Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gadai adalah hak kebendaan atas benda milik orang Iain yang semata mata diperjanjikan dengan penyerahan jaminan atas benda tertentu dengan tujuan pengambilan pelunasan hutang dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari kreditu lainnya. Dalam pelaksanaan gadai Perum Pegadaian harus mengikuti segala prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Direksi. Dalam pelaksanaan gadai seringkali terjadi kasus kasus yang dapat merugikan pemberi gadai ataupun penerima gadai. Seperti kasus wanprestasi, kasus pencurian dan kasus barang palsu. Kasus wanprestasi terjadi apabila nasabah tidak melunasi pinjaman tepat waktu. Dan akibat dari wanprestasi tersebut barang jaminan milik nasabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian. Dari hal-hal yang diuraikan tersebut maka timbul beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah prosedur pelaksanaan jaminan gadai pada Perum Pegadaian cabang Jatinegara, apakah yang akan dilakukan oleh Perum Pegadaian apabila dalam pelaksanaan perjanjian jaminan gadai pihak debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dan bagaimanakah pertanggungjawaban perum Pegadaian apabila ada barang jaminan milik nasabah yang hilang. Untuk memperoleh kejelasan tersebut metodologi penulisan dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dan dituangkan dalam penulisan tesis ini secara deskriptif analisis. Dan berdasarkan teori serta analisis kasus diperoleh kejelasan bahwa dalam pelaksanaan jaminan gadai, Perum Pegadaian harus melakukannya sesuai Prosedur Pedoman Operasional Kantor Cabang. Apabila ada nasabah yang melakukan wanprestasi maka barang jaminannya tersebut akan dilelang oleh Perum Pegadaian dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada nasabah tersebut, dan apabila barang jaminan nasabah hilang maka Perum Pegadaian sesuai dengan keputusan direksi Perum Pegadaian nomor 546/UI.1.00211/2005 harus menggantinya sebesar 100% dari harga taksiran.

---

Pawn is a right in which can be made by physical transfer of certain objects as pledge, in order to ensure the settlement of the agreement, is precedence from other crediture. Pledge in the agreement such as mortgage or pawn agreement, as a collateral, meant to give legal certainty to the partis in the agreement, that the money being lent, will be returned or repay according to the agreement. ln implementing the agreement, Perum Pegadaian, has to follow some certain procedures. ln pawn and its agreement, there are often happen cases that can harm the interest, nor the pledgor or pledge recipients.cases such as, breach, counterfeit, fake or stolen objects that uses as pledge/collateral, etc. Breach of agreement case, happen when the pledgor fail to settle the debt, according to the agreement. In which resulted to the sell or auction of the pledge/collateral, to settle the debt, by Perum Pegadaian. From all this arose some certain questions and problems, which are, how is the actual procedure of implementing the pledge/colateral as an object to settle the debt, if the pledgor breach the agreement or fail to settle the debt. And other way around, how is the responsibility of Perum Pegadaian in case the pledge/collateral in its possesion is damaged or lost? In order to obtain the explanations, this thesis focused the research at Perum Pegadaian, Jatinegara branch, which represents the procedures in Perum Pegadaian as a whole. Data gathering methods in this thesis are library research, which consist of Primary Law resources and secondary Law resources. Data gathered then analysed qualitatively and served in descriptive analysis method in the thesis. Based on theories and analysis, founded that at branch office level, Perum Pegadaian have to follow the operational procedures guidance. lf there are breach in agreement, by the pledgor, specifically, the pledgor fail to repay the debt according to the agreement, the pledge then will be subjected to be sold or auctioned by Perum Pegadaian, with early notice to the pledgor. And in which cases the pledge or collateral are damaged or lost, than according to the Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor.546/UI.1.00211/2005, Perum Pegadaian obliged to make the repayment, as much as 100% from the estimated values of the lost or damaged pledge/collateral."

