Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di awal tahun 2020, dunia dihadapkan pada bencana wabah pandemik Corona Virus Disease 2019(Covid 19), dimana hampir seluruh negara di dunia telah melaporkan kasus positif dengan jumlah kasus global lebih dari 3,5 juta, dan korban meninggal hampir 50 ribu jiwa. Di Indonesia angka kasus cukup tinggi, yaitu 11.587 jiwa terpapar positif, dengan jumlah korban meninggal 864 jiwa, walaupun yang sembuh juga terus menunjukkan peningkatan menjadi 1.954 jiwa per tanggal 4 Mei 2020 (Gugus Tugas Covid - 19, 4 Mei 2020). Dampak bencana pandemik ini bersifat multidimensional dan tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi, dan tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, dimana telah ditetapkan status bencana nasional bidang kesehatan, namun juga pada bidang lainnya, terutama ekonomi dan sosial budaya. Diberlakukannya kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan pelarangan mudik dan pulang kampung terutama di masa Ramadhan menjelang lebaran, berimplikasi pada kondisi perekonomian secara masif, yang dapat dipersanding kan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu, dan bahkan lebih buruk bila dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008. Melalui pendekatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana, direkomendasikan agar dapat diupayakan perbaikan dalam kerangka kebijakan yang terkait dengan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan. Hal-hal tersebut perlu diarahkan untuk dapat meningkatkan hasil guna dan dayaguna pencegahan dan pengurangan risiko bencana wabah pandemik Covid-19 secara partisipatif, dengan mengoptimalkan peran serta masyakarat lokal sebagai subyek yang dapat membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana wabah pandemik Covid-19 secara berkelanjutan."

"Fragile States Index (FSI) adalah alat untuk menilai tekanan normal yang dialami oleh negara dan mengidentifikasi ketika tekanan tersebut melebihi kapasitas. FSI 2019 menempatkan negara yang sekarang ini tangguh dalam ketahanan nasional namun beresiko terhadap pandemi COVID-19, sebaliknya negara-negara berkembang yang notabene rapuh dalam ketahanan nasional namun memiliki resiko lebih rendah dari pada yang nilai ketahanan nasionalnya. Sejumlah faktor menjelaskan paradoks ini antara lain ketahanan penduduk di wilayah tropis, imunisasi BCG disuntikkan kepada jutaan anak di negara miskin dan berkembang, sistem sosial-politik liberal di mana kebebasan individu mempengaruhi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Paradoks ini sangat signifikan untuk merumuskan kembali Strategi Ketahanan Nasional di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus (membandingkan nilai ketahanan 10 negara tangguh dan 10 negara rapuh dalam menghadapi pandemi). Teori yang digunakan adalah teori ketahanan, kerentanan dan pendekatan manajemen ketahanan bencana dalam hal kapasitas dan manajemen adaptif. Riset menghasilkan analisis dan simpulan bahwa saat ini dibutuhkan konsep kerjasama antar negara baik negara maju maupun berkembang, dari hal yang paling sederhana guna memperkuat ketahanan dari Pandemi COVID-19. Di samping itu, diperlukan kolaborasi antar negara dalam menemukan konsep ketahanan yang mampu menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terutama menghadapi pandemi COVID-19."

"Pertahanan negara tidak lepas dari spektrum ancaman baik militer maupun nirmiliter yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Senada dengan hal tersebut ketahanan nasional dimaknai sebagai daya tahan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan multidimensional dalam agenda kepentingan nasionalnya. Secara umum terdapat delapan elemen yang mendukung tercapainya ketahanan nasional Indonesia dalam deskripsi dari Astagatra Ketahanan Nasional yakni meliputi aspek geografis, kekayaan alam, demografis, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan. Ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik internal maupun eksternal, tantangan saat ini adalah pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Secara global Covid-19 merenggut hampir 700.000 ribu korban jiwa, di tingkat nasional sendiri Covid-19 hampir mencapai angka 5.000 jiwa, dengan perkiraan kerugian ekonomi mencapai 316 triliun rupiah. Sementara di sisi lain, Covid-19 tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat dan ekonomi, namun juga ketahanan pangan. Indonesia yang memiliki ketergantungan impor bahan pangan kini semakin mengarah kepada kelangkaan pangan akibat terhentinya aktivitas ekonomi secara masif maupun aksi penimbunan bahan pangan. Berdasar pada konteks di atas, tulisan ini mengulas bagaimana pandemi mencetuskan ancaman kelangkaan pangan bagi Indonesia dalam arti sempit, dan tantangan tercapainya ketahanan nasional dalam arti luas. Melalui model pendekatan Astagatra, tulisan ini mencoba melihat bagaimana Pemerintah Indonesia menjawab tantangan tersebut."

