Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemitraan adalah salah satu bentuk kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha tertentu. Skripsi ini mengkaji pelaksanaan perjanjian dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan mitranya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalar yuridis normatif. Has?l penelitian menemukan bahwa perjanjian kemitraan pada prinsipnya tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya berdasarkan KUHPerdata. Namun selain dari pada itu tunduk juga pada ketentuan Kemitraan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2013 yang mensyaratkan bahwa usaha besar tidak boleh memiliki dan/atau menguasasi usaha menengah, mikro dan kecil atar saha menengah tidak boleh memiliki dan/atau menguasasi saha mikro dan kecil. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan kemitraan belum berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada KPPU. Oleh karenanya perlu adanya kerjasama antar instansi pemerintah terkait dalam pengawasan kemitraan

---

Partnership is a form of cooperation based on agreement and to meet mutual needs in increasing the capacity and capability of certain businesses. This thesis analyzes the implementation of the agreement and the supervision of the partnership agreement between PT Grab Teknologi Indonesia and its partners. The method used in this research is juridical normative. The research found that the partnership agreement in principle is subject to the terms of the agreement in general based on the Indonesian Civil Code. However, apart from the foregoing, it is also subject to the provisions of the Partnership provisions as regulated under Law No. 20 of 2008 and PP. 17 of 2013, which set out that large-scale businesses may not own and / or control medium, micro and small-scale businesses or medium-scale businesses may not own and / or control micro and small-scale businesses. This study also found that the supervision of partnerships has not been going well due to the limited budget and human resources at KPPU. Therefore, cooperation between the relevant government agencies in monitoring partnerships is necessary"

"Perjanjian Kemitraan Antara Ritel Modern Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di dalam Persaingan Usaha Industri Ritel Terdapat Posisi Dominan dan Ketidakseimbangan oleh Ritel Modern yang berdampak terhadap Kesejahteraan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Penelitian ini membahas Permasalahan mengenai bagaimana Implementasi Perjanjian Kemitraan antara Ritel Modern dengan UMKM di Wilayah Kota Madya Bogor, dan apakah Perjanjian Kemitraan antara Ritel Modern dengan UMKM tersebut sesuai dengan Prinsip-Prinsip Persaingan Usaha Sehat, serta bagaimana Model/Mekanisme Pengawasan Perjanjian Kemitraan antara Ritel Modern dengan UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam Tesis ini, penulis mengambil contoh perjanjian kemitraan antara Yogya Bogor Junction (Ritel Modern) dengan salah satu Usaha Kecil di wilayah Kota Bogor.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara tidak langsung Yogya Bogor Junction telah menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Jo. Pasal 12 huruf (a) PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pengawasan Kemitraan menggunakan 2 (dua) jenis Pengawasan yaitu Pengawasan secara Preventif dan Pengawasan secara Represif, Perizinan merupakan salah satu bentuk Pengawasan Preventif dan yang berwenang melakukan Pengawasan Represif adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa Pemerintah Pusat harus terus mengawasi Pelaksanaan maupun Penerapan Program Kemitraan agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan hendaknya Usaha Besar Ritel Modern selalu memegang teguh prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, agar dapat ikut membina usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi lebih mandiri dan berdaya guna.

---

Partnership Agreement between Modern Retail with The Micro, Small, And Medium Enterprises (SMEs) in the retail industry competition there dominant position and imbalance by Modern Retail that affecting welfare Micro, Small, And Medium Enterprises (SMEs). This study discusses the problem about The Implementation of The Partnership Agreement between Modern Retail with SMEs in The Bogor City, and whether The Partnership Agreement between The Modern Retail with SMEs in accordance with The Principles Of Fair Business Competition, and how The Model/Monitoring Mechanism Partnership Agreement between The Modern Retail with SMEs. The Method used in this Research is a normative legal research methods, with the approach of legislation. In this research, The Authors take an example of a Partnership Agreement between Yogya Bogor Junction (Modern Retail) with a Small Enterprise in The Bogor City.

The Research concludes that indirectly Yogya Bogor Junction has mastered SMEs as business partners in The Implementation of The Partnership, it is contrary to Article 35 of Act Number 20 of 2008 on SMEs and Article 12 (a) of Government Regulation Number 17 of 2013 on The Implementation of Act Number 20 of 2008 on SMEs. Monitoring partnership uses two (2) types of monitoring is preventive and repressive, licensing is one form of preventive monitoring and authorized to repressive monitoring is The Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In The End, The Authors recommend that The Central Government must be continue to monitor implementation and application of partnership program to make it work as expected and should large enterprises such as Modern Retail always uphold The Principles Of Of Fair Business Competition, in order to participate to foster Micro, Small And Medium Enterprises become more independent and efficient."