"ABSTRAKPenelitian mengenai calo di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran mengenai pola hubungan sosial calo dalam melakukan praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Sedangkan pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan calo dalam menciptakan, mengembangkan dan menggunakan hubunganhubungan sosial di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Metode penelitian ini menggunakan metodologi etnografi dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan pemahaman tentang substansi dari pola-pola hubungan sosial yang dihasilkan dari interaksi sosial yang dilakukan dalam praktek percaloan. Informan penelitian ini terdiri dari para calo, wajib pajak (pemilik kendaran bermotor), petugas Samsat dan beberapa pejabat-pejabat formal seperti Kepala bagian Register dan Identifikasi Dit Lantas Polda Metro Jaya, Kepala Sub Bagian STNK, Perwira Urusan pengesahan STNK dan Kepala kordinator pajak DKl Samsat Polda Metro Jaya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keberadaan cab di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya disebabkan oleh kondisi gedung yang tidak berimbang, pelayanan yang tidak transparan, dan berbagai faktor lainnya yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan pelayanan uperantara" bagi pemilik kendaraan bermotor. Sehingga para calo tetap eksis dalam melakukan praktek percaloannya. Namun untuk "memuluskan" para pelaku praktek percaloan dalam bekerja, mereka menciptakan, menggunakan dan mengembangkan pola-pola hubungan sosial di antara mereka. Pola-pola hubungan sosial itu diciptakan dan digunakan untuk mendapatkan akses ke arah sumber daya-sumber daya potensial yang meliputi "tembak KTP" , pemilihan nomor-nomor khusus, dan upaya mendapatkan fasilitas proses cepat. Disamping itu mereka juga menciptakan pola-pola hubungan sosial untuk mempertahan diri dalam melakukan praktek percaloannya. Adapun pola-pola hubungan sosial yang diciptakan mereka adalah hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan, hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan terbatas, hubungan sosial kekerabatan, hubungan sosial kekerabatan yang diaktifkan dan hubungan sosial pertemanan. Serta dari berbagai hubungan sosial yang diciptakan itu secara tidak disadari ada yang membentuk suatu jaringan sosial. misalnya saja dalam hal upaya mendapatkan akses "tembak KTP". Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah adanya kebutuhan akan pelayanan "perantara" bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Sehingga tidak mungkin calo hilang dari lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya.

---

"

"[PT Pegadaian (Persero) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh dana yang mereka butuhkan, berusaha untuk meningkatkan layanan dengan menambah program kegiatannya. Selama ini PT Pegadaian (Persero)hanya dikenal dengan produk jasa gadai. Salah satu bentuk penyaluran pinjaman yang sekarang dijalankan oleh PT Pegadaian (Persero) yaitu perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia. Konsekuensi yuridisnya, PT Pegadaian (Persero) harus mengikuti ketentuan yang diamanatkan dalam UUJF. Perjanjian jaminan fidusia agar mempunyai kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, harus dibuatdengan akta notaris. Perjanjian jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia, supaya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur tetap dapat menjalankan ketentuan yang diatur dalam UUJF. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada PT Pegadaian (Persero) ditinjau dari fungsi PT Pegadaian (Persero) sebagai lembaga gadai dan untuk mengetahui akibat hukumnya perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi waprestasi. Untuk mencapaitujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis denganmenggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian jaminan fidusia pada PT Pegadaian (Persero) dengan nilai penjaminan diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibuat dengan akta jaminan fidusia dihadapan notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sedangkan nilai penjaminan dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya dibuat denganperjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan eksekusi kreditur dapat menerapkan Pasal 15 dan Pasal 29 UUJF. Perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam pelaksanaan eksekusinya, kreditur harus mengajukan gugatan kepada pengadilan dan dapat menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 365 KUHP. Sebab lain perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah karena biayanya yang mahal dan jarak Kantor Pendaftaran Fidusia yang sangat jauh, karena hanya ada di Ibukota Propinsi DKI Jakarta. Seharusnya,Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai kantor perwakilannya pada setiap Kabupaten/ Kotamadya di Indonesia.

---

In Meeting the Needs of communities for acquiring the funds that they need, PT Pegadaian (Persero) works hard to improve its services by adding up its programs of activities. All this time, at PT Pegadaian (Persero) as known for pand service products. One of the on the go loan programs from PT Pegadaian (Persero) is promissory notes receivable by fiduciary transfer of ownership. As a

juridical consequence, PT Pegadaian (Persero) should follow the provisions as mandated by the Fiduciary Act (UUJF). To be able to have a legal certainty for the debtor and the creditor, the agreement of fiduciary transfer of ownership should be made in notarial decree. The agreement of fiduciary transfer of ownership should be registered in Fiduciary Registering Office, so that in case of default done by the debtor, the creditor may use the provisions in the UUJF. Inconnection with that, the writer researched the unregistered agreement of fiduciary transfer of ownership by PT Pegadaian (Persero) to find out the implementation of fiduciary transfer of ownership in PT Pegadaian (Persero) related to the function of PT Pegadaian (Persero) as a pand institution and to find