"Kepemimpinan di masa krisis menjadi ujian yang sangat menentukan dalam ketahanan nasional sebuah negara. Artikel ini bertujuan untuk menentukan model crisis leadershipyang dibutuhkan Indonesia dalam menanggulangi kejadian krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19 serta memberikan rekomendasi perbaikan dari penerapan yang sudah dilakukan. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif secara naratif dengan menggunakan referensi kajian berbagai literatur, baik literatur terkait teori krisis dan manajemen krisis, teori leadershipatau kepemimpinan, maupun kajian terhadap sosio kultural bangsa Indonesia. Kemudian hasil kajian model crisis leadershiptersebut diperbandingkan melalui studi kasus terhadap karakteristik pemimpin krisis aktual di Indonesia dengan menggunakan data pendukung dari kajian media daring. Dari analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model kepemimpinan crisis leader yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam memimpin penanggulangan krisis, terutama pada kejadian krisis yang berlangsung secara menyeluruh sehingga berpotensi mengganggu ketahanan nasional seperti pandemi Covid-19, adalah model kepemimpinan transaksional. Dengan demikian sangat disarankan kepada pemerintah pusat untuk menunjuk crisis leaderdengan karakteristik transaksional yang dapat membantu Presiden dalam memimpin penanggulangan krisis,baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sehingga bisa mempertahankan Ketahanan Nasional. "

"Latar belakang: Pandemi COVID-19 merupakan tantangan bagi dokter spesialis mata di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya perubahan pada pola pelayanan kesehatan dan dapat menjadi faktor risiko terjadinya infeksi COVID-19 pada dokter spesialis mata.Tujuan: Menilai dampak pandemi terhadap faktor pola pelayanan kesehatan mata dan hubungannya dengan riwayat terinfeksi COVID-19 pada dokter spesialis mata di IndonesiaMetode: Penelitian menggunakan desain potong lintang dengan survei daring (Google form) pada November 2022.Hasil: Kuesioner terdiri dari 30 pertanyaan yang dikirimkan kepada 1555 responden dengan respon rate 20,97%, sehingga diperoleh 318 responden. Responden umumnya berusia 30-40 tahun dengan pengalaman kerja >10 tahun, dan merupakan dokter mata umum. Terdapat 175 responden yang memiliki riwayat terinfeksi COVID-19 di awal pandemi (Maret 2020 – Desember 2021) dan di masa transisi pandemi (Januari – November 2022). Faktor pola pelayanan kesehatan mata (penggunaan APD, pembatasan jumlah pasien di poliklinik, pembatasan jumlah praktik, pembatasan jumlah operasi mata, konsultasi telemedisin) tidak berhubungan dengan riwayat terinfeksi COVID-19 pada dokter spesialis mata di masa pandemi (p>0,05).Kesimpulan: Terdapat lebih dari separuh jumlah dokter spesialis mata yang pernah terinfeksi COVID-19 selama pandemi. Pembatasan jumlah pasien di poliklinik rawat jalan tidak berhubungan dengan riwayat terinfeksi COVID-19 pada dokter spesialis mata di Indonesia di awal dan masa transisi pandemi.

---

Background: The COVID-19 pandemic is a challenge for ophthalmologists in Indonesia. This condition causes a change of eye health services and can be a risk factor for COVID-19 infection in ophthalmologists.

Purpose: To evaluate changes in patterns of eye health services and risk factors related to COVID-19 infection in ophthalmologists

Methods: The design of this study was used a cross-sectional study with an online survey (Google form) in November 2022.

