Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeamanan siber merupakan isu yang relatif masih baru dalam Ilmu Hubungan Internasional, dan pembahasannya sedang ramai dikembangkan baik oleh akademisi maupun praktisi. Dalam ranah akademik, belum banyak kajian yang meninjau isu ini dalam tataran strategis. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk melihat bagaimana negara-negara membentuk strategi keamanan sibernya. Tulisan ini akan meninjau hal tersebut melalui kategorisasi manifestasi strategi keamanan siber sebagaimana dijelaskan oleh para akademisi dalam literatur tentang keamanan siber. Dengan demikian, tulisan ini akan mengelompokkan negara-negara berdasarkan persepsi aktor ancamannya serta berdasarkan bentuk strategi yang dilakukan. Tulisan ini menemukan dua kesimpulan utama. Pertama, perlindungan infrastruktur merupakan hal utama dari tanggapan negara terhadap keamanan siber secara keseluruhan. Kedua, pembentukan persepsi ancaman siber dan strategi untuk menanggapinya masih cenderung bersifat tradisional.

---

ABSTRACTCybersecurity is a relatively new issue in International Relations, and the discussion is currently being developed by both scholars and practitioners. There are still limited numbers of study that talk about this issue at the strategic level in the academic fashion. This literature review aims to see how states form their cybersecurity strategies. This paper will observe this through the categorization of cybersecurity strategy manifestations as explained by scholars in literature about cybersecurity. Therefore, this paper will group states based on their perceptions regarding actors that pose cyber threats and the forms of strategy that they perform to respond. This paper finds two main conclusions. First, the protection of infrastructure is the most prominent issue in states rsquo response towards cybersecurity. Second, the determination of threat perceptions and forms of strategy to respond cybersecurity still tend to be traditional. "

"The internship report aims to evaluate the preparation of United States of America state tax return based on 3 months of internship in PT LTA as a preparer of the company tax return. Internship objective was to deliver a quality return based on the rules & methods of the US company and on time with the deadline of submission in 16 October & 11 November 2023. New experiences of preparing the international US state tax return creates an opportunity for the author to give an evaluation with the framework of Indonesia taxation, KUP law (Ketentuan Umum Perpajakan ) in terms of complexity and compliance for both framework in the tax return preparation and reporting system. Author internship journey was not only to fulfill the professional objectives but also serves as a platform of self – reflection for personal development.

---

Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pengisian surat pajak negara bagian Amerika Serikat berdasarkan pengalaman penulis selama 3 bulan magang di PT LTA sebagai penyusun surat pajak negara bagian di bidang pajak perusahaan. Tujuan magang adalah untuk menyampaikan surat pajak yang berkualitas sesuai dengan aturan dan metode perpajakan perusahaan Amerika Serikat serta tepat waktu sesuai batas pengumpulan pada 16 Oktober & 11 November 2023. Pengalaman baru bagi penulis dalam menyusun pengembalian pajak negara bagian Amerika Serikat menciptakan peluang untuknya dalam memberikan evaluasi dengan kerangka perpajakan Indonesia, yaitu Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), dalam segi hal kompleksitas dan kepatuhan untuk kedua kerangka dalam persiapan surat pajak dan sistem pelaporan. Aktifitas magang penulis bukan hanya untuk mencapai tujuan profesional tetapi juga berfungsi sebagai platform refleksi diri untuk pengembangan pribadi."

"Penelitian ini menguji relevansi Teori Balance of Power milik Kenneth Waltz dengan metode studi kasus. Fenomena yang diteliti adalah stabilnya kawasan Laut Cina Selatan yang dikelilingi Negara-negara bersengketa dengan besaran power yang tidak berimbang. Hasil penelitian ini adalah bahwa Teori Balance of Power relevan dalam menjelaskan perilaku Brunei dan Filipina yang melakukan external balancing dengan Britania Raya dan Amerika Serikat, sehingga tercipta bipolaritas ganda. Teori ini irelevan dalam menjelaskan perilaku Malaysia dan Vietnam, dimana keduanya tidak melakukan internal balancing maupun external balancing, namun stabilitas tetap terjaga diantara mereka. Malaysia tidak menganggap Cina sebagai ancaman utama, sedangkan Vietnam memiliki pengalaman memenangi perang melawan negara besar. Menjelaskan perilaku Vietnam, penulis ini menawarkan konsep asymmetric balancing, yang membutuhkan penelitian lebih lanjut agar dapat mengembangkannya sebagai teori dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional.

---

This research tests the relevance of Kenneth Waltz's Balance of Power Theory using the case study method. It studies the currently stable South China Sea, which is surrounded by claimant states highly diverse in term of power magnitude. The result is that Balance of Power Theory is relevant in explaining Brunei's and Philippines external balancing with United States and United Kingdom, thus creating a dual bipolarity. The theory is irrelevant in explaining Malaysia and Vietnam's behavior where they did not do neither internal nor external balancing, yet the stability has been there. Malaysia did not perceive China as the main threat; meanwhile Vietnam has had an experience of winning asymmetric war against greater power. Explaining the behavior of Vietnam, this research proposes the concept of asymmetric balancing, which need further research in order to make it a theory in the field of International Relations."

"Penelitian ini pada intinya membahas mengenai upaya yang dilakukan negara dalam mengatasi spekulasi tanah sebagai perwujudan hak menguasai negara. Pada tahun 2022, Indonesia memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam pemindahan ibu kota, pemerintah perlu mengantisipasi muncul spekulasi tanah. Hal ini penting karena proses pembangunan ibu kota baru dilakukan secara bertahap dan bukan merupakan proyek yang singkat karena membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun, selain itu spekulasi tanah akan menganggu kehidupan masyarakat di wilayah IKN. Negara sebagai pemegang hak menguasai negara seharusnya telah membuat peraturan yang dapat menanggulangi praktik spekulasi tanah sebagai salah satu risiko pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dilakukan analisis terhadap upaya pemerintah untuk menanggulangi praktek spekulasi tanah dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dari spekulasi tanah sebagai wujud hak menguasai negara atas pengelolaan tanah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi spekulasi tanah antara lain adalah dalam pembatasan peralihan hak atas tanah dan juga pembentukan satgas mafia tanah. Dalam upaya tersebut masih ada celah seperti peralihan hak atas tanah bawah tangan dan menganggu kepemilikan tanah masyarakat sekitar. Lebih lanjut dikarenakan celah masih ada, negara juga tidak dapat melindungi masyarakat dari praktik spekulasi tanah.

---

This research discusses the efforts made by the state in overcoming land speculation as a manifestation of the state's right to control. In 2022, Indonesia will move the national capital from DKI Jakarta to East Kalimantan. In moving the capital city, the government needs to anticipate the emergence of land speculation activities. This is important because the process of building a new capital city is carried out in stages and is not a short project because it takes approximately 23 years, besides that land speculation activities will disrupt people's lives in the IKN area. The state as the holder of the right to control the state should have made regulations that can deal with the practice of land speculation as one of the risks of development. By using doctrinal research methods, an analysis was carried out of the government's efforts to tackle the practice of land speculation and the protection given to the public from land speculation as a form of the state's right to control over land management. The government's efforts in tackling land revocation include terminating the transfer of land rights and also establishing a land mafia task force. In this effort there are still loopholes such as the transfer of private land rights and disturbing the land ownership of the surrounding community. Furthermore, because gaps still exist, the state is also unable to protect the public from the practice of land cancellation."