out legal consequences on unregistered agreement of fiduciary transfer of ownership toward the return and in the case of default. To achieve the objective above, the study was conducted with the analytical descriptive method using normative juridical approach. Data of the research was analyzed by using qualitative method. Based on the research, the result revealed that agreement of

fiduciary transfer of ownership of PT Pegadaian (Persero) with the value of guarantee above Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then made with the fiduciary deed before a notary and registered at Fiduciary Registration Office. If the value of guarantee below than Rp.10.000.000,- (ten millions rupiah), then only be made with agreement of fiduciary transfer of ownership and not be registered. In a registered agreement of fiduciary transfer of ownership, if the debtor are in default in the implementation of the execution, the creditor can apply Article 15 and Article 29 of UUJF. In a unregistered agreement of fiduciary transfer of ownership, to the execution, the creditor must must file a lawsuit to the court and could apply Article 1365 of the Civil Code juncto Article 365 of the Book of Criminal Law. There is a factor when an agreement of fiduciary transfer of ownership is not registered, its is due to expensive cost and great distance of Fiduciary Registration Office, because its only located in the Provincial Capital. The Fiduciary Registration Office shoulc have representatives in every Regency/City.

;In Meeting the Needs of communities for acquiring the funds that they

need, PT Pegadaian (Persero) works hard to improve its services by adding up its

programs of activities. All this time, at PT Pegadaian (Persero) as known for pand

service products. One of the on the go loan programs from PT Pegadaian

(Persero) is promissory notes receivable by fiduciary transfer of ownership. As a

juridical consequence, PT Pegadaian (Persero) should follow the provisions as

mandated by the Fiduciary Act (UUJF). To be able to have a legal certainty for

the debtor and the creditor, the agreement of fiduciary transfer of ownership

should be made in notarial decree. The agreement of fiduciary transfer of

ownership should be registered in Fiduciary Registering Office, so that in case of

default done by the debtor, the creditor may use the provisions in the UUJF.

Inconnection with that, the writer researched the unregistered agreement of

fiduciary transfer of ownership by PT Pegadaian (Persero) to find out the

implementation of fiduciary transfer of ownership in PT Pegadaian (Persero)

related to the function of PT Pegadaian (Persero) as a pand institution and to find

out legal consequences on unregistered agreement of fiduciary transfer of

ownership toward the return and in the case of default. To achieve the objective

above, the study was conducted with the analytical descriptive method using

normative juridical approach. Data of the research was analyzed by using

qualitative method. Based on the research, the result revealed that agreement of

fiduciary transfer of ownership of PT Pegadaian (Persero) with the value of

guarantee above Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then made with the

fiduciary deed before a notary and registered at Fiduciary Registration Office. If

the value of guarantee below than Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then

only be made with agreement of fiduciary transfer of ownership and not be

registered. In a registered agreement of fiduciary transfer of ownership, if the

debtor are in default in the implementation of the execution, the creditor can apply

Article 15 and Article 29 of UUJF. In a unregistered agreement of fiduciary

transfer of ownership, to the execution, the creditor must must file a lawsuit to the

court and could apply Article 1365 of the Civil Code juncto Article 365 of the

Book of Criminal Law. There is a factor when an agreement of fiduciary transfer

of ownership is not registered, its is due to expensive cost and great distance of

Fiduciary Registration Office, because its only located in the Provincial Capital.

The Fiduciary Registration Office shoulc have representatives in every Regency/

City.

Keywords : Fiduciary, PT Pegada, In Meeting the Needs of communities for acquiring the funds that they

need, PT Pegadaian (Persero) works hard to improve its services by adding up its

programs of activities. All this time, at PT Pegadaian (Persero) as known for pand

service products. One of the on the go loan programs from PT Pegadaian

(Persero) is promissory notes receivable by fiduciary transfer of ownership. As a

juridical consequence, PT Pegadaian (Persero) should follow the provisions as

mandated by the Fiduciary Act (UUJF). To be able to have a legal certainty for

the debtor and the creditor, the agreement of fiduciary transfer of ownership

should be made in notarial decree. The agreement of fiduciary transfer of

ownership should be registered in Fiduciary Registering Office, so that in case of

default done by the debtor, the creditor may use the provisions in the UUJF.