Results: The questionnaire consisted of 30 questions which were sent to 1555 respondents with a response rate of 20.97%, so that 318 respondents were obtained. Respondents are generally aged 30-40 years with work experience >10 years, and work as general ophthalmologists. There were 175 respondents who had a history of being infected with COVID-19 in early pandemic (March 2020 – December 2021) and transition period of pandemic (January – November 2022). Factors in the pattern of eye health services (use of PPE, limiting the number of patients at the polyclinic, limiting the number of practices, limiting the number of eye surgeries, telemedicine consultations) were not associated with a history of COVID-19 infection among ophthalmologists during the pandemic (p>0.05).

Conclusion: More than half of ophthalmologists have been infected with COVID-19 during the pandemic. Limiting the number of patients at the polyclinic was not related to a history of COVID-19 infection among ophthalmologists in Indonesia at the early and transition period of the pandemic."

"Penyakit koronavirus 2019 atau COVID-19 merupakan suatu penyakit baru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Pada awal tahun 2020, penyakit ini telah menjadi bencana nonalam berupa pandemi di lebih dari 200 negara di dunia. Negara-negara tersebut memiliki pengelolaan bencana yang berbeda-beda tergantung dari kerentanan, dampak bahaya yang ditimbulkan, karakteristik sosial, serta kondisi geografis di negaranya. Di Indonesia tersendiri, hingga tanggal 28 Juli 2020, pemerintah masih berusaha mengendalikan pandemi COVID-19 agar penyebarannya tidak semakin meluas. Sementara itu, sudah ada beberapa negara yang saat ini telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan sangat baik, beberapa diantaranya adalah Tiongkok dan Vietnam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik serta menggunakan metode tinjauan kepustakaan (literature review) dan bertujuan untuk memberikan gambaran pengelolaan bencana nonalam yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta negara yang telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku elektronik, situs web pemerintah, basis data, dan mesin pencarian terpercaya dengan memasukkan kata kunci yang sesuai. Implementasi pengelolaan bencana dilihat berdasarkan pedoman pengelolaan pandemi COVID-19 yang diterbitkan oleh WHO serta teori siklus manajemen bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memenuhi 28 dari 30 aspek pengelolaan bencana. Sementara itu, Vietnam telah memenuhi 29 dari 30 aspek dan Tiongkok telah memenuhi seluruh aspek. Meskipun demikian, kedua negara tersebut berhasil melandaikan kurva laju peningkatan kasus, sedangkan Indonesia belum berhasil. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor mulai dari masyarakat yang tidak patuh, kebijakan yang lemah, pelaksanaan testing yang minim, data yang tidak akurat, hingga pemerintah yang kurang tegas. Pemerintah Indonesia dapat menjadikan negara Tiongkok dan Vietnam yang telah berhasil mengelola dan mengendalikan pandemi COVID-19 sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya.

---

Coronavirus Disease 2019 also known as COVID-19 is a new emerging disease transmitted by SARS-CoV-2. In the beginning of 2020, COVID-19 has been a non- natural disaster in the form of pandemic in over 200 countries around the world. Every country has their own ways and capabilities to manage a disaster. It depends on the vulnerabilities, hazards, social characteristics, and geographical conditions. As of July 28th 2020, the government of Indonesia is still striving to slow the widespread of COVID- 19 in the country. On the other side, China and Vietnam have managed to control the spread of the disease very well. This research is using qualitative approach and descriptive analytic with literature review method. This research aims to see the overview of non- natural disaster management that have been implemented by Indonesia and the success story of China and Vietnam in managing the pandemic. Data and information being used in this research are taken from electronic books, governmental database, websites, and qualified search engines by typing corresponding keywords. The result of this research shows that Indonesia has checked 28 out of 30 aspects of COVID-19 disaster management. Meanwhile, Vietnam has checked 29 out of 30 aspects and China has completed all checklists. Nevertheless, both countries have successfully flattened the curve of COVID-19 case number, but not with Indonesia. It could happen because there are several factors, such as disobedient society, weak policies, low testing ratio, inaccurate data, and careless government. As a suggestion, Indonesia should learn applicable lessons from China and Vietnam to take significant steps to slow the spread of the virus."

