Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia pada 9 Desember 2020 akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Berbeda dengan Pemilu Serentak yang mengalami kenaikan angka partisipasi, Pilkada Serentak 2020 dibayangi oleh rendahnya minat masyarakat untuk datang ke TPS karena Pilkada dilaksanakan ditengahdi tengah Pandemi Covid-19. Kendati demikian, KPU tetap optimis jika partisipasi pada Pilkada nanti tetap tinggi sehingga KPU berani memasang target angka partisipasi sebesar 77,5%. Untuk mewujudkan optimisme tersebut diperlukan sebuah strategi untuk mendongkrak minat pemilih. Strategi tersebut antara lain pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap pemilih."

"Pandemi COVID-19 membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu kebijakan yang berhubungan dengan pandemi seperti stay-at-home, ataupun pembatasan sosial (lockdown) memberikan dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yang timbul akibat kebijakan tersebut adalah tingkat stress dan tekanan pada seseorang menjadi lebih tinggi pada masa Pandemi COVID-19. Hal ini dapat berujung pada kejahatan familicide. Familicide merujuk pada pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Penelitian ini menganalisis terkait pola kasus familicide di Indonesia selama masa pandemi COVID- 19. Analisis isi kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dan data diperoleh dari laporan berita online serta dokumen lembaga negara. Data kemudian dianalisis menggunakan routine activity theory dan strain theory untuk menjelaskan fenomena familicide dalam konteks pandemi COVID-19. Hasilnya, ditemukan bahwa kasus familicide meningkat selama pandemi di Indonesia. Kebijakan stay-at-home dikatakan memberi kerugian pada korban karena membatasi mobilitas dan akses korban untuk mencari pertolongan. Namun, memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan atau familicide kepada korban. Pada akhirnya, pandemi COVID-19 memberikan dampak terkait dengan gaya hidup dan tekanan yang signifikan yang berkontribusi pada meningkatnya kasus familicide di Indonesia...... The COVID-19 pandemic has brought tremendous changes to people's daily lives. In addition, pandemic-related policies such as stay-at-home orders and social restrictions (lockdown policies) have had both positive and negative impacts. The negative impacts such as the stress and tension levels in individuals have intensified during the COVID-19. It potentially can stimulate someone to commit the crime of familicide. Familicide refers to murders committed by family members against other family members. This study analyzes patterns of familicide cases in Indonesia during the COVID-19 pandemic from 2019-2022. Quantitative content analysis was utilized, and data was obtained from online news reports and governmental institution documents. The data was then examined through the criminological theories of routine activity theory and strain theory to elucidate the phenomenon of familicide in the context of the COVID-19 pandemic in Indonesia. The findings revealed that familicide cases escalated throughout the pandemic, with greater numbers annually. However, such policies simultaneously enabled offenders to commit violence more easily or familicide against victims. Therefore, the COVID-19 pandemic introduced impactful lifestyle and strain alterations that contributed to the rise in familicide cases in Indonesia. Additionally, stay-at-home policies indirectly intensified interactions between potential offenders and victims within households, while reducing interactions and access to external contacts capable of providing protection."

"Pendahuluan. COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang menular dan saat ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Metode surveilans dilakukan dengan membagi pasien menjadi kelompok pasien dalam pengawasan (PDP) dan bukan PDP. Karakteristik tindakan operasi sebagai faktor eskternal, digabungkan dengan faktor internal pasien mungkin dapat berbeda pada masing-masing kelompok, terutama pada pasien pascaoperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan karakteristik antara pasien pascaoperasi dengan status PDP dengan bukan PDP.Metode. Sebanyak 120 pasien yang menjalani operasi elektif dan emergensi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dipilih dengan metode consecutive sampling. Data-data tentang faktor eksternal dan faktor internal pasien didapatkan dengan cara melihat catatan pada rekam medis. Data disajikan secara deskriptif dan analitik menggunakan uji perbedaan proporsi chi-square.Hasil. Terdapat perbedaan yang bermakna secara signifikan antara jenis kelamin, status fisik ASA 3, foto toraks praoperasi, dan prosedur operasi level 5 antara kelompok PDP pascaoperasi dengan bukan PDP pascaoperasi (p = 0,014; p = 0,018; p = 0,001; p = 0,019).Simpulan. Perbedaan bermakna yang ditemukan antara pasien PDP dengan bukan PDP pascaoperasi yaitu pada jenis kelamin pasien, status fisik ASA 3, level prosedur operasi level 5, dan foto toraks praoperasi. Perlu dilakukan penelitian lanjutan.