Inconnection with that, the writer researched the unregistered agreement of

fiduciary transfer of ownership by PT Pegadaian (Persero) to find out the

implementation of fiduciary transfer of ownership in PT Pegadaian (Persero)

related to the function of PT Pegadaian (Persero) as a pand institution and to find

out legal consequences on unregistered agreement of fiduciary transfer of

ownership toward the return and in the case of default. To achieve the objective

above, the study was conducted with the analytical descriptive method using

normative juridical approach. Data of the research was analyzed by using

qualitative method. Based on the research, the result revealed that agreement of

fiduciary transfer of ownership of PT Pegadaian (Persero) with the value of

guarantee above Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then made with the

fiduciary deed before a notary and registered at Fiduciary Registration Office. If

the value of guarantee below than Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then

only be made with agreement of fiduciary transfer of ownership and not be

registered. In a registered agreement of fiduciary transfer of ownership, if the

debtor are in default in the implementation of the execution, the creditor can apply

Article 15 and Article 29 of UUJF. In a unregistered agreement of fiduciary

transfer of ownership, to the execution, the creditor must must file a lawsuit to the

court and could apply Article 1365 of the Civil Code juncto Article 365 of the

Book of Criminal Law. There is a factor when an agreement of fiduciary transfer

of ownership is not registered, its is due to expensive cost and great distance of

Fiduciary Registration Office, because its only located in the Provincial Capital.

The Fiduciary Registration Office shoulc have representatives in every Regency/

City.

Keywords : Fiduciary, PT Pegada]"

"Tesis ini membahas pengaturan dan pelaksanaan peran dan tanggung jawab Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usaha secara digital sebelum dan sesudah POJK Nomor 28/POJK.05/2022. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peraturan perundangan mengatur Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usaha secara digital sebelum dan sesudah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022 dan bagaimana pelaksanaan peran dan tanggung jawab perusahaan pialang asuransi yang menyelenggarakan usaha secara digital sebelum dan sesudah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Teori yang dipergunakan adalah intermediary. Hasil penelitian ini adalah sebelum diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022, POJK Nomor 70/POJK.05/2016 pada dasarnya memperbolehkan Perusahaan Pialang Asuransi menyelenggarakan usahanya secara digital, namun demikian tidak terdapat pengaturan secara rinci mengenai bagaimana penyelenggaraan usaha secara digital. Setelah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022, telah diatur lebih rinci penyelenggaraan usaha digital oleh Perusahaan Pialang Asuransi antara lain mengenai ruang lingkup layanan pialang asuransi digital (LPAD) dan perizinan layanan pialang asuransi digital. Kemudian, sebelum diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022, belum semua Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usahanya secara digital menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara penuh sebagai perwakilan Tertanggung. Selanjutnya, setelah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022 diatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usahanya secara digital wajib menjalankan peran dan bertanggung jawab penuh atas sistem dan fungsi utamanya, sehingga dapat mewakili kepentingan tertanggung. Namun demikian, peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Saran dari penelitian ini adalah Perusahaan Pialang Asuransi yang telah menyelenggarakan usahanya secara digital namun belum memperoleh izin LPAD dari OJK perlu segera untuk mengajukan permohanan persetujuan LPAD kepada OJK sesuai dengan ketentuan pada POJK Nomor 28/POJK.05/2022.

---

This thesis discusses the regulation and implementation of roles and responsibilities of Insurance Broker Companies that conduct business digitally before and after POJK Number 28/POJK.05/2022. The problems examined are how the laws and regulations regulate Insurance Broker Companies that conduct business digitally before and after the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022 and how the implementation of roles and responsibilities of insurance broker companies that conduct business digitally before and after the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022. In analyzing these problems, the author uses a normative juridical research method with secondary data that are analyzed qualitatively. The theory used is intermediary. The results of this study are that before the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, POJK Number 70/POJK.05/2016 basically allows Insurance Broker Companies to conduct their business digitally, but there is no detailed regulation on how to conduct business digitally. After the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, the digital business activities of Insurance Broker Companies have been regulated in more detail, including the scope of digital insurance broker services (LPAD) and licensing of digital insurance broker services. Then, before the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, not all Insurance Broker Companies that conduct their business digitally perform their roles and responsibilities fully as representatives of the Insured. Furthermore, after the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, it is stipulated that Insurance Broker Companies that conduct their business digitally must perform their roles and be fully responsible for their systems and main functions, so that they can represent the interests of the insured. However, the regulation has not been fully implemented. The suggestion from this study is that Insurance Broker Companies that have conducted their business digitally but have not obtained LPAD permission from OJK need to immediately submit a request for LPAD approval to OJK in accordance with the provisions of POJK Number 28/POJK.05/2022."