"Kemitraan adalah bentuk kerjasama berdasarkan kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang bentuk kemitraan antara UMKM dengan Perusahaan Besar. Pokok bahasan dalam tesis ini adalah kemitraan di bidang peternakan, lebih tepatnya peternakan ayam. Oleh karena itu, tesis ini akan mengkaji implementasi kemitraan di bidang peternakan dalam kaitannya dengan UU No. 20 Tahun 2008, dimana kasus kemitraan PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) dan PT Anjawani Mitra Madani (AMM) dianalisis sebagai dua contoh kemitraan dalam industri peternakan ayam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pada hakekatnya pengaturan kemitraan di bidang Peternakan telah mengacu dan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008, sehingga pelaksanaannya juga telah sesuai dengan asas-asas kemitraan. Namun masih terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya dimana Perusahaan Besar masih sering memiliki posisi dominan terhadap mitranya sehingga menyebabkan unsur pengendalian seperti pada kasus PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) dan PT Anjawani Mitra Madani ( AMM). Unsur pengendalian dalam kasus PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) terlihat dari perjanjian kemitraan dengan mitra. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan adanya urgensi bagi instansi pemerintah terkait untuk lebih memperketat pengawasan dengan tidak hanya mengawasi kemitraan tetapi juga perjanjian kemitraan

---

Partnership is a form of cooperation based on agreement and a sense of mutual need in increasing the capacity and capability of certain businesses. Law No. 20 of 2008 regulates the form of partnership between MSMEs and Large Companies. The subject matter in this thesis is the partnership in the animal husbandry sector, more precisely, chicken farming. Therefore, this thesis will examine the implementation of partnership in the animal husbandry sector in regard to the Law No. 20 of 2008, whereas the partnership case of PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) and PT Anjawani Mitra Madani (AMM) were analyzed as two partnership instances in the chicken farming industry. The method used in this study is juridical-normative legal research. The research results found that in essence the regulation of partnership in the Animal Husbandry Sector has referred and in accordance with Law No. 20 of 2008, consequently the implementation has also been in accordance with the principles of partnership. However, violations have still occurred in its implementation whereas Large Companies are still often to have a dominant position over their partners, causing the element of controlling to be present such in the cases of PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) and PT Anjawani Mitra Madani (AMM). The element of controlling in the case of PT Sinar Cattle Sejahtera (STS) can be seen from the partnership agreement with partners. Therefore, this research shows that there is an urgency for the related government agencies to further tighten the supervision by supervising not only the partnership but also the partnership agreement."

"Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Di Indonesia, waralaba diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Dalam peraturan tersebut, waralaba diharapkan untuk membantu dan meningkatkan pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai pemberi waralaba yang mempunyai daya saing. Akan tetapi, dengan tujuan yang dirasa cukup besar, peraturan ini serta undang-undang lain terkait dengan waralaba dan UMKM dirasa belum memberikan porsi yang pas dalam keterlibatan UMKM didalam dunia usaha waralaba. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan dan melakukan perbandingan Peraturan Waralaba No. 16 Tahun 1997 dan Peraturan Waralaba No. 42 Tahun 2007 untuk melihat seberapa jauh perkembangan waralaba di Indonesia. Selain itu, penulis juga akan melakukan perbandingan terhadap hukum waralaba di Indonesia dan Prancis, untuk melihat perspektif lain terhadap dunia waralaba yang semakin besar di era globalisasi sekarang ini. Selanjutnya penulis juga akan melakukan wawancara dengan pelaku usaha waralaba, untuk melihat sejauh manakah peraturan waralaba yaitu PP No. 42 Tahun 2007 diimplementasikan oleh para pelaku usaha dan melihat keterlibatan UMKM di dalamnya.

---

Franchise is a special right owned by an individual or a business entity to a business system with a business characteristic in order to sell goods and or services that have proven successful and can be utilized and or used by other parties under a franchise agreement. In Indonesia, franchising is ruled by Government Regulation No. 42 of 2007 regarding Franchising. Under that regulation, franchises are expected to help and increase Micro, Small and Medium Entrepreneurs MSME to grow as competitive givers. However, with the considerable objective, this regulation and other laws related to franchising and MSMEs are deemed to have not provided the right portion of MSME involvement in the franchise business.

The research method used in writing this thesis is normative juridical research. Juridical research was conducted by literary research and conducted a comparison of the Franchise Regulation No. 16 of 1997 and Franchise Regulation No. 42 Year 2007 to see how far franchise development in Indonesia. In addition, the author will also make comparisons to the law of franchising in Indonesia and France, to see other perspectives on the world of franchises are growing in the current era of globalization. Furthermore, the author will also conduct interviews with franchisors, to see the implementation of the Government Regulation No. 42 of 2007 by business actors and see the involvement of MSME in it."