---

ntroduction. COVID-19 is a contagious respiratory tract infection and currently emerging in Indonesia. The surveillance method is carried out by dividing patients into under surveillance and not under surveillance for COVID-19. The characteristics of surgery as an external factors, combined with the patient's internal factors, may differ between groups, especially in the postoperative patients. This study aims to describe the differences in characteristics between postoperative patients with under surveillance and not under surveillance for COVID-19 status.

Methods. A total of 120 patients underwent elective and emergency surgery at Cipto Mangunkusumo general hospital were selected by consecutive sampling. Data regarding the patient's external and internal factors were collected using secondary data from the medical records available. Data were presented in a descriptive and analytical manner using the chi-square test.

Results. There were a statistically significant differences between gender, ASA 3 physical status, preoperative lung X-ray, and level 5 surgical procedures between the two groups (p = 0.014; p = 0.018; p = 0.001; p = 0.019).

Conclusions. Statistically significant differences were found between postoperative under surveillance and not under surveillance for COVID-19 patients, namely the patient's gender, ASA 3 physical status, surgical procedure level 5, and preoperative lung X-rays. Further research is needed to analyze the relationship between internal and external factors on the determination of postoperative PDP status."

"Pandemi COVID-19 membuat banyak negara terpaksa melakukan kebijakan-kebijakan tegas seperti pemberlakuan karantina, pembatasan kegiatan sosial, dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Pembuatan kebijakan tersebut membutuhkan penelitian yang matang serta data-data yang menunjang. Data-data yang dipakai bisa berasal dari sektor sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam datadata tadi bisa saja ada informasi-informasi pribadi dari individu atau kelompok yang terambil secara sengaja ataupun tidak. Informasi pribadi termasuk dalam ranah privasi yang seharusnya dijaga. Di masa pandemi ini, penjagaan atas privasi menjadi lebih longgar karena dikalahkan oleh kepentingan akan kesehatan, pemulihan ekonomi sosial, dan kepentingan otoritas lainnya. Otoritas menggunakan data privasi penduduknya demi kepentingan penduduk itu sendiri. Akan tetapi, data privasi tadi juga dipakai sebagai bahan bakar otoritas dalam melanggengkan kekuasaan dengan cara melakukan pengawasan terhadap penduduk dan mendisiplinkan mereka. Pengambilan data-data pribadi dapat dilanjutkan kendati pandemi COVID-19 telah berlalu karena kekuasaan perlu untuk tetap eksis. Penduduk menjadi subjek sekaligus objek dari kekuasaan yang mampu berjalan tanpa mereka sadar sedang dikuasai. Kekuasaan yang berjalan hingga tingkat penduduk dikenal dengan sebutan governmentality.

---

The COVID-19 pandemic has forced many countries to carry out strict policies such as the implementation of quarantine, restrictions on social activities, and the implementation of strict health protocols. Making these policies requires careful research and supporting data. The data used can come from social, economic, health, security, and so on. In the above data, there may be personal information from individuals or groups that is taken intentionally or not. Personal information is included in the realm of privacy that should be protected. During this pandemic, the safeguards on privacy have become looser because they are defeated by the interests of health, social-economic recovery, and the interests of other authorities. The authority uses the private data of its residents for the benefit of the residents themselves. However, this privacy data is also used as fuel for authorities to maintain power by monitoring the population and disciplining them. The collection of personal data can be continued even though the COVID-19 pandemic has passed because power needs to exist. Residents become the subject as well as the object of power that can run without them knowing they are being controlled. The power that runs to the level of the population is known as governmentality."

