaku UMKM.

---

Tax incentives are waivers given by the government to taxpayers to develop the economy and to optimize government programs. Since the beginning of the emergence of the Covid-19 pandemic which occurred in Indonesia it has had an impact on the decline of the country's economy, especially for the MSME sector, saving the sustainability of MSME actors, the government provides funding assistance and incentives in the form of PPh Final MSME DTP incentives. However, the utilization of these incentives is still not optimal even though there has been an extension of the provision of Final Income tax MSME DTP incentives. This encourages the researcher to review the implementation of DTP MSME Final income tax incentives at KPP Pratama West Mataram and what factors make DTP FINAL MSME Income tax incentives have not been optimal in the utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives. This research used descriptive qualitative methods with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were several supporting factors in the utilization of this incentive was the provision of socialization carried out by the KPP in order to run smoothly, but in fact there were factors that caused the optimal utilization of incentives. There were several factors that caused the optimal utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives in KPP Pratama West Mataram, including lack of socialization by the KPP, low knowledge of MSME actors, and administrative processes which made it difficult for MSME actors."

"Pada tahun 2020, kondisi perekonomian dunia mengalami gejolak yang besar dengan terjadinya wabah penyakit Covid-19. Pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan seperti penguncian, persyaratan karantina, pembatasan perjalanan, dan penutupan perbatasan dan berdampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sekitar 88 persen perusahaan di Indonesia merasakan dampak pandemi Covid-19 dan mengalami kerugian operasional perusahaan. Perubahaan kondisi yang signifikan akibat pandemi Covid-19 secara langsung mempengaruhi harga atau laba dari perusahaan sehingga muncul berbagai macam isu dalam melakukan analisis kesebandingan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 dan menganalisis posisi regulasi transfer pricing terhadap penentuan analisis kesebandingan dalam penyusunan dokumen penentuan harga transfer selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai macam perubahan terhadap perusahaan dan mempengaruhi seluruh faktor kesebandingan. Meskipun sebagian besar perusahaan mengalami kerugian di Indonesia, namun tidak semua industri mengalami penurunan dalam performanya. Dalam melakukan analisis kesebandingan, isu yang muncul berkaitan dengan analisis faktor kesebandingan, ketersediaan data pembanding eksternal, kesulitan dalam mengidentifikasi potensi pembanding, dan melakukan penyesuaian kesebandingan. Isu-isu tersebut harus diteliti dan dianalisis mendalam untuk menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan keadaan dan memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa saat ini belum diberlakukan regulasi khusus terkait analisis kesebandingan dan tetap merujuk ke regulasi umum. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum serta bagi Wajib Pajak yang beroperasi di sektor industri yang paling terdampak pandemi Covid-19, diharapkan dapat mengumpulkan infromasi dan analisis mendalam pada seluruh langkah analisis kesebandingan untuk membuktikan hasil pengujian kewajaran dan kondisi dari perusahaan ini.

---

In 2020, the world's economic conditions experienced great turmoil with the outbreak of the Covid-19 disease. The government implemented various policies such as lockdowns, quarantine requirements, travel restrictions, and border closures and had a major impact on the economy in Indonesia. Around 88 percent of companies in Indonesia felt the impact of the Covid-19 pandemic and experienced company operational losses. Significant changes in conditions due to the Covid-19 pandemic directly affect the price or profit of the company so that various issues arise in conducting a comparability analysis. This study aims to analyze the impact of the Covid-19 pandemic and analyze the position of transfer pricing regulations on the determination of comparability analysis in the preparation of transfer pricing documents during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of research where data collection was carried out by in-depth interviews and literature studies. The results showed that the Covid-19 pandemic caused various changes to the company and affected all comparability factors. Although most companies suffer losses in Indonesia, not all industries experience a decline in performance. In conducting comparability analysis, issues that arise relate to comparability factor analysis, availability of external comparative data, difficulties in identifying potential comparators, and making comparability adjustments. These issues must be researched and analyzed in depth to show that the transactions carried out are in accordance with the circumstances and meet the Arm’s Length Principles. This study also explains that currently there is no specific regulation regarding comparability analysis and still refers to the general regulation. The government is expected to provide clarity and legal certainty and for taxpayers operating in the industrial sector most affected by the Covid-19 pandemic, it is hoped that they can collect in-depth information and analysis on all steps of the comparability analysis to prove the results of the arm’s length principle of the company."

"Terjadinya pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap sektor ekonomi. Tingkat kemiskinan di Kota Depok meningkat menjadi 2,58% di tahun 2021. Tingkat penularan yang cepat dan kasus yang meningkat mendorong pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial sehingga berpotensi menurunkan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Self-Medication menjadi salah satu alternatif piliahan yang dilakukan. Tren perilaku mengobati sendiri meningkat di Jawa Barat dari 73,32% di tahun 2019 menjadi 88,28% di tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk self-medication selama pandemi COVID-19 di Kota Depok dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional untuk mengetahui pola dan faktor yang berkontribusi. Pertama adanya kenaikan dilihat dengan membandingkan kondisi sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya faktor yang berhubungan dianalisis menggunakan uji hubungan dan dilanjutkan dengan regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk self-medication di Kota Depok meningkat selama pandemi COVID-19. Status pendidikan dan tingkat ekonomi berhubungan signifikan dan menunjukan arah hubungan yang positif dengan pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk self-medication selama pandemi COVID-19. Analisis multivariat menunjukkan variabel tingkat ekonomi berpengaruh secara signifikan dimana semakin tinggi tingkat ekonomi maka pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk self-medication selama pandemi COVID-19 semakin tinggi. Upaya pengawasan praktik self-medication khususnya penggunaan obat tanpa resep dari tenaga kesehatan menjadi hal utama untuk melindungi rumah tangga baik dari bahaya yang dapat ditimbulkan dan dari tambahan beban pengeluaran rumah tangga terutama kondisi pasca pandemi COVID-19.

---

The occurrence of the COVID-19 pandemic has had an impact on the economic sector. The poverty rate in Depok City increased to 2.58% in 2021. The fast transmission rate and increasing cases have prompted the government to implement a social restriction policy that has the potential to reduce visits to health facilities. Self-medication is one of the alternative choices. The trend of self-medication behavior is increasing in West Java, from 73.32% in 2019 to 88.28% in 2021. This research was conducted to analyze household health expenditure for self-medication during the COVID-19 pandemic in Depok City using data from the National Socioeconomic Survey to find patterns and contributing factors. First, there is an increase seen by comparing conditions before and during the COVID-19 pandemic. Then the related factors were analyzed using the relationship test, followed by Ordinary Least squares (OLS) regression. The results of the study show that household health expenditures for self-medication in Depok City increased during the COVID-19 pandemic. Educational status and economic level are significantly related and show a positive relationship with household health expenditure for self-medication during the COVID-19 pandemic. Multivariate analysis shows that the economic level variable has a significant effect, where the higher the economic level, the higher the household health expenditure for self-medication during the COVID-19 pandemic. Efforts to monitor self-medication practices, especially the use of drugs without a prescription from health workers, are the main thing to do to protect households both from the dangers that can be caused and from the additional burden on household expenses, especially in post-pandemic conditions like COVID-19."