"Kebijakan PT. Bursa Efek Indonesia (PT. BEI)/Indonesian Stock Exchange (IDX) tentang penutupan kode broker dan tipe investor pada sesi perdagangan diharapkan mengurangi market herding behaviour terhadap saham-saham tertentu yang tercatat dan diperdagangkan di PT. BEI. Penutupan kode broker dan tipe investor dilakukan selama sesi perdagangan dan dapat dilihat kembali setelah sesi perdagangan ditutup. Market herding behaviour muncul saat investor meniru aksi investor lain dalam strategi perdagangan saham. Hwang dan Salmon (2004) menemukan bahwa market herding behaviour cenderung ditemukan dalam perdagangan saham-saham perusahaan kapitalisasi kecil-menengah. Pada akhir tahun 2021, PT. BEI mulai menerapkan penutupan kode broker dan tipe investor di pasar sekunder untuk meminimalisir market herding behaviour. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis herding behaviour pada jangka waktu sebelum dan sesudah diberlakukannya penutupan kode broker dan tipe investor di pasar sekunder dengan mengukur data statistik dari return saham-saham tertentu untuk mendeteksi ada/tidaknya efek herding menggunakan metode cross-sectional absolute deviation (CSAD), metode non-linear dan cross-sectional standard deviation (CSSD). Penelitian ini diharapkan dapat menjawab apakah tujuan awal PT. BEI untuk meminimalisir herding behaviour tercapai dengan adanya penerapan kebijakan tersebut.

---

The policy implemented by PT. Bursa Efek Indonesia (PT. BEI)/Indonesian Stock Exchange (IDX) regarding the temporary undisclosing of broker code and investor type during trading sessions is expected to minimize market herding behaviour upon particular listed and traded stocks in PT. BEI. The temporary undisclosing of broker code and investor type is done during trading session and can be seen after trading session is closed. Market herding behaviour occurs when investors imitate the stock trading strategy action of other investor. Hwang and Salmon (2004) found that market herding behaviour is usually found in small-medium capitalization company stocks trading. In late 2021, PT. BEI started implementing the policy. This research aims to analyze herding behaviour in the period before and after the policy was implemented by measuring statistical data of certain stock returns to detect the existence of herding using the cross-sectional absolute deviation (CSAD) method, non-linear method and cross-sectional standard deviation (CSSD) method. This research is expected to answer whether the original purpose of the implementation of the policy by PT. BEI to minimize herding behaviour serves it."

"Proses menyangrai kopi untuk memperoleh mutu produk biji kopi yang konsisten dan sesuai dengan preferensi pasar terbilang cukup kompleks dan membutuhkan keahlian operator yang memiliki pengalaman bertahun-tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan pemodelan perhitungan kompleksitas sistem manufaktur proses sangrai kopi sebagai salah satu jenis alat ukur sebuah proses untuk menilai proses yang ada serta mengestimasi biaya awal di tahapan desain sebelum meningkat pada proses otomatisasi proses sangrai. Peneliti mengadaptasi dan mengembangkan pemodelan perhitungan kompleksitas yang diusung oleh W. H. El-Maraghy ke dalam ruang lingkup sangrai kopi, khususnya biji kopi Arabika Gayo dan Robusta Bengkulu. Proses sangrai pada penelitian ini dilakukan dengan temperatur pre-heating 160 derajat Celcius dan waktu penyangraian selama 16 menit. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil, bahwa aspek penting yang paling mempengaruhi kompleksitas sangrai biji kopi berdasarkan tingkatan sangrai adalah warna sangrai, massa, dan dimensi yang dihasilkan dari profil sangrai biji kopi. Selain itu, variasi RPM akan memengaruhi temperatur turning point dan titik akhir temperatur biji. Indeks kompleksitas tertinggi didapatkan pada biji kopi Robusta Bengkulu dengan RPM 90 dan memiliki tingkatan sangrai dark, yaitu sebesar 8,29.

---

The process of roasting coffee to obtain consistent coffee bean product quality and in accordance with market preferences is quite complex and requires the expertise of operators who have years of experience. This study aims to present a model for calculating the complexity of the coffee roasting process manufacturing system as a type of measurement tool for a process to assess the existing process and estimate the initial costs at the design stage before increasing in the process of automation of the roasting process. The researcher adapted and developed the complexity calculation model proposed by W. H. El-Maraghy ​​ to the scope of coffee roasting, especially Gayo Arabica and Bengkulu Robusta coffee beans. Based on this research, the results show that the most important aspects that influence the complexity of roasting coffee beans based on roast level are roast color, mass, and dimensions resulting from the roast profile of coffee beans. In addition, variations in RPM will affect the temperature of the turning point and end point temperature of the beans. The highest complexity index was found in Bengkulu Robusta coffee beans with an RPM of 90 and a dark roast level of 8.29."