"Pandemi COVID-19 telah menimbulkan krisis besar dan masalah bagi kesehatan global, salah satunya terkait jumlah pasien COVID-19 yang melebihi kapasitas rumah sakit. Seiring dengan pandemi COVID-19 yang belum mereda, pengetahuan terkait faktor-faktor yang berperan dalam perbaikan klinis pasien di rumah sakit perlu untuk diketahui. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tenaga medis dalam hal pemberian perawatan kepada pasien yang membutuhkan. Selain itu, informasi ini juga bermanfaat dalam hal manajemen ketersediaan fasilitas kesehatan di rumah sakit bagi pasien COVID-19. Dalam penelitian ini akan ditinjau peran dari beberapa kovariat, yaitu usia, jenis kelamin, gejala, komorbid, dan komponen darah meliputi pengukuran darah perifer lengkap dan hitung jenis leukosit terhadap perbaikan klinis pasien COVID-19. Data yang digunakan merupakan data rekam medis pasien COVID-19 yang menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit di Jakarta selama Maret 2020-Maret 2021. Dalam menganalisis data ini, digunakan metode analisis survival dengan model Cox-PH dan model Accelerated Failure Time (AFT). Model Cox-PH diterapkan pada data untuk menganalisis peran dari setiap kovariat terhadap risiko pasien untuk mengalami perbaikan klinis dari COVID-19. Pada model Cox-PH tidak diperoleh informasi mengenai peran dari kovariat terhadap lama waktu perbaikan klinis pasien, yang juga penting untuk diketahui. Untuk mendapatkan informasi tersebut maka digunakan model AFT. Hal yang mendasar dalam penerapan model AFT adalah menentukan asumsi distribusi waktu survival. Dalam praktiknya, tidak mudah untuk menentukan asumsi distribusi dari waktu survival. Oleh sebab itu, penggunaan kedua model ini dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dari suatu data berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda. Hasil analisis dengan kedua model tersebut menunjukkan bahwa secara umum usia yang semakin tua, jenis kelamin laki-laki, adanya simtom, keberadaan komorbid, dan jumlah komponen darah yang semakin tinggi selain hematokrit, leukosit, dan eosinofil dapat menurunkan risiko pasien untuk mengalami perbaikan klinis dari COVID-19. Penurunan risiko tersebut secara tidak langsung berhubungan dengan waktu perbaikan klinis yang semakin lama.

---

The COVID-19 pandemic has caused a major crisis and problems for global health, one of which is related to the number of COVID-19 patients exceeding the capacity of hospitals. Along with the COVID-19 pandemic that has not subsided, knowledge regarding the factors that play a role in clinical improvement of patients in hospitals needs to be known. This information can be considered by medical personnel in terms of providing care to patients in need. In addition, this information is also useful in terms of managing the availability of health facilities in hospitals for COVID-19 patients. This study will review the role of several covariates, namely age, gender, symptoms, comorbidities, and blood components including complete peripheral blood measurement and differential count on clinical improvement of COVID-19 patients. The data used are medical records of COVID-19 patients who are hospitalized in a hospital in Jakarta during March 2020-March 2021. In analyzing this data, the survival analysis method is used with the Cox-PH model and the Accelerated Failure Time (AFT) model. The Cox-PH model was applied to the data to analyze the role of each covariate on patient risk in experiencing clinical improvement from COVID-19. In the Cox-PH model, no information was obtained regarding the role of the covariate on the length of time for clinical improvement in patients, which is also important to know. To obtain this information, the AFT model is used. The fundamental thing in the application of the AFT model is to determine the assumption of the survival time distribution. In practice, it is not easy to determine the assumed distribution of survival time. Therefore, the use of these two models can provide more complete information from a data based on two different points of view. The results of the analysis with the two models show that in general the older age, male gender, the presence of symptoms, the presence of comorbidities, and the higher number of blood components other than hematocrit, leukocytes, and eosinophils can reduce the risk of patients experiencing clinical improvement from COVID -19. The reduced risk is indirectly related to the longer clinical improvement time."