"Kebijakan telemedicine dalam memberdayakan start-up teknologi kesehatan merupakan solusi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu menurunkan angka kesakitan ketika pandemik COVID-19. Berdasarkan sejarah kesehatan dunia, ancaman non militer pandemik seperti ini diprediksi akan selalu terjadi pada suatu waktu. Dalam kajian ketahanan nasional ancaman yang berdimensi keselamatan umum dapat mengganggu stabilitas suatu bangsa, maka kebijakan telemedicine ini perlu dianalisis dalam rangka adaptasi masa paska pandemik COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan tindakan partisipatif, penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, termasuk tinjauan pustaka, diskusi kelompok terfokus untuk mengembangkan model regulatory sandbox dalam mendukung kebijakan telemedicine di era disruptif pada 16 start-up yang tercatat. Studi ini mengungkapkan bahwa pengembangan regulatory sandbox pada bidang kesehatan masih terbatas, dimana start-up belum mengadaptasi dengan baik pada kebijakan data pribadi, keamanan, integrasi dan standar teknologi layanan kesehatan, serta inklusifitas. Adaptasi telah dilakukan terkait keberterimaan produk dari start-up telemedicine. Adaptasi rekomendasi kebijakan melalui regulatory sandbox berpotensi dalam memfasilitasi adopsi perkembangan teknologi kesehatan di era disruptif. Adaptasi kebijakan telemedicine paska pandemik COVID-19 melalui rekomendasi regulatory sandbox mencakup kesiapan penyedia penyelenggara telemedicine, kemitraan PSE dengan fasilitas kesehatan terkait standar pelayanan klinis yang akan digunakan, manajemen keamanan informasi, serta perlindungan data.

---

The telemedicine policy in empowering health technology start-ups is a solution implemented by the Indonesian government to help reduce morbidity rates during the COVID-19 pandemic. Based on world health history, it is predicted that non-military pandemic threats like this will always occur at some time. In studying national resilience, threats with a public safety dimension can disrupt the stability of a nation; this telemedicine policy needs to be analyzed in the context of adaptation to the post-COVID-19 pandemic period. Using a participatory action approach, this research was conducted using qualitative descriptive methods, including a literature review and focus group discussions to develop a regulatory sandbox model to support telemedicine policies in a disruptive era on 16 recorded start-ups. This study reveals that the development of regulatory sandboxes in the health sector is still limited, and start-ups still need to adapt well to personal data policies, security, integration and health service technology standards, and inclusiveness. Adaptations have been made regarding product acceptance from telemedicine start-ups. Adapting policy recommendations through a regulatory sandbox has the potential to facilitate the adoption of health technology developments in a disruptive era. Adaptation of post-COVID-19 pandemic telemedicine policy through regulatory sandbox."

"Indonesia sebagai sebuah Negara yang berada di kawasan strategis dan berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia perlu untuk memanfaatkan dan juga menjadikan aspek-aspek geografis sebagai sebuah landasan dalam membuat kebijakan atau menyusun suatu perencanaan atau strategi yang akan diterapkan. Untuk merencanakan suatu kebijakan atau penyusunan strategi nasional, dikenal beberapa istilah seperti geopolitik Permasalahan yang sangat serius dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah perang menghadapi virus covid-19 yang menghantui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menangani pandemi ini, pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk dapat bisa mengendalikan pandemi. Salah satunya mengenai mobilitas penduduk di masa pandemi menjadi sebuah titik sentral dalam hal penyebaran virus dan hal ini kemudian berubah seiring kebijakan atau strategi yang sudah disusun.masyarakat kemudian beradaptasi dan maka dari itu bagaimanakah hasil dari pengendalian mobilitas ini memiliki implikasi terhadap ketahanan nasional. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana adaptasi pengendalian mobilitas penduduk Indonesia di masa pandemi Riset ini termasuk ke dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian tipe studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa pelaksanaan pengendalian mobilitas yang diwujudkan melalui PSBB dan PPKM berhasil diadaptasikan dan berperan dalam upaya pemerintah dalam mengendalikan persebaran virus dan pengendalian pandemic di Indonesia. Walaupun tidak signifikan dan banyak masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya, PSBB dan PPKM berhasil dilaksanakan dan masyarakat juga berhasil beradaptasi selama proses pelaksanaannya. Dengan mengendalikan mobilitas penduduk yang mana pergerakan penduduk sangat dibatasi dan juga dikontrol dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka akan memperkecil peluang penyebaran virus yang lebih luas daripada yang sebelumnya sehingga dengan ini pun Ketahanan Nasional Indonesia juga tidak berada dalam kondisi dibayang-bayangi oleh Ancaman Instabilitas Nasional.