"Sebagai suatu sistem Pegadaian memiliki seperangkat unsur-unsur seperti uang, pegawai, peraturan, administrasi dan pelelangan. Sedangkan sistem perekonomian golongan lemah unsur-unsur kekurangan modal, kebutuhan untuk mencukupi kebutunan rumah tangga dan usaha untuk memperoleh penghasilan serta barang-barang yang relatif tidak mempunyai harga tinggi. Kebutuhan akan modal dari golongan lemah dapat dipenuhi melalui satu fungsi dari pegad aian yaitu meminjamkan uang golongan leman sebagai debitur. Dengan demikian maka terjalinlah interaksi antara sisem pegadaian dengan sistem ekonomi golongan lemah. Dengan kata lain interaksi antara sistem pegadaian dengan sistem ekonomi golongan lemah pada hakekatnya disebabkan karena esensi dari ekonomi golongan lemah adalah ekonomi subsistensi. Dengan demikian maka makna pegadaian bagi masyarakat golongan lemah dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, meningkatkan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah, kedua menurunkan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah, ketiga menimbulkan keadaan tidak berubah (tidak mengalami penurunan maupun peningkatan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah). Dapat dikatakan bahwa dengan dampak yang ketiga ini sistem pegadaian sebenarnya memperkuat ?status Quo? sistem perekonomian golongan lemah. Dampak dari sistem pegadaian terhadap sistem perekonomian golongan lemah ditentukan oleh empat factor yaitu: (1) besar kecilnya demand dari golongan ekonomi lemah terhadap kebutuhan terhadap kebutuhan akan uang, (2) Penggunaan uang yang diperoleh golongan lemah dari pegadaian ke dalam jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh peminjam uang, (3) Pengeloalan uang sebagai modal usaha, (4) Ada tidaknya orientasi terhadap achievement dalam menjalankan usaha-usaha yang dilakukan oleh peminjam."

"Pialang informasi adalah salah satu jenis pekerja informasi. Pialang informasi merupakan istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan seorang individu atau organisasi yang menjual berbagai macam jasa dan produk informasi. Sama seperti di Eropa, istilah pialang informasi di Indonesia tidak lazim digunakan, kita lebih cenderung mengunakan istilah jasa konsultan, pusat analisa, dan sebagainya. Penggunaan istilah pialang informasi memang lebih sering digunakan di Amerika. Penelitian mengenai profesi pialang informasi di Indonesia ini dimulai sejak Desember 2006 sampai Juni 2007, dan telah dilakukan di PT X, PT. Y, PT. Z, dan satu lagi terhadap pialang informasi independen, RSX. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan wawasan mengenai pelaksanaan profesi pialang informasi di Indonesia, termasuk mengenai hambatan dan keberhasilannya, bagaimana iklim persaingannya, peluang dan prospeknya serta relevansinya dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 6 (enam) informan. Kriteria pemilihan sampel penelitian dan analisis penelitian dijelaskan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pialang informasi di Indonesia sudah ada sejak dulu, namun penggunaan nama pialang informasi memang jarang sekali digunakan bahkan mungkin tidak ada. Alasan utama yang melatarbelakangi pialang informasi terjun di bisnis ini adalah mereka melihat adanya kesempatan untuk sukses di bisnis pemialangan informasi ini. Namun karena tidak ada standar yang pasti mengenai penentuan nilai informasi dari pialang inforrnasi, setiap pialang mempunyai ukuran tersendiri walaupun tidak bisa benar-benar menyentuh nilai dari inforrnasi tersebut. Hambatan utama dalam bisnis jasa pemialangan informasi ini adalah untuk mendapatkan klien/pelanggan yang jumlahnya juga terbatas. Persaingan untuk bisnis jasa ini cukup ketat, terutama dalam hal mendapatkan kepercayaan klien. Peluang dan prospek profesi pialang informasi ini cukup bagus, apalagi untuk bidang hukum. Selain itu, relevansinya dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi dapat terlihat terutama bagi mereka yang latar belakang pendidikannya juga ilmu perpustakaan dan informasi."