"Secara umum, jumlah pasien COVID-19 yang mendapatkan perawatan di rawat inap lebih banyak daripada di ICU, sehingga menjadikannya urgensi untuk memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan terapi pengobatan yang efektif agar jumlah pasien sembuh terus bertambah. Dalam peresepan obat dapat terjadi kesalahan yang akan menyebabkan pengobatan bagi pasien COVID-19 tidak efektif, salah satunya Masalah Terkait Obat (MTO). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi MTO pada pasien COVID-19 rawat inap di RSUI tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross sectional. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil secara retrospektif dari resep dan rekam medis pasien. Klasifikasi MTO dalam penelitian ini mengacu pada klasifikasi Hepler dan Strand. Identifikasi dilakukan pada 406 pasien COVID-19 yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya MTO sebanyak 26 kejadian pada 22 pasien dari 406 pasien COVID-19 rawat inap di RSUI tahun 2020 dengan persentase indikasi yang tidak diobati sebesar 3,85%, kesalahan pemilihan obat 11,54%, kegagalan dalam penerimaan obat 23,08%, reaksi obat tidak diinginkan 19,23%, potensi interaksi obat 42,31%, dan tidak ditemukan kejadian dosis subterapi, dosis berlebih, serta penggunaan obat tanpa indikasi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terapi pengobatan pasien COVID-19 rawat inap di RSUI berpotensi mengalami MTO.

---

In general, the number of COVID-19 patients who are hospitalized is more than in the ICU, thereby this becomes an urgency to provide the best service by providing effective treatment to increase the number of recovered patients. In prescribing drugs, errors can occur which will cause treatment for COVID-19 patients to be ineffective, one of which is Drug-related Problems (MTO). This study aims to identify DRP in hospitalized COVID-19 patients at RSUI in 2020. This study is a descriptive study with a cross-sectional study design. The data used in this study are secondary data taken retrospectively from prescriptions and patient medical records. The DRP classification used in this study refers to the Hepler and Strand classifications. Identification was carried out on 406 COVID-19 patients who met the inclusion and exclusion criteria. The results of the study indicated that there were 26 DRP events in 22 out of 406 hospitalized COVID-19 patients at RSUI with the proportion of events for untreated indications 3,85%, improper drug selection 11,54%, failure to receive drugs 23,08%, adverse drug reactions 19,23%, potential drug interactions 42,31%, and there were no incidence of subtherapeutic dosage, overdosage, and drug use without indication. Based on the results, it can be seen that the treatment for hospitalized COVID-19 patients at RSUI has the potential to experience drug related problems."

"Kelemahan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan anggaran daerah membuka peluang terjadinya praktik politisasi anggaran untuk kepentingan elektoral di masa pandemi. Praktik politisasi anggaran oleh calon petahana tumbuh subur seiring hadirnya kebijakan re-focusing anggaran melalui skema pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Artikel ini berusaha mendalami temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia atas dugaan politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh kepala daerah di 23 kabupaten/kota. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-eksploratif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dari berbagai bahan bacaan yang relevan berupa buku, jurnal, dan sumber berita di media online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan di tengah pandemi menciptakan peluang yang lebih besar terhadap praktik politisasi anggaran oleh calon petahana. Argumen tersebut diperkuat oleh praktik politisasi bantuan sosial menggunakan anggaran daerah. Bantuan sosial penanganan COVID-19 dimanfaatkan oleh calon kepala daerah petahana sebagai bentuk kampanye terselubung."