"ABSTRAK

Beberapa penelitian tentang Pengembangan Produk Baru (NPD) telah dilakukan, namun belum mempertimbangkan apakah para praktisi NPD dari perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memahami tentang praktik apa yang menjadi praktik terbaik pada proses NPD, mengetahui dimensi apa yang paling penting dalam menjalankan NPD, serta menyadari tentang perbedaan antara praktik NPD yang dijalankan oleh perusahaan dan UKM. Dengan menggunakan kerangka yang dikembangkan dari beberapa penelitian sebelumnya, data dikumpulkan melalui survey secara kualitatif dan kuantitatif di beberapa perusahaan dan UKM di Indonesia yang selanjutnya diolah dengan pengujian reliabilitas, paired t-test, dan metode skoring dengan menggunakan SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa para praktisi NPD memiliki pandangan yang beragam mengenai nilai kepentingan dan praktik terbaik dari ketujuh dimensi NPD.

---

ABSTRACT

---

Several studies on New Product Development (NPD) have been conducted, but have not considered whether NPD practitioners from large companies and Small and Medium Enterprises (SMEs) understand what practices are best practices in the NPD process, knowing what dimensions are most important in running NPD , and be aware of the differences between NPD practices run by companies and SMEs. Using a framework developed from several previous studies, data was collected through qualitative and quantitative surveys in several companies and SMEs in Indonesia which were then processed by reliability test, paired t-test, and scoring method using SPSS 25. The results showed that NPD practitioners had diverse views on value of importance and best practices of the seven dimensions of NPD

"

"Penelitian ini menguji tingkat kesadaran UMKM terhadap perpajakannya yang diukur melalui 3 hal. Pertama dilihat dari karakteristik seperti pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi dari responden itu sendiri terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajaknya. Kedua apakah pengetahuan dan pemahaman para UMKM nantinya akan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak. Ketiga rencana pemerintah akan mengenakan pajak pada UKM dalam rangka memperluas potensial wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah telah membuat draf Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk UKM agar dapat menjaring wajib pajak lebih banyak lagi. Data Penelitian ini di dapat dari 75 responden yang tersebar di Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman para UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha berdiri. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Tidak banyak UMKM yang mengetahui adanya draf PP tersebut. UMKM mendukung rencana pengenaan tarif pajak 3% jika pengenaannya di lakukan secara adil.

---

This study examined the level of awareness of SMEs on its taxation which is measured by three factors. First, the characteristics such as education, age of business, business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination of the respondent itself against the knowledge and understanding of the tax. Second, the taxation knowledge and understanding of the SMEs will affect compliance to pay taxes. Third, the government's plan to impose a tax on the potential of SMEs in order to expand the tax payer. Therefore, the government has made a draft Government Regulation (PP) for SMEs in order to attract more taxpayers. The research data obtained from 75 respondents spread in Indonesia.

The results of this study indicates that knowledge and understanding of the SMEs is still relatively low. The characteristics that have positive and significant relationship are the ownership tax ID and the lenght of the business. The better tax knowledge and understanding, the better the tax compliance. Many SMEs do not know the existence of the draft regulation. SMEs support the imposition of 3% tentative tax rate if the imposition is done fairly."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan antara Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam mengatur pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Penelitian ini adalah adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pengharmonisasian pengaturan mengenai pajak penghasilan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang bersangkutan.

---

This thesis discusses about the difference regulation between Article 31E Law No. 36 of 2008 on Income Tax and Government Regulation No. 46 of 2013 on Income Tax on Income from Business Received or Obtained by Assessable with Certain Gross Turnover in regulating tax income for assessable with not more than 4,8 billion rupiah gross turnover. This research is qualitative descriptive interpretive.

This research result suggested that there is a necessity to conform income tax regulation on income tax with gross turnover not more than 4,8 billion rupiah to give legal certainty to assessable."

"Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan usulan inisiatif manajemen pengetahuan bagi usaha mikro, kecil dan menengah minyak akar wangi, minyak pala dan minyak nilam untuk mengakses pengetahuan eksternal. Penelitian ini menggunakan metode SMARTVision sampai pada tahap konseptual model. Dilakukan pengambilan data primer berupa kuesioner untuk mengetahui hasil uji produk, pengetahuan penting, infrastruktur teknologi, budaya knowledge sharing, dan audit pengetahuan. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah lima belas perusahaan minyak akar wangi, terdiri dari delapan perusahaan minyak akar wangi, dua perusahaan minyak pala, dan lima perusahaan minyak nilam. Berdasarkan penelitian diidentifikasi bahwa masih terdapat gap pengetahuan yang masih berada di area Red Alert Zone pada usaha mikro, kecil dan menengah minyak akar wangi dan minyak nilam. Penelitian juga mengidentifikasi peta pengetahuan pada ketiga jenis umkm minyak atsiri. Selain itu penelitian mengidentifikasi inisiatif manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kondisi dan strategi manajemen pengetahuan pada ketiga jenis umkm minyak atsiri.