---

Indonesia, as a country that is in a strategic area,  needs to take advantage of and also make its geographical conditions a basis for making policies or formulating a plan or strategy to be implemented. To plan a policy or develop a national strategy, several terms are known, such as geopolitics. A very serious problem faced by Indonesia at this time is the war against the COVID-19 virus, which is haunting the Unitary State of the Republic of Indonesia. In dealing with this pandemic, the government has issued many policies aimed at being able to control it. One of them is regarding population mobility during a pandemic, which becomes a central point in terms of the spread of the virus, and this then changes along with the policies or strategies that have been prepared. The community then adapts, and the results of controlling this mobility have implications for national resilience. This study intends to analyze how the adaptation will control the mobility of the Indonesian population during the pandemic. This research is included in research that uses a literature study-type research method. Based on the research results, it was found that the implementation of mobility control realized through PSBB and PPKM was successfully adapted and played a role in the government's efforts to control the spread of the virus and control the pandemic in Indonesia. Even though they were not significant and faced many problems in their implementation, the PSBB and PPKM were successfully implemented, and the community also managed to adapt during the implementation process. By controlling the mobility of the population, where the movement of the population is very limited and also controlled by regulations issued by the government, it will minimize the opportunity for the spread of the virus to be wider than before, so that with this, Indonesia's national defense is also not overshadowed by the threat of national instability."

"Latar Belakang: Pandemi COVID-19 di Indonesia belum resmi berakhir, dan karena perilaku protektif yang terlihat diabaikan, menjadi sangat penting untuk terus dikampanyekan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mengendalikan penyebarannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi risiko dan pengalaman masyarakat terhadap penularan COVID-19 di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode lintang potong dan dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus 2022 dengan menggunakan survei daring. Kuesioner dikembangkan berdasarkan kuesioner standar (ECOM, 2015) tentang persepsi risiko wabah penyakit menular. Kuesioner ini kemudian didistribusikan melalui berbagai platform media sosial, termasuk WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Hasil: Penelitian ini mengungkapkan bahwa responden wanita lebih banyak daripada pria (61,3%), memiliki pendidikan sarjana (38,5%), bekerja di perusahaan swasta (32,3%), dan pernah tertular Covid (43,8%). Responden yang memiliki skor persepsi risiko di atas rata-rata adalah 60%. Menurut kesepuluh data distribusi persepsi risiko, sebagian besar responden menganggap COVID-19 sebagai ancaman. Memakai masker, rutin mencuci tangan, jaga jarak fisik, dan tinggal di rumah tetap menjadi pilihan dan efektif untuk mencegah penularan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki penularan COVID-19 yang intens secara langsung maupun tidak langsung.Kesimpulan: Meskipun sebagian besar responden khawatir akan penularan Covid-19, mereka menyatakan siap untuk penularan dan sadar bagaimana mengendalikan dan mencegah penularan.

---

Background: The COVID-19 pandemic in Indonesia has not officially ended, and due to the apparent underestimation of protective behavior, it is imperative to continuously promote public awareness and implement health  protocols  to control its spread. Therefore, this study aims to analyze the community's risk perception and experiences of COVID-19 transmission in Indonesia.

Methods: This cross-sectional study was conducted from July to August 2022 using an online survey. The questionnaire was developed based on a standard questionnaire (ECOM, 2015) on the risk perception of an infectious disease outbreak. It was then distributed through various social media platforms, including WhatsApp, Facebook, and Instagram.

Result: This study revealed that there were more female respondents than men (61.3%), held bachelor’s degree (38.5%), work in private company (32.3%), and been infected by Covid (43.8%). Respondents who have risk perception score above average is 60%. According to all ten risk perception distribution data, most respondents considered COVID-19 a threat. Wearing mask, regularly wash hands, physical distancing, and stay at home still options and effective to prevent the transmission. This showed that most respondents had intense COVID-19 transmission directly or indirectly.

Conclusion: Although most of respondents worry of Covid-19 transmission, they stated ready for transmission and aware how to control and prevent the transmission."