"Pandemi COVID-19 telah mengganggu banyak aspek kehidupan global. Tidak hanya memengaruhi perekonomian, penganggulangan pandemic untuk memperlambat laju penyebaran virus juga memberikan dampak bagi kondisi mental masyarakat. Studi ini ditujukan untuk melihat hubungan tingkat kebijakan pembatasan sosial, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan pendapatan selama pandemic terhadap kesehatan mental individu. Penelitian ini menggunakan data nasional yang dikumpulan oleh CISDI melalui telepon survei. Sejumlah 1031 observasi, terdiri dari individu umur 15-65 tahun yang berpartisipasi di Angkatan kerja dan bekerja sebelum pandemi, digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan 5 indikator negative mental health impact, dari keseluruhan sampel, 42,93% merasa lebih takut, 47.72% merasa lebih cemas, 18,33% merasa lebih tidak berdaya, 39.67% mengalami peningkatan stress kerja, dan 46,36% mengalami peningkatan stress keuangan. Hasil dari regresi logistik biner yang dilakukan meunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan dan kehilanagn pendapatan berkaitan dengan dampak kesehatan mental yang buruk. Sedangkan pembatasan sosial tidak berasosiasi secara kuat dengan dampak kesehatan mental yang buruk. Hasil ini berimplikasi bahwa efek ekonomi terbukti dirasakan oleh responden penelitian ini, tetapi efek isolasi sulit dibuktikan di sini. Keberadaan efek isolasi dapat dijelaskan dengan variabel lain, yaitu status bekerja dari rumah dan penurunan frekuensi bertemu langsung dengan teman/kolega/saudara.

---

The pandemic of COVID-19 has interrupted many aspects of life globally. Not only affecting the economy, the containment measures to slow down the spread of the virus has also impacting people’s mental well-being. This study aimed to assess the relation of social restriction policy level, job loss, and income loss during the COVID-19 pandemic to individual mental health. A national representative data collected by CISDI through a phone survey was used in this study. A total of 1031 observations aged 15-65 who participated in the labour force and worked prior to the pandemic were included in the study. Based on five negative mental health impact indicators, of all the sample, 42.39% felt more horrified, 47.72% felt more apprehensive, 18.33% felt more helpless, 39.67% increased stress from work, and 46.36% increased financial stress. The results from our binary logistic regression showed that job loss and income loss were attributed to negative mental health impacts. Meanwhile, the social restriction was not significantly associated with it. The findings imply that economic effect was evident in our sample, yet the isolation effect due to social restriction was barely proven here. Besides, the existence of isolation effects could be explained by WFH status and decreased meeting frequency with friends/colleagues/family.

"

"Pandemi COVID-19 merupakan salah satu stressor pada lansia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat stress pada lansia di masa pandemi COVID-19. Sampel pada penelitian ini adalah lansia di Kecamatan Bendosari yang berjumlah 136 orang dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling. Instrumen yang digunakan adalah Perceived Stress Scale (PSS 10). Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lansia mengalami stress ringan sebanyak 107 responden (78.7%), sedangkan sebanyak 29 responden mengalami stress sedang (21.3%). Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi stress serta meningkatkan promosi kesehatan mengenai kesehatan jiwa pada lansia khususnya di Kecamatan Bendosari.

---

The COVID-19 pandemic is one of the stressors for the elderly. This study uses a quantitative research design to identify stress levels in the elderly during the COVID-19 pandemic. The sample in this study was the elderly in Bendosari District, amounting to 136 people and the sampling technique used was random sampling technique. The instrument used is the Perceived Stress Scale (PSS 10). The data obtained were analyzed by univariate analysis. The results showed that most of the elderly experienced mild stress as many as 107 respondents (78.7%), while as many as 29 respondents experienced moderate stress (21.3%). The results of this study recommend further research on the factors that influence stress and improve health promotion regarding mental health in the elderly, especially in Bendosari District."