---

The research was conducted to generate knowledge management initiatives for micro, small and medium in java vetiver oil, nutmeg oil and patchouli oil to make accessible for external knowledge. This research used SMARTVision's methodology which limited to conceptual modeling's procedure. The data gathering was conducted through questionnaires to identify the product's test, knowledge requirement, technology infrastructure, knowledge sharing culture, and knowledge audit. The object of the research were fiveteen essential oil company, consist of : eight java vetiver oil company, two nutmeg oil company and five patchuoli oil company.

The result showed that there are knowledge gap which are in red alert zone area in micro, small and medium enterprise of java vetiver oil, nutmeg oil and patchouli oil producers. The research also identified knowledge map in three types of essential oil producers. Finally the research identified knowledge management initiatives which fit the condition and knowledge management strategy for the three types of essential oil producers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan Tax Planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan kriteria tarif pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018, Undang-undang pajak penghasilan Pasal 17, dan fasilitas Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E. Pada saat ini UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Namun demikian kontribusi penerimaan pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak Indonesia masih rendah, hanya sebesar Rp 5,7 triliun, atau sama dengan 5% dari Produk Domestik Bruto. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Tax Planning Hoffman (1961) dan teori kepatuhan Slippery Slope Framework Kirchler (2007) dengan pendekatan studi kasus Mixed Method serta menggunakan primary data dan secondary data. Hasil penelitian menunjukan bahwa UMKM orang pribadi dengan penghasilan neto lebih dari 6% atau UMKM Badan dengan penghasilan neto lebih dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai PP 23 tahun 2018, sedangkan UMKM orang pribadi yang memiliki penghasilan neto kurang dari 6% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai UU PPh pasal 17, serta UMKM badan dengan penghasilan neto kurang dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak pasal 31E. Output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa tax planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Penelitian berikutnya diharapkan dapat berupa rancangan ketentuan tarif pajak penghasilan baru yang sesuai dengan asas perpajakan dan kondisi UMKM di Indonesia.

---

This study aims to propose tax planning for MSMEs in Indonesia according to income tax rates criteria on Government Regulation No. 23 of 2018, Article 17 of income tax law and Article 31E of income tax law. At the moment, MSMEs fulfill a proportion of 99.99% of a total business entity in Indonesia or as much as 56.54 million units. However, the contribution of MSMEs income tax revenue to Indonesia's tax revenues is meager, only at Rp. 5.7 trillion, or equal to 5% of Gross Domestic Product. The theory used in this study is the Hoffman Tax Planning Theory (1961) and the Slippery Slope Framework compliance theory of Kirchler (2007) with Mixed Method case study approach using primary and secondary data. The result showed that personal MSMEs with net income more than 6% or corporate MSMEs with net income more than 4% were more profitable use the income tax rate in accordance to PP 23 of 2018. Personal MSMEs with net income less than 6% were more profitable use tax rate in accordance to Income Tax Law article 17, as well as corporate MSMEs with net income less than 4% were more profitable use Article 31E rates. The output generated from this study is the form of tax planning for MSMEs in Indonesia. Subsequent research is expected to be a draft regulation on new income tax rates that are more in line with taxation principles and the condition of MSMEs in Indonesia."

"Penggunaan sistem informasi (SI) oleh usaha kecil menengah (UMKM) merupakan suatu hal yang menarik untuk diketahui. Sistem dan teknologi tersebut disebutkan sebagai penggerak pembangunan yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan berkelanjutan suatu organisasi bisnis. Perangkat lunak akuntansi dan e-commerce merupakan bentuk dari penggunaan sistem informasi yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat.Skripsi ini membahas pengaruh perangkat lunak akuntansi dan e-commerce terhadap kinerja perusahaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Jabodetabek. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah nonprobabilitas dengan cara convenience sampling. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ada sebanyak 30 UMKM.Hasil dari penelitian ini adalah perangkat lunak akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, baik diukur melalui ROA dan ROS. Sedangkan e-commerce berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja bila diukur dengan ROA dan berpengaruh positif tidak signifikan bila diukur dengan ROS.

---

The use of information system (IS) by small and medium enterprises (SMEs) are an interesting thing to be known. The system and technology play an important role in the sustainable growth of a business organization. Accounting software and e-commerce is a form of information systems that are widely known by the public.

This thesis discusses the impact of accounting software and e-commerce on firm performance in micro, small and medium enterprises (SMEs). SMEs located in Jabodetabek area to be sampled in this study. The method used in the selection of sample is non-probability sampling (convenience sampling). There are 30 SMEs who become the sample in this study.

The results of this study are accounting software has significant positive impact on performance, whether measured by ROA and ROS. While e-commerce has no significant negative impact on performance when measured with the ROA and e-commerce has no significant positive impact on performance when measured with the ROS."